Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) sejak awal tahun hingga Juni 2024. Adapun 6 dapen yang telah dibubarkan OJK, yakni LEN Industri, Jasa Tirta II, Natour, Hotel Indonesia Internasional, LKBN Antara, dan Rajawali Nusantara Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan 6 dana pensiun yang dibubarkan merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

"Secara rinci, 2 dana pensiun yang sebelumnya masuk ke dalam pengawasan khusus dan 4 dana pensiun yang pendirinya mengajukan pembubaran," ujarnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Ogi menerangkan pembubaran tersebut karena pendiri dana pensiun tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian atas pendanaan dana pensiun pada program pensiun manfaat pasti, khususnya atas timbulnya iuran tambahan.

Ogi menyebut peserta dari dana pensiun yang dibubarkan akan dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan dengan program pensiun iuran pasti.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada.

"Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan," kata Iwan kepada Kontan, Jumat (5/7).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu). Pencabutan izin usaha itu berdasarkan KEP64/KO.13/2024 per 1 Juli 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, OJK menyebut Kantor Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Selain itu, pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.

Ditambah penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

OJK juga meminta pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebut, secara industri, porsi pembiayaan multifinanceke sektor UMKM sudah mencapai 35%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menjelaskan dalam perusahaan pembiayaan itu ada penyaluran untuk modal kerja, investasi, yang mana cakupannya masih seputar untuk membiayai UMKM.

"Pembiayaan investasi misalnya, banyak di sektor mesin-mesin industri, bengkel, begitu juga pembiayaan alat berat, dihitung sebagai pembiayaan sektor UMKM. Nah, yang modal kerja, modal usaha juga demikian. Tentunya ini juga terlibat dalam pembiayaan motor, mobil, alat berat, mesin-mesin," ucapnya kepada Kontan, Kamis (11/7).

Ke depannya, ia tetap optimistis porsi UMKM dimultifinanceakansemakinbesar. Apalagi perusahaanmultifinancesudah diminta memperbaiki pelaporan terkait penyaluran pembiayaan ini.

Dari sisi pemain, Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat pembiayaan modal kerja mencapai Rp 375 miliar sampai Mei 2024, angka itu naik 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun segmen ini berkontribusi sebesar 4% terhadap keseluruhan pembiayaan MUF.

Sementara untuk pembiayaan investasi, penyaluran yang dibukukan mencapai Rp1 triliun dengan peningkatan sebesar 15,8% dibandingkan Mei tahun lalu. Pembiayaan ini juga mencakup 11,4% terhadap total pembiayaan MUF.

"Dengan demikian kontribusinya dalam mendongkrak performa pembiayaan cukup menentukan," kata Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja.

Kemudian, Corporate Communication Head,PT BFI Finance Indonesia Tbk, Dian Ariffahmi mengungkapkan apabila piutang pembiayaan produktif berkontribusi hingga setengah total pembiayaan yang disalurkan BFI. .

"Hingga Maret 2024, pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 13,1 triliun, mengambil porsi 58,2% dari keseluruhan managed receivables. Untuk pembiayaan investasi 20,1%, pembiayaan multiguna 18,7%, dan syariah 3,0%," kata Dian.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pangsa pasar Industri perbankan syariah tanah air masih tergolong kecil, yakni sebesar 7,38% sampai Maret 2024, dengan total asset tumbuh 9,65% secara tahunan mencapai Rp 870,22 triliun berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengikuti perkembangan saat ini, ada tiga bank syariah yang memimpin pangsa pasar atau market share di Indonesia, yang terbesar masih dikuasai oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dengan market share sebesar 41,13% jika dihitung berdasarkan total asset per Maret 2024.

Disusul oleh Bank Muamalat dengan market share terbesar kedua, dan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk atau CIMB Niaga Syariah (lihat tabel).

Sumber Laporan Keuangan Bank

Dengan market share perbankan syariah yang masih mini tersebut, OJK telah mendorong bank syariah untuk mengoptimalkan diferensiasi produk hingga memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu yang juga didorong OJK adalah terkait spin off Unit Usaha Syariah.

Pasalnya dengan memisahkan diri dari bank induknya yang menganut sistem konvensional, UUS dinilai akan lebih mampu menangkap peluang pasar atau kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap sistem syariah.

Sementara itu dari 19 UUS yang beroperasi di Indonesia, dua UUS di antaranya telah memenuhi persyaratan untuk spin off dan berubah status menjadi Bank Umum Syariah (BUS) karena telah memiliki 50% asset dari bank induknya atau asset telah mencapai Rp 50 triliun.

UUS tersebut di antaranya adalah Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank BTN Syariah, yang keduanya masing-masing telah memiliki asset sebesar Rp 64,59 triliun dan Rp 54,84 triliun per Maret 2024.

Secara industri, CIMB Niaga Syariah memimpin market share terbesar di kelompok UUS berdasarkan jumlah aset, yakni sebesar 7,42%. Disusul oleh BTN Syariah dengan market share 6,30%.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan, proses spin off UUS masih terus dilakukan dan diharapkan dapat rampung pada akhir tahun 2025 mendatang.

"Karena terpisah pasti harus ada modal terpisah. Proses masih berjalan dan persiapan diharapkan rampung di akhir 2025," ungkap Lani kepada Kontan, Kamis (11/7).

Di kesempatan berbeda, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P Djajanegara mengatakan, proses spin off akan sesuai timeline yang ada, dimana diharapkan proses spin off benar-benar rampung dan dapat beroperasi pada Kuartal I-2026 mendatang.

Pandji menjelaskan pihaknya tengah menjalankan progress dalam tahapan gap analysis, dan analisa lainnya seperti perencanaan perpindahan asset ke CIMB Niaga Syariah yang nantinya akan menjadi BUS, hingga melakukan perumusan strategi setelah spin off. Rencana kerja sudah berjalan sesuai timeline yang ada.

"Proses spin off masih direncanakan tanpa adanya rencana akuisisi ataupun corporate action sejenisnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada peluang ke arah tersebut," ungkapnya.

Disinggung terkait penambahan modal usaha setelah menjadi BUS, Pandji menyebut rencana modal bank spin off nantinya akan berasal dari bank induk, dimana dana modal saat ini sudah tersedia di bank.

Per Maret 2024, UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah mencatatkan dana usaha/modal sebesar Rp 12,39 triliun.

Senada, spin off BTN Syariah juga ditargetkan dapat rampung pada semester I-2025 mendatang. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapatan dengan Komisi VI DPR RI.

Untuk memperkuat permodalan BTN yariah, Nixon menyebut BTN sebagai bank induk akan menyiapkan modal hingga Rp 6 triliun untuk menjaga BTN Syariah tetap berada di level KBMI II.

"Kami sedang menyiapkan spin off UUS Rp1,5 sampai Rp6 triliun total capital-nya, supaya dia nggak turun ke Buku I. Kita harapkan dia tetap di Buku II," ujar Nixon.

Di sisi lain, BTN Syariah juga diisukan akan merger dengan PT Bank Victoria Syariah (BVS). Namun hingga saat ini kedua bank masih dalam status due diligence.

Namun apabila nantinya tercipta kesepakatan merger di antara kedua bank, maka gabungan asset kedua bank akan mencapai setidaknya Rp57,96 triliun. Sehingga market share BTN Syariah diasumsikan bisa naik dari 6,30% menjadi 6,66% jika dihitung berdasarkan data asset per Maret 2024.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Non Performing Financing (NPF) industri multifinance sebesar 2,77% pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan NPF pada Mei turun dibandingkan NPF ada April yaitu 2,82%.

Perusahaan multifinance CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyampaikan, sampai dengan Juni 2024, posisi NPF berada di angka 1,42%, turun 5 basis poin (bps) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,47%.

Namun, Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menjelaskan, apabila NPF Juni 2024 dibandingkan dengan NPF Mei 2024, NPF CNAF pada Juni 2024 naik 9 bps dari NPF bulan Mei 2024 sebesar 1,33%.

"Ini disebabkan kondisi makro ekonomi yang mengalami kontraksi, terlihat dari kenaikan inflasi serta BI Rate sehingga berdampak pada tertundanya pembayaran angsuran, kendati demikian NPF CNAF saat ini masih lebih baik dari rata-rata industri multifinance dimana dari data OJK mencatatkan NPF bulan April 2024 sebesar 2,8%," ujar Ristiawan kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Namun, Ristiawan mengatakan pihaknya masih optimistis untuk dapat menutup tahun 2024 dengan angka NPF di bawah 1%, dengan menjalankan berbagai strategi.
Seperti misalnya, CNAF terus berupaya untuk menjaga kesehatan portofolio perusahaan dengan pemutakhiran sistem scoring dalam memastikan kualitas nasabah yang disetujui adalah yang mempunyai tingkat risiko terkendali.

CNAF juga aktif mengingatkan debitur terkait pembayaran angsuran lebih awal melalui fasilitas WhatsApp juga telephone dan saat ini CNAF sedang mengembangkan tekhnologi telephone mempergunakan suara robot, serta memperkuat proses KYC nasabah.

"Kami juga akan menambah channel dan metode pembayaran angsuran agar akses pembayaran angsuran menjadi lebih mudah terjangkau di masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, PT BCA Finance mencatat tingkat NPF sebesar 2,05% pada Juni 2024. Nilai itu menurun jika dibandingkan dengan posisi NPF pada Mei 2024 sebesar 2,34%.

"Tren NPF memang biasanya setelah Lebaran akan naik dan setelah nya akan bertahap mulai membaik," ujar Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim kepada Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Untuk menekan NPF, Roni bilang, BCA Finance menerapkan strategi antara lain dengan lebih memperketat lagi akuisisi yang telah dijalankan perusahaan.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anda jangan buru-buru tempatkan dana, cek dulu suku bunga deposito bank BTN terkini.

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank BTN menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2,35% dan paling tinggi 3,15% per tahun di sesuaikan dengan jumlah dana dan jangka waktu penempatan.

Berikut tabel suku bunga deposito bank BTN yang dikutip dari website resminya per tanggal 9 Juli 2024.

Jika Anda berminat, Anda bisa melakukan pembukaan deposito secara offline di kantor cabang BTN terdekat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin usaha kepada perusahaan modal ventura syariah PT Modal Ventura Syariah Indonesia yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pemberian izin usaha itu berdasarkan KEP-34/D.06/2024 per 5 Juli 2024. Adapun pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Dalam pemberian izin usaha itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (POJK 34/2015).

Adapun PT Modal Ventura Syariah Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Sebelumnya, OJK mewajibkan Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) untuk menyesuaikan kegiatan sesuai kategori usaha, yaitu berbentuk venture capital corporation (VCC) atau venture debt corporation (VDC).

Kewajiban penyesuaian itu berlandaskan POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 54 PMV dan PMVS yang telah memperoleh izin OJK, terdapat 15 perusahaan yang menyesuaikan kategori usaha sebagai VCC. Adapun 39 perusahaan lainnya menyesuaikan kategori usaha sebagai VDC.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan adanya30 perusahaan yang akan melakukanspin offunit syariah dengan mendirikan perusahaan baru.Hal ini merupakan bentuk pelaksanaanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2023tentang pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan dari 30 perusahaan tersebut, dua perusahaan berencana mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

"Dari 2 perusahaan tersebut, 1 perusahaan telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK sedangkan 1 perusahaan akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Sesuai dengan RKPUS Perusahaan, untuk 1 perusahaan yang telah mengajukan izin usaha ditargetkan dapat menyelesaikan spin-offpada akhir tahun ini.Sedangkan1 perusahaan yang baru akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024, proses spin-off baru akan diselesaikan pada 2025.

Kemudian ada pula 11 perusahaan yang akan melakukan spin-offunit syariah dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain. Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat 1 perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan 3 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024.

"Satuperusahaan yang telah mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Kemudian, dari 3 perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, sesuai dengan RKPUS 2 perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada kuartal III-2024 dan 1 perusahaan akan mengalihkan portofolio pada kuartal IV-2024.

Sesuai dengan RKPUS, untuk 3 perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester 2 tahun 2024 ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester I-2025.

Dalam pengalihan portofolio, selain mengalihkan liabilitas perusahaan juga mengalihkan aset kepada perusahaan yang menerima pengalihan portofolio. Potensi kesulitan mencari perusahaan mungkin terjadi apabila tidak terdapat perusahaan yang memiliki produk serupa dengan produk yang akan dialihkan.

"OJK telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang akan melakukan spin-off dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain untuk memastikan agar dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu," tandasnya.

Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin-offsesuai dengan batas waktu, berdasarkan POJK 11 Tahun 2023, OJK mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Jakarta - PT Pratama Mitra Sejati (PMS) sebagai anak usaha PT Asuransi Tugu Prarama Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance mencatat kinerja yang solid. Ini tercermin dari pertumbuhan laba bersih sebanyak 34 persen menjadi Rp72,07 miliar di sepanjang 2023 dari Rp53,61 miliar di tahun sebelumnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Hal ini merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kementerian Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

"BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," ujar Royke dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

"Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kementerian Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat. BNI juga menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab.

Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah," pungkas Royke.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatpremi asuransi kredit meningkat sebesar 20,94% atau senilai Rp 9,93 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK,Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa peningkatan premi itu sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit. Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023.

"Yang pada intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Ia menjelaskan, salah satu upayanya adalah terkait dengan risk sharingantara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat di-coveroleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Adapun dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebihprudentpada kedua belah pihak sehingga memberikan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank.

Selain itu, OJK juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung penguatan asuransi kredit seperti mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerja sama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

Kemudian OJK juga mengembangkan sistem informasi host to hostsehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit serta melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta perusahaan asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

Memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20/2023. Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan dan fintechP2P).

Selain itu, lanjut Ogi, sinergi dan kolaborasi juga terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharingantara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit. Penerapanrisk sharingtersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan.

Terakhir, OJK juga telah mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan atau portofolio yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi agar perusahaan reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mekar Investama Teknologi terus memperkuat dukungan pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum punya akses ke perbankan atau masih unbankable.

Sebagai salah satu strateginya, fintech ini memperluas kerja sama dengan beragam mitra. Terbaru, Mekar Investama menggandeng PT Ciptadana Multifinance untuk kerja sama pendanaan modal kerja kepada pelaku usaha kecil melalui skema pendanaan anjak piutang. Penandatangan kerja sama dilakukan keduanya pada 11 Juli 2024.

Direktur Utama PT Mekar Investama Teknologi Pandu Aditya K. mengatakan Mekar 2.0 hadir dengan memperluas pendanaan ke pelaku UMKM. Setelah dikenal melalui pendanaan kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro lewat skema kerja sama dengan koperasi, Mekar kini memperluas segmen pendanaan UMKM kepada pelaku usaha kecil, melalui Pendanaan Modal Kerja dengan skema anjak piutang.

Anjak piutang merupakan aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur.
Pandu menyebut Mekar sebelumnya banyak didukung oleh Sampoerna Group dan beberapalembaga jasa keuangan untuk pendanaan terhadap pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Kerja sama eksisting ini terus berjalan baik dan akan terus ditingkatkan.
“Untuk memperluas segmen pendanaan kepada pelaku usaha kecil, Mekar kini menambah partnership dengan lender konglomerasi maupun lembaga jasa keuangan untuk peningkatan likuiditas. Oleh karenanya, kami bersama Ciptadana Multifinance telah memulai kerja sama pendanaan modal kerja kepada pelaku usaha kecil melalui skema Anjak Piutang,” kata Pandu dlam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Menurut Pandu, perluasan segmen pendanaan UMKM serta penambahan partnership dengan lender konglomerasi maupun lembaga jasa keuangan merupakan bagian dari misi Mekar untuk menghubungkan sumber likuiditas terpercaya dengan pelaku UMKM.

Manajemen PT Ciptadana Multifinance mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan Mekar ini merupakan langkah yang tepat karena mempunyai kesamaan visi dan misi dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan alternatif Pendanaan selain dari perbankan kepada UMKM.