IDXChannel - Indonesia tengah berupaya mengurangi polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta. Berbagai strategi ditempuh untuk meningkatkan kualitas udara dan memenuhi standar lingkungan internasional.

Penggunaan BBM rendah sulfur menjadi salah satu kebijakan strategis yang jadi fokus Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah, menyebut perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor dapat menurunkan tingkat polusi udara.

Menurutnya, perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berpengaruh pengurangan emisi dan akhirnya memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

"Selain tentunya juga yang utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas khususnya warga miskin kota," ujar Fajri, Sabtu (19/10/2024).

Fajri berharap, Prabowo-Gibran fokus menjalankan kebijakan yang dapat mencegah BBM subsidi yang saat ini dinikmati orang kaya, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas BBM.

"Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji," kata dia.

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur. Menurut Fajri, justifikasi ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur sudah tersedia, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

"Pertanyaannya apakah pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menerapkan prosedur partisipasi publik dalam kebijakan ini. Saya baru bisa komentar lebih jauh ketika melihat susunan pejabat yang akan mengemban tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan masalah BBM rendah sulfur ini," kata dia.

Senada, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan baru untuk mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

"Harapan saya kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Mas Gibran, bisa memberikan perhatian lebih terhadap penanganan polusi udara di Indonesia, karena dampaknya yang cukup besar baik pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) China, Han Zheng, menyampaikan salam Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kunjungannya ke Istana Merdeka, Sabtu (19/10/2024).

Presiden Xi, disebut akan terus menjalin persahabatan dengan Jokowi meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Presiden Xi Jinping sangat menginginkan hubungan (erat) dengan Indonesia. Beliau juga menghargai persahabatan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.

Presiden Xi Jinping, kata Wapres Han, telah menugaskan kepadanya untuk menjadi representatif China menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

"Beliau khususnya menugaskan saya sebagai representative," kata dia.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden (Wapres) China Han Zheng yang telah hadir pada pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih.

"Terima kasih atas kunjungannya menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Ini menunjukkan kemitraan yang kuat antara kedua negara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi surplus neraca perdagangan yang kembali terjadi pada September 2024.

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 membukukan surplus sebesar USD3,26 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2024 yang sebesar USD2,78 miliar.

Surplus September 2024 didorong surplus nonmigas sebesar USD4,62 miliar dan defisit migas sebesar USD1,36 miliar. Sementara itu, secara akumulatif pada periode Januari-September 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD21,98 miliar.

Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar USD37,03 miliar dan defisit migas sebesar USD15,05 miliar.

"Dengan capaian surplus ini, neraca perdagangan Indonesia meneruskan tren surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pergelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 pada 9-12 Oktober 2024 juga mencatat nilai transaksi sebesar USD22,73 miliar. Hal ini membuktikan bahwa produk ekspor Indonesia masih memiliki daya saing yang tinggi," ujar Mendag Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis, Jumat (19/10/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan, Amerika Serikat (AS), India, Filipina, Jepang, dan Belanda masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar selama September 2024.

Nilai surplus masing-masing sebesar USD1,20 miliar (AS), USD0,90 miliar (India), USD0,78 miliar (Filipina), USD0,42 miliar (Jepang), dan USD0,37 miliar (Belanda).

Sementara itu, negara yang menjadi penyebab defisit perdagangan nonmigas pada September 2024 adalah China, Singapura, Australia, Thailand, dan Jerman dengan total defisit USD1,55 miliar.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Emiten properti, Pakuwon Jati Tbk (PWON) memberi tanggapan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Presiden Direktur Pakuwon Jati (PWON), Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, berharap seiring dengan adanya wacana kementerian perumahan di Pemerintaha Prabowo-Gibran, pemerintah membatalkan aturan PPN pada IPL tersebut.

"Itu membuat terutama kelompok menengah ya, makin sulit keuangannya, jangan gitu. Jadi saya kira itu mestinya dibatalkan," ujarnya saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Pengenaan pajak ini hanya berlaku pada jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (26/9/2024).

Dirinya mencontohkan, jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022.

"Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah, sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Gelombang penolakan kembali muncul atas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Kali ini, respons negatif tersebut disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

Penolakan muncul didasarkan pada keyakinan bahwa hadirnya kebijakan baru tersebut justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru di sektor bisnis tembakau dan produk turunannya.

Menurut Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, dalam rancangan aturan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut terdapat kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Sudarto menilai kebijakan tersebut akan berdampak terhadap banyaknya produk rokok ilegal yang berujung pada penurunan jumlah penjualan rokok legal.

"Jika peredaran rokok ilegal terus berkembang di tengah masyarakat, ujungnya akan berdampak terhadap efisiensi di industri rokok yang legal atau secara resmi membayar cukai ke negara," ujar Sudarto, dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Parahnya lagi, menurut Sudarto, aturan ini juga diyakini bakal semakin menggerus penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Kemasan rokok polos tanpa merek akan tambah memicu rokok ilegal. Rokok ilegal tumbuh, penjualan rokok legal turun, dan dapat dipastikan akan terjadi efesiensi pekerja," ujar Sudarto.

Dalam masa peralihan kepemimpinan pemerintahan saat ini, Sudarto meminta kepada pemimpin baru Indonesia yakni Prabowo-Gibran untuk dapat memperhatikan pihak-pihak yang terdampak pada kebijakan yang akan diterbitkan.

Sudarto menilai, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya mengedepankan satu pihak saja, melainkan harus mementingkan kepentingan bersama dan disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia.

penyebabnya, dikatakan Sudarto, Indonesia berbeda dengan negara lain karena memiliki industri hasil tembakau yang mempekerjakan buruh, petani, hingga menjadi sumber mata pencaharian jutaan peritel. Kondisi ini jelas berbeda.

"Bukan sekadar masalah berpihak, yang kami butuhkan keadilan. Demi kedaulatan, kekuatan, kemajuan bangsa Presiden dan Wakil Presiden sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bangsanya," tegasnya.

Terlebih selama ini, Sudarto mengatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam rancangan peraturan tersebut. Bagi Sudarto, tidak adanya meaningful participation atau keterlibatan bermakna dalam perumusan kebijakan merupakan tindakan yang tidak adil kepada para pekerja di industri hasil tembakau.

"Surat kepada Presiden Jokowi sudah kami kirimkan, audiensi sudah, tetapi cenderung dipersulit dan tidak didengar, kami undang dalam forum resmi dialog Kemenkes tidak datang, mereka mengadakan publik hearing kami tidak diundang," ujar Sudarto.

Dikatakan Sudarto, yang terpenting adalah bukan sekadar dilibatkan melainkan juga agar masukan dari para buruh dan tenaga kerja terdampak dapat diakomodir oleh Kemenkes.

(taufan sukma)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, memberi catatan positif terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai berhasil menstimulus industri alas kaki hingga bertumbuh pesat.

Dia mengatakan Jokowi berhasil menjaga resiliensi industri alas kaki selama satu dekade.

"Terbukti dengan ekspor alas kaki Indonesia meningkat pesat mencapai 64,5 persen," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Eddy melanjutkan, jika perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina tidak terjadi, maka pertengahan 2022 tidak akan terjadi penurunan global demand yang berimbas pada menurunnya omzet ekspor alas kaki Indonesia.

Kemudian, apabila situasi geopolitik berjalan stabil, dapat dipastikan ekspor industri alas kaki telah bertumbuh sebanyak dua kali lipat.

"Apabila pada pertengahan tahun 2022 tidak terjadi penurunan global demand akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina, seharusnya ekspor Indonesia sudah bisa tumbuh double," tutur Eddy.

Selain itu, Eddy mengungkapkan tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

Dia mengatakan Aprisindo memproyeksi pada 2024 ekspor akan mencapai USD6,7 miliar atau tumbuh 5 persen dibandingkan 2023.

"Pertumbuhan pesat ekspor alas kaki selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakannya yang berani," kata Eddy.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Pakta Konsumen menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) melanggar hak konsumen. Sebab, tak lagi memiliki kebebasan memilih produk sesuai preferensi masing-masing.

Sehingga, pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta agar membatalkan rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ketua Umum Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan, aturan kemasan rokok polos tanpa merek menekan hak konsumen dalam menerima informasi yang tepat terkait produk yang dikonsumsinya. Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 Ayat C), konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

"Karena kami kelompok rantai hilir, yaitu konsumen, jelas ini akan memengaruhi pola perilaku konsumen menjadi ke arah yang tidak semestinya. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini membingungkan konsumen dan justru akan menggeser pola konsumsi ke rokok ilegal dan akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, Ary menilai rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang menggunakan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai dasar acuannya berupaya untuk mematikan industri tembakau nasional. Padahal, Indonesia memiliki kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi yang menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

"Maka, pemerintah harus menjaga kedaulatan negara agar tidak terpengaruh oleh intervensi lembaga anti tembakau asing yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi FCTC dan menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek," ujar dia.

Dia juga berpendapat, kebijakan ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Berdasarkan kajian Pakta Konsumen, kebijakan restriktif bagi industri tembakau bukan merupakan solusi terbaik dalam mengendalikan jumlah konsumsi perokok di Indonesia, misalnya kenaikan cukai rokok yang tinggi bukannya menurunkan jumlah perokok, tetapi malah membuat perokok beralih ke rokok yang lebih murah atau ilegal.

"Oleh karena itu, jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan, maka aturan ini berpotensi merugikan seluruh ekosistem tembakau serta menjadi beban tambahan bagi pemerintahan baru," katanya.

Dengan demikian, Ary menyarakan agar rencana kemasan rokok polos tanpa merek untuk segera dibatalkan. Dia menegaskan, aturan ini bukanlah solusi, namun justru dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Rancangan Permenkes harus dibatalkan dan dicabut. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan konsumen, merugikan negara dengan menyuburkan peredaran rokok ilegal. Ini harapan besar kami untuk pemerintahan baru yaitu tolong batalkan aturan ini," kata Ary.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Para utusan khusus dari berbagai negara sahabat mulai tiba di Indonesia menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (19/10/2024), menjadi saksi kedatangan para tamu penting dari berbagai penjuru dunia.

Salah satu yang telah hadir yaitu utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Linda Thomas Greenfield, yang tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 14.25 WIB.

Kehadirannya menegaskan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung demokrasi di Indonesia dan mempererat kerja sama di berbagai bidang.

Sebelumnya, sekitar pukul 13.20 WIB, utusan khusus Perdana Menteri Republik India Pabitra Margherita tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

India dan Indonesia memiliki hubungan historis yang sangat erat, sehingga kehadiran Margherita menjadi tanda kuat komitmen India untuk terus mempererat hubungan bilateral di masa mendatang.

Pagi di hari yang sama, sekitar pukul 09.00 WIB, utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PEA selama ini diketahui menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam berbagai bidang.

Kemudian, utusan khusus dari Kerajaan Yordania Hasyimiah Nancy Namrouqa juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 07.40 WIB.

Kehadiran Namrouqa mencerminkan hubungan kuat antara Indonesia dan Yordania, terutama dalam isu-isu perdamaian dan kerja sama antar kedua negara.

Sementara itu, sekitar pukul 06.35 WIB, Senator dari Federasi Rusia Ilyas Umakhanov mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kehadirannya menjadi simbol penting dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Pada dini hari, sekitar pukul 02.27 WIB, dua utusan khusus dari Timur Tengah, Mohamed Abdel-Salam, Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders, dan Osama Al-Azhari, utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kehadiran keduanya menegaskan hubungan erat Indonesia dengan dunia Muslim, terutama dalam dialog antaragama.

Kehadiran para utusan khusus ini mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di kancah internasional, terutama dalam hal diplomasi dan kerja sama multilateral.

Momentum pelantikan yang akan berlangsung Minggu (20/10/2024) juga menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan berbagai negara dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memberikan dukungan lengkap bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Adapun peran lain yang telah dilakukan BTN dalam mengembangkan UMKM adalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

"BTN juga menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan penyaluran kredit KUR sepanjang 2024," ujarDirektur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam rilis Sabtu (19/10/2024).

Ketiga strategi itu antara lain, ekspansi jumlah outlet KUR mencapai 300 outlet, fokus KUR di usaha kecil yang terhubung dengan ekosistem perumahan, dan digitalisasi proses KUR (BTN LAKU) untuk percepatan proses kredit.

Hingga semester I/2024, BTN telah mencatatkan pertumbuhan KUR sebesar 101,6 persen menjadi Rp2,4 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Lima daerah yang berkontribusi terbesar dalam penyaluran KUR BTN antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

Selain memberikan pembiayaan, BTN ikut mendukung bazar UMKM BUMN dengan tajuk BerKRIYAsi yang diselenggarakan di lantai LG Sarinah, Jakarta, pada 17-20 Oktober 2024.

Adapun, gelaran bazar UMKM BUMN BerKRIYAsi merupakan kegiatan yang diinisiasi Kementerian BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bazar ini menghadirkan beragam jenis UMKM yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka untuk memamerkan dan menjual berbagai produk inovatif yang dihasilkan. Penyelenggaraan bazar tematik ini juga ditargetkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan perseroan terus berupaya mendukung pengembangan UMKM baik melalui penyediaan pembiayaan, pembinaan, maupun wadah untuk promosi. Hingga kini, lanjut Nixon, BTN telah membiayai dan membina berbagai UMKM mulai dari usaha yang berkaitan dengan perumahan hingga keluarga.

"Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon.

Pada bazar berKRIYAsi, BTN juga menghadirkan beragam jenis UMKM tersebut di antaranya yang bergerak di bisnis batik, aksesoris, anyaman plastik daur ulang, ecoprint & fashion craft, kerajinan pernak-pernik, tas rotan, perhiasan, hingga furnitur. BTN juga memberikan diskon hingga 74 persen untuk transaksi menggunakan btnmobile.

Sementara itu, selain di Sarinah, Bazar UMKM berKRIYAsi juga akan dilaksanakan di Makassar tepatnya di Trans Studio Mall Makassar pada 24-27 Oktober 2024. Pada kedua bazar tersebut, seluruh UMKM yang hadir juga terdaftar di marketplace platform www.padiumkm.id, sehingga memberikan kemudahan transaksi online kepada seluruh pengunjung.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), menyambut perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Adapun kebijakan yang tertuang melalui PMK 61 Tahun 2024 ini, pemerintah memberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen hingga 31 Desember 2024

Presiden Direktur Pakuwon Jati, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, mengatakan perpanjangan PPN DTP akan langsung berdampak pada konsumen.

"Jadi istilahnya kan (konsumen) bisa lebih bernafas, apalagi kalau bunga bank-nya rendah, jangka panjang," kata Ridwan saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa insentif tersebut diberikan untuk memperkuat sektor perumahan dalam negeri.

"Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang yang ditanggung pemerintah 100 persen sampai dengan akhir 2024," kata Sri dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-IV Tahun 2024 pada Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, pemerintah juga telah menambah alokasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34 ribu unit. Hal ini membuat alokasi KPR untuk masyarakat miskin bertambah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

"Ini kita harapkan akan menjaga stimulasi kebijakan tersebut, tentu dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Sri.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus berupaya menyediakan layanan yang semakin terintegrasi dan inovatif di super apps andalannya, BRImo. Kini, aplikasi keuangan bank pelat merah itu meluncurkan fitur "Kirim Barang" yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Dikatakan bahwa kolaborasi strategis antara dua BUMN ini memungkinkan pengguna BRImo untuk melakukan pengiriman barang langsung dari aplikasi BRImo tanpa perlu berpindah platform. Hal itu akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam setiap transaksi pengiriman.

Peluncuran fitur Kirim Barang berlangsung di Jakarta, Jumat (18/10/2024). Acara itu dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting; Direktur Retail Funding & Distribution BRI, Andrijanto, dan; Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Tonggo Marbun.

Loto mengungkapkan, dengan hadirnya fitur baru itu diharapkan dapat mendukung transformasi digital di sektor logistik dan keuangan bagi masyarakat. "Kolaborasi ini diharapkan menjadi perluasan dan kemudahan diseluruh wilayah dan katalis pertumbuhan masyarakat khususnya UMKM yg merupakan basis utama nasabah BRI dan Pos Indonesia," ujarnya.

Sementara Andrijanto menuturkan, peluncuran fitur itu adalah langkah strategis yang diambil BRI untuk terus menghadirkan layanan digital yang memenuhi kebutuhan gaya hidup nasabah secara menyeluruh. Menurut dia, peluncuran fitur Kirim Barang menjadi bagian dari strategi kami untuk menjadikan BRImo lebih dari sekadar aplikasi perbankan.

"Kami ingin memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan terbaik, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan harian mereka, termasuk pengiriman barang," kata Andrijanto.

Fitur Kirim Barang memungkinkan nasabah BRI untuk memanfaatkan layanan logistik pengiriman barang dari Pos Indonesia, mulai dari pengiriman dokumen hingga paket besar. PosAja! sebagai perwujudan trasformasi digital layanan logistik pengiriman barang dari Pos Indonesia, memiliki jaringan terluas didukung oleh lebih dari 4.000 Kantor Pos, 13.000 Agen Pos, 13.500 O-Ranger, dan 40.000 Drop Point di seluruh Indonesia.

Selain itu, sebagai leader dari sinergi dan integrasi cluster logistik BUMN, Pos Indonesia memastikan bahwa proses pengiriman akan efektif serta biaya pengiriman atau yang biasa disebut ongkos kirim menjadi kompetitif. Layanan Kirim Barang melalui PosAja! memastikan nasabah dapat melakukan pengiriman dengan cepat, nyaman, dan efisien secara terintegrasi di BRImo.

Tonggo menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang kuat antara BRI dan Pos Indonesia. Menurut dia, kolaborasi itu menjadi bukti nyata bagaimana dua BUMN dapat saling mendukung untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan jaringan dan teknologi masing-masing.

Kerja sama tersebut bagi dia juga mencerminkan kekuatan sinergi antara BUMN sektor perbankan dan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan optimal.

"Dengan jaringan luas serta teknologi yang dimiliki oleh Pos Indonesia dan BRI, kami berharap layanan ‘Kirim Barang melalui PosAja!’ dapat mempercepat digitalisasi di sektor logistik Indonesia," katanya.

Seiring dengan pertumbuhan pesat pengguna BRImo yang kini mencapai lebih dari 37,14 juta pengguna aktif, fitur tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai segmen strategis. Target utamanya termasuk generasi muda yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan, serta pelaku usaha yang membutuhkan solusi logistik yang efisien guna mendukung bisnis mereka.

Selain itu, fitur tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat urban dengan mobilitas tinggi yang memerlukan layanan praktis untuk pengiriman barang sehari-hari. Fitur Kirim Barang melalui PosAja! tidak hanya memperluas fungsi BRImo sebagai aplikasi mobile banking, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai super app yang relevan bagi berbagai kebutuhan nasabah selaras dengan visi BRI untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di era digital.

"BRImo tidak hanya hadir untuk mempermudah transaksi finansial, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh bagi berbagai kebutuhan nasabah. Inovasi ini menunjukkan komitmen kami untuk menjadikan BRI sebagai bank yang selalu adaptif dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman," ucap Andrijanto.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pasar masyarakat ekonomi ASEAN plus 3 (MEA+3) yang meliputi negara-negara ASEAN ditambah China, Jepang dan Korea Selatan kini terus berkembang. Hal ini mendorong Kasikornbank (KBank) untuk memperluas kemitraan regional, salah satunya dengan menggandeng PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

Diketahui, KBank saat ini menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Maspion. Selama satu dekade terakhir, KBank telah berinvestasi di Bank Maspion dari statusnya Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I menjadi KBMI II. Tahun lalu, Kbank Kembali menyuntikkan tambahan Rp3,5 triliun, untuk meningkatkan kepemilikan saham menjadi 84,55 persen.

President of KBank Pipit Aneaknithi mengatakan, pasar MEA+3 memiliki potensi yang sangat menarik. Kelas menengah yang terus berkembang bisa menciptakan peluang yang besar. Oleh karena itu, KBank terus mengembangkan inovasi di sektor teknologi, untuk bisa mewujudkan peluang tersebut.

“Investasi kami di Bank Maspion menegaskan dedikasi kami untuk memperluas kemitraan regional, sembari turut memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia dan Thailand,” kata Pipit di Kantor Pusat KBank Thailand, Kamis (17/10/2024).

Pipit menambahkan, kondisi tersebut telah menciptakan peluang bagi KBank, untuk memanfaatkan kehalian dalam bidang teknologi dan keberlanjutan. Apalagi, KBank saat ini mempunyai jaringan luas lebih dari 70 mitra keuangan di 13 negara. Sementara, Indonesia merupakan salah satu negara unggulan di Kawasan MEA+3, karena capaian pertumbuhan ekonomi yang solid. Bank Indonesia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7–5 persen di 2024.

“KBank bangga akan legasi yang telah kami bangun. KBank tetap fokus untuk menciptakan nilai keberlanjutan bagi mitra, bisnis, dan kosumen," katanya.

Hal senada juga ditambahkan Executive Vice President of KBank and President Commissioner of Bank Maspion Chat Luangarpra. Menurutnya, keunggulan teknologi yang dimiliki KBank akan mendorong Bank Maspion untuk meningkatkan kemampuannya. Dari bank kecil menjadi bank berstandar internasional. Sejumlah transformasi yang dilakukan diantaranya adalah meningkatkan manajemen risiko, peningkatan sumber daya alam, operasional dan lainnya.

"Selain teknologi, KBank juga akan terus mendukung setiap kapabilitas untuk mentransformasi Bank Maspion, dari bank kecil untuk menjadi bank berstandar internasional," katanya.

Seperti diketahui, akuisisi KBank telah membukan jalan bagi Bank Maspion untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia. Hingga kurtal kedua 2024, total ekuitas Bank Maspion telah mencapai Rp6,8 triliun. Hal ini telah menjadikannya sebagai salah satu dari 30 bank terbesar di Indonesia.

(Dian Kusumo Hapsari)