Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat internal membahas lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyelesaian lahan sawit ilegal ini sendiri pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu.

Namun, kini 3 tahun sudah lewat, pemerintah ingin mempercepat proses penyelesaian lahan sawit tersebut. Pemerintah ingin menyelesaikan urusan legalitas untuk 3,3 juta hektare lahan sawit yang ilegal untuk menjadi legal.

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ungkap Airlangga ditemui usai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Nah Airlangga bilang Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang ikut dalam rapat juga mengatakan Presiden Joko Widodo ingin agar ada langkah konkrit dari jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan sawit ilegal.

"Dalam UU Ciptaker sudah 3 tahun sebenarnya, jadi ke depannya mudah mudahan ada langkah lebih konkrit dari pemerintahan," sebut Harvick ditemui di tempat yang sama.

Sementara itu, sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pemberian legalitas terhadap lahan sawit ilegal di kawasan hutan selesai paling lambat 30 September 2024.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono pernah menjelaskan per bulan Maret 2024 pihaknya telah menetapkan 21 surat keputusan atau pemberian legalitas lahan sawit di kawasan hutan. Sampai akhir Maret 2024 kemarin sudah ada 365 perusahaan yang mengajukan pemutihan dari target 2.130 perusahaan.

"Percepatan pemberian akses legal, khususnya sawit dalam kawasan hutan ini kita harapkan 30 September (2024) bisa selesai. Saat ini pendataan terus dilakukan oleh tim yang dilakukan secara bersama-sama," tutur Bambang dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024) yang lalu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kondisi terkini jasa keuangan.

Mahendra menyebut saat ini kondisi industri jasa keuangan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit, piutang pembayaran, asuransi dan dana pensiun.

"Ini adalah apa yang terjadi secara menyeluruh di industri jasa keuangan. Pertama untuk keseluruhan kinerja dari industri keuangan 2024 cukup baik tercermin dari indikator, seperti kredit perbankan, dari piutang pembiayaan, maupun dari pembiayaan fintech," kata Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit perbankan tumbuh sebesar 13,09% secara year on year (yoy) per April 2024. Untuk penyaluran kreditnya per April 2024 mencapai Rp 7.301 triliun.

Untuk penghimpunan dana di pasar modal sebesar hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp 122 triliun dengan penambahan emiten baru sebanyak 26 emiten. Sementara itu, untuk jumlah investor per periode 30 Juni 2024 mencapai 13,08 juta.

Total aset asuransi hingga April 2024, Mahendra menyebut menunjukkan peningkatan yang besar mencapai 1,44% secara yoy. Dengan begitu, aset asuransi mencapai Rp 1.121 triliun per April 2024. Sementara itu, dana pensiun juga meningkat dengan total aset dana pensiun Rp 1.432 triliun atau tumbuh sebesar Rp 8,74% secara yoy.

"Untuk lembaga pembiayaan perusahaannya modal ventura, terjadi peningkatan piutang perusahaan pembiayaan sebesar 10,82% menjadi Rp 486 triliun hingga April 2024. Sementara itu, terjadi penurunan pembiayaan perusahaan modal ventura sebesar 12,61% secara yoy menjadi Rp 16,32 triliun," jelasnya.

Kemudian untuk pertumbuhan fintech peer to peer (P2P) lending mencatatkan peningkatan outstanding pembiayaan sebesar 24,16% atau menjadi Rp 62,74 triliun dengan tingkat wanprestasi (TWP90) sebesar 2,79%.

Pada sektor aset keuangan digital dan kripto, Mahendra berujar sebanyak 19,75 juta total investor kripto per Mei 2024. Adapun nilai transaksinya sebesar Rp 260,9 triliun.

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 976 miliar untuk 2025. Direktur Utama INKA, Eko Purwanto mengatakan suntikan dana diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian di dalam negeri.

Bersama Komisi VI DPR RI, Eko awalnya menjelaskan bahwa PMN 2025 ditujukan karena meningkatnya permohonan pembuatan kereta api khususnya dari KAI Group.

"Didasari kebutuhan kereta api terutama di dalam negeri yang kebutuhan dari PT KAI Group kereta-kereta berpenggerak commuter baik itu KRL maupun kereta elektrik lainnya yang non-KRL ini juga kereta-kereta yang aglomerasi. Jadi kebutuhan yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas PT INKA," jelas Eko di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Eko kemudian menjelaskan bahwa PMN Rp 976 miliar diperlukan untuk mengembangkan kapasitas INKA dalam mengembangkan sarana perkeretaapian. Selain itu, PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan produk perkeretaapian.

Oleh sebab itu, Eko mengatakan PMN spesifik bakal digunakan untuk mengembangkan fasilitas produksi yang bisa memproduksi komponen kereta api yang kerap didatangkan dari luar negeri.

"PMN 2025 ini nanti akan kami pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi, untuk pengembangan dan penyediaan beberapa komponen yang mulai kami rencanakan untuk bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga beberapa komponen yang selama ini impor bisa dikurangi dan bisa kita sediakan di dalam negeri," terangnya.

Menurut Eko, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh berbagai pihak karena PMN. Untuk negara, PMN akan memenuhi sarana transportasi kereta api dalam negeri, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menguatkan eksosistem industri perkeretaapian nasional.

Bagi masyarakat, PMN bisa menambah lapangan kerja, memenuhi sarana transportasi, dan meningkatkan kemandirian industri. Sementara bagi perusahaan, PMN bakal mengembangkan penguasaan teknologi perkeretaapian PT INKA.

"PMN 2025, pimpinan dan anggota dewan, PT INKA mengajukan Rp 976 miliar untuk membutuhkan seperti yang kami sampaikan di atas. Sedangkan PMN ini nanti selain untuk peningkatan kapasitas, pemenuhan kebutuhan sarana kereta api dalam negeri terutama, juga ini nanti selain itu untuk supply chain dalam negeri bisa meningkat," pungkasnya.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung pada Selasa (9/7/2024). Prosesi ini dilangsungkan menyusul rampungnya konstruksi dari Seksi 2B ruas Cikeas-Cibitung (19,65 km).

Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan jalan tol ini dilakukan untuk mewujudkan konektivitas pertumbuhan ekonomi dan peluasan pembangunan. Harapannya, keberadaan jalan akses ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan mobilitas di kawasan Jabodetabek.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung saya resmikan," kata Ma'ruf Amin, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 KM adalah bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dikelola oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways selaku pemegang hak konsesi jalan tol dengan biaya investasi sebesar Rp 10,6 Triliun.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung saat ini telah beroperasi sebagian sepanjang 6,53 Km, dimulai dari Seksi 1A Segmen Cimanggis Junction - On/Off Ramp Jatikarya hingga Seksi 2A Segmen On/Off Ramp Jatikarya-Simpang Susun Cikeas. Adapun pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dimulai sejak tahun 2016 dan melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Kita bersyukur jalan yang dibangun sejak 2016 ini akhirnya telah selesai dan siap beroperasi sepanjang 26,18km. Dengan total investasi Rp 10,6 triliun," ujar Ma'ruf Amin.

"Ini diyakini dapat mempercepat distribusi barang jasa, mengurangi biaya logistik, kemacetan, dan membuka peluang investasi baru yang pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Ma'ruf Amin mengatakan, Tol Cimanggis-Cibitumg ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan ini diharapkan bisa memangkas wkatu tempuh Cimanggis-Cibitung jadi hanya 30-40 menit, dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri.

"Konektivitas di Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Tol Cimanggis-Cibitung ini dengan jalan tol di Jabodetabek. Tol ini juga diharapkan akan mendorong efisiensi dan efektifitas ekonomi yang nantinya akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi nasional dan daerah," jelasnya.

Setelah Jalan Tol Cimanggis - Cibitung beroperasi penuh, jaringan Jalan Tol JORR 2, telah utuh tersambung sepanjang 111 km, mulai dari Cengkareng-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cimanggis-Cibitung hingga Cilincing. Jalan tol ini akan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan-kawasan industri besar di Jabodetabek, diantaranya kawasan industri Sentul, Cikarang, Cibitung, dan Cilincing.

Jalan Tol ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Jakarta-Cikampek, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Patimban, Bandara Soekarno-Hatta, dan Bandara Kertajati sehingga menjadi rus alternatif dan solusi mengurangi travel time akibat kemacetan/kepadatan lalu lintas dari Ruas Tol Cikampek yang menuju Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai menyediakan akses tracking barang kiriman melalui laman www.beacukai.go.id/barangkiriman. Layanan ini memudahkan masyarakat yang ingin melacak barang kiriman dari luar negeri, baik barang dari belanja online atau jenis barang kiriman lainnya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, layanan tersebut akan menampilkan status barang kiriman dengan berbagai jenis. Ia menyebut cara melacak barang kiriman pun cukup mudah dan cepat.

"Tracking barang kiriman prosesnya mudah dan cepat. Langkahnya dimulai dari membuka laman www.beacukai.go.id/barangkiriman lalu masukkan nomor tracking/consignment note/resi/airway bill pada kolom yang tersedia dan masukkan keycode sesuai yang tertera pada layar. Terakhir, klik submit dan see details untuk melihat status barang kiriman," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Apabila status yang didapatkan 'Hasil pencarian: Data tidak ditemukan' maka ada beberapa kemungkinan, yaitu barang belum tiba di Indonesia, barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos, atau barang memang tidak pernah ada (indikasi penipuan).

Lalu, ketika dokumen atas barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai tetapi masih diperlukan proses validasi, maka status yang muncul ialah 'Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai'. Setelah proses validasi selesai maka statusnya berganti menjadi 'Selesai validasi sistem Bea Cukai'.

Selanjutnya, jika status yang muncul adalah 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar) menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes' artinya petugas Bea Cukai telah menetapkan pungutan negara sesuai data di dokumen barang yang dilampirkan. Namun, masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

"Proses ini pada dasarnya menunggu barang tersebut diserahkan ke petugas Bea Cukai oleh penyelenggara Pos. Jika barang belum diserahkan, maka pengecekan akan terhambat dan belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya," jelasnya.

Untuk diketahui, terhadap barang kiriman impor, akan ditetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan profil impor/komoditas barang impor. Jika mendapatkan jalur hijau, pelayanan dan pengawasan barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Sementara itu, jika mendapat jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan barang kiriman dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Untuk barang yang mendapatkan jalur merah akan muncul status 'Barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos'. Artinya, barang kiriman perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dan pada saat itu Bea Cukai tengah menunggu penyelenggara pos menyiapkan barang.

Jika status belum berubah, berarti penyelenggara pos belum menyerahkan barang ke Bea Cukai dan pemeriksaan fisik belum dimulai. Terdapat juga status 'Barang terkena aturan Larangan/Pembatasan Barang terkena aturan Lartas'. Jika mendapatkan status ini maka penanggung jawab barang kiriman harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian terkait agar barang bisa dikeluarkan.

Kemudian, akan muncul status 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar), penerima barang silahkan konfirmasi ke penyelenggara Pos/PJT', yang berarti pungutan negara sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang. Ketika mendapatkan status ini, maka pemilik barang bisa segera mengonfirmasi ke penyelenggara pos untuk pembayaran.

Terakhir, ketika seluruh urusan kepabeanan atas barang sudah selesai, baik yang ditetapkan jalur merah dan jalur hijau, maka status yang muncul adalah 'Barang keluar dari gudang'. Pada tahap ini informasi terkait barang kiriman sepenuhnya sudah berada di penyelenggara pos.

"Konfirmasi terkait pengiriman ke alamat penerima dapat langsung ditanyakan ke penyelenggara pos," pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penyebab sejumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bangkrut hingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu yang disinggung Kemenperin terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Selain itu, TikTok Shop juga disinggung menjadi penyebab industri tekstil Indonesia terdampak, karena melalui platform itu barang impor dengan harga murah membanjiri Indonesia.

"Pertama banjirnya produk jadi dengan harga sangat murah ini langsung dihadapkan dengan produksi dalam negeri. Persetujuan impor (PI) yang dikeluarkan oleh Kemendag tidak mempertimbangkan harga dan supply, demand. Banjir produk impor juga dijual di market place, sosial media antara lain TikTok Shop, dan lain-lain," ujar Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Permendag 8 tahun 2024 terkait kebijakan impor juga disebut menjadi penyebab juga industri tekstil babak belur. Reni menyebut akibat aturan itu Industri Kecil Menengah (IKM) sulit mendapatkan order karea kalah saing dengan produk luar negeri yang murah di pasaran.

"Penurunan utilisasi alas kaki, IKM rata-rata turun 70% semenjak Permendag 8/2024 ini. (Sebelumnya) dengan adanya Permendag 36/2024 menyebabkan IKM mendapatkan order banyak, hingga melakukan hiring tenaga kerja. Dengan Permendag 8/2024, berlaku Mei menyebabkan beberapa kontrak order dibatalkan ini berkurang 70% terutama IKM berjualan produk massal," terangnya.

Selain itu, akses pembiayaan dari perbankan juga menyulitkan industri untuk pengadaan mesin. Padahal umur mesin telah berumur 20 tahun ke atas. Hal ini yang juga menyebabkan penurunan produksi tekstil.

Penyebab lainnya, permasalahan geopolitik global yang berimplikasi pada penurunan permintaan pakaian jadi dan alas kaki dari negara tujuan ekspor, khususnya Amerika dan Uni Eropa.

Lalu, India, Turki, dan Vietnam sudah menerapkan restriksi perdagangan melalui kebijakan trade-remedies serta kebijakan non tarif barrier seperti penerapan Quality Control Orderes oleh India untuk produk viscose stople fiber dan alas kaki. Ia juga menyebut, kerja sama dagang I-EU CEPA yang belum ditandatangi menyebabkan produk tekstil sulit masuk ke Uni Eropa.

Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menghadiri Sidang IMO Council ke-132 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris sejak Senin (8/7) sampai dengan Jumat (12/7).

Sidang IMO Council ke-132 ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, perencanaan dan reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan Laporan beberapa Sidang Komite IMO sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi, yang bertindak selaku Head of Delegation (HOD) Indonesia mengungkapkan bahwa pada Sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor pada 3 (tiga) Dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Antoni menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada tanggal 30 Januari 2024. Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2024 di Bali. Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode 2022-2024, dan laporannya juga dimuat di dalam dokumen ini.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C132/16 (d)/1 External Relations, IMO Awards, Improving the recognition of women contributing to the work of the Organization. Dokumen ini melaporkan nominasi calon penerima International Maritime Prize tahun 2023 dan IMO Honors for Exceptional Bravery at Sea tahun 2024, serta tentang pengaturan Hadiah 2024 dan Penghargaan tahun ini.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP), yang akan disampaikan pada Sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran Perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor Maritime.

Selanjutnya, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada Dokumen C132/21/3 Supplementary Agenda Items, if Any (d) Consideration of the Recognition, Observance and Designation of Eid al Fitr and Eid al-Adha as official holidays at IMO.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Antoni mengungkapkan, Indonesia juga akan melaksanakan beberapa agenda berikut di sela-sela sidang, antara lain depositori Instrumen Ratifikasi Amendemen Konvensi IMO, 2021 serta melaksanakan promosi pengusulan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok dengan menjadi sponsor Coffee Break.

"Kami juga menyampaikan usulan nama untuk menerima IMO Gender Equality Awards tahun 2025, yakni Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto," ungkap Antoni.

Pertemuan Bilateral dengan China dan UEA

Di sela-sela Sidang IMO Council 132, Indonesia berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan China untuk mendiskusikan kerjasama di Bidang Pelayaran, Flag State and Port State Implementation yang dilaksanakan pada siang hari Selasa (8/7).

Pertemuan bilateral ini dilaksanakan menurut Antoni menindaklanjuti data di mana per Mei 2024 terdapat sejumlah 1.192 orang Pelaut Indonesia yang bekerja di Kapal China. Selain itu, berdasarkan rekapitulasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang maritim, kedua negara juga telah memiliki kesepakatan dan masing berlangsung saat ini, khususnya MoU Concerning Recognition of Seafarer's Certificate under Regulation I/10 Konvensi STCW.

Namun demikian, lanjut Antoni, MoU yang sudah ada hanya merupakan pengakuan sepihak, di mana Indonesia mengakui sertifikat Pelaut Tiongkon dan bukan sebaliknya.

"Oleh karena itulah, kami menyarankan untuk meningkatkan atau mengubah ketentuan MoU tersebut menjadi Saling Pengakuan Sertifikat Pelaut oleh kedua Negara Pihak, tentunya dengan tetap menghormati kedaulatan dan tata kelola masing-masing," terang Antoni.

Antoni menambahkan, saat ini Direktorat Jenderan Perhubungan Laut dan Maritime Safety Authority (MSA) China sedang bersama-sama menyusun MoU mengenai implementasi Port State dan Flag State.

"MoU ini dapat membangun dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menguntungkan, oleh karena itu kami berharap MoU ini dapat segera ditanda tangani," tukasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berkunjung ke Lapangan Duri, Blok Rokan, Riau hari ini. Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disapa JK ini menyatakan ingin melihat kondisi perminyakan di Tanah Air.

JK menerangkan, untuk produksi minyak dibutuhkan pompa 'angguk' yang bekerja selama 24 jam. Di Lapangan Duri, sebanyak 6.500 pompa angguk merupakan buatan PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

"Pertama saya ingin melihat kondisi perminyakan kita khususnya, karena untuk mendukung produksi minyak itu kan memakai pompa minyak yang kita sebut pompa angguk karena 24 jam mengangguk terus. Itu di sini 6.500 buatan Bukaka, mayoritas jadi 60%-lah buatan Bukaka," kata JK di Lapangan Duri, Blok Rokan, Riau, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, produksi minyak semakin lama semakin turun. Oleh karena itu, industri harus mendukung PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan kembali produktivitasnya dengan sarana-sarana termasuk pompa minyak yang bagus, berkualitas dan tahan.

Untuk menaikkan produksi, lanjut JK, Pertamina harus menambah luas daerah. Sementara, industri juga mesti mempercepat produksi sehingga peralatan tidak memakai barang impor.

"Pertamina menambah cepat daerah dengan kita mempercepat produksi juga, karena kalau tidak walaupun ada wilayah tanpa ada sarananya, peralatannya yang impor. Ini dulu semua diimpor. Tapi sekarang seluruhnya dalam negeri," katanya.

"Jadi kalau Anda lihat yang sepanjang jalan kan penuh dengan pompa-pompa di sini dan semuanya itu buatan dalam negeri khususnya buatan Bukaka," imbuhnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini menghadiri rapat di DPR RI membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun dalam agenda tersebut, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo ternyata tidak hadir. Alhasil, jajaran perwakilan KAI yang hadir sempat dicecar anggota DPR.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan bahwa KAI mengajukan PMN Rp 1,8 triliun. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.

"Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Setelah diberikan kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, spontan mencecar Salusra.

"Interupsi pimpinan, bapak tidak jelaskan dirut bapak di mana pak? Ini rapat penting loh pak," kata Mufti.

Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan bahwa Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo sedang rapat dengan Siemens. Siemens disebutnya sebagai operator teknis LRT Jabodebek untuk persinyalan dan telekomunikasi. Ia mengatakan, agenda sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan berusaha direvisi, namun Dirut PT KAI tetap tidak bisa menghadiri.

"Ini sudah diagendakan dari minggu lalu dan berusaha untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah pak," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Mufti Anam kembali mengungkit bahwa KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh sebab itu, ia menilai ketidakhadiran Dirut KAI adalah tanda bahwa PMN tidak dianggap penting.

"Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN pak. Artinya PMN tidak penting buat pak dirut, lebih penting dengan Siemens tadi, kalau perlu ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau ditiadakan saja dengan KAI ini pak," tegasnya.

Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, turut mencecar jajaran KAI. Ia mengatakan bahwa PMN yang bakal diajukan nilainya tidak kecil.

"Pimpinan, nilainya tidak kecil pimpinan, tapi ini dirutnya tidak hadir," tuturnya.

Melihat polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal, menjelaskan dirinya sudah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Isinya, Dirut PT KAI mengaku tidak bisa hadir karena sedang bertemu CEO Siemens Asia Pacific di Paris, Prancis. Walhasil, dia menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI mewakili dirinya.

"Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak bisa hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau nggak tadinya nggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman," tutur Haekal.

Menambah penjelasan Haekal, Salusra menuturkan bahwa pihaknya sudah diberi kewenangan oleh Dirut KAI. Kewenangan sudah dilimpahkan secara hukum kepada dirinya untuk mewakili Direktur Utama KAI.

"Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama," jelas Salusra.

Haekal pun menilai bahwa rapat bisa dilanjutkan. "Ya, sudah bisa diterima? Lanjut, oke. terima kasih," pungkasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini menghadiri rapat di DPR RI membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun dalam agenda tersebut, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo tidak hadir.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan bahwa KAI mengajukan PMN Rp 1,8 triliun. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.

"Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya," ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Setelah diberikan kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, spontan mencecar Salusra.

"Interupsi pimpinan, bapak tidak jelaskan dirut bapak di mana pak? Ini rapat penting loh pak," kata Mufti.

Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan bahwa Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo sedang rapat dengan Siemens. Siemens disebutnya sebagai operator teknis LRT Jabodebek untuk persinyalan dan telekomunikasi. Ia mengatakan, agenda sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan berusaha direvisi, namun Dirut PT KAI tetap tidak bisa menghadiri.

"Ini sudah diagendakan dari minggu lalu dan berusaha untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah pak," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Mufti Anam kembali mengungkit bahwa KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh sebab itu, ia menilai ketidakhadiran Dirut KAI adalah tanda bahwa PMN tidak dianggap penting.

"Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN pak. Artinya PMN tidak penting buat pak dirut, lebih penting dengan Siemens tadi, kalau perlu ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau ditiadakan saja dengan KAI ini pak," tegasnya.

Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, turut mencecar jajaran KAI. Ia mengatakan bahwa PMN yang bakal diajukan nilainya tidak kecil.

"Pimpinan, nilainya tidak kecil pimpinan, tapi ini dirutnya tidak hadir," tuturnya.

Melihat polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal, menjelaskan dirinya sudah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Isinya, Dirut PT KAI mengaku tidak bisa hadir karena sedang bertemu CEO Siemens Asia Pacific di Paris, Prancis. Walhasil, dia menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI mewakili dirinya.

"Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak bisa hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau nggak tadinya nggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman," tutur Haekal.

Menambah penjelasan Haekal, Salusra menuturkan bahwa pihaknya sudah diberi kewenangan oleh Dirut KAI. Kewenangan sudah dilimpahkan secara hukum kepada dirinya untuk mewakili Direktur Utama KAI.

"Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama," jelas Salusra.

Haekal pun menilai bahwa rapat bisa dilanjutkan. "Ya, sudah bisa diterima? Lanjut, oke. terima kasih," pungkasnya.

Bank DKI lewat Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU), kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H. Abubakar di Jakarta pada Sabtu (06/07). Penandatanganan ini bertepatan dengan acara Pengajian Rutin Bulanan yang bertema "HARI BER-MUHAMMADIYAH" dan turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, serta sejumlah tokoh penting dari PW Muhammadiyah DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta. "Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta," kata Agus dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/7/2024).

"Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah," ujar Agus.

Ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, diantaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi. Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

"Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan," ujar Arie.

Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, diantaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Adapun aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.

"Kami percaya bahwa carut-marut pengeluaran gas untuk kebutuhan industri dan kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, penyusunan aturan ini selaras dengan proyeksi Kemenperin bahwa kebutuhan gas industri akan meningkat hingga dua kali lipatnya pada tahun 2030. "Jadi kami mempunyai kepentingan untuk melindungi produksi gas nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan untuk kepentingan kelistrikan nasional," kata dia.

Agus percaya, regulasi ini nantinya akan turut menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing. Pasalnya, RPP tersebut memberikan kewenangan kepada kawasan industri atau konsorsium kawasan industri untuk mengimpor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik di kawasan industrinya.

Selain disetujuinya RPP tersebut, Agus juga merasa senang lantaran Jokowi juga menyetujui perpanjangan HGBT hingga tahun yang akan datang. Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor.

"Alhamdulillah dibawa dalam Ratas kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," kata dia.