Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. MMS Group Indonesia berkomitmen dalam menerapkan program keberlanjutan melalui pengelolaan lahan pascatambang. Lewat PT Multi Harapan Utama (MHU), perusahaan tidak hanya memastikan lahan yang telah digunakan untuk operasi tambang dipulihkan sesuai dengan standar lingkungan, tetapi juga menjalankan program keberlanjutan yang berdampak jangka panjang.

Salah satu program keberlanjutan yang diimplementasikan MHU adalah pemanfaatan lahan pascatambang dengan mengembangkan Agro-Edu-Wisata di daerah Desa Jonggon Jaya dan Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam kawasan pascatambang ini, MHU berkolaborasi dengan stakeholder terkait, mulai dari Universitas Kutai Kartanegara, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan reklamasi dan revegetasi atau bekas tambang untuk pengembangan usaha kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.

Di dalam kawasan tersebut, MHU membuat Mini Ranch berupa peternakan sapi, penangkaran rusa sambar dan mengembangkan tanaman holtikulutura berupa kebun kelengkeng, kebun jagung hingga kebun sorgum.

Melalui pendekatan itu, MHU merestorasi lahan bekas tambang menjadi kawasan produktif yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. “Program ini tidak hanya membantu pemulihan ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui kegiatan pertanian dan kehutanan berkelanjutan.” kata Perwakilan Manajemen MHU Ilham Nugraha, dalar keterangannya, Jumat (27/9).

Baru-baru ini, MHU meraih penghargaan di ajang GMP Award 2024 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penghargaan diperoleh atas penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara.

MHU memperoleh penghargaan pada empat aspek, yakni untuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, aspek penerapan konservasi, aspek standarisasi dan usaha jasa pertambangan, serta pada aspek pengelolaan teknis.

Ilham Nugraha mengatakan, pencapaian tersebut merupakan buah kerjasama seluruh pihak di MHU untuk terus meningkatkan standar operasional penambangan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong setiap perusahaan tambang harus mampu mengedepankan penerapan kaidah pertambangan yang menekankan penguatan pada prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) pada subsektor pertambangan minerba untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyatakan pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) tengah menyusun Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Dalam rancangan kebijakan yang tengah digodok tersebut, pemerintah menargetkan akan menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebanyak 5 GW hingga 2030.

"Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan didalamnya target 5 tahun ke depan. Kita sudah tahu langkahnya 5 GW, jadi sampai dengan tahun 2030 kita butuh 5 GW dari angin," ungkap Eniya dalam keterangan resmi, Kamis (26/9).

Eniya menuturkan Indonesia memiliki potensi sumber daya angin (bayu) sangat besar, yang menjadikan potensi angin sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua setelah energi surya. Selain sebagai sumber energi, PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti yang ada di Eropa, khususnya Belanda.

"Potensi angin di Indonesia juga berada di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Selatan," ujar Eniya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi angin di Indonesia yakni sebesar 154,6 GW dengan rincian potensi angin onshore sebesar 60,4 GW dan potensi angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika dirincikan lebih detil, wilayah timur Indonesia (Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara) memiliki potensi mencapai 40% dari potensi angin nasional. Namun, potensi angin yang dimanfaatkan menjadi PLTB hingga tahun 2024 ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 152,3 MW. Sementara itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2060 nanti, kapasitas terpasang PLTB akan menjadi 37 GW.

Untuk itu, Eniya menekankan diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan dunia internasional, sehingga bisa menjadi kunci dalam pengelolaan investasi penyediaan tenaga listrik berbasis EBT, khususnya yang berasal dari angin.

"Saya mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ESDM bersama Energy Transition Partnership - United Nations Office for Project Services (ETP-UNOPS) untuk memfasilitasi pengembangan serangkaian studi dalam mengembangkan PLTB di Indonesia," tandasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatat progres suplai Readymix sebesar 99% untuk proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Seluruh Readymix dikirim dari Batching Plant WSBP Sepaku yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi proyek, menggunakan Truck Mixer, sehingga suplai dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

“Progres suplai yang hampir mencapai 100% ini menunjukkan komitmen dan kapabilitas WSBP dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dengan tepat waktu. Kepercayaan dari WASKITA-NINDYA KSO sebagai kontraktor utama merupakan bukti bahwa WSBP dapat diandalkan dalam proyek strategis nasional seperti ini,” ujar Fandy Dewanto, Vice President of Corporate Secretary WSBP, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Jumat (27/9).

Ia menyampaikan proyek ini akan difungsikan sebagai kantor Kementerian Koordinator, salah satu bagian penting dari kawasan pusat pemerintahan di IKN Nusantara. Dengan suplai sebanyak 16.001,5 m³ Readymix, WSBP berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan IKN yang akan menjadi simbol Indonesia masa depan.

Dari proyek ini, WSBP berhasil memperoleh nilai kontrak sebesar Rp22,53 miliar. Proyek ini memberikan dampak signifikan pada portofolio proyek di WSBP di Kalimantan dan sekitarnya. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat membuka peluang kontrak eksternal lainnya di IKN Nusantara, baik dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan maupun proyek komersial, perumahan, dan fasilitas publik.

“Dengan penyelesaian proyek ini, kami optimistis dapat terus meningkatkan perolehan kontrak di kawasan IKN. WSBP akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra yang andal dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan nasional,” tambah Fandy.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan, WSBP berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko dalam setiap proyeknya, sehingga tidak hanya memastikan kualitas terbaik, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Perusahaan ban global terkemuka Hankook Tire & Technology meraih Akreditasi Lingkungan Bintang Tiga FIA dari Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), yang merupakan level tertinggi dalam sertifikasi lingkungan dan keberlanjutan.
Akreditasi Lingkungan FIA adalah program sertifikasi yang bertujuan untuk mempromosikan manajemen lingkungan dan keberlanjutan dalam olahraga motorsport dan bidang transportasi. Program ini mengevaluasi faktor-faktor seperti manajemen lingkungan, pengurangan konsumsi energi, peningkatan efisiensi logistik, optimalisasi pengelolaan limbah, dan implementasi program netralitas karbon.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majalah Newsweek bersama Statista mengumumkan daftar World's Most Trustworthy Companies 2024, yang mencakup 1.000 perusahaan dari 23 industri di 20 negara.

Dari daftar tersebut, 23 perusahaan asal Indonesia berhasil masuk dalam peringkat 100 besar, termasuk PT Semen Indonesia Tbk (SIG) yang menduduki posisi 10 besar di kategori Industri Konstruksi dan Bahan Bangunan.

SIG menjadi satu-satunya wakil dari industri bahan bangunan di Indonesia dan Asia Tenggara yang mendapat pengakuan dalam daftar ini. Perusahaan ini dinilai berhasil membangun kepercayaan dari konsumen, investor, dan karyawan berkat kualitas produk, remunerasi yang adil, serta kepemimpinan yang efektif.

Daftar Most Trustworthy Companies 2024 merupakan rilis kedua oleh Newsweek yang bekerja sama dengan Statista, lembaga analisis data yang berbasis di Jerman. Laporan ini didasarkan pada survei independen yang melibatkan lebih dari 70.000 responden dan 230.000 evaluasi yang melibatkan pelanggan, investor, serta karyawan.

Survei tersebut menilai kepercayaan terhadap perusahaan melalui berbagai pertanyaan, seperti "Apakah saya percaya pada klaim iklan perusahaan ini?" serta "Apakah perusahaan ini memperlakukan karyawannya dengan adil?".

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan kebanggaan besar bagi SIG dan menegaskan kepemimpinan perusahaan di industri bahan bangunan Indonesia dan kawasan regional. Ia juga menekankan bahwa dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir serta Kementerian BUMN berperan penting dalam keberhasilan ini.

Selain pencapaian tersebut, SIG juga meraih prestasi di ajang International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2024 yang digelar di Manila, Filipina. SIG dan anak perusahaannya memperoleh 11 predikat Excellent dan 1 predikat Outstanding untuk inovasi dalam produksi dan bisnis, yang turut mendukung fokus perusahaan pada semen ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

Semen hijau, yang diproduksi SIG menggunakan material dan proses ramah lingkungan, menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Vita menyebut produk ini sebagai faktor pembeda yang membantu SIG mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri, "seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan dorongan pemerintah untuk penggunaan bahan bangunan yang lebih berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (27/9).

Dengan tujuh merek semen yang kuat, termasuk Semen Gresik, Semen Padang, dan Dynamix, SIG terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar. Produk SIG juga telah tersertifikasi SNI dan meraih sertifikat Green Label dari Green Product Council Indonesia.

Selain itu, SIG juga mengembangkan precise-interlock brick, produk turunan semen ramah lingkungan yang dirancang untuk hunian di wilayah dengan risiko gempa tinggi. Produk ini diharapkan menjadi solusi cepat dan efisien untuk membangun perumahan layak bagi masyarakat.

Di sisi keuangan, hingga semester pertama 2024, SIG mampu menjaga arus kas operasi yang positif, menurunkan saldo utang, serta mempertahankan rasio solvabilitas yang sehat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan peringkat kredit SIG oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dari idAA+ Positif menjadi idAAA Stabil.

“Kondisi keuangan yang sehat ini mencerminkan kekuatan SIG dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang,” tutup Vita.

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Rapat Koordinasi Anggota ATI dengan mengusung tema "Menjaga Keberlanjutan Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia"di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (26/9).

Rapat Koordinasi Anggota ATI tahun ini berfokus pada regulasi industri jalan tol, proyek Multi Lane Free Flow (MLFF) dan insentif fiskal jalan tol.

Acara ini dihadiri Ketua Umum ATI Subakti Syukur, Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono, Pengawas 3 Bidang Governement & Stakeholders Realation ATI Rachmat Soulisa,, Bendahara ATI M. Ramdani Basri, Ketua BPJT Miftachul Munir dan jajaran, serta segenap perwakilan anggota ATI.

Ketua Umum ATI Subakti Syukur mengatakan, salah satu pokok bahasan yang diskusikan dalam rapat koordinasi kali ini adalah mengenai keberlanjutan model bisnis pengusahaan jalan tol di Indonesia

"Sebagaimana kita ketahui bersama, industri jalan tol saat ini berkembang dengan dinamika yang sangat cepat, sehingga memunculkan berbagai tantangan seperti mahalnya pembiayaan proyek jalan tol, daya saing industri, hingga kesinambungan bisnis jalan tol dalam jangka panjang," ujar Subakti dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Subakti melanjutkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya dinamika ini. Antara lain adalah peningkatan biaya investasi pembangunan jalan tol yang dipengaruhi oleh pembebasan lahan, perubahan desain, dan kenaikan biaya konstruksi.

"Serta tingginya cost of fund dari sumber pembiayaan, sehingga industri jalan tol Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain," lanjut Subakti.

Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti 9 holding yang terdiri dari 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total lebih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 working group untuk 4 bidang dalam bisnis jalan tol.

ATI berharap untuk dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi turunan atas ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Selain itu, sehubungan dengan dinamika proyek MLFF, ATI menginginkan adanya amandemen perjanjian kerjasama RITS-PUPR, termasuk inisiasi perubahan teknologi transisi SLFF, opsi restrukturisasi RITS, dan lain-lain.

Setidaknya, mendapatkan klarifikasi dan analisa risiko yang komprehensif sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghindari post-bid issue, serta mengingatkan, apapun kesepakatan PUPR dan RITS, dimintakan untuk dilakukan pembahasan terpisah dengan ATI/BUJT berupa klarifikasi solusi terkait aspek teknikal, operasional, business model dan dampak/risiko legal terhadap PPJT, serta aspek komersial lainnya.

Mengenai insentif fiskal jalan tol, ATI mengusulkan diberikan fasilitasi dan dukungan audensi (roadshow) ke pemangku-kepentingan. Antara lain; kementerian/lembaga bidang ekonomi untuk insentif tax allowance/holiday sektor jalan tol.

Lalu, Otoritas Keuangan dan perbankan (intensi pengurangan cost of fund kredit/pinjaman perbankan): Serta, pemerintah daerah (intensi permohonan pengurangan PBB).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Semarang, 25 September 2024. Memahami perkembangan dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan kompetitif, menuntut BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan amanah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja Indonesia juga harus memastikan kebutuhan akan pengetahuan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan itu dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi dalam keterangannya kepada pers usai menjadi pembicara pada kegiatan Learning Bootcamp Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan, untuk menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan jaminan sosial pihaknya telah mengimplementasikan corporate university (CorpU) atau yang dinamakan Institut BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016 silam.

“Kami telah memulai implementasi Institut BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016, kami sadar betul bahwa seluruh karyawan dari seluruh level harus mendapatkan pembelajaran yang merata dan mumpuni. Kami juga telah mulai mengarah dan memanfaatkan pembelajaran berbasis digital learning, digital learning ini merupakan platform yang sangat baik dan sangat berdampak pada peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Abdur Rahman Irsyadi.

Dirinya menambahkan, evolusi pembelajaran kini telah memasuki era pembelajaran Industri 5.0 di mana pembelajaran telah berbasis keterampilan seperti critical thinking, kolaboratif, komunikatif, pembelajaran lebih personal dan adaptif, penilaian menggunakan berbagai metode termasuk asesmen berbasis data hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran.

“Kita sedang menyusun proses digital learning menggungan AI (Artificial intelligence) yang tentunya akan memberikan warna dan suasana yang berbeda, learning virtual assistant, chatbot, proses bisnis ini akan mempermudah karyawan mencari pengetahuan dan juga memberikan implementasi positif buat pertumbuhan institusi. Pembelajaran ini tidak hanya untuk karyawan saja, namun meluas kepada ekosistem jaminan sosial, jadi para pekerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dapat sama-sama belajar yang nantinya akan memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia,” tambahnya.

Kegiatan Learning Bootcamp Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2024 ini diselenggarakan dengan tema “The Future of Corporate University in the Era of Artificial intelligence” di mana pesertanya berasal dari kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, Bank Pembangunan Daerah dan institusi kesehatan.

Selanjutnya Pejabat Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Arif Rachman mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah Corporate University, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang telah lebih dulu mengimplementasikan CorpU.

“Kami akan menjalin kolaborasi dan belajar bersama, praktik terbaik dari teman-teman semua baik dari kementerian, lembaga negara, BUMN, seluruh pihak yang terlebih dahulu menyelenggarakan CorpU, semoga ini akan membangun BPSDMD Provinsi Jateng dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menutup keterangannya kepada pers, Abdur Rahman Irsyadi mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan agar terus dapat memberikan kontribusi terbaik dalam rangka menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tagline kami Kerja Keras Bebas Cemas ini juga berarti kami juga harus bekerja keras meningkatkan literasi dan kemampuan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta. Kami percaya, amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan tentu akan dapat diemban oleh individu-individu terbaik yang tentu saja juga harus terus disiapkan dan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan program penting negara dalam rangka menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia dan keluarganya,” tutupnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) menyampaikan bahwa insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% di sektor perumahan belum mampu meningkatkan penjualan apartemen.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan bahwa adanya insentif PPN DTP ini membantu penjualan apartemen, namun belum mampu membuat lonjakan pembelian.

"Ya pasti membantu penjualan, daripada tidak ada PPN DTP. Tapi kalau menggenjot penjualan, mungkin nggak ya. Ini pasti membantu penjualan apartemen yang sudah siap atau stok," ujarnya kepada Kontan, belum lama ini.

Asal tahu saja, Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor properti hingga Desember 2024.

Lebih lanjut, Harun menyampaikan bahwa insentif PPN DTP yang sudah diberlakukan tiga tahun belakangan ini memang memudahkan penjualan stok properti, dengan pembayaran yang harus sudah lunas sebelum Desember 2024 dan bangunan sudah harus tersedia sebelum Desember 2024.

Dengan demikian, PPN DTP memang ditunjukan untuk pengembang yang memiliki stok rumah atau bangunan yang sudah dalam proses penyelesaian.

Harun melanjutkan, penjualan apartemen CTRA umumnya belum sebagus penjualan rumah tapak. Penjualan apartemen CTRA rata-rata menyumbang kontribusi sebesar 3,3% dari keseluruhan penjualan. Melihat hal ini,CTRA juga tidak pernah membangun stok apartemen terlalu banyak.

Adapun proyek apartemen CTRA yang diandalkan adalah Apartemen The Newton 1 dan 2, Apartemen The Orchard, dan Apartemen Ciputra World Jakarta.

"Penjualan apartemen Ciputra berjalan mengalir saja, sebab bread and butter (penjualan utama) kami ada di rumah tapak. Namun tahun ini kami menargetkan kontribusi penjualan apartemen mudah-mudahan bisa mencapai 4% dari total penjualan," paparnya.

Pada paruh pertama 2024, CTRA berhasil membukukan laba bersih Rp1,03 triliun atau melonjak 32,12% dibandingkan dengan capaian di semester I 2023 yang senilai Rp778,99 miliar.

Pendapatan tercatat di Rp5,04 triliun atau bertumbuh 12,75% dibandingkan dengan perolehan di paruh pertama 2023 yang sebesar Rp4,47 triliun.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Uni-Charm Indonesia Tbk (UCID) menghadapi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 3,5% sepanjang tahun 2024. Meskipun kondisi ekonomi cukup berat, perusahaan optimis tetap bisa mencapai target tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Hapsari Bayuwardhani, Investor Relation UCID, yang menyatakan bahwa "Keadaannya cukup berat, tapi target perusahaan belum berubah. Kami akan mengupayakan berbagai cara agar dapat mencapai target ini," kata Hapsari kepada Kontan, Kamis (26/9).

Untuk menopang target tersebut, UCID telah menyiapkan sejumlah strategi khusus di segmen Baby Care (popok bayi) dan Wellness Care (popok dewasa). Perusahaan berfokus pada penguatan brand utama seperti MamyPoko dan Lifree.

Namun, UCID juga mencermati tren downtrading, di mana konsumen mulai lebih sadar dalam memilih produk yang lebih ekonomis, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras.

"Menyikapi tren ini, kami memperkuat brand yang lebih terjangkau, yaitu Fitti untuk Baby Care dan Certainty untuk Wellness Care," ujar Hapsari. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya meningkatkan jumlah toko dan variasi produk yang didistribusikan di setiap toko, guna memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan.

Di sisi produksi dan logistik, Emiten produsen popok dewasa ini melanjutkan upaya cost down untuk efisiensi biaya, dengan harapan dapat menjaga margin profitabilitas di tengah tantangan kenaikan harga bahan baku.

Meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang menantang, UCID tetap berkomitmen untuk melanjutkan investasi di sisa tahun 2024. "Kami akan melaksanakan berbagai upaya agar dapat mencapai target sales, dan juga melakukan investasi untuk lebih meningkatkan kualitas produk serta menjaga kestabilan supply," tambah Hapsari.

Investasi tersebut menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas produk di segmen Baby Care dan Wellness Care, di mana kualitas produk adalah prioritas untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan pasar yang ketat.

Pada tahun 2024, UCID mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 300 miliar. Hingga semester pertama tahun ini, sekitar setengah dari anggaran tersebut telah terserap, terutama untuk pengembangan di segmen Feminine Care dan Baby Care. "Sampai akhir tahun ini, kami masih ada rencana investasi lagi untuk Baby Care," ungkap Hapsari.

Investasi ini mencakup peningkatan kapasitas produksi serta pengembangan produk baru yang diharapkan mampu menarik minat konsumen di pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, UCID membukukan laba Rp255,21 miliar (Rp61 per saham) atau tumbuh 37,95% jika dibandingkan Rp184,99 miliar (Rp45 per saham) pada periode sama 2023.

Namun demikian, pertumbuhan laba didukung antara lain oleh berkurangnya beban pokok pendapatan UCID sebesar 10,28% menjadi Rp3,89 triliun pada Januari-Juni 2024, dari Rp4,34 triliun pada Januari-Juni 2023.

Meski laba tumbuh, pendapatan bersih UCID turun 7,38% menjadi Rp4,98 triliun pada Januari-Juni 2024, dari Rp5,38 triliun pada periode sama 2023. Pendapatan UCID didominasi oleh penjualan produk ke pihak ketiga yakni sebesar Rp4,56 triliun (91,53%). Sedangkan penjualan ke pihak berelasi hanya Rp421,96 miliar.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – ANYER. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) maupun apartemen sudah diterapkan sejak lama, namun konsumen tidak menyadarinya.

Adapun ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Muchamad Arifin menyampaikan, dalam PP tersebut sudah dijelaskan terkait komponen apa saja yang dikecualikan dari tarif PPN.

Nah, jasa yang dikeluarkan oleh pihak apartemen dan pengelola apartemen, tidak termasuk dari yang dikecualikan, sehingga sudah pasti dikenakan PPN.

Ia menjelaskan, biaya listrik dan air menjadi komponen yang dibebaskan dari PPN, namun apabila penghuni rumah susun atau apartemen dikenakan tarif lebih besar maka biaya tersebut telah ditambahkan oleh pengelola apartemen, atas biaya jasa perusahaan yang mengurus pembayaran tarif listrik atau air.

“Misalnya tagihannya Rp 50.000 kemudian dibayarkan Rp 50.000, ya itu nggak kena PPN. Tetapi kalau bayarnya jadi Rp 70.000 sampai Rp 80.000, kan ada selisih itu. Kalau misalnya invoice-nya dipisah maka yang terutang sebenarnya jasanya saja,” tutur Arifin dalam media briefing, Kamis (26/9).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan sistem pungutan PPN IPL sebenarnya sama dengan PPN yang dikenakan pedagang ke konsumen.

“Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN, sama kayak jual buku kalau PPN yang ditanggung pembeli. Di media sosial seolah-olah ini aturan baru akan diterapkan pada penghuni apartemen. Padahal (penghuni) nggak nyadar aja, nggak ada aturan baru kok itu,” ungkapnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tak henti-hentinya didera masalah. Satu per satu pabrik TPT terus berguguran, tak kuasa menahan gempuran produk impor ilegal yang membanjiri pasar.

Yang terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 12 September 2024 lalu.

Permohonan pailit ini diajukan oleh para mantan pekerja Panamtex yang belum dipenuhi haknya. Panamtex sendiri memproduksi kain sarung yang berorientasi ekspor.

Sebelumnya, pabrik tekstil lainnya yaitu PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) juga telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun, pabrik yang juga berada di Pekalogan ini disinyalir belum melunasi kewajiban pembayaran upah terhadap sebagian karyawannya. Produsen kain ekspor ini masih berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober nanti.

Tutupnya berbagai pabrik TPT tentu membuat para karyawan di sektor ini dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja terkena PHK pada Januari-Agustus 2024. Mayoritas pekerja yang di-PHK berasal dari sektor TPT. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat banyak perusahaan TPT yang tidak melaporkan tindakan PHK kepada karyawannya, apalagi di kalangan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tren penutupan pabrik yang diikuti oleh PHK karyawan akan terus terjadi selama pemerintah tidak serius menutup rapat celah impor TPT ilegal.

Lantas, pabrik-pabrik yang masih beroperasi pun tidak mampu berproduksi secara optimal, mengingat produknya kalah saing dengan produk impor ilegal.
"Posisi saat ini utilisasi TPT secara nasional tinggal 40%," kata Redma, Kamis (26/9).

Satgas kurang efektif

APSyFI menyoroti kinerja Satgas Anti Impor Ilegal yang dianggap tidak efektif karena hanya berwenang terhadap penindakan di pasar. Padahal, pintu masuk yang menjadi penyebab utama maraknya impor TPT ilegal berada di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sampai saat ini tidak ada niatan dari Bea Cukai untuk memperbaiki. Justru mereka malah sibuk mencari alasan," kata Redma.

Dalam catatan Kontan, masa kerja Satgas Anti Impor Ilegal yang melibatkan berbagai kementerian, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) akan berakhir pada Desember 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana khawatir, Satgas hanya hadir layaknya seremonial semata. Tidak diketahui seperti apa proses hukum atas terduga pelaku importasi TPT ilegal yang dibekuk Satgas.

"Publik juga tidak siapa pelaku-pelaku impor ilegal," imbuh dia, Kamis (26/9).

API tak menampik adanya sikap wait and see dari importir TPT ilegal semenjak adanya Satgas Anti Impor Ilegal. Namun, bukan berarti mereka kapok untuk berjualan di Indonesia.

Apalagi, terdapat oknum-oknum yang biasa membantu kegiatan importasi ilegal tersebut. Alhasil, penindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal terkesan setengah hati.

Lebih lanjut, prospek industri TPT diperkirakan masih akan suram sampai akhir tahun nanti, meski terdapat momentum libur natal dan tahun baru. Hal ini seiring kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ditandai oleh daya beli masyarakat yang melemah.

"Sepertinya permintaan tidak akan signifikan dan itu pun akan dimakan oleh barang impor," tandas Redma.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten perdagangan otomotif omnichannel bidang penjualan retail mobil bekas (Caroline.id), bisnis lelang (JBA) serta bisnis gadai (MotoGadai), PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) optimis penjualan di 2024 akan bisa tumbuh double-digit.

Optimisme tersebut didukung oleh berlanjutnya kinerja positif bisnis lelang JBA, marketplace mobil bekas terbesar di Indonesia, dengan pendapatan pada paruh pertama tahun ini tumbuh 43,7% YoY.

“Peningkatan kinerja unit bisnis lelang ASLC merupakan buah dari adanya pergeseran minat masyarakat yang lebih memilih membeli mobil bekas daripada mobil baru. Selain itu, turunnya BI rate juga turut memicu sentimen positif penjualan mobil melalui leasing,” kata Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari, Jany Candra, Kamis (26//9).

JBA berhasil melelang sekitar 58.000 unit kendaraan baik roda dua (2W) maupun roda empat (4W) di Semester I-2024, dan semakin mengokohkan posisi JBA sebagai pemimpin di industri lelang dengan pangsa pasar 40%.

Selain JBA, pendapatan ASLC secara signifikan didorong oleh bisnis Caroline.id, yang memiliki item dengan harga lebih tinggi dan menyumbang Rp253,5 miliar pada pendapatan Perusahaan di 1H24.

JBA menyusul dengan Rp126,5 miliar, sementara MotoGadai yang baru didirikan, yang diluncurkan pada akhir 2023, menyumbang Rp1,7 miliar. Seiring dengan terus berkembangnya MotoGadai, bisnis ini akan melengkapi ekosistem ASLC dengan menyediakan solusi pembiayaan cepat bagi pengusaha dealer mobil bekas lalu mengikuti lelang sebagai pembeli di JBA.

“Kami percaya, selain karena volume penjualan yang lebih tinggi, pertumbuhan kinerja juga bisa diperoleh karena Perusahaan fokus pada model bisnis yang berkelanjutan, serta terus meningkatkan produktivitas cabang dan menjaga efisiensi biaya,” kata Jany Candra.

ASLC sendiri memiliki berbagai langkah untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, termasuk memaksimalkan strategi sales marketing digital yaitu offline to online to offline (O2O2O).

Adapun untuk JBA, ASLC akan memaksimalkan balai lelang JBA yang sudah ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan cara memprioritaskan keberagaman unit yang dilelang dan peningkatan layanan platform untuk memudahkan proses lelang pembeli.

Selain itu, kolaborasi JBA dengan Caroline.id dan MotoGadai akan meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan pengalaman yang lebih lancar bagi pembeli, mendukung strategi keseluruhan ASLC.

Di bisnis penjualan retail mobil bekas, Perusahaan akan terus menambah outlet Caroline.id di wilayah-wilayah strategis dan potensial. Sepanjang Januari-September 2024 ini, ASLC sudah menambah 6 showroom baru di Ciledug, Pondok Cabe, Karawang, Tambun, Mampang dan Poris. Rencananya, Caroline.id akan menambah showroom lagi hingga total 18 showroom pada akhir 2024.

Sementara itu, untuk mengembangkan bisnis gadai melalui MotoGadai, Perusahaan juga berencana akan terus menambah jumlah outlet.

Diharapkan dari peningkatan jumlah outlet akan mendorong perputaran bisnis MotoGadai, dan memfasilitasi pembiayaan modal kerja untuk dealer mobil bekas dan/atau pelanggan JBA di segmen dealer mobil bekas, memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak kendaraan yang dilelang, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan Perusahaan.

Secara keseluruhan, ASLC memproyeksikan pertumbuhan pendapatan dan laba akan tumbuh double digit tahun ini baik untuk bisnis lelang kendaraan (JBA) dan bisnis penjualan ritel mobil bekas (Caroline.id).

Keuntungan secara konsolidasi diharapkan juga akan tumbuh double-digit. “Tentu saja target-target tersebut selalu ada dalam pemantauan kami, dengan terus memperhatikan kondisi makro global,” tutup Jany Candra.