Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil mendapatkan sertifikat hak paten untuk aplikasi CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application) dan struktur lahan basah buatan terapung (floating wetland). CISEA adalah in-house super app yang dikembangkan secara mandiri oleh PTBA untuk digitalisasi pertambangan. Sedangkan floating wetland ialah metode yang dikembangkan PTBA untuk menghilangkan bahan pencemar seperti logam berat dan menetralkan air asam tambang.

Penyerahan sertifikat hak paten dilakukan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Sri Lastami kepada Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Arsal mengaku bangga karena inovasi yang dibuat oleh insan-insan PTBA ini mendapatkan hak paten. Hal ini penting untuk menghargai hasil karya para insan PTBA, melindungi produk, serta mendorong inovasi lebih lanjut.

"Hari ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi kami. Upaya, kerja keras, dan dedikasi kami akhirnya berbuah manis dengan diperolehnya hak paten atas super apps kebanggan kami yaitu CISEA, dan floating wetland yang berkontribusi pada lingkungan. Hak paten memberikan perlindungan hukum atas inovasi-inovasi kami dan membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut," kata Arsal.

CISEA pertama kali dikembangkan pada Oktober 2019 dan diluncurkan secara resmi pada Maret 2020. Manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh insan PTBA. Seluruh kegiatan operasi mulai dari produksi di pertambangan hingga pelabuhan dapat dipantau secara real time melalui ponsel dengan CISEA. Pada 2021, PTBA berhasil mendapatkan hak merek dan hak cipta untuk CISEA, dan akhirnya tahun 2024 ini mendapatkan hak paten.

Adapun metode floating wetland mulai dikembangkan PTBA sejak 2011. Di tahun 2022, PTBA menjadi rujukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam implementasi constructed wetland seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan.

"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah mendukung penuh upaya kami untuk mendapatkan hak paten ini," ujar Arsal.

Hak paten ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi insan-insan PTBA untuk terus berinovasi. "Ini merupakan titik tolak dari langkah-langkah besar dalam menjelajahi peluang baru, dan menciptakan karya yang lebih hebat lagi. Semangat inovasi diperlukan untuk mencapai visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, sehingga PTBA dapat menghadirkan energi tanpa henti," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Lastami mengatakan bahwa paten yang dihasilkan PTBA turut meningkatkan Global Innovation Index (Indeks Inovasi Global) Indonesia. Sri berharap agar insan-insan PTBA terus membuat inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

“Inovasi diciptakan karena adanya masalah yang timbul. Kemudian inovasi tersebut dipatenkan agar inovator atau pencipta dari produk atau gagasan inovasi tersebut berhak penuh atas produk atau gagasan yang ia hasilkan. Kita harapkan akan ada banyak lagi inovasi yang dihasilkan oleh PTBA dan juga bangsa ini sehingga kita bisa menjadi negara dengan peringkat tinggi di dunia dengan jumlah inovasi yang banyak, apalagi dengan populasi Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa,” tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menyatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan berdampak pada penurunan produksi rokok secara signifikan.

"Kita sudah turun (produksi) setiap tahun 10%-10,5%, dengan adanya ketentuan yang baru (PP 28/2024), penurunan akan lebih besar lagi, bisa mencapai 15% per tahun," ungkapnya dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024 di kawasan Cikini,Jakarta Pusat, Selasa (13/08).

Sebagai gambaran, Benny menyebutkan bahwa produksi rokok putih pada tahun 2019 mencapai Rp15,2 miliar, namun menurun menjadi Rp11,8 miliar pada tahun 2023.

"Jadi per tahun itu turun 10%, dengan adanya ketentuan yang baru ini Perdagangan mengalami kesulitan, tentunya penurunan akan lebih besar," tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa peraturan ini berpotensi menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan rokok ilegal, yang tidak dikenakan kewajiban membayar cukai rokok.

"Kami ini justru sangat mengharapkan kepada pemerintah, yang ilegal tolong dong diberantas. Misalnya, kami harus menjual misalnya 100 per batang, rokok ilegal itu hanya 30, mereka juga gak bayar Cukai," tambahnya.

Menurutnya, masih maraknya rokok ilegal di pasaran disebabkan oleh kurangnya tindakan tegas dari pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Semua pihak terkait setuju bahwa rokok ilegal harus diberantas, tetapi tidak ada tindakan nyata yang diambil. Ini adalah masalah yang perlu disoroti," pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merancang skema bagi hasil minyak (split) untuk menarik minat investor di sektor hulu migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia.

Skema baru gross split ini akan menawarkan porsi bagi hasil yang lebih besar bagi KKKS, terutama di wilayah-wilayah kerja dengan produksi marginal.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa skema ini dirancang untuk memudahkan dan memperbesar bagi hasil, tergantung pada tingkat kesulitan lapangan.

"Kalau lapangannya sudah marginal, ya bagaimana mau diangkat lagi. Tapi kalau ada potensinya. Yang penting kita bisa berbagi," kata Menteri Arifin saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Tambahan split bagi kontraktor diharapkan dapat menarik minat investasi, khususnya di daerah dengan produksi yang sangat marginal.

Skema ini juga bertujuan untuk mempercepat pengembangan lapangan migas marginal dan berisiko tinggi.

Pemerintah juga berencana membuat regulasi investasi yang lebih menarik dan fleksibel bagi para investor asing, agar lebih mudah diadaptasi dibandingkan regulasi saat ini yang dinilai kaku.

"Jangan menerapkan secara lurus. Nah itu yang menyebabkan daya tariknya tuh jadi berkurang. Kita lebih bagus tuh fleksibel. Mana yang bisa, mana yang ini. Jadi tergantung dari tingkat kemudahan kesulitan lapangannya," ungkapnya.

Kontan mencatat bahwa Peraturan Menteri (Permen) ESDM New Gross Split akan menyederhanakan komponen variabel dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen, yaitu jumlah cadangan, lokasi cadangan, dan ketersediaan infrastruktur.

Komponen progresif juga akan disederhanakan dari 3 komponen menjadi 2 komponen, yaitu harga minyak bumi dan harga gas bumi.

Berikut 11 poin utama perubahan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 yang akan diatur dalam Permen New Gross Split:

1. Penyederhanaan komponen variabel dari 10 menjadi 3 komponen.
2. Penyederhanaan komponen progresif dari 3 menjadi 2 komponen.
3. Penyeimbangan nilai bagi hasil dasar (base split).
4. Penyeimbangan nilai total bagi hasil secara keseluruhan.
5. Perubahan formula komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
6. Pemberian batas nilai sliding scale pada parameter komponen progresif harga minyak dan gas bumi.
7. Pemisahan unsur kewajiban TKDN KKKS dari komponen bagi hasil.
8. Pemisahan Terms & Conditions antara sumber daya Migas Konvensional dan Non Konvensional.
9. Penambahan komponen variabel tetap khusus untuk sumber daya Migas Non Konvensional.
10. Penyempurnaan penentuan nilai parameter berdasarkan metode statistik dari data realisasi 5 tahun terakhir.
11. Pemindahan komponen variabel dan progresif dari lampiran Permen ke Keputusan Menteri untuk kemudahan penyesuaian parameter berdasarkan data realisasi di masa depan.

Kementerian ESDM menyebut bahwa peraturan baru gross split ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan tengah dilakukan koordinasi dengan SKK Migas untuk sosialisasi terkait mekanisme baru ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan agar investasi di sektor hulu migas menjadi lebih menarik.

Salah satunya adalah revisi PP 27 Tahun 2017 dan PP 53 Tahun 2017 terkait perpajakan di sektor ini.

Namun, iklim investasi industri hulu migas di Indonesia masih kurang menarik bagi investor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 11 isu utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini.

Masalah utama yang menghambat investasi di hulu migas adalah tumpang tindih perizinan dan kewenangan antar kementerian serta lembaga yang berbelit-belit.

Selain itu, permasalahan seperti persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah turut menjadi hambatan.

Riset dari lembaga independen Fraser Institute mengungkapkan bahwa skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara.

Padahal, pada tahun 2019, skor Indonesia berada di level 73,09 dan menempati posisi 27 dari 76 negara.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi seluruh pemberian izin pertambangan, proyek PLTU batubara hingga smelter yang tidak memperhitungkan posisi Indonesia, sebagai wilayah yang unik karena memiliki karakteristik sosial, kultural, ekologi, iklim dan geologis di antaranya karena bentang geologisnya yang dipeluk erat potensi megathrust.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus menghentikan toleransi bagi pendekatan pembangunan yang hanya menggunakan pendekatan manfaat ekonomi investasi tanpa memperhitungkan kerentanan dan kerawanan, termasuk terus dilangsungkannya pembangunan ekonomi investasi yang bersumber dari ekstraktivisme pertambangan, smelter dan PLTU batubara.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry mengatakan, saat ini total terdapat 41 smelter yang sedang direncanakan, dalam proses pembangunan dan sebagian sudah berdiri.

"Koalisi masyarakat sipil melakukan pemetaan atas proyek smelter yang berada di kawasan berisiko tinggi bencana," katanya dikutip KONTAN, Selasa (13/8/2024).

Pertama, terdapat 14 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor yang tersebar di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Maluku yang didominasi smelter untuk bauksit dan nikel.

Kedua, terdapat 32 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir yang terbanyak tersebar di Pulau Sulawesi, terutama di Sulawesi Tenggara dengan didominasi oleh smelter nikel, sisanya di smelter bauksit di Kalimantan Barat.

Ketiga, terdapat 18 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana gempa bumi yang terbanyak berada di smelter nikel di Sulawesi Tenggara. Keempat, sebagian berikutnya smelter pasir besi dan bijih besi hingga tembaga di Jawa dan Kalimantan Barat.

Adapun dampak keberadaan smelter di lokasi rawan bencana seperti terjadi pada Agustus 2020 silam, setelah hujan deras mengguyur, kompleks industri, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang terendam banjir.

"Selain faktor cuaca, area berdirinya kompleks ini juga berada di kawasan berisiko bencana banjir. Akibatnya, smelter dihentikan sementara," sebut Ashov Birry.

Mengingat ancaman kebencaaan akibat aktivitas industri ekstraktif dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyatakat akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, maka pemerintah harus melakukan audit secara luas dan pemeriksaan menyeluruh kepada industri ekstraktif yang beroperasi atau hendak beroperasi dalam atau di sekitar kawasan dengan risiko bencana.

Ashov Birry menegaskan, audit harus dilakukan secara transparan, berkonsultasi dengan masyarakat terutama yang berada dalam kawasan risiko bencana, atau yang berpotensi dibuat rentan atau terdampak risiko bencana yang dipicu oleh operasi industri ekstraktif tersebut.

Hasil audit harus dibuka kepada seluas-luasnya publik, tersedia secara cumacuma, mudah dan dapat diakses kapan saja oleh publik luas. Selanjutnya, hasil audit harus ditindaklanjuti dengan orientasi perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat.

Sebagai catatan, dampak perubahan iklim yang memicu bencana alam dan hilirisasi tambang yang abai terhadap lingkungan menjadi ancaman serius bagi Indonesia, lantaran bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologi tak sangat besar.

Merujuk studi USAID 2020, Kerugian akibat perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 132 triliun atau US$ 1,4 miliar pada 2050.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 5.400 kejadian bencana alam terjadi sepanjang 2023. Angka tersebut mengalami kenaikan 52 persen jika dibandingkan pada tahun 2022.

Berdasarkan data Center for Strategic and International Studies (CSIS), dampak kerugian bencana alam di Indonesia rata-rata mencapai Rp 1,06 triliun per tahun.

Total biaya mitigasi perubahan iklim mencapai Rp 4 triliun per tahun. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun berpotensi merosot 19 persen ketika suhu bumi naik hingga 4 derajat celsius.

Mirisnya, sebesar 25% dari perekonomian Indonesia saat ini mempunyai intensitas jejak karbon yang tinggi, yakni pertambangan 14,07%, pertanian 9,22%, perikanan 2,58%, dan kehutanan 0,6%. Yang mana lebih dari 50% ekspor utama Indonesia berbasis sumber daya alam.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai viral kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SPBU wilayah Sanglah Denpasar, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina langsung memecat atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke pegawai atau operator SPBU yang bersangkutan.

“Atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Selasa (13/08).

Pihaknya meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pertamina Patra Niaga senantiasa berkomitmen mengedepankan kenyamanan konsumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga tambah dia, memohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya, maka bisa melaporkan melalui call center 135.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.

Sebagai tambahan informasi, kasus pungli itu terjadi di SPBU 54.80153 yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Peristiwa itu terjadi pada Senin (12/8).

Video terkait hal tersebut kemudian viral, bermula ketika seorang pelanggan membeli BBM jenis Pertamax Rp 100.000. Akan tetapi, petugas SPBU memberikan Rp95 ribu saja. Alasannya, potongan sebesar Rp5.000 sebagai biaya administrasi.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Autopedia Sukses Lestari (ASLC) optimis bahwa penjualan mobil bekas akan mengalami pertumbuhan positif di tengah lesunya permintaan mobil baru.

Presiden Direktur ASLC, Jany Candra menargetkan penjualan mobil bekas meningkat 15-20% pada sisa tahun 2024 ini.

"ASLC menargetkan pertumbuhan double digit low atau sekitar 15%-20% di tahun 2024 ini dibandingkan tahun lalu," kata Jany kepada KONTAN, Selasa (13/8).

Menurut Jany tren penurunan penjualan mobil baru disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti kenaikan suku bunga, harga mobil baru yang meningkat, daya beli konsumen yang melemah, serta ketidakpastian ekonomi makro.

Mobil sebagai barang durable dan berharga tinggi sering kali ditunda pembeliannya ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Dalam situasi ini, mobil bekas menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen.

"ASLC mencatat bahwa penjualan mobil bekas melalui platform JBA meningkat sebesar 44% secara tahunan, sedangkan penjualan melalui Caroline juga tumbuh 9% YoY pada Semester 1 tahun 2024," ungkap

Di awal semester kedua 2024, ASLC melihat prospek yang lebih baik dengan terpilihnya pemerintahan baru yang memberikan kepastian bisnis lebih jelas.

Jany mengharapkan kinerja yang lebih baik pada Semester II-2024 dibandingkan Semester I-2024, didorong oleh ekspansi cabang Caroline, peningkatan transaksi di JBA, serta kontribusi dari bisnis gadai.

Kemudian, tren industri yang mendukung, seperti pembiayaan untuk mobil bekas yang meningkat, juga berperan dalam proyeksi positif ini.

Untuk menghadapi penurunan penjualan mobil baru, ASLC fokus pada penguatan bisnis retail dengan infrastruktur teknologi dan jaringan layanan yang telah dikembangkan.

Perusahaan optimis akan pemulihan bisnis lelang JBA seiring dengan pertumbuhan permintaan kredit kendaraan bekas. Strategi lainnya meliputi peningkatan kepuasan pelanggan melalui program garansi 7G+ di Caroline.id dan ekspansi bisnis gadai.

Adapun, autopedia menargetkan bisa membuka 18 cabang diler mobil bekas hingga akhir 2024. "Caroline juga akan membuka cabang-cabang baru di Jabodetabek hingga akhir tahun 2024," ungkapnya

Perusahaan percaya bahwa pasar mobil bekas akan terus tumbuh positif berkat peningkatan daya beli konsumen dan upaya ASLC dalam memperkenalkan brand Caroline.id sebagai marketplace terpercaya.

"Program 7G+ dan keberadaan JBA sebagai platform lelang terbesar di Indonesia turut mendukung prospek ini. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, ASLC optimis dapat menghadapi tantangan industri dan terus berkembang di pasar mobil bekas," pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Peruri berkomitmen mendukung transformasi digital di sektor kesehatan dengan meluncurkan solusi digitalisasi end-to-end untuk rumah sakit.

Pada acara Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta pada Juli lalu, Peruri memperkenalkan layanan-layanan inovatif sesuai tema acara, yaitu “Strategi Penguatan Digitalisasi & Green Hospital Dengan Berbasis Kearifan Lokal.”

Di ajang ini, Peruri memperkenalkan berbagai solusi digitalisasi kesehatan, termasuk penyediaan tanda tangan digital tersertifikasi dari Kominfo untuk administrasi rumah sakit, stempel digital untuk keabsahan dokumen medis, meterai elektronik untuk tagihan rumah sakit, dan layanan end-to-end pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Solusi ini meliputi digitalisasi seluruh aspek operasional rumah sakit dan mendukung implementasi Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 yang mengatur penyimpanan rekam medis pasien serta keaslian dan keamanan data pasien.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan efisien, transformasi digital menjadi sangat penting.

Solusi end-to-end dari PERURI memungkinkan rumah sakit untuk mengoptimalkan proses operasional mulai dari keaslian dokumen hingga manajemen data pasien dan pelaporan tagihan, semuanya dalam satu platform terintegrasi.

Booth Peruri menarik perhatian manajemen rumah sakit yang hadir, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam sistem kesehatan Indonesia.

“Peruri terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi digitalisasi yang aman dan efisien. Dengan PERURI Healthcare Solution, layanan rumah sakit menjadi lebih cepat, transparan, dan memudahkan akses bagi masyarakat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Kepala Departemen Manajemen Merek Peruri, Fiandy Fathoni, dalam siaran pers, Selasa (13/8).

Healthcare Expo IX juga menjadi platform bagi Peruri untuk menjalin kemitraan strategis dengan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya, memperkuat ekosistem digitalisasi di sektor kesehatan nasional.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah mendapatkan tambahan pasokan LNG baru dari sumber domestik melalui kerjasama dengan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG).

PGN dan DSLNG telah menandatangani kontrak payung pembelian LNG yang tercakup dalam Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA).

Kesepakatan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Confirmation Memorandum untuk pembelian satu kargo LNG pada September 2024, sebesar 135.000 m3 yang setara dengan 3.159.000 MMBTU.

Kontrak ini akan menambah pasokan gas hasil regasifikasi LNG untuk wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Tengah.

Dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun, diharapkan dapat memperkuat keyakinan dalam penyerapan gas bumi untuk penyediaan energi bersih yang berkelanjutan, terutama bagi sektor industri dan komersial.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, mengungkapkan bahwa penambahan pasokan gas dalam bentuk LNG merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PGN untuk memenuhi permintaan dan mendukung iklim investasi di sektor industri serta komersial.

“Seiring dengan peningkatan permintaan LNG yang signifikan, PGN terus berkoordinasi dengan operator lapangan gas untuk mengeksplorasi peluang tambahan dari berbagai sumber,” ujar Rosa dalam siaran pers, Selasa (13/8).

Rosa menambahkan, permintaan LNG dari sektor industri dan komersial telah mencapai sekitar 50 BBTUD, dan PGN siap memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain memenuhi permintaan pelanggan yang sudah ada, penambahan pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diharapkan dapat meningkatkan potensi penetrasi pasar.

Pemanfaatan LNG kini menjadi pilihan yang paling feasible di tengah tantangan penurunan produksi gas bumi secara alami.

Rosa juga berharap penyerapan LNG dapat berkontribusi pada pencapaian target volume niaga tahun 2024, yang saat ini ditetapkan sebesar 954 BBTUD.

“PGN memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dan distribusi LNG, yang tidak hanya mendukung perekonomian nasional tetapi juga berperan dalam pencapaian target net zero emission pada tahun 2060,” tutup Rosa.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

Pada tahun 2023, PIS berhasil mencatatkan peningkatan laba yang signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 60,94%.

Direktur Keuangan PIS, Diah Kurniawati, mengungkapkan bahwa perusahaan terus mencapai pertumbuhan yang substansial melalui strategi penghematan biaya dan investasi dalam teknologi.

Pada tahun 2023, PIS telah melaksanakan berbagai transformasi strategis yang berhasil mendorong peningkatan laba bersih hingga 60,94% secara year-on-year, mencapai US$ 330 juta. Keberhasilan ini didukung oleh pengurangan biaya operasional sebesar 69%.

Diah menjelaskan bahwa salah satu strategi utama yang menghasilkan kinerja gemilang tersebut adalah digitalisasi manajemen keuangan, yang telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi.

Pendekatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan profil kredit PIS, tetapi juga membuka peluang pendanaan baru, serta memperkuat posisi PIS di pasar internasional.

“Kami meyakini bahwa pertumbuhan berkelanjutan memerlukan keseimbangan strategis antara efisiensi biaya dan investasi. Dengan mengoptimalkan proses internal dan berinvestasi di area kunci seperti teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, kami dapat meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas atau peluang pertumbuhan. Rekam jejak kami dalam mempertahankan peringkat kredit Baa3 adalah bukti dari kinerja kami yang sehat dan efisien,” ujar Diah, Selasa (13/8).

Pada Desember 2023, PIS berhasil memperoleh peringkat kredit Baa3 dengan prospek stabil dari Moody’s, yang kembali dicapai pada Mei 2024. Peringkat ini mencerminkan kinerja keuangan dan operasional PIS yang solid dan sehat.

Transformasi yang dilakukan oleh PIS juga berhasil mendorong rasio Debt-to-EBITDA sebesar 0,97, diikuti dengan EBITDA interest coverage ratio sebesar 23,09 kali.

Kedua rasio ini menunjukkan bahwa PIS mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban beserta bunganya.

Selain itu, pada tahun 2023, PIS berhasil memperoleh pinjaman sindikasi sebesar US$ 438 juta dengan biaya yang kompetitif, yang mendukung ekspansi perusahaan sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

Hal ini didukung oleh gearing ratio PIS yang rendah sebesar 45%, menandakan bahwa PIS tidak sepenuhnya bergantung pada pendanaan yang berasal dari utang.

Diah menambahkan bahwa berbagai metrik keuangan ini mencerminkan keberhasilan pendekatan strategis PIS dalam mengelola utang dan mengoptimalkan struktur modal perusahaan.

Sejak bergabung pada Juni 2020, Diah telah berperan penting dalam memandu PIS melalui berbagai tantangan keuangan yang kompleks.

“Dalam pasar yang volatile seperti saat ini, meningkatkan ketahanan perusahaan memerlukan lebih dari sekadar pendekatan tradisional.

Kesuksesan PIS berakar pada digitalisasi manajemen keuangan, yang mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan,” jelas Diah.

Salah satu komponen kunci dari strategi PIS adalah Integrated Maritime Information System (IMIS).

IMIS menyediakan data real-time yang terintegrasi, termasuk pelacakan kapal, pemantauan kinerja dan keuangan, manajemen kargo, serta analitik data, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional.

Selain itu, Diah menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi digital.

“Dengan meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan, PIS memastikan bahwa karyawan dapat sepenuhnya memanfaatkan teknologi baru dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan,” ungkap Diah.

Dalam beberapa tahun terakhir, PIS terus mengadopsi pendekatan disiplin terhadap alokasi modal, berinvestasi secara strategis dalam pengadaan kapal baru, serta memaksimalkan return on asset sambil menjaga strategi alokasi armada yang prudent.

“Pendekatan yang seimbang ini memastikan bahwa PIS tetap gesit dan siap memanfaatkan peluang yang muncul. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi standar tinggi untuk ketahanan keuangan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri logistik maritim global,” tutup Diah.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tekanan pada permintaan, gangguan pasokan, dan kenaikan harga komoditas yang mendorong inflasi telah memaksa bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Ketidakstabilan perekonomian ini tercermin dalam data Fortune Indonesia 100 tahun ini.

Peringkat seratus perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa banyak perusahaan di sektor energi, yang tahun lalu menikmati peningkatan kinerja karena booming komoditas, kini mengalami penurunan pendapatan.

Dari 16 perusahaan, 11 di antaranya mencatatkan penurunan. Hanya enam dari 16 perusahaan yang berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih, termasuk PT Pertamina (Persero), satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500.

Pada tahun 2022, sektor energi mendominasi kontribusi terhadap daftar Fortune Indonesia 100 dengan persentase 44,24%. Namun, pada tahun fiskal 2023, kontribusi sektor ini turun menjadi hanya 32,19%.

Ini berbeda dengan sektor keuangan, yang terus mencatatkan kinerja positif dari sisi pendapatan dan laba bersih. Sektor ini, diwakili oleh perbankan, menyumbangkan hampir separuh dari total laba bersih Fortune Indonesia 100, yaitu sebesar 45,24% dari Rp487,89 triliun.

Total pendapatan dari seratus perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 mencapai Rp5.606,67 triliun, yang berkontribusi sebesar 26,83% terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 28,75%, angka ini tetap signifikan.

Daftar Fortune Indonesia 100 tahun ini mencakup 19 perusahaan yang merupakan BUMN. Meskipun jumlahnya hanya 19, kontribusi mereka terhadap total pendapatan dalam daftar Fortune Indonesia 100 setara dengan 50%, menurut Hendra Soeprajitno, Pemimpin Redaksi Fortune Indonesia.

Untuk masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100, perusahaan harus merilis laporan keuangan yang telah diaudit, dengan batas waktu maksimal 30 Juni 2024. Perusahaan terbuka harus melaporkan kinerja keuangan mereka kepada regulator atau menampilkannya di situs web perusahaan.

Jika kinerja perusahaan dicatat dalam dolar AS, perbandingan dilakukan dengan mata uang yang sama, tetapi angka dalam daftar Fortune Indonesia 100 ditampilkan setelah dikonversi ke rupiah dengan kurs rata-rata tahun fiskal 2023 sebesar Rp15.416 per dolar AS.

Berikut beberapa fakta penting dari daftar Fortune Indonesia 100:

1. Perusahaan dengan Laba Bersih Terbesar:

   • Pertamina: Rp68.469,30 miliar
   • Bank Rakyat Indonesia: Rp60.099,86 miliar
   • Bank Mandiri: Rp55.060,06 miliar
   • Bank Central Asia: Rp48.639,12 miliar
   • Astra International: Rp33.839,00 miliar

2. Perusahaan dengan Margin Laba Bersih Tertinggi:

   • Bank Central Asia: 43,3%
   • Bayan Resources: 34,6%
   • Jasa Marga: 31,9%
   • Bank Mandiri: 29,5%
   • Bank Mega: 28,1%

3. Perusahaan dengan Return on Equity (ROE) Tertinggi:

   • Unilever Indonesia: 142,0%
   • Baramulti Suksessarana: 66,9%
   • Bayan Resources: 65,8%
   • Sumber Global Energy: 47,4%
   • Prima Andalan Mandiri: 40,9%

4. Perusahaan dengan Jumlah Karyawan Terbanyak:

   • Astra International: 135.785 orang
   • Indofood Sukses Makmur: 91.615 orang
   • Sumber Alfaria Trijaya: 87.142 orang
   • Bank Rakyat Indonesia: 80.165 orang
   • Perusahaan Listrik Negara: 51.245 orang

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan operasional Prototype Diesel Dual Fuel (DDF) Crewboat milik PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Peresmian dilakukan di Pelabuhan Somber Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

Menteri Arifin mengatakan, dengan peresmian prototype DDF Crewboat ini merupakan salah satu bukti nyata partisipasi aktif perusahaan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia) yang dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi PHM dan masyarakat secara umum.

Dunia saat ini, kata Arifin, tengah bergerak menuju ke arah green energy, termasuk pada sektor transportasi, di mana International Maritime Organization (IMO) juga sudah merumuskan pemakaian bahan bakar transportasi yang ramah lingkungan dengan low maupun zero carbon.

"Jadi inisiatif crewboat ini untuk hybrid, diesel dual fuel system ini patut kita hargai, tentu saja melalui satu kajian dengan perhitungan-perhitungan yang matang sehingga bisa dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengurangi emisi dan efisiensi bahan bakar," kata Arifin dalam keterangan resmi, Senin (12/8).

Arifin berharap inisiatif modifikasi kapal DDF ini bisa segera diterapkan di kapal-kapal lainnya, karena memiliki tingkat efisiensi yang sangat besar, yakni mencapai 80% untuk per satu kapal yang telah dimodifikasi menjadi DDF.

"Ini kan baru 2024, trial setahun bagus. Kemudian bisa ekspansi ke kapal-kapal yang lain. Jika lebih banyak, nanti dari hasil ini kan kita kaji, hal-hal apa yang memang bisa membuat inisiatif dan motivasi dari pengusaha-pengusaha kapal. Kalau memang mempunyai nilai keekonomian, investasi yang baik. Mereka bisa melakukan investasi lagi until melakukan modifikasi," jelas Arifin.

Selain itu, Arifin mengatakan penggunaan kapal DDF akan memaksimalkan produksi gas dalam negeri dan tidak bergantung terhadap minyak bumi yang harganya semakin tinggi.

"Karena kita lihat sekarang, dengan konstelasi geopolitik yang ada, hargannya (minyak) itu bisa dikontrol dan tidak akan mungkin turun di bawah USD70 per barel lagi. Jadi kalau harganya turun 5, produksinya di turunkan 9 lagi. Kita amati sekarang ya, seperti yoyo, kita harus challenge ini dimanfaatkan sumber energi apa yang ada di dalam negeri," pungkasnya.

Sementara itu General Manager PHM, Setyo Sapto Edi menyampaikan teknologi kapal DDF tersebut merupakan bagian dari efisiensi transportasi yang dilakukan oleh PHM. Apabila menggunakan kapal berbasis diesel akan memakan bahan bakar sebanyak 1.500 liter hari, dan menggunakan DDF, bahan bakar diesel hanya sekitar 40% dan 60% sisanya dari LNG.

"Efisiensi yang kami dapatkan dari crewboot tersebut adalah kalau kita estimasi dengan 1 hari 1.500 liter, kemudian menggunakan 1 hari itu 30 MMBTU LNG, efisiensinya adalah sekitar Rp12 juta per hari," tutupnya.

Sebagai informasi, DDF Crewboat adalah kapal dengan mesin diesel yang dimodifikasi sehingga mesin tersebut bisa berjalan dengan campuran bahan bakar diesel dan natural gas. Teknologi ini tidak sepenuhnya menghilangkan penggunaan bahan bakar diesel, tapi akan mengurangi pemanfaatan diesel. Tabung LNG akan diletakkan pada kompartemen tangki bahan bakar.

Dari hasi studi PHM, potensi optimasi dari pemanfaatan DDF tersebut akan mengurangi penggunaan bahan bakar diesel sekitar 6.050 Kiloliter per tahun untuk 10 crewboat yang beroperasi di offshore WK Mahakam, dan berpotensi mengurangi biaya operasional sebesar US$ 4,1 juta per tahun.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Stunting masih menjadi momok di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Selatan. Demi mengurangi angka stunting PT Adaro Energy Indonesia Tbk membuat program bersama pemerintahan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Keduanya melakukan deklarasi desa bebas stunting dan desa menuju bebas stunting di Desa Lok Batung, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Deklarasi ini sebagai bentuk apresiasi atas terwujudnya desa bebas stunting di Desa Lok Batung. Sementara ada lima desa yang hanya menyisakan satu hingga dua orang balita stunting yakni di Desa Aniungan, Puyun, Murung Ilung, Tariwin dan Kasai.

Deklarasi ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Indonesia sebagai bagian dari program kabupaten Balangan melawan stunting. Program yang diberi nama Balanting alias Balangan Lawan Stunting ini telah diresmikan sejak bulan Mei dengan tagline Kolaborasi kuat, Inovasi Hebat, Sanggam Baharat.

"Sejak tahun 2022, Adaro melalui pilar Adaro Nyalakan Raga berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan angka stunting di sekitar wilayah operasional Adaro. Upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi pentahelix bersama pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media sehinga diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah," tutur Divisional Head CSR PT Adaro Energy Indonesia Tbk Okty Damayanti.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Budiono Subambang mengatakan, pihak swasta memiliki peran penting dalam penanganan stunting di Indonesia, sebab mereka memiliki sumber daya, kapabilitas, dan jangkauan yang dapat digunakan untuk menurunkan angka stunting. "Menangani stunting melalui CSR bukan hanya merupakan kewajiban moral bagi perusahaan, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat sekitarnya, dan negara,” ucap dia.

Bupati Kabupaten Balangan Abdul Hadi menyebut pencapaian ini atas kerja keras dan kerjasama semua pihak. "Kontribusi Adaro Grup selama ini, dalam penanganan stunting di Kabupaten Balangan merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam memerangi stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Balangan," kata Abdul.

Tidak hanya intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan peningkatan gizi dan kesehatan, intervensi sensitif yang lain juga dilakukan. Seperti akses kepada air bersih dan sanitasi serta pilar lainnya yang termasuk di dalam pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Dengan pemahaman ini, Adaro melakukan implementasi program yang komprehensif, agar dampak program benar-benar terwujud. Untuk itu, Adaro juga menggandeng lembaga Medha Parahita Indonesia sebagai Pusat Kajian dan Partisipasi untuk bekerja sama dalam menangani stunting.

Adapun tahapan kegiatan melawan stunting diantaranya memetakan sasaran dan pembuatan baseline, pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku program percepatan penurunan stunting. Adaro juga melakukan penguatan pendidikan monitoring, evaluasi, dan advokasi stakeholder lintas sektor. Kemudian, Adaro juga melakukan penguatan pendidikan monitoring, dan evaluasi pelaku teknis program, dan support bantuan stimulan berupa pemberian makanan tambahan (PMT).