IDXChannel - Pemerintah akan membangun hunian untuk para pekerja konstruksi tahap 2 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, kebutuhan tempat tinggal pekerja konstruksi terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja konstruksi di IKN.

"Dengan kebutuhan jumlah tenaga apa pekerja konstruksi yang bertambah, kita bangun yang namanya hunian pekerja konstruksi tahap 2," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, hunian pekerja konstruksi tahap 2 ini akan dibangun sebanyak empat tower di lokasi yang tidak jauh berbeda dengan hunian pekerja konstruksi yang sudah dibangun sebelumnya. Targetnya, bangunan tersebut bisa menampung hingga 1.600 orang pekerja konstruksi di IKN.

"Kita juga melihat bahwa banyak tenaga kerja yang juga enggak tahu, kemudian sama kelompoknya itu lebih suka di tempat lain gitu ya, dengan alasan tertentu," kata dia.

Sekadar informasi tambahan, Kementerian PUPR juga telah membangun hunian pekerja konstruksi di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp596,52 miliar.

Hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste). Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.

(YNA)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu strategi efektif dalam mengendalikan inflasi. Sebab, dengan adanya kegiatan ini, harganya lebih terjangkau.

”Melalui GPM di berbagai lokasi Tanah Air, pemerintah hadir menjadi lebih dekat ke masyarakat dan masyarakat pun dapat memperoleh pangan dengan harga terbaik dan kualitasnya pun terjamin. Operasi pasar murah ini pun telah terbukti dapat jadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang cukup efektif,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Dia menegaskan, keberadaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, setiap berkunjung ke daerah, pasti selalu cek situasi pangan di pasar dan menanyakan tingkat inflasi.

"Ini karena naik turunnya harga pangan itu sangat berkaitan dengan pergerakan inflasi. Jadi beliau minta harga pangan selalu dijaga dan dikondisikan secara baik dan wajar," kata dia.

Dia menerangkan, skema operasi pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara konsisten dan beruntun dilaksanakan oleh NFA bersama pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, pelaku swasta, dan UMKM.

Dikatakannya, melalui pelaksanaan GPM dapat lebih mendekatkan kehadiran pemerintah ke masyarakat, terutama tugas pemerintah terkait penyediaan pangan pokok dengan harga yang wajar dan baik bagi masyarakat.

Total GPM sejak Januari 2024 telah capai 5.734 kali per 10 Juli 2024. Rinciannya di Januari ada 517 kali di 14 provinsi dan 95 kabupaten/kota.

GPM di Februari 2024 total ada 838 kali di 24 provinsi dan 170 kabupaten kota. Lalu GPM di Maret 2024 total 2.049 kali di 35 provinsi dan 339 kabupaten/kota.

Sementara pada April 2024, GPM ada 1.008 kali di 34 provinsi dan 352 kabupaten kota. Untuk Mei 2024, GPM 443 kali di 20 provinsi dan 88 kabupaten/kota dan di Juni ada 564 kali di 29 provinsi dan 167 kabupaten/kota.

GPM di bulan ini total sampai 10 Juli 2024 telah berhasil dilaksanakan di 127 lokasi. Selanjutnya GPM akan terus dilanjutkan hingga akhir Juli pada 188 lokasi, sehingga total sementara GPM di Juli mencapai 315 kali yang tersebar pada 17 provinsi dan 101 kabupaten/kota. Jumlah ini akan dapat bertambah seiring kolaborasi Bapanas dengan pemerintah daerah yang terus bergulir.

Capaian GPM di paruh pertama 2024 ini telah jauh melebihi capaian di tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, total GPM sampai tengah Desember 2023 berada di angka 1.591 lokasi.

"Ini membuktikan komitmen serius pemerintah untuk terus menggerojok pasokan pangan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat luas dengan operasi pasar murah," kata Arief.

(YNA)

IDXChannel - Pemerintah menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai pada September mendatang. Saat ini penyelesaian gedung perkantoran terus dikebut jelang pemindahan pusat pemerintahan.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan perkantoran di IKN yang akan selesai dalam waktu dekat kemungkinan baru bisa menampung sekitar 594 ASN.

Imam menjelaskan hal itu menyusul progres pembangunan yang memang belum bisa rampung seluruhnya untuk sektor perkantoran ASN di IKN pada tahun 2024 ini. Sehingga kapasitasnya akan bertambah seiring penyelesaian pekerjaan kantor-kantor tersebut.

"Maka 4 tower perkantoran di Juni ini akan fungsional, kapasitasnya itu kurang lebih 519 ASN bisa berkantor di situ karena apa belum semua lantai selesai," ujar Imam dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, sektor perkantoran yang dibangun di IKN terbagi dalam 4 komplek pekerjaan. Seperti kantor Kementerian Koordinator 1 yang terdiri dari 4 tower, saat ini progresnya sudah 78,8 persen per 4 Juli lalu.

Kantor kementerian Koordinator 1 itu juga yang nantinya akan digunakan fungsional pada 17 Agustus mendatang.

"Tower 1 akan fungsional 3 lantai, tower 2 ada 3 lantai tower 3 ada 3 lantai, tower 4 ada 3 lantai, itu masing-masing dengan kapasitas jumlah orang bisa bekerja di situ," kata dia.

Kemudian, ada komplek perkantoran Kementerian Koordinator 2 dengan persentase konstruksi 38,28 persen. Komplek perkantoran ini nantinya juga akan dibangun sebanyak 4 tower sebagai tempat kerja para ASN. Namun bangunan ini dipastikan tidak akan rampung pada tahun ini.

Komplek perkantoran Kementerian Koordinator 3 saat ini progresnya sudah mencapai 85,88 persen untuk pembangunan 4 tower sekaligus. Terakhir pembangunan komplek perkantoran Kementerian Koordinator 4 dengan progres 88,22 persen yang terdiri dari 4 tower.

"Nah ini semua Kemenko-Kemenko ini kalau dengan target sebetulnya kita paketnya karena nanti mengantornya itu baru September lalu gitu ya, maka target ini pasti di bulan September akan lebih baik," ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun.

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita [Komisi VI DPR RI] mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” kata Sarmuji.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” kata Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” kata Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di tahun 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T," kata Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” kata Darmawan.

Dalam periode 2015-2022 PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata Darmawan.

(SLF)

IDXChannel - SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Grissik (MEPG) berhasil mempercepat penyelesaian proyek Dayung Facility Optimization (DFO) di Dayung Gas Gathering Station.

Proyek DFO ini awalnya direncanakan untuk mulai beroperasi pada akhir Juli 2024. Namun berkat dedikasi dan kerja keras tim, proyek ini berhasil melakukan start-up pada 30 Juni 2024.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas upaya MEPG dalam mempercepat proyek tersebut serta mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek Health, Safety, and Environment (HSE) dalam setiap tahap penyelesaian proyek.

“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen SKK Migas bersama KKKS dalam meningkatkan pasokan energi yang lebih efisien dan andal untuk memenuhi kebutuhan energi nasional,” kata Wahyu pada Kamis (4/7/2024).

“Semua pihak bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, memungkinkan proyek ini selesai satu bulan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang kuat antar setiap tim yang saling mendukung demi mencapai tujuan yang sama,” tutur dia.

Proyek DFO merupakan langkah optimalisasi pada Gas Turbine Compressor unit GTC-101. Sebelumnya, unit ini hanya memiliki dua tingkat kompresi yaitu intermediate dan high. Namun, setelah dilakukan modifikasi, kini unit ini memiliki tiga tahap tekanan: low, intermediate, dan high.

“Dengan adanya optimalisasi ini, penyaluran gas dari Stasiun Dayung ke Grissik meningkat dari 28 mmscfd (juta kaki kubik per hari) gas ke 33 mmscfd,” ujar Wahju.

Selain optimalisasi Gas Turbine Compressor, lingkup proyek DFO juga mencakup penambahan degassing column, charge pump dan injection pump pada Produced Water System. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penanganan air hasil produksi sampai ~9,800 bwpd (barel air per hari) yang akan disalurkan ke sumur injeksi.

“SKK Migas terus mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh KKKS dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama dan koordinasi yang intensif, sehingga proyek-proyek strategis seperti DFO dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal,” kata dia.

Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan, keberhasilan percepatan proyek DFO ini dapat tercapai berkat kerja keras seluruh tim proyek dan tim operasi, serta kolaborasi yang baik bersama dengan SKK Migas.

“Kami berterima kasih kepada SKK Migas dan seluruh pihak sehingga proyek DFO ini dapat selesai lebih cepat,” ujar Ronald.

(DES)

IDXChannel - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi saat pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah dalam acara "LPEI Export Forum 2024" di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7).

Forum dengan tema “Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah” diselenggarakan LPEIbekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga motor penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir, khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp50-500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp500 miliar.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan

aksesoris bukan rajutan (20,18 persen), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24 persen), alas kaki (11,01 persen), kayu dan barang dari kayu (9,98 persen), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20 persen).

Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43 persen, disusul oleh Tiongkok (7,66 persen), Jepang (6,51 persen), Singapura (6,49 persen), dan Belanda (5,6 persen).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25 persen di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI, Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga tahun 2025, didukung oleh sejumlah produk unggulan.

“Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu

diperkirakan mencapai nilai USD2,20 miliar, produk Furniture senilia USD2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai USD1,40 miliar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM

ekspor. Para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada, antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade).

Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90 persen produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua.

Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Direktur Ekspor PT Margono Paper, Ferianti Chandranta, mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia.

Pandemi membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

“LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cashflow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain,” kata Ferianti.

Secara terpisah, LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2024. Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

“LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia,” kata Maqin.

Lebih lanjut Maqin menguraikan bahwa marketplace ini membantu UKM untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian ini juga membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM, dll. Hasil studi ini dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

(SAN)

IDXChannel- TACO, perusahaan penyedia solusi interior memiliki perhatian terhadap kontribusinya pada lingkungan dan masyarakat. Pada program-programnya, TACO memiliki strategi dan kebijakan berkelanjutan yang selaras dengan ISO 26000 SR, yang menjadi standar global pada pelaksanaan CSR.

Anastasia Tirtabudi, Vice President Brand Marketing & Corp Communication TACO menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil TACO pada penerapan strategi dan kebijakan yang berkelanjutan tak lepas dari komitmen perusahaan untuk mewujudkanya dengan mendiversifikasi program-programnya yang melibatkan para pemangku kepentingan.

“Kami dengan bangga mengumumkan bahwa atas upaya kami terhadap program-program tanggung jawab sosial yang sudah berjalan, TACO kembali meraih TOP CSR Award 2024 yang menjadi salah satu penghargaan bergengsi dari majalah Top Business,” kata Anastasia dalam rilis Kamis (11/7/2024).

Perhatian tersebut diwujudkan dalam program-program yang diinisiasi TACO sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan dan memperluas dampak positifnya melalui program tanggung jawab sosial (CSR).

Adapun penerimaan penghargaan TOP CSR Award ini merupakan tahun ke-3 bagi TACO dimana hal ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Pada proses penjuriannya, TACO juga menguraikan beragam program CSR yang termasuk di dalam empat pilar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan UMKM.

Pada bidang pendidikan, TACO kerap menyelenggarakan program pembelajaran gratis seperti memberikan edukasi terkait produk, mengadakan kunjungan ke universitas di jurusan yang relevan, termasuk bekerja sama dengan SBM ITB untuk menawarkan program pembelajaran gratis dan magang bagi lulusan SMA/SMK/MA/

Sederajat di Indonesia.

Sedangkan pada aspek Kesehatan, TACO menginisiasikan program penyediaan makan siang sehat bagi karyawan dan program olahraga yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Bergerak pada industri manufaktur, TACO melihat bahwa lingkungan menjadi aspek yang penting pada perjalanan bisnisnya, sehingga pemanfaatan limbah produk menjadi bahan bakar turut dilakukan.

Lebih jauh, Mitra TACO, yang menjadi program pengembangan UMKM, menjadi bagian dalam program CSR pada aspek UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM bidang furnitur dan jasa interior. Program Mitra TACO kini sudah tersebar di lebih dari 100 kota besar,

Lebih dari 8.000 Mitra TACO telah bergabung untuk mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan dan pengetahuan bisnis yang difasilitasi TACO.

“Kami terus berupaya untuk secara konsisten melaksanakan program-program CSR yang sudah berjalan sekaligus mengembangkan program-program mendatang untuk mempertegas komitmen kami terhadap strategi dan kebijakan yang berkelanjutan,” tutur Anastasia.

(SAN)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) kemungkinan pada akhir Juli mendatang.

Menteri Basuki menjelaskan, hal itu lantaran masih cukup padatnya kunjungan kerja yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada awal hingga pertengahan Juli ini.

"Nanti saya tanggal 18 ke sana (IKN), karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden, pulang tanggal 17, dan 18 kesana (IKN) memastikan air Insyaallah sudah oke," ujar Basuki di Istana Negara, Rabu (11/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pada tanggal 22 Juli mendatang, Presiden Jokowi juga sudah memiliki jadwal untuk berkunjung ke Papua dalam rangka Hari Anak Nasional. Sehingga setelah dari sana, kemungkinan baru Presiden ke bisa mulai ke IKN.

"Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, hari anak, setelah itu beliau ke sana (IKN)," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala OIKN itu juga menambahkan pada pertengahan Juli mendatang sekitar tanggal 15 Juli air dan listrik sudah bisa digunakan di IKN. Paling tidak air sudah mengalir ke kantor Presiden dan beberapa titik lain untuk mendukung kelancaran upacara HUT Kemerdekaan di IKN.

"Kalau air iya, kalau sudah 15 commissioning, kemudian 18 saya cek untuk distribusinya," kata Basuki.

Basuki juga menegaskan, Presiden tidak batal untuk berkantor di IKN sesuai dengan rencana pada bulan Juli ini. Namun memang masih menunggu kesiapan infrastruktur dasar seperti air dan listrik yang mulai masuk pada pertengahan bulan Juli dan setelah merampungkan beberapa agenda kunjungan kerja.

"Beliau (Presiden) kan tidak bilang batal. Cuma bilang sudah/belum? gitu aja kan, yang Namanya Juli kan ini masih tanggal 10, kalau air Insyaallah bisa masuk, tanggal 18 sudah bisa commissioning," tutup Basuki.

(SLF)

IDXChannel - Rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi untuk produk Minyak Goreng Kemasan Rakyat merek (MinyaKita) dari Rp14 ribu menjadi Rp15.700 telah memicu kenaikan harga serta kelangkaan MinyaKita di Kota Medan. Masyarakat kini kesulitan menemukan produk itu di pasar tradisional maupun di toko-toko kelontong.

Naiknya harga MinyaKita ini tentunya akan berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahan pangan seperti minyak goreng merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.

Dari pantauan KPPU Kanwil I, Harga MinyaKita di pasar ditemukan selalu di atas HET. Gulthom, salah satu pedagang di pusat pasar menjual Minyakita di harga Rp16.000. Diakui oleh pedagang mereka mengambil dari pemasok sudah di atas HET.

Di salah satu distributor di Pasar Sukaramai diketahui harga MinyaKita dijual dalam bentuk kardus isi 12 dengan Harga Rp174,000, atau RP14.500 per botol.

Harga minyak goreng bersubsidi ini bahkan sudah mendekati Harga sejumlah merek minyak goreng non subsidi di ritel modern. Merek tertentu di salah sat ritel modern menjual minyak goreng kemasan di harga Rp33.900 per 2 liter.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas tidak menampik adanya dugaan para pelaku usaha atau distributor sengaja menahan pasokan menunggu pengumuman resmi terkait kenaikan HET dari pemerintah.

"Masa tenggang antara rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan Harga MinyaKita dengan respon pasar terhadap rencana tersebut dapat memicu pelaku usaha untuk mengurangi produksi atau peredaran barang yang tersedia di pasar, tujuannya untuk menciptakan kelangkaan sehingga terjadi kenaikan harga" ujar Ridho, Kamis (11/7/2024).

Menurut Ridho, berdasarkan Permendag 57/2017, pelaku usaha yang menetapkan harga di atas HET dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.

Dari sisi perlindungan konsumen, menetapkan harga di atas HET berpotensi melanggar hak konsumen. Sedangkan dari sisi persaingan, jika terbukti menahan pasokan, maka pelaku usaha juga dapat terindikasi melanggar hukum persaingan.

"Yang menjadi masalah, hukum pasarnya adalah pelaku usaha tidak mau rugi. Meskipun ada ancaman hukuman apabila menetapkan harga di atas HET, namun mereka akan memilih untuk tidak memproduksi atau menjual sama sekali jika biaya produksi sudah di atas HET, maka nantinya masyarakat akan semakin sulit mendapatkan MinyaKita di pasar" kata Ridho.

Ridho mengatakan bahwa penetapan kebijakan HET disesuaikan dengan ketersediaan stok dan pengawasan tehadap proses distribusinya. Sementara, aturan terkait DMO dan pola distribusi produk Minyakita dengan aplikasi Simirah-nya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, sehingga mestinya pemerintah dapat menjaga agar harga pasar bisa disesuaikan dengan HET yang sudah ditetapkan.

Jika terbukti ada perilaku pelaku usaha yang sengaja menahan pasokan, KPPU akan segera menindaklanjutinya. Untuk memastikan hal tersebut, KPPU Kanwil I telah mengagendakan untuk memanggil produsen dan distributor Minyakita untuk mengetahui penyebab Harga Minyakita di pasaran saat ini jauh di atas Harga yang telah ditetapkan pemerintah.

(SLF)

IDXChannel - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN bersama anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), mulai melayani pelanggan gas alam terkompresi (CNG) Gaslink di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, PGN melalui Gagas telah menyalurkan Gaslink ke Denpasar dan Palembang pad 2023. Tahun ini proses, perseroan memperluas penyaluran gas bumi ke Balikpapan.

PGN dan Gagas mulai menyalurkan gas bumi untuk PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel) dengan volume penyaluran mencapai 700 MMBTU per bulan. Blue Sky Hotel akan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan dapur dan laundry.

Chief Engineering Blue Sky Hotel, Rachmad, berharap penggunaan gas bumi memberikan efisiensi yang siginifikan bagi mereka.

Sementara itu, Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, mengatakan penggunaan gas bumi harapannya akan memudahkan operasional hotel. “Dan memberikan efisiensi untuk bahan bakar hingga 25 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Adapun, penyaluran gas bumi di Balikpapan juga sebagai salah satu upaya PGAS untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur di IKN khususnya di hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN.

Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disediakan untuk 166 tower (hunian ASN) dan 34 rumah tapak menteri. Gas bumi disuplai dengan CNG yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang, Kalimantan Timur.

Ratih mengatakan pengembangan pemanfaatan gas bumi PGN Group di Kalimantan didominasi dengan moda beyond pipeline. Ada juga layanan gas bumi untuk rumah tangga yang dikelola oleh afiliasi perusahaan.

"Namun dari sisi kebermanfaatan tetap sama, PGN Group ingin memberikan pengalaman menggunakan energi yang efisien, praktis, aman, tersedia 24 jam serta ramah lingkungan bagi pelanggan," kata Ratih.

Plt Direktur Utama Gagas, Enro Situmorang, mengatakan pihaknya akan memulai penyaluran gas bumi di Pulau Kalimantan melalui kota Balikpapan dengan proyeksi penyaluran gas bumi untuk sektor industri dan komersial hingga mencapai 1.500 MMBTU per bulan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya, mereka harapkan kota-kota lain di Kalimantan akan merasakan hal serupa.

"Gagas bersama-sama dengan PGN akan terus mendukung pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 salah satunya dengan perluasan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Fokus kami saat ini adalah dengan memperluas pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kota-kota maupun daerah yang belum terjangkau oleh jaringan gas pipa PGN,” kata Enro.

Saat ini, penyaluran gas bumi di Balikpapan akan didukung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas “SPBG” di Balikpapan. Gas bumi yang dikompresi atau dikenal sebagai CNG, selanjutnya akan disalurkan ke lokasi pelanggan menggunakan Gas Transport Module “GTM”.

Selain CNG, PGN juga akan mempersiapkan pemanfaatan gas bumi yang dicairkan atau dikenal sebagai Gas Alam Cair (LNG) untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Pemanfaatan gas bumi melalui metode LNG akan ditujukan khususnya bagi pelanggan-pelanggan industri yang membutuhkan pasokan lebih besar.

(FRI)

IDXChannel- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menambah frekuensi penerbangan internasional untuk rute penerbangan dari dan menuju Bali dari berbagai kota internasional di Australia dan Korea Selatan, seperti Sydney, Melbourne, dan Seoul.

Peningkatan frekuensi penerbangan internasional menjadi setiap hari atau daily flight tersebut berlangsung secara bertahap mulai awal Juli 2024 di sejumlah rute (pulang pergi/PP) yaitu Denpasar-Sydney yang efektif mulai 1 Juli 2024.

Kemudian, Denpasar-Melbourne efektif mulai 4 Juli 2024, serta Denpasar-Seoul efektif mulai 6 Juli 2024 mendatang yang akan dioperasikan dengan armada wide body Airbus A330-300.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa upaya penambahan frekuensi penerbangan internasional dari dan menuju Denpasar kali ini selaras dengan permintaan yang terus tumbuh positif, sebagaimana total kunjungan wisatawan mancanegara di antaranya didominasi oleh wisatawan asal Australia dan Korea Selatan.

“Di sisi lain, diharapkan dengan adanya peningkatan frekuensi penerbangan ini akan menjadi sebuah nilai tambah layanan tersendiri bagi para pengguna jasa Garuda Indonesia, khususnya dalam mengatur rencana perjalanan secara lebih fleksibel,” kata Irfan dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2024 turut mencatatkan performa kinerja operasional yang positif untuk penerbangan internasional perseroan dari dan menuju Denpasar, yakni pada rute-rute Denpasar-Singapura pp, Denpasar-Sydney pp, Denpasar-Tokyo, Narita pp, Denpasar-Incheon, Seoul pp, Denpasar+Melbourne pp, Denpasar-Manado-Tokyo, Narita, Denpasar.

“Secara keseluruhan, jumlah penumpang yang diangkut pada semester pertama tahun ini tercatat tumbuh hingga 155 persen atau sebanyak 233 ribu penumpang, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sekitar 91 ribu penumpang,” tutur Irfan.

Sementara itu sejalan dengan jumlah peningkatan penumpang tersebut, frekuensi penerbangan rute internasional dari hub Denpasar sepanjang semester 1 tahun 2024 juga tumbuh signifikan hingga 111 persen atau mencapai 1.347 penerbangan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yakni 639 penerbangan.

Lebih lanjut, dalam penguatan jaringan penerbangan GIAA pada hub Denpasar sebagai salah satu penghubung ke berbagai destinasi lainnya di wilayah Indonesia Timur, perseroan juga turut meningkatkan frekuensi penerbangan untuk tujuan ke beberapa rute domestik menjadi setiap hari yaitu di antaranya Denpasar-Yogyakarta dan Denpasar-Surabaya.

“Akan efektif beroperasi mulai bulan Agustus 2024 mendatang dengan menggunakan armada narrow body Boeing 737-800 NG,” ujar Irfan.

(SAN)

IDXChannel - PT Danareksa (Persero) mengajukan suntikan modal sebesar Rp2 triliun dari APBN 2025 sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Holding BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi itu mendapat penugasan dari pemerintah.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, ada empat proyek penugasan yang diberikan kepada perseroan untuk dikoordinasikan yakni pengembangan kawasan industri (KI), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung, Pelabuhan Batu Ampar, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketahanan Pangan dan Energi di Merauke.

“Kenapa Danareksa masuk ke KEK Pangan dan Energi? Sebetulnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita diminta untuk mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri yang ada di sana," ujar Yadi dikutip Kamis (11/7/2024).

Danareksa ditunjuk sebagai holding untuk BUMN Kawasan Industri. Anak usahanya PT Kawasan Industri Medan, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), PT Kawasan Industri Makassar, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

Permintaan Danareksa tersebut disetujui oleh Komisi VI DPR. Dalam keputusannya, PMN tersebut diberikan untuk memperkuat modal ekspansi usaha, investasi, transformasi, dan mengembangkan ekosistem BUMN di bawah Danareksa.

Sebagai informasi, BUMN Kawasan Industri bukan satu-satunya klaster yang berada di bawah Danareksa. Terdapat tiga klaster lain yakni Klaster Jasa Keuangan dengan anggota PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) hingga BRI Danareksa, Klaster Jasa Konsultansi dan Konstruksi dengan anak usaha PT Nindya Karya hingga Yodya Karya.

Terakhir ada Klaster Media dan Teknologi yang menjadi anggota Danareksa, yaitu PT Balai Pustaka, PT Produksi Film Negara (PFN), PT Jalin Pembayaran Nusantara, dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

(RFI)