Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BANDUNG.PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina EP Subholding Upstream Regional Jawa menargetkan untuk melakukan injeksi CO2 atau Carbon Capture Storage (CCS) secara penuh di Lapangan Jatibarang pada tahun 2031. Inisiatif ini diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 14,6 juta ton CO2 per tahun.

Danya Dewanti, Assistant Manager Communication RelationSubholding Upstream Regional Jawa, menjelaskan bahwa metode yang diterapkan adalahhuffandpuff. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap persiapanpilot project.

“Kami mulai dengan studi kelayakan pra hingga tahun 2026,” ungkap Danya dalam acara sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024, Senin (23/9).

Setelah menyelesaikan studi kelayakan pada tahun 2026, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan Financial Investment Decision (FID) pada tahun 2027. Proses ini akan mencakup berbagai studi, termasuk POFD Feasibility Study dan Front End Engineering Design (FEED). Konstruksi fasilitas baru direncanakan pada tahun 2029, dengan pengeboran untuk mempersiapkan reservoir yang akan diinjeksikan CO2.

Meskipun injeksi CO2 bertujuan utama untuk mengurangi emisi, Danya menyatakan bahwa saat ini belum dapat dipastikan apakah metode ini juga akan meningkatkan produksi minyak di Jatibarang.

"Target utama kami adalah dekarbonisasi dengan pengurangan emisi CO2. Jika berhasil, ini bisa menjadi salah satu milestonepenting untuk Enhanced Oil Recovery (EOR)," tambahnya.

Dengan langkah ini, Pertamina menunjukkan komitmennya dalam upaya dekarbonisasi dan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap mempertimbangkan potensi peningkatan produksi di masa depan. Danya menegaskan, "Pengurangan 14,6 juta ton CO2 per tahun akan tercapai ketika proyek ini sepenuhnya diimplementasikan sesuai roadmapkami pada tahun 2031," pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan hidrogen sebagai salah satu sumber energi bersih alternatif dalam upaya transisi energi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menjelaskan, Kementerian ESDM memproyeksikan pertumbuhan permintaan hidrogen mencapai 9,9-juta ton per tahun (Mtpa) pada tahun 2060 yang berasal dari sektor industri, transportasi, kelistrikan, dan jaringan gas rumah tangga.

Hidrogen akan berperan strategis dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Mempertimbangkan potensi yang luar biasa dari hidrogen sebagai solusi energi bersih, maka penting untuk membentuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk hidrogen.

“Langkah ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan regulasi bagi para pelaku industri, tetapi juga mendorong inovasi, investasi, serta kolaborasi lintas sektor yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia,“ kata Eniya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9).

Salah satu yang didorong untuk dibentuk KBLI baru, adalah produksi hidrogen. Menurutnya, 70% pembentuk harga green hidrogen berasal dari harga listrik EBT, oleh sebab itu Ditjen EBTKE perlu memastikan keekonomian dan keberlanjutan hidrogen dalam mendukung upaya transisi energi di Indonesia.

“Pengusulan Kode KBLI Hidrogen telah melalui naskah urgensi. Kami menggandeng UK MENTARI dalam kerangka kerja sama UK FCDO Programmes, untuk mendukung pengusulan KBLI bidang hidrogen. Kajian ini kami targetkan akan selesai dalam waktu dekat, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Eniya.

Tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan produk, pengembangan Kode KBLI Hidrogen juga berperan untuk pengawasan aktivitas usaha yang tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Dari sisi konsumen, kehadiran standar yang jelas akan memberikan jaminan mutu dalam penggunaan hidrogen sebagai bagian rantai pasok energi masa depan.

Adapun, Eniya menilai pengembangan hidrogen tidak hanya mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO2), tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah transisi energi global dan mendukung pencapaian target energi terbarukan.

Eniya menuturkan, potensi ekonomi hidrogen menjanjikan, pasar hidrogen hijau dunia diperkirakan mencapai nilai US$ 11 miliar pada tahun 2050 dan akan tumbuh diproyeksikan sampai US$ 70 miliar pada tahun 2060.

Untuk diketahui, inisiasi pembahasan KBLI hidrogen telah dimulai sejak 25 Oktober 2023 dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Adapun hasil pembahasannya antara lain pertimbangan aspek keamanan pada setiap rantai pasok hidrogen (produksi, penyimpanan, pengiriman/distribusi, dan pemanfaatan) diperlukan pengaturan perizinan spesifik untuk energi hidrogen (utamanya hidrogen hijau yang nirkarbon) dalam kerangka perizinan berbasis risiko.

Pengusulan KBLI hidrogen dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga pengampu di bawah Ditjen EBTKE, satu tahun sebelum pembahasan dan penetapan Buku KBLI 2025.

Tahun 2024, Ditjen EBTKE bekerjasama dengan UK-MENTARI menyusun kajian KBLI Hidrogen. Sebelumnya telah dilakukan Kick-Off Meeting pada tanggal 27 Mei 2024 dan serangkaian pembahasan one-on-one bersama stakeholder terkait diantaranya BPS, BKPM, Kemenperin, Kemenhub dan lainnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - INDRAMAYU. Industri petrokimia Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat maraknya impor bahan baku plastik. Negara-negara penghasil polypropylene seperti Vietnam dan Thailand semakin banyak yang membidik pasar Indonesia.

Dwinanto Kurniawan, Commercial and Support Director PT Polytama Propindo (Polytama) membeberkan perekonomian Cina yang melemah berperan besar dalam situasi saat ini. Sebelum pandemi, negara-negara penghasil polipropilin seperti Vietnam dan Thailand mengirimkan produk mereka ke Cina sebagai pasar utama. Namun, sejak Covid-19, permintaan dari Cina tidak sesuai harapan, menyebabkan produk-produk tersebut beralih ke pasar Indonesia.

"Dengan populasi yang besar, kebutuhan plastik di Indonesia semakin meningkat, dan produk dari negara tetangga pun mulai membanjiri pasar kita. Jadi, inilah yang sekarang memang kita sedang hadapi (Maraknya impor)," ungkap Dwiyanto saat ditemui di kantor Polytama pada Selasa (24/9).

Akibatnya, industri lokal berjuang keras untuk tetap kompetitif. Produk impor yang lebih murah menyebabkan harga produk lokal menjadi tidak bersaing. Jika situasi ini berlanjut, bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Penurunan signifikan dalam tingkat utilisasi industri petrokimia kini sudah mendekati 50%.

Menurutnya perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri petrokimia. Tanpa intervensi pemerintah, industri lokal akan kesulitan bertahan di tengah serbuan produk impor.

"Jadi, memang butuh, dukungan dari pemerintah. Bukan hanya di produk di atasnya, di plastiknya, tapi juga di produk akhir. Perlu dibantu untuk dikontrol supaya produk China itu atau produk lain dari negara lain tidak banyak masuk ke Indonesia," tegasnya.

Dukungan tersebut, tidak hanya penting untuk produk hulu, tetapi juga untuk produk akhir yang masuk ke Indonesia. Dwinanto menjelaskan bahwa kontrol terhadap produk impor sangat penting untuk melindungi industri lokal dan membantu masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri.

Dwinanto juga mencatat bahwa meskipun permintaan pasar domestik masih ada, banyak pelanggan terpaksa mengurangi produksi karena tekanan dari produk impor.

"Mereka mengatakan bahwa barang-barang impor membuat mereka menurunkan produksi, meskipun permintaan tetap ada," jelasnya.

Dukungan dan perlindungan yang lebih kuat akan sangat menentukan keberlangsungan industri lokal dan lapangan kerja di sektor ini. Tanpa langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini, masa depan industri petrokimia di Indonesia bisa terancam, dan ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat.

Sebelumya, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait penurunan signifikan dalam tingkat utilisasi industri petrokimia yang kini mendekati 50%. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono menegaskan bahwa situasi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor ini.

Menurut Budiono, penurunan utilisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk turunnya harga komoditas petrokimia dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Untuk itu, perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari luar negeri guna memproteksi industri hilir plastik dalam negeri.

"Harga bahan baku saat ini turun, dan diperkirakan baru akan mengalami kenaikan sekitar dua minggu ke depan. Namun, permintaan masih tetap rendah dan lebih banyak diisi oleh barang-barang impor," ujar Fajar saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Minggu (8/9).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Cibodas.

Direktur Hassana Boga Sejahtera Bambang Setiadji menilai kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM penting dilakukan karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Pada tahap awal, NAYZ memberikan panduan mengenai strategi pemasaran digital dan mengatakan pelaku UMKM untuk pengembangan produk yang relevan di pasar Indonesia.

"Kami ingin memastikan para pelaku UMKM bisa memiliki akses pengetahuan dan strategi yang dibutuhkan untuk berkembang di era digital ini," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (25/9).

Bambang juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor korporasi dan perbankan dalam menciptakan solusi finansial yang inklusif. Salah satunya melalui penyaluran kredit untuk segmen UMKM.

Adapun Bank BJB bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar telah mengucurkan kredit Rp 5,30 triliun per 30 Juni 2024 untuk segmen sektor ultra mikro di daerah Jawa Barat dan Banten.

Asal tahu saja, Hassana Boga Sejahtera merupakan emiten yang menjalankan usaha dalam bidang industri makanan bayi. Saat ini NAYZ mengoperasikan satu pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang.

Hassana Boga Sejahtera sendiri berdiri pada 2 Oktober 2014. Kemudian pada 2018, NAYZ mendirikan anak usaha yaitu PT Nutrisi Juara Asia untuk fokus pada penjualan kecil dan pasar online.

Di 2021, NAYZ membentuk satu anak usaha lagi, yakni PT Mitra Kerja Nayz dengan fokus pemberdayaan ibu rumah tangga. Hingga 2024, NAZY dan entitas anak memiliki lebih dari 2.000 outlet di seluruh Indonesia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun atau apartemen sebesar 11% dinilai akan semakin menekan minat masyarakat kepada hunian vertikal tersebut.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, penurunan okupansi apartemen terjadi sejak Covid-19. Hingga kini banyak pula apartemen yang belum bisa mengembalikan okupansinya seperti saat sebelum Covid-19.

"Okupansi saat Covid-19 saja rata-rata turun ya, penyewa itu kan dia akan membayar harga sewanya, membayar IPL plus lagi 11% tadi. Nah ini pasti akan membuat mereka keberatan dan tidak mau tinggal di apartemen," ungkap Adjit dalam acara konpers P3RSI yang dilaksanakan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (24/09).

Dengan beban PPN 11% untuk IPL ini, Adjit juga mengungkap akan berpengaruh pula pada masyarakat yang sebelumnya telah memiliki dan menyewa unit apatemen.

"Tidak menutup kemungkinan juga pasti ada yang akan meninggalkan apartemen karena ditambah beban PPN ini. Lalu orang yang sudah berinvestasi disana (apartemen) juga akan rugi," tambahnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan pengenaan PPN 11% untuk IPL akan membuat masyarakat semakin menghindari apartemen sebagai tempat hunian.

"Sekarang kalau diterapkan PPN 11% pasti makin membuat orang menghindari tinggal di apartemen komersial non subsidi. PPN ini kan membuat beban IPL-nya makin tinggi," ungkapnya saat dihubungi Kontan, Selasa (24/05).

Bambang juga bilang, pengenaan PPN atas IPL dirasa tidak tepat jika dikenakan karena Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang mengelola adalah badan non-profit dan IPL adalah iuran atau urunan bersama warga.

"Ini tentu tidak selaras dengan title perhimpunan penghuni, ini kan kumpulan penghuni yang mengelola apartemen sifatnya non profit bukan bisnis komersial. Kami sangat berharap asas non profit itu tetap membuat IPL bukan jenis usaha yang dikenakan PPN," kata Bambang.

Jika melihat hasil riset dari Lembaga konsultasi dan agensi properti, Colliers Indonesia, pasar apartemen di Indonesia saat ini juga masih kalah dengan minat masyarakat terhadap hunian tapak.

Ini tercermin dari banyaknya pengembang yang mengurangi pembangunan apartemen akhir-akhir ini. Mereka memilih fokus pada rumah tapak karena dinilai waktu pembangunannya lebih cepat.

Colliers juga melaporkan dari kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun ini belum ada proyek pembangunan apartemen yang akan diresmikan. Jumlah permintaan apartemen menurut data Colliers pada kuartal kedua 2024 hanya mencapai 330 unit.

Padahal untuk pertumbuhan harga apartemen juga tidak terlihat perbedaannya sejak 2018. Rata-rata harga apartemen di Jakarta sekitar Rp 35,6 juta per meter persegi. Kenaikan harga apartemen di Jakarta biasanya dipengaruhi oleh proyek yang tengah dibangun di sekitar area hunian.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Polytama Propindo (Polytama), perusahaan petrokimia yang berfokus pada produksi resin polypropylene (PP), menargetkan kapasitas produksi mencapai 600.000 ton per tahun pada tahun 2027.

Penambahan kapasitas itu merupakan langkah ambisius yang bertujuan menjadikan Polytama sebagai produsen polypropylene terbesar di Indonesia.

Saat ini, kapasitas produksi Polytama sebesar 300.000 ton per tahun. Ini menjadikan Polytama sebagai produsen terbesar kedua setelah PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang memiliki kapasitas produksi 500.000 ton per tahun.

Dwinanto Kurniawan, Commercial and Support Director Polytama menjelaskan, perluasan pabrik yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target kapasitas produksi sebesar 600.000 ton di tiga tahun mendatang.

"Ekspansi ini akan dilaksanakan melalui pembangunan Polypropylene Plant Balongan (PPB) yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga dua kali lipat," kata Dwinanto saat ditemui di kantor Polytama Propindo, Selasa (24/9).

Polytama berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri petrokimia Indonesia melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif. Perusahaan ini telah beroperasi selama 29 tahun di Indramayu dan bertekad untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan.

"Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan plastik yang tepat masih menjadi kendala," imbuhnya.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, Polytama menyadari pentingnya edukasi masyarakat tentang penggunaan plastik.

Resin polypropylene yang dihasilkan Polytama dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan produk petrokimia lainnya. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami karakteristik plastik ini, terutama dalam konteks pengelolaan sampah dan penggunaannya yang berkelanjutan.

Proyek PPB, yang didukung oleh PT Pertamina dan PT Tuban Petrochemical Industries, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, yang saat ini menyuplai sekitar 60% kebutuhan polypropylene domestik.

Pembangunan fasilitas ini telah memasuki tahap groundbreaking, termasuk pembangunan jetty dan storage tank, yang menjadi milestone penting dalam ekspansi Polytama.

Selain fokus pada produksi, Polytama juga berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan program-program kemitraan dan pelatihan bagi masyarakat di sekitar pabrik menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Salah satu program unggulan, "Pengembangan Pindang Lombang" atau "Bang Pilo," membantu produsen ikan pindang di Desa Lombang untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran produk mereka.

Dengan segala inisiatif tersebut, Polytama tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berupaya menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Sejak berdirinya, Polytama telah membuktikan bahwa sinergi dengan stakeholder lokal adalah kunci keberlanjutan operasional.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, Polytama juga telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan PROPER dengan predikat Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menegaskan komitmen Polytama terhadap kelestarian lingkungan dan inovasi sosial.

Reporter: Adi Wikanto, Diki Mardiansyah | Editor: Adi Wikanto

Harga Pertamax Turun-JAKARTA. Rencana pengetatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 batal terlaksana. Berikut harga BBM yang berlaku hari ini, mulai dari Pertalite, Pertamax, hingga Shell dan BP.

Rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditunda. Kebijakan pembatasan tersebut akan diserahkan ke pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bilang, wacana kebijakan pengetatan BBM bersubsidi masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Sebab aturan BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dikeluarkan aturannya bisa mencerminkan keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan Bahlil dengan target penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran. "Feeling saya sih belum akan diterapkan (1 Oktober 202)," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Ia bilang, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan. "Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," ucap Bahlil.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM Subsidi akan dijaga agar distribusinya berjalan baik dan tepat sasaran.

Pertamina di tahun lalu menjaga penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk mewajibkan penggunaan QR code untuk pembelian solar.

"Tahun ini kita juga dorong QR code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota," kata Fadjar saat dihubungi KONTAN, Jumat (20/9).

Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi. Atau, apakah stoknya akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi ditunda.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, penyaluran BBM sejauh ini dinikmati oleh masyarakat umum, termasuk kalangan yang mampu membeli BBM lebih tinggi. "Karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu bisa membeli BBM bersubsidi," kata Eddy ke KONTAN, Jumat (20/9).

Harga BBM September 2024

Harga BBM pada September 2024 ini turun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga BBM mulai 1 September 2024 ini pun terbilang lumayan. Harga BBM turun sekitar Rp 750 hingga Rp 1.100 per liter, tergantung jenisnya.

Sementara itu, harga BBM subsidi dan penugasan masih tetap. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter. Lalu harga Solar subsidi atau Biosolar Rp 6.800 per liter.

Dilansir dari website resmi, penurunan harga Pertamax dan BBM non subsidi lain dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Sesuai pengumuman itu, harga BBM jenis Pertamax di Jakarta dan kota lain di Pulau Jawa turun dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 12.950 per liter.

Lalu harga Pertamax Turbo turun dari Rp 15.450 per liter menjadi Rp 14.475 per liter. Kemudian, harga Dexlite turun dari Rp 15.350 menjadi 14.050 per liter. Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp 15.650 jadi Rp 14.550 per liter.

Nah, berikut harga BBM di SPBU Pertamina mulai 1 September 2024:

Berikut harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP pada 31 September 2024:

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024 di Aceh, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

• Harga Pertalite: Rp 10.000
• Harga Pertamax: Rp 12.950
• Harga Pertamax Turbo: Rp 14.475
• Harga Dexlite: Rp 14.050
• Harga Pertamina Dex: Rp 14.550
• Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi

• Harga Pertalite: Rp 10.000
• Harga Pertamax: Rp 13.250
• Harga Pertamax Turbo: Rp 14.800
• Harga Dexlite: Rp 14.400
• Harga Pertamina Dex: Rp 14.900
• Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024 di Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu

• Harga Pertalite: Rp 10.000
• Harga Pertamax: Rp 13.550
• Harga Pertamax Turbo: Rp 14.700
• Harga Dexlite: Rp 15.250
• Harga Pertamina Dex: Rp 15.200
• Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024 di Maluku dan Maluku Utara

• Harga Pertalite: Rp 10.000
• Harga Pertamax: Rp 13.250
• Harga Dexlite: Rp 14.400
• Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024 di Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah,

• Harga Pertalite: Rp 10.000
• Harga Pertamax: Rp 13.250
• Harga Pertamax Turbo: Rp 14.800
• Harga Dexlite: Rp 14.400
• Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina September 2024di Papua Barat, Papua Barat Daya

• Harga Pertamax: Rp 13.200
• Harga Dexlite: Rp 14.400
• Harga Pertamina Dex: Rp 14.900

Harga BBM Shell, BP & Vivo turun

Harga BBM sejenis Pertamax di SPBU lain juga turun mulai 1 September 2024. Shell Indonesia mengumumkan harga BBM Shell Super di Jakarta turun dari sebelumnya Rp 14.520 per liter menjadi Rp 13.450 per liter.

Lalu, harga Shell V-Power turun dari Rp 15.370 menjadi Rp 14.280 per liter dan Shell V-Power Diesel: Rp 15.810 jadi Rp 14.660.

SPBU BP juga menurunkan harga BP 92 dari Rp 13.850 dari sebelumnya Rp 13.450. Lalu, BP Ultimate dari 15.370 per liter menjadi Rp 14.280 per liter.

Di SPBU VIVO, harga BBM jenis Revvo 90 (RON 90) turun dari Rp 12.900 menjadi Rp 11.950 per liter. Kemudian, harga BBM Revvo 92 turun dari Rp 14.320 menjadi Rp 13.450 per liter.

Harga BBM jenis Revvo 95 juga turun dari Rp15.150 menjadi Rp14.200 per liter.

Harga BBM di SPBU Shell September 2024 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur​

• Harga Shell Super: dari Rp 14.520 turun menjadi Rp 13.450
• Harga Shell V-Power: dari Rp 15.370 turun menjadi Rp 14.280
• Harga Shell V-Power Diesel: dari Rp 15.810 turun menjadi Rp 14.660 (Jakarta, Banten, Jawa Barat)
• Harga Shell Diesel Extra: dari Rp 15.480 turun menjadi Rp 14.200 (Jawa Timur)
• Harga Shell V-Power Nitro+: dari Rp 15.600 turun menjadi Rp 14.4800 (Jakarta, Banten, Jawa Barat)

Harga BBM di SPBU BP September 2024 di Jabodetabek

• Harga BP 92: turun dari Rp 13.850 menjadi Rp 13.450
• Harga BP Ultimate turun dari Rp 15.370 menjadi Rp 14.280
• Harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp 15.810 menjadi Rp 14.660

Harga BBM di SPBU BP September 2024 di Jawa Timur

• Harga BP 92 turun dari Rp 13.850 menjadi Rp 13.450
• Harga BP Ultimate turun dari Rp 15.370 menjadi Rp 14.280
• Harga BP Diesel turun dari Rp 15.480 menjadi Rp 14.200

Harga BBM di SPBU Vivo September 2024

• Harga BBM Vivo Revvo 90 (RON 90): turun dari Rp 12.900 menjadi Rp 11.950 per liter
• Harga BBM Vivo Revvo 92 (RON 92): turun dari Rp 14.320 menjadi Rpo 13.450 per liter
• Harga BBM Vivo Revvo 95 (RON 95): turun dari Rp 15.150 menjadi Rp 14.200 per liter

Itulah daftar harga BBM di SPBU Pertamina juga Shell dan BP terbaru hari ini per September 2024.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen rokok bereaksi atas keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang. Keputusan tersebut dianggap menjadi angin segar bagi industri rokok yang terus-menerus tertekan.

Dalam berita sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan APBN 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian CHT tahun 2025 belum akan dilaksanakan.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai ibas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 dengan nilai rata-rata 10%. Fenomena ini ditandai oleh para konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan mengaku, pihaknya pernah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 19 Agustus 2024 untuk menjelaskan situasi industri rokok nasional.

Dalam surat tersebut, Gappri meminta agar tarif CHT tahun 2025, 2026, dan 2027 tidak naik. Tujuannya untuk memberi kesempatan agar industri rokok legal untuk pulih. Selain itu, Gappri meminta pemerintah tidak melakukan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau dan mendekatkan disparitas harga antar golongan rokok.

“Kami juga meminta pemerintah terus melakukan operasi gempur rokok ilegal,” kata dia, Selasa (24/9).

Gappri menilai, industri hasil tembakau (IHT) nasional sedang tidak baik-baik saja dengan indikasi yang jelas. Dalam hal ini, terjadi fenomena down trading atau penyusutan konsumsi rokok Golongan I. Rokok Golongan II pun ikut mengalami penyusutan lantaran para konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah lagi, termasuk rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal pun terus menggerus pangsa pasar rokok legal. Hal ini tercermin dari penerimaan CHT tahun 2023 yang tidak mencapai target. “Prediksi kami target CHT tahun 2024 pun tidak akan tercapai,” jelas dia.

Fakta-fakta demikian menandakan bahwa harga rokok legal di Indonesia sudah tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen karena daya beli mereka sangat lemah seiring tingginya kenaikan tarif CHT periode 2020—2024.

Alhasil, Gappri bersyukur pemerintah tidak jadi mengerek tarif CHT pada 2025, sehingga keputusan ini akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal. Selain berharap tarif CHT tidak naik, Gappri juga meminta agar harga jual eceran (HJE) rokok tidak berubah serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%.

“Dengan menjaga tarif CHT, HJE, serta PPN, hal ini tentu akan membantu pemulihan iklim industri rokok legal dengan harapan produksi dapat meningkat dan pasti target penerimaan CHT dapat tercapai,” ungkap Henry.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachyudi juga menyambut baik pernyataan pemerintah yang tidak jadi menyesuaikan tarif CHT.

Walau begitu, Gaprindo tetap waspada. Sebab, pada 2019 lalu pemerintah juga tidak menaikkan tarif CHT dan HJE, namun tarif tersebut justru naik lebih signifikan pada tahun berikutnya. Alhasil, Gaprindo masih akan terus memantau perkembangan arah kebijakan pemerintah terhadap industri rokok.

“Dalam kurun waktu ini, kami masih mendapat tekanan yang sangat berat dari kebijakan non fiskal yang sangat berpotensi mematikan rokok legal dan menyuburkan rokok ilegal,” terang dia, Selasa (24/9).

Sebagai contoh, sentimen negatif membayangi industri rokok sejak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan terbit pada akhir Juli lalu. Regulasi ini membatasi ruang gerak produsen rokok dalam memasarkan produknya. Salah satunya adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satu pendidikan dan tempat bermain anak.

Benny pun menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, produksi dan kontribusi penjualan rokok legal konsisten mengalami penurunan. Berdasarkan data olahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, produksi rokok nasional dalam 5 tahun terakhir berkurang 10,57% dari 355,84 miliar batang pada 2019 menjadi 318,21 miliar batang pada 2023.

Khusus Sigaret Putih Mesin (SPM) yang berada di bawah naungan Gaprindo, produksinya menyusut 35,74% dari 15,22 miliar batang pada 2019 menjadi 9,78 miliar batang pada 2023.

Lantas, Gaprindo terus meminta adanya keberimbangan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengaturan kebijakan rokok legal di Indonesia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-MEMPAWAH. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian tiga smelter mineral dalam dua hari terakhir. Safari hilirisasi Jokowi dilakukan ke tiga smelter antara lain smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Sumbawa dan smelter bauksit (SGAR) milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah.

Jokowi mengungkapkan, Indonesia telah lama menjadi negara pengekspor bahan mentah. Upaya hilirisasi mineral Indonesia terus mengalami penolakan dan gangguan dari negara-negara maju.

"Untungnya ada geopolitik global, ada Covid-19, ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki dan melupakan kita," kata Jokowi dalam Peresmian Injeksi Perdana SGAR Mempawah, Selasa (24/9).

Jokowi menjelaskan, kondisi ini menguntungkan Indonesia dan membuka kesempatan untuk mendorong hilirisasi komoditas mineral.

Kehadiran ketiga proyek smelter ini dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia terlebih nilai investasi ketiga proyek tergolong cukup besar. Proyek milik Amman misalnya memakan investasi mencapai Rp 21 triliun, kemudian proyek Freeport Indonesia menelan investasi sebesar Rp 56 triliun dan SGAR Mempawah milik BAI mencapai Rp 16 triliun.

"Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri. Ini perjuangan yang tidak mudah. Ini akan merupakan jejak-jejak dimulainya industrialisasi di negara kita Indonesia," sambung Jokowi.

Kehadiran ketiga proyek ini diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah. Jokowi menjelaskan, peningkatan nilai tambah tercermin dari komoditas nikel. Sebelum menetap keran ekspor bijih nikel, nilai yang diperoleh Indonesia mencapai US$ 14 miliar hingga US$ 2 miliar atau setara Rp 20-an triliun.

Pasca menutup keran ekspor dan memulai hilirisasi atau pembangunan smelter nikel, nilai tambah ini meningkat hingga US$ 34,8 miliar atau sekitar Rp 600 triliun.

Kondisi serupa diharapkan pemerintah dapat tercipta dari hilirisasi komoditas lain selain nikel.

"Semua (dikebut), yang belum semuanya (dikebut). Timah belum, batubara untuk menjadi gas DME belum. Saya kira masih banyak peluang yang bisa kita lakukan," ujar Jokowi ditemui selepas Peresmian SGAR Mempawah.

Dalam sambutannya saat meresmikan smelter tembaga milik Freeport Indonesia pada Senin (23/9), Jokowi menekankan dampak positif smelter ini terhadap penerimaan negara. Menurut Presiden, fasilitas ini akan mampu mendongkrak pemasukan negara hingga mencapai Rp 80 triliun per tahun dari berbagai sumber.

"Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira Rp 80 triliun dari PTFI, baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, bea keluar, pajak ekspor, semuanya kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali," jelas Jokowi.

Sementara itu, saat meresmikan smelter katoda tembaga dan Smelter Precious Metal Refinery milik Amman Mineral, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Hal ini akan meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan industri hilir. Selain itu, smelter juga akan memacu transfer teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kita telah memasuki babak baru dalam hilirilisasi industri tembaga dan kita menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alam nya sendiri. Dan kita ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia ke depan tergantung pada negara kita Indonesia, bukan lagi mengekspor bahan mentah atau raw material," ungkap Jokowi.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) optimis bisa mencapai target pertumbuhan di sisa tahun 2024. Adapun sepanjang tahun ini perusahaan menginginkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih capai 10%.

Sebagai gambaran, perusahaan membukukan laba pada semester 1 sebesar Rp 12,774 miliar angka tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar Rp 11,982 miliar. Dari sisi pendapatan ikut mengalami pertumbuhan menjadi Rp 61,470 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 48,947 miliar dari periode sebelumnya.

"Kami optimis mencapai target pertumbuhan di tahun ini, tentunya dengan beberapa strategi yang sudah kami siapkan," kata President Director of Sahid Hotels & Resorts Hariyadi Sukamdani kepada media KONTAN, Selasa (23/9).

Kata dia, SHID akan melakukan renovasi berkelanjutan untuk menambah ketersediaan kamar dan perbaikan produk, peningkatan di sektor meetings, incentives, conferences and exhibitions(MICE) untuk acarameeting, acara pernikahan danexhibition, serta peningkatan seluruhoutletF&B.

Memasuki Kuartal keempat ini perseroan menargetkan untuk menambah sekitar 78 kamar baru. Adapun, MICE milik sahid menjadi kontributor utama untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Jadi kami kalau dari sisi sales itu sudah mulai bertambah volumenya. Terutama di sini dari MICE ya, untuk meeting-meeting dari korporasi maupun dari pemerintah itu juga sudah naik. Di kuartal keempat itu kita ada tambahan 78 kamar baru," imbuhnya.

Untuk rencana ekspansi kamar baru itu perusahaan menggelontorkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar Rp 20 miliar dari total capex keseluruhan sebanyak Rp 40 miliar.

Hariyadi menyebutkan bahwa sepanjang semester pertama pihaknya telah menyerap belanja modal sebanyak Rp 20 miliar. "Sisanya Rp 20 M dari total 40 M," ungkapnya.

Selain digunakan untuk penambahan kamar, perseroan juga akan menggunakan sisa capex untuk perbaikan instalasi untuk mechanical, electrical, dan penambahan fasilitas seperti untuk ruang meeting.

Lebih lanjut, kata dia, tingkat okupansi hotel SHID saat ini mencapai 65%. Dan diharapkan pada momentum tertentu seperti tahun ajaran baru dan pergantian pemerintah ini dapat memacu okupansi hotel mencapai 90%.

"Apalagi ini pemerintahan baru nih, pasti banyak koordinasi lah, meeting-meeting gitu loh. Jadi itu kemungkinan akan ada peningkatan di situ. Sama moment liburan akhir tahun, acara akhir tahun gitu," pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan diseminasi hasil studi dampak dari penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPermenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Kebijakan ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan yang dinilai akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh INDEF dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPermenkes, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional.

Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6% dari total penduduk bekerja.

Tauhid Ahmad, Ekonom Senior INDEF, memaparkan perhitungan dampak dari penerapan tiga skenario yang dilakukan. Skenario pertama, yakni aturan kemasan rokok polos tanpa merek dapat mendorong fenomena downtrading hingga switching dari rokok legal ke rokok ilegal secara lebih cepatsehingga dapat menurunkan permintaan produk legal sebesar 42,09%.

"Lalu, skenario kedua, adanya larangan penjualan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan berdampak terhadap penurunan ritel rokok sebesar 33,08%," ungkapnya dalam keterangan yang diterima Kontan, Selasa (24/09).

Terakhir, skenario ketiga, adanya pembatasan iklan rokok luar ruang dalam radius 500 meter di luar satuan pendidikan serta pembatasan iklan TV dan online juga berpotensi menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%.

Dari skenario pertama didapatkan hasil bahwa terdapat potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun, sementara penerimaan perpajakan yang dapat menurun hingga Rp95,6 triliun.

Kemudian, pada skenario kedua, menghasilkan perhitungan potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp84 triliun dan penerimaan perpajakan terdampak sebesar Rp43,5 triliun. Lalu, skenario ketiga didapatkan hasil bahwa dampak ekonomi yang hilang mencapai Rp41,8 triliun serta Rp21,5 triliun penerimaan perpajakan terdampak.

Tauhid juga menjelaskan bahwa kebijakan PP 28/2024 serta RPermenkes perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian dan lembaga yang terlibat.

"Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana mayoritas negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah," tambahnya.

Hari Prasetiyo, Praktisi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, menekankan bahwa RPERMENKES ini seolah-olah meratifikasi FCTC dan melebihi wewenang yang diatur dalam PP 28/2024.

Ia juga mengkritik Kementerian Kesehatan karena dianggap tidak objektif dalam mengatur produk yang mengandung zat adiktif. Hari turut menyoroti bahwa Kementerian Kesehatan tidak membuka ruang diskusi publik yang mumpuniselama proses perancangan RPermenkes.

"Hal tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, baik dari sisi hak konsumen dalam memperoleh informasi hingga dampak terhadap industri tembakau akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek," ungkapnya.

Dengan ketentuan kemasan rokok polos, maka suatu ‘merek’ tidak lagi menjadi faktor penentu dan konsumen dapat beralih ke rokok yang lebih murah, sehingga jumlah konsumsi rokok akan tetap tinggi.

"Aturan ini juga melanggar aspek perlindungan konsumen. Maka, Hari menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan kembali rencana aturan tersebut dan melakukan komunakasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak," tutupnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen rokok bereaksi atas keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang. Keputusan tersebut dianggap menjadi angin segar bagi industri rokok yang terus-menerus tertekan.

Dalam berita sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan APBN 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian CHT tahun 2025 belum akan dilaksanakan.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 dengan nilai rata-rata 10%. Fenomena ini ditandai oleh para konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan mengaku, pihaknya pernah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 19 Agustus 2024 untuk menjelaskan situasi industri rokok nasional.

Dalam surat tersebut, Gappri meminta agar tarif CHT tahun 2025, 2026, dan 2027 tidak naik. Tujuannya untuk memberi kesempatan agar industri rokok legal untuk pulih. Selain itu, Gappri meminta pemerintah tidak melakukan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau dan mendekatkan disparitas harga antar golongan rokok.

“Kami juga meminta pemerintah terus melakukan operasi gempur rokok ilegal,” kata dia, Selasa (24/9).

Gappri menilai, industri hasil tembakau (IHT) nasional sedang tidak baik-baik saja dengan indikasi yang jelas. Dalam hal ini, terjadi fenomena down trading atau penyusutan konsumsi rokok Golongan I. Rokok Golongan II pun ikut mengalami penyusutan lantaran para konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah lagi, termasuk rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal pun terus menggerus pangsa pasar rokok legal. Hal ini tercermin dari penerimaan CHT tahun 2023 yang tidak mencapai target. “Prediksi kami target CHT tahun 2024 pun tidak akan tercapai,” jelas dia.

Fakta-fakta demikian menandakan bahwa harga rokok legal di Indonesia sudah tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen karena daya beli mereka sangat lemah seiring tingginya kenaikan tarif CHT periode 2020—2024.

Alhasil, Gappri bersyukur pemerintah tidak jadi mengerek tarif CHT pada 2025, sehingga keputusan ini akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal. Selain berharap tarif CHT tidak naik, Gappri juga meminta agar harga jual eceran (HJE) rokok tidak berubah serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%.

“Dengan menjaga tarif CHT, HJE, serta PPN, hal ini tentu akan membantu pemulihan iklim industri rokok legal dengan harapan produksi dapat meningkat dan pasti target penerimaan CHT dapat tercapai,” ungkap Henry.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachyudi juga menyambut baik pernyataan pemerintah yang tidak jadi menyesuaikan tarif CHT.

Walau begitu, Gaprindo tetap waspada. Sebab, pada 2019 lalu pemerintah juga tidak menaikkan tarif CHT dan HJE, namun tarif tersebut justru naik lebih signifikan pada tahun berikutnya. Alhasil, Gaprindo masih akan terus memantau perkembangan arah kebijakan pemerintah terhadap industri rokok.

“Dalam kurun waktu ini, kami masih mendapat tekanan yang sangat berat dari kebijakan non fiskal yang sangat berpotensi mematikan rokok legal dan menyuburkan rokok ilegal,” terang dia, Selasa (24/9).

Sebagai contoh, sentimen negatif membayangi industri rokok sejak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan terbit pada akhir Juli lalu. Regulasi ini membatasi ruang gerak produsen rokok dalam memasarkan produknya. Salah satunya adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satu pendidikan dan tempat bermain anak.

Benny pun menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, produksi dan kontribusi penjualan rokok legal konsisten mengalami penurunan. Berdasarkan data olahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, produksi rokok nasional dalam 5 tahun terakhir berkurang 10,57% dari 355,84 miliar batang pada 2019 menjadi 318,21 miliar batang pada 2023.

Khusus Sigaret Putih Mesin (SPM) yang berada di bawah naungan Gaprindo, produksinya menyusut 35,74% dari 15,22 miliar batang pada 2019 menjadi 9,78 miliar batang pada 2023.

Lantas, Gaprindo terus meminta adanya keberimbangan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengaturan kebijakan rokok legal di Indonesia.