JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa AgungST Burhanuddin menilai pemberantasan korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan agar menjadi contoh kepada perangkat kerja di bawah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Seorang pimpinan di daerah atau di mana pun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, jika pimpinan unit kerjanya korupsi, maka orang yang di bawahnya adalah perampok. Oleh sebab itu, dia menegaskan memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok. Ingat itu. Untuk itu mari kita berantas korupsi dari diri sendiri,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta para kajari dan kajati apabila setelah melakukan pemberkasan, persidangan, dan pengambilan keputusan, bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Jika kajari dan kajati tak melakukan hal yang disampaikannya itu, justru nantinya kajari dan kajatilah yang akan ditindak langsung olehnya.

“Lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajari kajati sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” tandasnya.

Tak hanya mengingatkan kajari dan kajati, Burhanuddin turut mengingatkan dan meminta kesadaran, terutama bagi yang di daerah bahwa pihaknya bukan mencari kesalahan-kesalahan dan menganggap mereka menjadi “objek”.

“Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini. Kita rawat negeri ini,” katanya.

Dia pun yakin bahwa semua pihak tidak ingin Indonesia disebut sebagai negara yang paling korupsi, karena Indonesia masih punya harga diri.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berencana membuat Satgas terkait pakaian impor ilegal. Rencana tersebut ia sampaikan saat berkunjung ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (16/7/2024).

“Kami minta dukungan dari Kejagung untuk membikin tim segera melihat ke lapangan,” ujar Zulhas kepada wartawan di Kejagung.

Zulhas menjelaskan, Satgas tersebut dibuat menyusul ketidaksesuaian data impor pakaian, mulai dari pakaian jadi hingga alas kaki. Sebagai gambaran, negara asal mendata barang keluar senilai US$ 360 juta, sedangkan sampai di dalam negeri terdata US$ 116 juta.

“Jadi kalau data impor kita di grafik ternyata mungkin dua tiga kali… Sehingga dalam satu diskusi yang panjang. ditemukanlah, banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia, yang 7 macam tadi itu,” jelas Zulhas.

Tujuh barang impor ilegal yang dimaksud Zulhas diantaranya adalah tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Sejumlah produk impor ini rencananya akan dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Zulhas mengatakan, akibat banyaknya pakaian impor ilegal tersebut, industri tekstil di tanah air terancam tutup. Hal tersebut yang mendorong pembentukan Satgas terkait pakaian impor. “Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung, lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini. Karena ini sudah dalam keadaan darurat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanudin merespons positif rencana dari Mendag Zulhas terkait pembentukan satgas barang impor ilegal. “Kami sebenarnya menunggu. Udah beberapa kasus-kasus kita tindak. Mulai dari tekstil, bahkan mungkin lebih yang 7,” ujar Burhanudin.

Burhanuddin mengaku mempunyai data terkait jaringan yang memasok pakaian impor ilegal di Indonesia. Dia pun mendukung rencana Zulhas tersebut. “Kita tau jaringan-jaringanya dan insyaallah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak Mendag. Dan kami siap untuk tindakan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin berharap Satgas tersebut segera direalisasikan dan mampu memberantas pakaian ilegal. “Saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali tapi sampai tuntas,” ungkap Jaksa Agung.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News