Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa AgungST Burhanuddin menilai pemberantasan korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan agar menjadi contoh kepada perangkat kerja di bawah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Seorang pimpinan di daerah atau di mana pun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, jika pimpinan unit kerjanya korupsi, maka orang yang di bawahnya adalah perampok. Oleh sebab itu, dia menegaskan memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Untuk itu mari kita berantas korupsi dari diri sendiri,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta para kajari dan kajati apabila setelah melakukan pemberkasan, persidangan, dan pengambilan keputusan, bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Jika kajari dan kajati tak melakukan hal yang disampaikannya itu, justru nantinya kajari dan kajatilah yang akan ditindak langsung olehnya.

“Lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajari kajati sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” tandasnya.

Tak hanya mengingatkan kajari dan kajati, Burhanuddin turut mengingatkan dan meminta kesadaran, terutama bagi yang di daerah bahwa pihaknya bukan mencari kesalahan-kesalahan dan menganggap mereka menjadi “objek”.

“Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini,” katanya.

Dia pun yakin bahwa semua pihak tidak ingin Indonesia disebut sebagai negara yang paling korupsi, karena Indonesia masih punya harga diri.

Bisnis.com, JAKARTA -- Donald Trump mengalahkan politikus Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat alias Pilpres AS. Kemenangan Trump menjadi babak baru dalam lanskap politik global, apalagi dengan status AS sebagai negara kekuatan militer dan ekonomi nomor 1 di dunia.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Trump saat menyampaikan pidato kemenangannya.

Trump adalah seorang politikus Partai Republik yang selalu dikaitkan dengan kalangan konservatif yang mengedepankan politik populisme. Bloomberg, misalnya, menyambut kemenangan Trump dengan memberi catatan tebal dalam salah satu artikelnya yang berjudul 'Trump’s Populism Is Unleashed After Resounding White House Comeback."

Sementara itu, Gary Gerstle (2022) dalam tulisannya berjudul The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era menulis bahwa kemunculan populisme dan proteksionisme Trump telah menjadi salah satu pemicu kemunduran neoliberalisme.

Perbesar

Trump memang fenomena tersendiri dalam sejarah AS. Dia adalah simbol dari keruntuhan liberalisme Barat yang penuh dengan kontroversi. Slogan terkenalnya adalah ‘Make America Great Again', yang ingin mengembalikan superioritas Amerika Serikat. Konsensus-konsesus global, yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dia tabrak. Ia menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Terjadi 'trade war’ yang kemudian membuat ‘tatanan global’ terguncang.

Tetapi aksi-aksi Trump, dalam konteks AS bisa dilihat dalam banyak aspek. Ekonomi AS pada waktu Trump naik belum sepenuhnya pulih. Data World Bank menunjukkan bahwa sejak tahun krisis global 2008 silam, ekonomi AS hanya mampu tumbuh di angka 2 persenan. Paling tinggi 5,9 persen pada 2021 lalu. Itupun setelah mengalami kontraksi menjadi minus 2,8 persen pada tahun 2020, karena pandemi.

AS juga mengalami masalah serius dalam neraca perdagangan dengan China. Pada saat Trump berkuasa neraca perdagangan AS mengalami defisit US$375,16 miliar.

Hal inilah yang kemudian memicu Trump untuk mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Trade War meletus. Meski pada akhir pemerintahannya, kebijakan Trump tidak banyak membantu memperbaiki trade balance AS dengan China. Defisit neraca perdagangan AS dengan China masih tetap besar yakni di angka US$352,85 miliar.

Kondisi tersebut sejatinya terus berlangsung hingga September 2024 lalu, neraca perdagangan AS tercatat masih defisit sebanyak US$84 miliar. Angka defisit tersebut naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang mencapai US$70 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan sampai September 2024, khusus perdagangan dengan China, defisit neraca perdagangan barang dan jasa AS mencapai dengan China tembus US$217 miliar.

Bagaimana Trump dan Indonesia?

Adapun kebijakan proteksionisme Trump pada episode pertama pemerintahannya tidak hanya menyasar China. Indonesia pun juga kena getahnya. Apalagi, neraca perdagangan AS dan Indonesia juga tercatat defisit.

Data Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa hingga kuartal 3/2024, defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$12,8 miliar. Pada 2023 lalu, defisit negara perdagangan AS dan Indonesia mencapai US$16,9 miliar.

Selain soal neraca perdagangan, pada tahun 2020 lalu, AS juga melakukan investigasi formal terkait dengan perihal penerapan pajak digital baru di beberapa negara yang dikhawatirkan secara tidak adil hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.

Dalam penyelidikan tersebut, pihak AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Dalam catatan Bisnis, penyelidikan dilakukan setelah sejumlah negara mulai mempertimbangkan perihal penerapan pajak untuk layanan daring asa AS yang saat ini dikatakan mengeluarkan biaya terlalu kecil dan dinilai harus membayar pajak sesuai dengan aturan di masing-masing yurisdiksi tempat layanan mencari pundi-pundi.

Pihak AS mengatakan perihal penerapan pajak digital tersebut seharusnya disepakati di forum multilateral melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, diskusi yang berlangsung di forum tersebut berjalan lambat sehingga banyak negara yang justru mengambil tindakan masing-masing.

Ancaman Stagflasi

Di sisi lain, ekonom mengungkapkan Amerika Serikat berpeluang alami stagflasi usai Donald Trump diproyeksikan memenangkan Pilpres AS 2024. Stagflasi tersebut bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E Sumual menjelaskan kebijakan ekonomi Trump cenderung mengarah ke inflasi. Artinya, kebijakan-kebijakan Trump akan cenderung menyebabkan inflasi meningkat.

Dia mencontohkan, Trump berencana mengenakan tarif bea impor sebesar 20% untuk produk non-China dan 60% untuk produk China.

"Dampaknya, penurunan suku bunga patokan The Fed [bank sentral AS] mungkin tidak akan secepat ekspektasi semula. Di saat yang sama juga ekonomi AS melambat," jelas David kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, ekonomi AS berpeluang alami stagflasi. Stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, sekaligus inflasi.

"Perlu kebijakan struktural juga untuk mendorong FDI [Foreign Direct Investment/penanaman modal asing langsung] dan ekspor," ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memilih untuk memberikan arahan secara tertutup kepada Kepala Daerah atau Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Presiden Ke-8 RI itu, mengawali arahannya dengan menyampaikan terima kasih atas inisiatif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan Rapimnas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir 2024.

“Saya sangat mengharagi langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ujarnya kepada setiap pimpinan daerah yang hadir di Sentul, Kamis (7/11/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai bahwa pertemuan ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Mengingat, interaksi tersebut sebenarnya sesuatu yang mungkin jarang dilakukan hampir di seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang ada.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa dirinya akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam sambutan pada hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu.

“Saya tidak akan terlalu mengulangi tetapi saya kira ada manfaatnya kalau saya menekenkan pokok-pokok yang terpenting,” pungkas Prabowo.

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, media mulai diminta untuk keluar saat Presiden Ke-8 RI itu mulai memberikan sambutan sebelum pengarahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu meningkatkan kecerdasan intelektual atau IQ masyarakat hingga 15 poin.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya kutip dalam riset majalah The Economist edisi Juli 2024 menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin,” ujarnya dalam forum itu.

Dia melanjutkan bahwa melalui riset yang dilakukan oleh James Flynn di 72 negara memperlihatkan bahwa dalam durasi 72 tahun dari 1948 hingga 2020, IQ masyarakat dunia telah naik dengan rata-rata 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang membaik.

Oleh sebab itu, dia pun mengungkapkan alasan swasembada pangan dan energi menjadi salah satu fokus dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menyukseskan pemenuhan program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan populasi Indonesia di atas 300 juta orang, maka diperlukan kemampuan pemerintah di bidang swasembasa pangan dan energi untuk menjamin kemandirian dan daya saing Negara.

“Jika swasembasa ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan berkurang menjadi 1,8% atau berkurang 1,8% dari potensi pertumbuhan ekonomi nasional kita,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa selain tak meratanya swasembada pangan dan energi, penghambat utama pertumbuhan ekonomi Negara adalah karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.

“Terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan maupun juga tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus-kasus tindak pidana judi online,” pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - China menyatakan rasa hormatnya terhadap hasil pemilu AS dan mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya atas Kamala Harris.

Trump, seorang Republikan yang berjanji akan menerapkan tarif yang ketat, merebut kembali Gedung Putih dengan kemenangan besar atas Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam pemilu hari Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

“Kami menghormati pilihan rakyat Amerika dan mengucapkan selamat kepada Trump atas terpilihnya dia sebagai presiden,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters pada Kamis (7/11/2024).

Hubungan China dan AS telah tegang selama bertahun-tahun, terutama seputar perdagangan dan keamanan termasuk Taiwan dan Laut Cina Selatan.

Kemenangan Trump dapat menghidupkan kembali isu-isu dari masa kepresidenan pertamanya pada tahun 2017-2021, ketika dia memulai perang dagang dengan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan memberlakukan tarif.

Surat kabar milik pemerintah, China Daily, dalam editorialnya pada hari Rabu menggambarkan kepemimpinan Trump yang kedua sebagai sebuah potensi “awal baru dalam hubungan China-AS jika peluang yang telah ditawarkan tidak disia-siakan.”

Pemerintahan Biden tidak mengabaikan kebijakan perdagangan Trump dan terus menargetkan praktik industri yang digerakkan oleh negara China.

Pada bulan September, AS memberlakukan kenaikan tarif yang besar terhadap impor China, termasuk tarif 100% pada kendaraan listrik, 50% pada sel surya, dan 25% pada baja, aluminium, baterai kendaraan listrik, dan mineral utama, dalam upaya untuk melindungi industri strategis Amerika.

Pemerintahan AS berikutnya dapat memperkuat dialog dan komunikasi dengan China untuk menangani perbedaan, kata China Daily.

Namun, ancaman Trump untuk mengenakan tarif sebesar 60% terhadap impor barang-barang China dari AS menimbulkan risiko pertumbuhan yang besar bagi China.

Ancaman tarif tidak hanya jauh lebih tinggi dibandingkan tarif 7,5%-25% yang dikenakan terhadap China pada masa jabatan pertama Trump, perekonomian Negeri Panda juga berada dalam posisi yang jauh lebih rentan karena menghadapi penurunan tajam properti, beban utang pemerintah daerah yang membebani, dan lemahnya permintaan dalam negeri.

China Daily melanjutkan, kebijakan AS dan kesalahpahaman terhadap China telah menimbulkan tantangan signifikan bagi hubungan kedua negara.

“Pendekatan pragmatis terhadap hubungan bilateral sangat penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan global," kata China Daily.

Penanganan yang tepat terhadap hubungan China-AS, yang oleh surat kabar tersebut disebut sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia, tidak hanya melayani kepentingan bersama kedua negara tetapi juga akan memberikan kepastian dan stabilitas yang lebih besar ke dunia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Donald Trump mengalahkan politikus Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat alias Pilpres AS. Kemenangan Trump menjadi babak baru dalam lanskap politik global, apalagi dengan status AS sebagai negara kekuatan militer dan ekonomi nomor 1 di dunia.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Trump saat menyampaikan pidato kemenangannya.

Trump adalah seorang politikus Partai Republik yang selalu dikaitkan dengan kalangan konservatif yang mengedepankan politik populisme. Bloomberg, misalnya, menyambut kemenangan Trump dengan memberi catatan tebal dalam salah satu artikelnya yang berjudul 'Trump’s Populism Is Unleashed After Resounding White House Comeback."

Sementara itu, Gary Gerstle (2022) dalam tulisannya berjudul The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era menulis bahwa kemunculan populisme dan proteksionisme Trump telah menjadi salah satu pemicu kemunduran neoliberalisme.

Perbesar

Trump memang fenomena tersendiri dalam sejarah AS. Dia adalah simbol dari keruntuhan liberalisme Barat yang penuh dengan kontroversi. Slogan terkenalnya adalah ‘Make America Great Again', yang ingin mengembalikan superioritas Amerika Serikat. Konsensus-konsesus global, yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dia tabrak. Ia menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Terjadi 'trade war’ yang kemudian membuat ‘tatanan global’ terguncang.

Tetapi aksi-aksi Trump, dalam konteks AS bisa dilihat dalam banyak aspek. Ekonomi AS pada waktu Trump naik belum sepenuhnya pulih. Data World Bank menunjukkan bahwa sejak tahun krisis global 2008 silam, ekonomi AS hanya mampu tumbuh di angka 2 persenan. Paling tinggi 5,9 persen pada 2021 lalu. Itupun setelah mengalami kontraksi menjadi minus 2,8 persen pada tahun 2020, karena pandemi.

AS juga mengalami masalah serius dalam neraca perdagangan dengan China. Pada saat Trump berkuasa neraca perdagangan AS mengalami defisit US$375,16 miliar.

Hal inilah yang kemudian memicu Trump untuk mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Trade War meletus. Meski pada akhir pemerintahannya, kebijakan Trump tidak banyak membantu memperbaiki trade balance AS dengan China. Defisit neraca perdagangan AS dengan China masih tetap besar yakni di angka US$352,85 miliar.

Kondisi tersebut sejatinya terus berlangsung hingga September 2024 lalu, neraca perdagangan AS tercatat masih defisit sebanyak US$84 miliar. Angka defisit tersebut naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang mencapai US$70 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan sampai September 2024, khusus perdagangan dengan China, defisit neraca perdagangan barang dan jasa AS mencapai dengan China tembus US$217 miliar.

Bagaimana Trump dan Indonesia?

Adapun kebijakan proteksionisme Trump pada episode pertama pemerintahannya tidak hanya menyasar China. Indonesia pun juga kena getahnya. Apalagi, neraca perdagangan AS dan Indonesia juga tercatat defisit.

Data Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa hingga kuartal 3/2024, defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$12,8 miliar. Pada 2023 lalu, defisit negara perdagangan AS dan Indonesia mencapai US$16,9 miliar.

Selain soal neraca perdagangan, pada tahun 2020 lalu, AS juga melakukan investigasi formal terkait dengan perihal penerapan pajak digital baru di beberapa negara yang dikhawatirkan secara tidak adil hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.

Dalam penyelidikan tersebut, pihak AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Dalam catatan Bisnis, penyelidikan dilakukan setelah sejumlah negara mulai mempertimbangkan perihal penerapan pajak untuk layanan daring asa AS yang saat ini dikatakan mengeluarkan biaya terlalu kecil dan dinilai harus membayar pajak sesuai dengan aturan di masing-masing yurisdiksi tempat layanan mencari pundi-pundi.

Pihak AS mengatakan perihal penerapan pajak digital tersebut seharusnya disepakati di forum multilateral melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, diskusi yang berlangsung di forum tersebut berjalan lambat sehingga banyak negara yang justru mengambil tindakan masing-masing.

Ancaman Stagflasi

Di sisi lain, ekonom mengungkapkan Amerika Serikat berpeluang alami stagflasi usai Donald Trump diproyeksikan memenangkan Pilpres AS 2024. Stagflasi tersebut bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E Sumual menjelaskan kebijakan ekonomi Trump cenderung mengarah ke inflasi. Artinya, kebijakan-kebijakan Trump akan cenderung menyebabkan inflasi meningkat.

Dia mencontohkan, Trump berencana mengenakan tarif bea impor sebesar 20% untuk produk non-China dan 60% untuk produk China.

"Dampaknya, penurunan suku bunga patokan The Fed [bank sentral AS] mungkin tidak akan secepat ekspektasi semula. Di saat yang sama juga ekonomi AS melambat," jelas David kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, ekonomi AS berpeluang alami stagflasi. Stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, sekaligus inflasi.

"Perlu kebijakan struktural juga untuk mendorong FDI [Foreign Direct Investment/penanaman modal asing langsung] dan ekspor," ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

"Iya dong [naik], masa enggak naik," kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.

Hanya saja, dia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan Upah Minimum tersebut. Namun, dipastikan angkanya akan naik dari UMP 2024.

Berikut adalah daftar UMP 2024:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625

5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.61

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958

31. UMP 2024 Maluku, Rp 3.200.000 juta

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000

33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270

34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270

36. Papua Pegunungan, Rp4.024.270

37. Papua Barat Daya, Rp4.024.270

38. Papua Selatan, Rp4.024.270

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenkeu baru saja memperkenalkan materai jenis baru yang diberinama Materai Teraan Digital. Apa itu?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 untuk menyederhanakan aturan bea meterai.

PMK 78/2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

Penerbitan PMK 78/2024 mencabut tiga PMK yang sebelumnya mengatur tentang bea meterai, yakni PMK 133/2021, PMK 134/2021, dan PMK 151/2021.
PMK 78/2024 memberikan pengaturan yang lebih sederhana, sistematis, dan komprehensif dengan melakukan simplifikasi terhadap ketiga PMK yang dicabut itu.

Salah satu bunyi dari peraturan tersebut adalah penambahan jenis meterai baru yakni Teraan Digital.

Apa itu meterai Teraan Digital?

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 17 /PJ/2008, meterai Teraan Digital adalah salah satu alat pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain, yang digunakan untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas.

Sehingga saat ini ada dua jenis teraan meterai yakni manual dan digital.

Mesin Teraan Meterai Manual adalah Mesin Teraan Meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem mekanik yaitu dengan membuka dan memasang segel timah.

Sedangkan Mesin Teraan Meterai Digital adalah Mesin Teraan Meterai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan sistem elektronik, dimana intervensi manusia tidak dibutuhkan seperti Mesin Teraan Meterai sistem Deposit Code Recrediting (DCR) atau sistem sejenis lainnya.

Deposit Code Recrediting (DCR) adalah Suatu metode pengisian deposit dengan menggunakan aplikasi kode deposit.

Aplikasi Kode Deposit adalah Suatu aplikasi yang membangkitkan dan mengatur kode deposit Mesin Teraan Meterai Digital, yang diinstal dalam server yang diletakkan di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Kode Deposit adalah Kode yang dibutuhkan untuk mengisi deposit Mesin Teraan Meterai Digital.

Deposit adalah Penyetoran Bea Meterai di muka oleh penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai.

Nantinya, pelunasan Bea Meterai dengan cara pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai harus menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan meminta setiap Kepala Daerah bersikap hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” ujarnya dalam forum tersebut.

Budi melanjutkan bahwa UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga mendorong pekerja ke sektor informal.

Alhasil, kata Budi, skenario yang paling tak diinginkan tetapi dapat terjadi apabila penetapan UMP dan UMK tak sesuai akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

Menurutnya, kepala daerah memang perlu berhati hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Termasuk, di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah.

“Kita semua yang hadir disini, memiliki tanggungjawab yang sama, tanggungjawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga,” pungkas Budi Gunawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menggeledah dua lokasi penukaran uang atau money changer terkait dengan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami aliran dana bandar terhadap sindikat judi online ini.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan di dua money changer," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (7/11/2024) malam.

Hanya saja, Ade belum bisa menyampaikan secara detail dua lokasi money changer yang digeledah tersebut. Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal mendalami hal tersebut secara intens.

Dia juga mengungkapkan bahwa setoran ke "beking" website judi online ke oknum pemerintah ini dilakukan secara langsung dengan uang tunai.

"Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, dan juga melalui money changer," imbuhnya.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah "menjaga" 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamala Harris kalah dari Donald Trump yang resmi dinobatkan sebagai Presiden ke-47 AS, pada Rabu 6 November 2024 kemarin.

Menurut Profesor Madya David Smith dari Pusat Studi Amerika Serikat, salah satu yang membuat Trump bisa kembali memenangkan Pemilu AS adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan Joe Biden.

Kamala Harris tidak dapat melepaskan diri dari hal itu, mengingat dia adalah wakil presiden, dan banyak warga Amerika merasa empat tahun terakhir tidak memberikan manfaat bagi mereka.

Profesor Madya menyampaikan jika selama kampanye, Harris memang tampil jauh lebih baik daripada yang dilakukan Joe Biden sebelumnya.

Namun tetap saja, masyarakat AS mengatakan mereka tidak puas dengan kinerja keduanya secara garis besar, terutama soal perkembangan ekonomi negara mereka.

Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Amerika merasa keadaan mereka lebih buruk daripada empat tahun lalu. Hanya sebagian kecil yang menganggap negara ini berada di jalur yang benar secara ekonomi.

Kebencian terhadap perempuan masih ada

Menjadi seorang wanita mungkin juga merupakan kerugian bagi Harris. Sejak ia menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, Profesor Madya melihat jika ia berjuang melawan budaya misoginis.

Tingkat penghinaan dari kampanye Trump semakin parah, dan yang lebih mengganggu, mereka tidak membayar denda untuk itu.

Hal itu sendiri menunjukkan banyak hal tentang apa yang sedang dihadapi Harris.

Meskipun banyak pembicaraan di awal kampanye tentang aborsi yang memainkan peran utama dalam pemungutan suara, pada akhirnya hal itu dibayangi oleh isu-isu lain.

Aborsi akan selalu dibayangi oleh ekonomi, karena ekonomi adalah apa yang dihadapi orang setiap hari.

Hal yang sama berlaku untuk imigrasi. Imigrasi tidak memainkan peran sebesar yang diharapkan beberapa pihak dalam pemungutan suara. J

adi dua isu besar yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak pada akhirnya tidak sepenting ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang merupakan terobosan yang luar biasa oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahanannya.

Dia menilai langkah itu menjadi urgensi di tengah situasi global yang tak kunjung pasti. Sehingga, masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian Negara makin bergairah untuk memperkuat kinerja ekonomi.

“Itu sebuah terobosan yang luar biasa. Bagi kami sangat membantu masyarakat yang terbebani akibat dari utang yang berkepanjangan dengan bank, mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk tumbuh untuk ekonomi di tingkat bawah bisa lebih baik lagi,” tandas Muzani kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.