Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hibrida yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hibrida..

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

DEPOK, investor.id - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan, dirinya akan melibatkan anak muda dalam pengambilan keputusan-keputusan di Jakarta. Menurutnya, saat ini eranya berbeda, sehingga keterlibatan anak muda perlu untuk melahirkan kreativitas.

"Dengan teknologi, mereka lebih kreatif, kekinian, dan akhirnya mereka yang akan menikmati. Kalau anak muda tidak dilibatkan, sebaik apapun program itu menurut saya kurang bermanfaat", ujar Pramono saat menghadiri undangan dialog di UI, Depok, Kamis (7/11/2024).

Acara dialog tersebut diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Kamis (7/11), diihadiri sejumlah panelis dari dosen UI.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengungkapkan akan segera mengentaskan kemiskinan di Kota Jakarta, lantaran jarak antara si kaya dan si miskin terlalu timpang.

Kemudian dialog dengan Mahasiswa, Mas Pram begitu sapaannya, menyebut pentingnya menguatkan literasi kepada anak muda, agar dapat menguatkan wawasan anak muda di Jakarta. 

Saat ditanyakan soal pesaingnya, yakni Cagub Jakarta Ridwan Kamil yang menggunakan selebritas dan influencer, Pramono Anung enggan menanggapinya karena dirinya akan lebih fokus  dengan apa yang akan diperbuatnya untuk Jakarta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkap punya banyak jurus untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1.000 persen apabila nanti berhasil memenangi Pilgub Jakarta 2024.

Pertama, meningkatkan upskilling tenaga kerja di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan pekerja Indonesia menjadi permasalahan hingga kalah saing dengan pekerja asing yang masuk ke dalam negeri.

"Permasalahan upskilling atau reskilling dari tenaga kerja melalui pelatihan banyak tidak dilakukan, padahal perubahan sangat cepat, makanya kalau tidak ada kesesuaian maka ada disrupsi pekerjaan hilang bagi pekerja yang tidak dilatih sesuai dengan perusahaan, makanya ada PHK cukup besar," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Namun, untuk meningkatkan skill pekerja, ia menilai pemerintah tak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan para pengusaha, termasuk dengan Kadin Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain termasuk memetakan pekerja mereka yang memang harus ditingkatkan kemampuannya.

"Sehingga begitu sudah teknologi itu masuk ini diharapkan tidak lagi ada PHK. Jadi kuncinya upskilling dan reskilling," imbuhnya.

Kedua, menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan karyawan. Ia ingin kepemimpinannya nanti tidak memihak ke salah satu pihak, tapi berjalan dengan adil, termasuk bersama-sama mencari solusi apabila PHK memang harus dilakukan.

Misalnya, mengutamakan dialog antara pemberi kerja dan buruh. Sebab, PHK secara sepihak akan memberikan beban bagi pekerja apalagi yang memiliki cicilan.

Ketiga, membangun ekosistem vokasi yang memberikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para buruh. Tujuannya, karyawan yang di PHK nanti bisa ditampung di dalam ekosistem vokasi ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, misalnya sebagai pelatih di vokasi maupun di lembaga diklat profesional.

Keempat, akan memberikan insentif bagi pengusaha yang merekrut tenaga kerja lokal dan menyediakan layanan pelatihan kerja untuk pegawainya. Sebab, layanan ini dinilai tak semua perusahan menyediakan.

"Mudah-mudahan strategi ini bisa mengurangi PHK 1.000 persen, kita punya berbagai cara, kita ingin semua warga Jakarta bisa kerja, makanya kita melakukan pemikiran ini, kita ingin mereka kenyang, dompetnya isi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menetapkan KEK Sanur pada peringkat ke-2 kategori KEK Tema Jasa dan peringkat ke-4 dalam keseluruhan KEK. Sejauh ini, KEK Sanur telah menyerap investasi dengan total Rp 2,99 triliun.

"Kami mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selaku BUPP KEK Sanur yang mampu menyelesaikan pembangunan kawasan dan dinyatakan siap beroperasi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan berdasarkan pemeringkatan LPEM UI, menunjukkan kinerja KEK Sanur menduduki peringkat ke-4 untuk KEK keseluruhan dan peringkat ke-2 untuk kategori KEK Jasa," kata Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Capaian ini diberikan berdasarkan beberapa indikator penilaian dari kinerja, realisasi investasi, serapan tenaga kerja dan kontribusi KEK Sanur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEK Sanur yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022. KEK Sanur merupakan Kawasan Ekonomi Khusus kesehatan pertama di Indonesia dan dikembangkan di lahan seluas 41,26 ha.

KEK ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pariwisata terintegrasi berstandar internasional seperti sarana akomodasi yang terdiri dari hotel bintang 4 dan 5, premium villa/resort, Ethnobotanical Garden, Convention Centre bertaraf Internasional yang mampu menampung hingga 5.000 orang, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas pendukung dengan teknologi terkini.

KEK Sanur menghadirkan alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata dengan berbagai fasilitas berstandar internasional dan sebagai langkah transformatif strategis untuk menjawab tantangan ribuan masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

PT Hotel Indonesia Natour yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pada semester I-2024, secara kumulatif KEK Sanur telah mencapai beberapa capaian yang signifikan di mana realisasi investasi telah mencapai Rp 2,99 triliun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di kawasan ini tercatat sebanyak 2.853 orang.

Pada 2024 saja, KEK Sanur mampu untuk merealisasikan investasi sebesar Rp 938,3 miliar atau 67,9% dan tenaga kerja sebanyak 495 orang atau 30,9% dari target yang ditentukan.

"PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) senantiasa berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam pengembangan KEK Sanur untuk mendukung dan menghadirkan ekosistem pariwisata kesehatan yang inklusif serta berkelanjutan," kata Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) Christine Hutabarat.

"Dengan capaian ini, KEK Sanur optimis untuk terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan visi KEK Sanur sebagai International Medical & Wellness Destination yang membawa added value dan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional," tambah Christine.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat, Tupperware berhasil keluar dari jurang kebangkrutan setelah sebelumnya terancam gulung tikar. Bahkan, beberapa anak usahanya telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Mengutip Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui usulan Tupperware untuk menjual asetnya kepada kreditur. Keputusan ini diketok di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Langkah tersebut membuat operasional Tupperware bisa tetap berjalan.

Tupperware sendiri merupakan merek wadah makanan plastik legendaris yang sering disebut-sebut sebagai produk kesayangan emak-emak. Perusahaan telah berdiri sejak 1946, lalu mulai terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika orang-orang mengadakan 'Pesta Tupperware' di rumah untuk menjual produk ini kepada teman dan tetangga.

Awal Mula Kejatuhan

Dalam catatan detikcom, kabar memburuknya kondisi perusahaan telah terdengar sejak tahun 2023 lalu. Pada bulan Maret 2023. saham Tupperware turun 50%, dan turun jauh 90% dalam setahun ke belakang. Perusahaan juga menghadapi utang yang menumpuk dan penurunan penjualan.

CEO Tupperware, Miguel Fernandez, kala itu mengatakan perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk mendanai operasinya. Bahkan, ada potensi untuk melakukan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," kata Miguel Fernandez dikutip dari CNN, Kamis (13/4/2023).

Sejumlah analis menilai, masalah yang selama ini merugikan Tupperware ialah penurunan penjualan yang sangat signifikan akibat gagal beradaptasi. Aset perusahaan juga terus mengecil, yang membuat perusahaan tidak memiliki banyak cara untuk mengumpulkan uang.

Seolah menepis pandangan itu, Juru bicara Tupperware mengatakan, buruknya performa perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni pandemi, inflasi, dan suku bunga yang tinggi. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin sejumlah kemitraan dengan ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek.

Lebih lanjut pada awal Juni 2023, New York Stock Exchange memberi tahu bahwa Tupperware sudah tidak memenuhi aturan bursa karena kapitalisasi pasarnya terlalu rendah, kurang dari US$ 50 juta, selama periode 30 hari perdagangan. Pada kala itu, harga penutupan rata-rata Tupperware juga kurang dari US$ 1, di bawah ambang batas bursa.

Menariknya, pada bulan Juli 2023, saham produsen wadah makanan ini sempat meroket tajam lebih dari 300% dibandingkan bulan sebelumnya dan 165% dibandingkan minggu lalu. Walau demikian, saham Tupperware masih turun hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ajukan Kebangkrutan

Pada 17 September 2024, Tupperware dikabarkan mengajukan kebangkrutan dengan utang sebesar US$ 818 juta atau setara dengan Rp 12,3 triliun (kurs 15.100). Tercatat dalam dokumen pengajuan kebangkrutan tersebut, Tupperware memiliki aset US$ 7,5-15 miliar. Tapi, perusahaan memiliki kewajiban lebih besar sekitar US$ 15-150 miliar.

"Beberapa tahun ke belakang, kondisi keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi yang menantang," kata CEO Tupperware Laurie Goldman dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/09/2024).

Sejak tahun 2023, Goldman sempat berusaha menyelamatkan kebangkrutan dengan merestrukturisasi utang dan menandatangani perjanjian dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari alternatif strategis. Namun upaya itu gagal. Masalah likuiditas perusahaan menjadi momok perusahaan untuk kembali menjalankan bisnisnya.

Goldman pun meminta izin ke pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya, dan ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Perusahaan juga sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan.

Bangkit Kembali

Akhirnya pada bulan November ini Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Asal tahu saja, ketiga pemberi pinjaman utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America. Ketiganya sempat menentang rencana perusahaan untuk ajukan kebangkrutan.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata Goldman.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.