Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah penelitian memprediksi bagaimana nasib pajak dan dolar AS di tangan Donald Trump dan Kamala Harris.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara di Pilpres AS sudah berlangsung sejak Selasa 5 November 2024 kemarin.

Hingga berita ini dipublish, Donald Trump menjadi calon Presiden AS dengan suara terbanyak menurut quick count.

Di posisi kedua ada Kamala Harris yang meski terpaut jauh namun menempel ketat Trump.

Tapi yang menarik, ada penelitian yang memprediksi nasib dolar dan ekonomi AS jika Donald Trump atau Kamala Harris menang.

Economist Intelligence Unit, divisi penelitian dan analisis dari Economist Group, memperkirakan ekonomi AS akan tetap kuat terlepas dari apakah Trump atau Harris yang memenangkan pemilihan.

Namun, mereka memperkirakan bahwa kemenangan Trump akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih lemah, inflasi yang lebih tinggi, dan defisit fiskal yang lebih besar.

Penelitian juga menjelaskan bahwa kebijakan Partai Demokrat akan dilanjutkan jika Harris memenangkan pemilihan.

Di sisi lain, negara akan mengalami peralihan ke kebijakan Partai Republik jika Trump menang.

Kedua partai memiliki pandangan berbeda tentang sektor-sektor utama, termasuk perdagangan, energi, dan pajak.

Penting untuk dicatat bahwa kedua kandidat memiliki pandangan yang bertentangan tentang perdagangan, imigrasi, pajak, dan pengeluaran.

Nasib dolar dan pajak AS

Trump diprediksi akan mengawasi pemotongan pajak besar-besaran untuk semua warga Amerika, karena ia berjanji untuk membiayai pemotongan pajak dengan tarif dan pendapatan impor.

Di sisi lain, Harris berencana untuk meningkatkan pendapatan dengan menaikkan pajak perusahaan dan mencabut pemotongan pajak penghasilan pribadi.

Selain itu, Capital Economics, bisnis penelitian ekonomi independen yang berpusat di London, memperkirakan tingkat inflasi akan meningkat jika Trump menang, yang akan membuat dolar AS tetap kuat.

Hal ini, pada gilirannya, akan mempersulit pemotongan suku bunga, karena Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Kementerian Kebudayaan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kementerian Koperasi;
5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Badan Pangan Nasional;
6. Badan Gizi Nasional; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Kementerian Pariwisata; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu

Bisnis.com, JAKARTA - Pemungutan suara di Pemilu AS 2024 sudah dimulai sejak kemarin, Selasa 5 November 2024 waktu setempat.

Mengutip Telegraph, hasil Pilpres AS tak langsung bisa disiarkan meski pemungutan suara sudah dilakukan. Biasanya hasilnya baru bisa diketahui dan diumumkan setelah beberapa hari.

Namun hasilnya hampir bisa terlihat sebelum suara final dihitung. Setelah pemungutan suara dilakukan, perhitungan suara biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga minggu.

Saat AS sedang disibukkan dengan Pemilu, muncul kabar jika Donald Trump sempat membentak wartawan karena salah satu pertanyaannya.

Dilansir dari Hindustan Times, Donald Trump dilaporkan membentak seorang reporter di Florida atas pertanyaan mengenai tindakan aborsi di negara bagian tersebut.

Setelah awalnya menolak menjawab pertanyaan tersebut, Trump mengatakan bahwa dia telah melakukan "pekerjaan yang hebat dalam membawanya kembali ke negara bagian."

Setidaknya itulah kalimat yang dilontarkan Trump menurut Associated Press.

Trump tampaknya merujuk pada pengangkatan tiga hakim konservatif ke Mahkamah Agung AS selama masa jabatannya sebagai presiden, yang akhirnya membantu membatalkan keputusan penting Roe v. Wade pada tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, ini menjadi sebuah keputusan yang mengakhiri hak aborsi di seluruh negeri.

Namun ketika ditanya lebih lanjut soal hal tersebut, Trump agak marah dan mengeraskan suaranya kepada wartawan tersebut.

"Sebaiknya berhenti membicarakan hal itu," katanya.

Wajar wartawan mempertanyakan kebijakan Trump soal aborsi di negara itu. Trump sebelumnya mengindikasikan bahwa ia akan mendukung tindakan tersebut, tetapi kemudian berubah pikiran dan mengatakan ia akan memberikan suara menentangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri Republik SingapuraLawrence Wong di Istana Merdeka, Rabu (6/11/2024).

Adapun, PM Wong telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (5/11/2024) malam. Ketibaannya di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi ke Indonesia yang akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024.

Pesawat yang ditumpangi PM Wong dan delegasi tiba sekitar pukul 18.02 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryo Pratomo.

Dari Bandara, PM Wong dan delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. PM Wong diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Selain itu, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

PM Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI.

Pertemuan ini menjadi kali pertama Wong ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya Wong sempat menerima panggilan telepon dari Prabowo saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada Mei 2024 dan bertemu di Istana Singapura pada Juni 2024.

Sebelum menjadi pimpinan tertinggi Singapura, Wong merupakan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura. Dia juga merupakan Ketua Otoritas Moneter Singapura, serta Ketua Dewan Penasihat Internasional Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura.

Wong menempuh di Sekolah Menengah Tanjong Katong dan Victoria Junior College. Dia memperoleh gelar Sarjana dan Magister Ekonomi dari University of Wisconsin-Madison dan University of Michigan-Ann Arbor, lalu dia meraih gelar master di Harvard Kennedy School bidang Administrasi Publik.

Sebelum terjun ke dunia politik, Wong merupakan seorang pegawai negeri. Dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Otoritas Pasar Energi juga menjadi Sekretaris Utama Swasta Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Lawrence Wong juga dilaporkan berkontribusi pada gerakan buruh sebagai Penasihat Serikat Pekerja Tenaga Listrik dan Gas, serta Serikat Pekerja Konstruksi Bangunan dan Industri Kayu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah turut mengawasi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

Airlangga menyebut bahwa situasi global masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga setiap Negara saling memperhatikan peralihan estafet kepemimpinan Negara dengan maksud melihat kebijakan yang bakal diambil oleh masing-masing pemimpin Negara ke depan.

“Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Misalnya, dia mengatakan salah satu kondisi ekonomi yang menjadi perhatian dari kandidat Calon Presiden AS adalah untuk mengatasi kelas menengah yang terancam menjadi kalangan miskin.

Airlangga melanjutkan bahwa upaya untuk mengangkat kelas menengah yang dilakukan pemerintahan AS turut diperhatikan oleh pemerintahan Presiden PRabowo Subianto mengingat terdapat dampak yang dirasakan oleh masyarakat Tanah Air, yaitu mengurangi permintaan dari produk-produk ekspor Indonesia.

“Bagi indonesia, tentu kelas menengah AS yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk indonesia. Nah kami ketahui Indonesia dan seperti negara Asean yang lain, [perekonomiannya] mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China, maupun konsumsi di Amerika Serikat,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Airlangga mengaku bahwa pemerintah bakal memperhatikan segala kebijakan perekonomian yang ditawarkan masing-masing kandidat. Mengingat setiap kebijakan pemimpin Negara juga terkait dalam keadaan perekonomian dunia.

“Sehingga tentu perlu kami perhatikan agar ekonomi dunia kembali sebelum pra-pandemi, pra-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6 persen, sekarang kan masih rata-rata di 3 persen,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Media sosial seperti TikTok dinilai membantu para generasi muda atau Gen Z mengetahui rekam jejak Kamala Harris dan Donald Trump, sebelum menentukan pilihan dalam pemungutan suara pilpres AS 5 November 2024.

Baik Kamala Harris dan Donald Trump disebut mengincar suara dari generasi muda atau Gen Z. Banyak di antara pemilih tersebut akan memberikan suara untuk pertama kalinya.

Melansir CNN International, Selasa (5/11/2024), Majalah Columbia dari Universitas Columbia mencatat bahwa Gen Z terdiri dari lebih dari 40 juta pemilih, termasuk 8 juta pemilih baru.

Pendiri kelompok advokasi Gen-Z for Change Aidan Kohn-Murphy mengatakan bahwa pengaruh media sosial terhadap para pemilih Gen Z cukup signifikan.

Dia menjelaskan bahwa media sosial seperti TikTok telah membantu menginformasikan banyak anak muda tentang kandidat presiden dan kampanye mereka.

”Isu-isu utama bagi para pemilih muda adalah iklim, keadilan reproduksi, kekerasan senjata, dan dukungan Biden yang sangat tidak populer terhadap pemerintah Israel,” kata Kohn-Murphy.

Ia menuturkan bahwa anak muda berbagi informasi di TikTok melalui setiap individu. Hal ini membuat orang lebih mendukung pada salah satu kandidat.

Kohn-Murphy juga mencatat bahwa banyak pemilih pemula yang tidak mengetahui rekam jejak skandal politik para capres sebelumnya, seperti rekaman “Access Hollywood” mantan Presiden Donald Trump.

Namun, media sosial telah memungkinkan mereka untuk belajar dan mengetahui lebih banyak mengenai para kandidat.

“Kami berada di antara kelas lima dan kelas tujuh ketika rekaman Access Hollywood keluar. Kami sudah mati rasa dengan kata-kata dan tindakan Trump yang mengerikan, namun ini adalah hal-hal yang belum pernah kami dengar dan saya pikir TikTok telah memberikan cara untuk mengingatkan dan mengejutkan kaum muda.”

Gen Z Condong ke Kamala Harris

Sebelumnya, Kamala Harris mendapat dukungan dari anak-anak muda dari Generasi Z atau Gen Z di Pilpres 2024.

Melansir Guardian, sejumlah gen Z mengaku Kamala adalah calon yang cocok untuk maju sebagai presiden. Mereka juga senang, Biden akhirnya tergantikan oleh sosok yang lebih "masuk akal" untuk mencalonkan diri.

Will (22), seorang pekerja konstruksi asal Portlan, Oregon, mengaku bahwa Kamala bisa mendapat suara dari berbagai pihak.

"Saya pikir [Kamala Harris] adalah satu-satunya yang masuk akal. Dia akan mendapatkan suara yang tidak bisa diperoleh Biden. Dia bisa mendapatkan suara orang kulit hitam, Asia, Latin, perempuan, LGBTQ+, dan pemuda. Dia lebih mendukung kemajuan dan kesetaraan daripada orang kulit putih tua dan jika dia menang, itu akan menjadi bersejarah. Partai Demokrat membutuhkan langkah berani dan saya pikir dialah yang kita butuhkan," katanya mengutip dari Guardian.

Pemilih lain yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa Kamala mungkin bukanlah yang terbaik untuk Amerika Serikat (AS), namun ia lebih baik dari Biden.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengetahui keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Hal itu diungkap oleh Biro Hukum KPK saat menghadiri sidang praperadilan sebagai termohon yang diajukan Sahbirin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Sampai saat ini termohon masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon," jelas Nia Siregar, tim Biro Hukum KPK yang menghadiri sidang praperadilan itu.

Nia lalu menjelaskan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan serta larangan bepergian ke luar negeri terhadap paman dari pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) itu.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalsel. Dari tujuh tersangka, hanya Sahbirin yang belum ditahan usai digelarnya operasi tangkap tangan (OTT) Oktober 2024 lalu.

"Bahkan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian," lanjut Nia.

Oleh sebab itu, Biro Hukum KPK menilai penetapan Sahbirin sebagai tersangka secara in absentia sah kendati tidak didahului oleh pemeriksaan tersangka.

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik KPK hari ini turut memeriksa lima orang saksi untuk mencari keberadaan pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Lima orang yang meliputi Gusti Muhammad Insani Rahman (PNS Pemprov Kalsel), Ismail (Pramusaji di keduaan gubernur), Hamdani (swasta), Muhamad Sukini (Wiraswasta) serta Rensi Sitorus (Kabag Protokol Kalsel), diperiksa di Kantor BPKP Provinsi Kalsel.

"Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait keberadaan tersangka [Gubernur Kalsel, red] saat ini," Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada kesempatan terpisah.

Di sisi lain, kuasa hukum Sahbirin, Soesilo, juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Dia menyebut pihak kuasa hukum tidak bisa setiap harinya bertemu atau berkontak dengan kepala daerah itu.

Meski demikian, Soesilo memastikan Sahbirin masih diketahui keberadaannya saat penetapan tersangka dilakukan oleh KPK pada sekitar awal Oktober 2024.

"Tentu sekarang pun saya kira, kan sudah dicekal, tidak mungkin beliau akan ke luar negeri. Saya melihat hanya untuk menenangkan diri saja sebenarnya karena ini lagi proses Praperadilan tentu tidak elok juga kalau ini belum ada kepastian kemudian pak Gubernur melakukan pertemuan-pertemuan atau acara resmi dan sebagainya," katanya saat ditemui di PN Jakarta Selatan hari ini.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menduga Sahbirin menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pengadaan di Pemprov Kalsel. Kemudian, terdapat jatah 2,5% juga untuk PPK proyek-proyek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengungkap modus kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kronologi kasus yang melibatkan pegawai Komdigi itu berawal dari pengungkapan situs sultanmenang.

Kasus itu kemudian mengungkap keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang berperan agar bisa memuluskan situs praktik judi online agar tidak diblokir.

"Setelah dilakukan pengembangan maka ditemukan adanya keterlibatan oknum pegawai kemendigi atau kementerian digital, yang membantu agar website yang dikelola oleh para pemilik website judi online untuk tidak diblokir," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Wira menambahkan, dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan 15 tersangka. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah enggeledah kantor satelit di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan. Kantor satelit ini berdiri sejak Januari 2024 dan dikendalikan oleh tiga tersangka yakni AK, AJ dan A.

"Berdasarkan keterangan daripada para tersangka, bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A," tambahnya.

Dari kantor satelit itu kemudian dipekerjakan 12 orang. Perinciannya, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online.

Kemudian, daftar situs yang dikumpulkan itu dipisahkan antara yang sudah melakukan setoran dan tidak. Setoran itu dilakukan setiap dua minggu sekali.

Nantinya, kata Wira, website yang tidak melakukan setoran uang bakal diserahkan ke tersangka R untuk diblokir. "Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengungkap modus kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kronologi kasus yang melibatkan pegawai Komdigi itu berawal dari pengungkapan situs sultanmenang.

Kasus itu kemudian mengungkap keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang berperan agar bisa memuluskan situs praktik judi online agar tidak diblokir.

"Setelah dilakukan pengembangan maka ditemukan adanya keterlibatan oknum pegawai kemendigi atau kementerian digital, yang membantu agar website yang dikelola oleh para pemilik website judi online untuk tidak diblokir," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Wira menambahkan, dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan 15 tersangka. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah enggeledah kantor satelit di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan. Kantor satelit ini berdiri sejak Januari 2024 dan dikendalikan oleh tiga tersangka yakni AK, AJ dan A.

"Berdasarkan keterangan daripada para tersangka, bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A," tambahnya.

Dari kantor satelit itu kemudian dipekerjakan 12 orang. Perinciannya, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online.

Kemudian, daftar situs yang dikumpulkan itu dipisahkan antara yang sudah melakukan setoran dan tidak. Setoran itu dilakukan setiap dua minggu sekali.

Nantinya, kata Wira, website yang tidak melakukan setoran uang bakal diserahkan ke tersangka R untuk diblokir. "Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

“Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa.

“Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

Pengungkapan Judi Online

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan dan Uni Eropa mengutuk pasokan persenjataan Korea Utara ke Moskow dan menuntut agar negara tersebut segera menarik pasukan yang telah dikirim ke Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), Uni Eropa dan Korea Selatan mengadakan pertemuan dialog strategis pertama mereka di Seoul, tak lama setelah AS dan Korsel menyuarakan kekhawatiran mengenai pengiriman tentara Korea Utara untuk membantu Rusia.

Dalam pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengecam transfer senjata tidak sah yang dilakukan Korea Utara ke Federasi Rusia karena digunakan untuk menyerang Ukraina.

Kedua pihak menuntut diakhirinya “kerja sama militer yang melanggar hukum” dan penarikan pasukan Korea Utara. Borrell juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun.

“Agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman nyata. Republik Korea berada pada posisi terbaik untuk memahami hal ini. Kami bersatu dalam mendukung Ukraina. Saya mendorong mereka untuk meningkatkannya," kata Borrell dalam postingan di X yang menyertakan foto dirinya berjabat tangan dengan Kim.

Kedua negara juga menandatangani kemitraan keamanan dan pertahanan yang mencakup 15 bidang termasuk keamanan siber dan perlucutan senjata.

Pekan lalu, Cho mengatakan semua skenario yang mungkin terjadi, sedang dipertimbangkan ketika ditanya apakah Seoul dapat mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas bantuan Korea Utara kepada Rusia.

Korea Selatan telah memberikan bantuan peralatan tidak mematikan kepada Ukraina, termasuk peralatan pembersihan ranjau, tetapi menolak permintaan senjata.

Seoul memprediksi Korea Utara akan mendapat kompensasi dari Moskow dalam bentuk teknologi militer dan sipil, seiring mereka berlomba meluncurkan satelit mata-mata dan meningkatkan kemampuan rudalnya.

Korea Utara pekan lalu menunjukkan kekuatan militernya dengan uji coba rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat baru yang dijuluki Hwasong-19.

Washington mengharapkan pasukan Korea Utara di wilayah Kursk Rusia, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh negara tetangga Ukraina, untuk segera berperang melawan pasukan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu.

Pada pembicaraan di Moskow, Rusia pekan lalu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengatakan negaranya akan mendukung Rusia sampai mencapai kemenangan di Ukraina.