Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyoroti langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang saat ini tengah melakukan kajian untuk menurunkan tarif tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Alvin berpendapat, hasil dari kajian penurunan harga tiket pesawat tersebut hampir semuanya bukan ada pada ranah Kemenhub. Salah satunyanya yakni usulan menghapus pajak tiket untuk pesawat udara yang menjadi ranah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, apabila pajak tiket pesawat dihapuskan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penurunan tarif tiket pesawat yang bisa mencapai hingga 10%.

Namun di sisi lain, Kemenkeu belum tentu bersedia menghapus pajak tiket pesawat tersebut.

“Tetapi apakah Kemenkeu mau menurunkan PPN itu atau tidak? Pendaptan negara dari PPN (pajak pertambahan nilai) tiket 2023 hampir Rp 10 triliun itu tidak kecil. Saya tidak yakin menkeu akan serta merta melepas itu,” ungkap Alvin, saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (11/8).

Dia melanjutkan, angkutan udara niaga berjadwal ini juga merupakan satu-satunya moda transportasi yang dipungut pajak tiket. Sedangkan untuk transportasi lain tidak ada, padahal transportasiudara sudah menjadi kebutuhan bukan kemewahan.

“kalau charter pesawat mau dipungut PPN silakan, tapi niaga berjadwal ini memang aneh kalau dipungut PPN,” jelasnya.

Terkait dengan tarif maskapai, Alvin menuturkan bahwa saat ini maskapai penerbangan juga sudah sangat keberatan dengan Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku karena biayanya sudah sangat berat, tapi dari sisi pemerintah belum bersedia untuk meninjau kembali aturan tersebut.

Akibatnya, melayani rute domestik ini jadi tidak menguntungkan. Dampaknya adalah maskapai saat ini lebih aktif mengembangkan rute internasional, sedangkan rute domestik diseleksi hanya yang masih menguntungkan.

“Pajak untuk avtur ini juga kalau bisa dihapus juga bagus, tapi apakah Kemenkeu mau? sebab avtur penerbangan rute domestik ini avturnya kena PPN tapi untuk rute internasionaltidak kena PPN. Saat ini maskapai penerbangan sudah sanagt keberatan dengan TBA yang berlaku sejak 2019 karena biayanya sudah sangat berat tapi pemerintah belum bersedia merevisi,” tandasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah, Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan terbaru mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai akan mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang selama ini terhambat pendanaan dari luar negeri.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru TKDN untum infrastruktur ketenagalistrikan. Aturan baru ini memberikan relaksasi TKDN untuk bisa memacu pengembangan PLTS yang selama ini terkendala pendanaan.

Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 31 Juli 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan berlakunya regulasi baru tersebut diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT, terutama persoalan pendanaan dari luar negeri.

"Selama ini banyak paket-paket proyek PLTS yang memang dibawa oleh investor ditawarkan dengan murah, tapi mereka satu paket. Kalau macet ya selama ini karena memang ada aturan TKDN, jadi mandek. Karena kalau pakai TKDN kan jadi mahal. Sekarang sudah ada aturannya bahwa pendanaan luar negeri dengan itu boleh, banyak pendanaan dari luar negeri," kata Arifin dalam keterangannya, Kamis (9/8).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiana Dewi Raih mengatakan, relaksasi untuk yang sudah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PLN di tanda tangani sampai Desember 2024, maka dapat impor total hingga Juni 2025, namun harus berkomitmen membangun pabrik di lokal.

“Relaksasi impor itu diberikan bagi yang komitmen untuk membangun pabrik. Sehingga pada prinsipnya kami menekankan pertumbuhan industri dalam negeri,” kata Eniya kepada Kontan, Minggu (11/8).

Menurut Eniya, saat ini sudah ada industri PLTS yang sekarang mulai bergerak investasi untuk pembangunan pabriknya.

Diberitakan Kontan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai kehadiran beleid ini berpotensi mendorong proyek-proyek PLTS terencana yang selama ini mengalami kendala akibat ketentuan TKDN. Investasi industri PLTS juga berpotensi meningkat di kemudian hari.

"Ini juga memberikan sinyal kepada pelaku usaha industri PLTS bahwa ke depan Indonesia terbuka untuk investasi," kata Fabby kepada Kontan, Kamis (8/8).

Fabby menjelaskan, dengan adanya tenggat waktu yang diterapkan tersebut maka ada indikasi pemerintah berupaya mendorong pelaksanaan proyek-proyek yang selama ini tersendat.

Meski demikian, Fabby mendorong adanya keselarasan antara regulasi TKDN di Kementerian Perindustrian dan TKDN Proyek di Kementerian ESDM. Pemerintah juga perlu memastikan upaya menggenjot industri panel surya dapat bertumbuh.

"Saya melihatnya kalau kita ingin mencapai tingkat TKDN yang tinggi maka memang rantai pasok itu paling tidak harus jadi," imbuh Fabby.

Fabby melanjutkan, jika industri panel surya tidak mengalami pertumbuhan maka ada potensi tahapan selanjutnya atau pelaksanaan proyek PLTS justru dapat terkendala.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk menarik investasi rantai pasok. Kalau perlu, ada upaya percepatan proyek-proyek PLTS untuk masuk ke fase persetujuan kontrak.

"Kemudian menciptakan pasar karena itu menjadi sinyal bagi industri untuk masuk ke Indonesia," pungkas Fabby.

Pada pasal 2 dan 3 beleid tessebut dinyatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit (pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan) beserta infrastruktur pendukungnya seperti jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk perlu diatur nilai minimum TKDN-nya.

Kewajiban tersebut berlaku terhadap setiap pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang dan Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

Kewajiban itu juga berlaku untuk badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha juga dalam pelaksananya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Dalam pasal 6 dinyatakan, pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan wajib menggunakan buku apresiasi Produk Dalam Negeri yang paling sedikit memuat:

1. daftar Barang yang dikategorikan diwajibkan, dimaksimalkan, dan diberdayakan;
2. daftar penyedia Jasa yang dikategorikan diutamakan, dimaksimalkan, dan diberdayakan dan
3. daftar kemampuan produsen Barang dan/atau penyedia Jasa.

Buku apresiasi Produk Dalam Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal EBTKE untuk Infrastruktur pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi tak terbarukan; dan jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk.

Dalam hal buku apresiasi Produk Dalam Negeri belum tersedia, pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan sesuai dengan daftar Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Mengenai ketentuan besaran TKDN diatur secara khusus di dalam Bab III pasal 8,9, dan 10. Dalam pasal 8 dinyatakan, Produk Dalam Negeri untuk pembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang dan/atau Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN (TKDN Barang, TKDN Jasa dan TKDN gabungan Barang dan Jasa) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Menteri ESDM menetapkan dan mengevaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terkait dengan batas minimum nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dalam lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berdasarkan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri untuk Barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri untuk Jasa terhadap keseluruhan harga komponen untuk Barang dan Jasa.

Dalam rangka penilaian TKDN untuk menentukan batasan lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan pre-assessment TKDN yang dilakukan oleh lembaga verifikasi independen pada saat tahap perencanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Selanjutnya mengenai sanksi dan penghargaan diatur dalam BAB IV pasal 12, 13 dan 14. Pengguna Barang dan Jasa dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi batas minimum nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, penghentian sementara, denda administratif; dan/atau pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Sebaliknya Pengguna Barang dan Jasa dapat diberikan penghargaan apabila memenuhi batas minimum nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku. Penghargaan diberikan dapat berupa, piagam penghargaan, pengumuman di media massa; dan/atau penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal EBTKE untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan berbasis EBT dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan Non EBT.

Diatur dalam Permen ini juga fungsi pembinaan dan pengawas bahwa Menteri terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pembinaan dan pengawasan akan dilakukan Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal EBTKE melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berbasis EBT dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Non EBT.

Dalam ketentuan lain juga diatur ketentuan relaksasi yang diberikan diberikan hingga tanggal 30 Juni 2025 dengan ketentuan, proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dimana perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) atau Indonesia AirAsia kembali menambah rute internasional terbaru dengan meresmikan penerbangan perdananya yang menghubungkanBali dan Phuket.

Penerbangan ini menjadi rute internasional Indonesia AirAsia keenam yang beroperasi dari hub Denpasar dan rute internasional keempat yang diresmikan tahun ini.

“Dengan rute baru ini, Indonesia AirAsia semakin memperkuat posisinya di pasar penerbangan ASEAN. Bali, destinasi wisata Indonesia yang dikenal akan keindahan alam dan budaya yang khas. Seperti Phuket di Thailand, yang juga menjadi favorit wisatawan untuk menikmati liburan tropis,” ucap Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine, Minggu (11/8).

Indonesia AirAsia kini tengah fokus membuka rute internasional dan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun ini. Rute-rute tersebut akan terhubung ke negara kawasan ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Australia.

Penerbangan perdana QZ 246 ini terbang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 16.00 WITA dengan membawa 161 penumpang dan tiba di Phuket International Airport pada pukul 18.40 waktu setempat.

Peresmian ini juga dilakukan secara simbolik dengan memukul gamelan, alat musik khas Bali dan pembagian merchandise kepada seluruh penumpang. Indonesia AirAsia melayani rute ini dengan frekuensi terbang sebanyak 3x dalam seminggu (Selasa, Kamis dan Sabtu).

Meskipun Bali adalah salah satu destinasi liburan favorit wisatawan mancanegara, Indonesia masih memiliki begitu banyak destinasi menarik untuk dikunjungi oleh penduduk Thailand seperti Labuan Bajo (Pulau Komodo) yang terkenal di dunia - rumah bagi Komodo, Pantai Surf Tanjung Setia di Lampung, menikmati keindahan danau vulkanik terbesar dunia di Danau Toba, Sumatera Utara dan Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, di Kalimantan Timur.

Sebaliknya, wisatawan dari Bali juga dapat menikmati keindahan pulau Phuket dengan mengunjungi Phuket Old Town, Banana Beach, Koh Hey, Hanuman World Phuket, Carnival Magic dan the Big Buddha Temple serta pantai-pantai yang menyajikan pemandangan laut biru yang jernih dan pasir pantai yang putih.

Menilik data dari Badan Pusat Statistik, wisatawan mancanegara asal Thailand terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Di tahun 2023 jumlah wisatawan mancanegara Thailand naik sebesar 82,88% atau 111,786 kunjungan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 61,128 kunjungan.

Sementara itu, hingga Maret 2024, pendapatan hotel di Bali juga mengalami peningkatan dengan tingkat hunian kamar hotel berbintang mencapai 52,71%, yang merupakan peningkatan sebesar 12,70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) merespon langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang saat ini tengah melakukan kajian untuk menurunkan tarif tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra mengatakan, kajian tersebut masih panjang. Mengingat banyaknya aturan yang perlu diubah.

"Masih kajian. Diperlukan banyak aturan yang harus diubah," ungkapnya saat dihubungi Kontan, Minggu (10/8).

Namun Irfan tak menampik, jika nantinya kajian tersebut disahkan dan berdampak pada penurunan harga tiket pesawat, Garuda Indonesia mendukung terlaksananya aturan baru itu.

"Kitahepi-hepiaja kalau terlaksana," tambahnya.

Saat dipastikan, jika kajian ini berpengaruh pada penurunan harga tiket, termasuk penurunan harga tiket Garuda Indonesia, Irfan menjawab singkat.

"Bisa," ungkapnya.

Di sisi lain, pengamat penerbangan dan analis independen bisnis penerbangan nasional Gatot Rahardjo justru mengatakan sekalipun kajian ini diterapkan, perusahaan penerbangan di Indonesia bisa saja tidak melakukan penurunan tarif tiket.

"Belum tentu maskapai akan menurunkan tarif. Bisa saja maskapai tetap memakai Tarif Batas Atas (TBA) karena beberapa hal," ungkapnya.

"Alasan pertama, karena adanya pasar yang monopolistic. Alsan kedua maskapai memasang TBA untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti untuk avtur, maintenance, beli sparepart, sewa pesawat dan lainnya," tambahnya.

Adapun alasan ketiga adalah karena maskapai masih berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik karena imbas pandemi Covid-19.

"Dan sekarang mereka sedang mengumpulkan dana untuk menutupi kerugian akibat pandemi tersebut," ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu kajian yang tengah dilakukan Kemenhub untuk menekan harga tiket adalah dengan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga terciptaequal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Menurut Gatot, jikamelihat struktur harga tiket di Indonesia yang terdiri dari tarif tiket ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), asuransi, surcharge (kalau ada), danPassenger Service Charge (PSC) atau airport tax, maka jika kajian ini diterapkan harga tiket bisa turun sebesar PPN yang dihilangkan.
"Jadi kalau PPN dihilangkan atau dikurangi, ya pastinya harga tiket akan berkurang sebesar PPN yang hilang itu," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang semester I 2024, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) membukukan pendapatan sebesar Rp2,79 triliun. Adapun, pendapatan ini mengalami penurunan 9,7% jika dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp3,09 triliun.
Meski pendapatan turun emiten manufaktur khusus produksi pipa dan pelat, berhasil meningkatkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,13% yaitu senilai Rp209,58 miliar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang senilai Rp203,21 miliar.
Corporate SecretarySteel Pipe Industry of Indonesia Johannes W. Edward mengatakan, peningkatan laba di tengah penurunan penjualan ini sebenarnya adalah efek dari efisiensi dan turunnya harga pokok penjualan (COGS).

"Utamanya dari kemampuan ISSP untuk melakukan efisiensi dan turunnya COGS karena penurunan harga baja global, sementara dari permintaan tetap kuat sehingga menjaga tingkat harga jual," ungkapnya saat dihubungi Kontan, Minggu (10/08).

Johannes menambahkan, perseroan di semester 2 tahun ini tetap optimis mencapai target yaitu dengan pertumbuhan laba dan volume produksi sebesari 10%.

"Sampai Juli ini kami tidak melihat perlemahan yang signifikan. Mudah-mudahan kondisi ini bertahan sampai akhir tahun. Sebagaimana ditargetkan sebelumnya, kami mentargetkan pertumbuhan laba dan volume sebesar 10%," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam laporan keuangannya, ISSP mencatatkan penurunan beberapa sektor beban.

Mulai dari penurunan beban pokok pendapatan menjadi Rp2,30 triliun dari Rp2,63 triliun. Kemudian beban penjualan dan distribusi juga turun dari Rp84,19 miliar menjadi Rp75,4 miliar.

Beban umum dan administrasi turun dari Rp83 miliar menjadi Rp64,34 miliar serta beban keuangan menjadi Rp 93,75 miliar dari sebelumnya Rp 114,85 miliar.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan baja lapis, PT Tatalogam Lestari memamerkan produk Nexgen dalam ajang Indo Build Tech Expo yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 7-10 Agustus 2024.

Vice President PT Tatalogam Lestari, Stephanus Koeswandi menerangkan, Nexgen merupakan kumpulan produk material bangunan yang diproduksi dengan teknologi baru yang dihimpun dari Jepang, Italia, Australia, dan New Zealand.

"Teknologi ini kami bawa ke Indonesia dan kami aplikasikan pada logam hasil produksi dari Tata Metal Lestari seperti Nexalume dan Nexium sehingga menghasilkan berbagai material bangunan yang lebih ringan, kuat, dan tentunya lebih indah yang saat ini dibutuhkan oleh gen z dan gen alfa dalam mencapai Indonesia Emas,” terang Stephanus dalam siaran pers, Minggu (11/8).

Produk-produk Nexgen seperti Domus Fastrac, Purlin, Sakura Roku, Ondulit, Toho, S Gutter dan Speed Panel yang sudah tahan api, dihasilkan dengan teknologi ini. Produk berbasis logam yang disegmentasikan untuk hunian dan industrial ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan material bangunan bagi generasi muda.

Stephanus menerangkan, teknologi-teknologi yang mereka kumpulkan untuk memproduksi produk-produk Nexgen, di bawa ke Indonesia melalui mekanisme joint venture atau mekanisme-mekanisme lain.

Dengan demikian, nantinya diharapkan dapat mendorong adanya investasi baru di tanah air yang pada akhirnya berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia dan meningkatnya perekonomian nasional.

Selain itu, dengan teknologi ini, proses pembangunan di Indonesia juga diharapkan dapat lebh ramah lingkungan. Pasalnya dengan teknologi ini, limbah yang dihasilkan di lokasi konstruksi jadi lebih sedikit karena materal yang digunakan sebagain besar sudah difabrikasi sehingga hanya perlu penginstalasian saja di dilokasi.

Stephanus menjelaskan, Tatalogam Lestari turut menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan Jepang.

"Resource sharing dan transfer teknologi seperti ini kami harapkan dapat mendukung kemajuan building material di Indonesia. Jadi kita memang tidak bisa hanya bekerja sendiri, kita butuh juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang bisa mendukung kemajuan konstruksi kita. Harapannya, nantinya akan muncul investasi baru yang dapat berdampak pada perekonomian nasional,” pungkas Stephanus.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melaporkan telah menyelesaikan suplai untuk beberapa proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai informasi, dalam rangka persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Infrastruktur IKNmengumumkan akan menghentikan sementara seluruh kegiatan pembangunan proyek-proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Hal ini mencakup penghentian mobilisasi material konstruksi, peralatan, kendaraan berat, dan suplai beton dari batching plant ke seluruh paket pekerjaan di KIPP IKN pada periode 10 hingga17 Agustus 2024.

Adapun, beberapa suplai yang telah dirampungka WSBP adalah suplai Readymix dan beton Precast untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 milik Waskita Infra-Guntur KSO, suplai PCI-Girder bentang 40,8 Tol IKN 5A sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang milik Waskita-Nindya-Modern KSO, proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang-KKT Kariangau milik Adhi-Hutama-Nindya-Abipraya KSO dan suplai Spun Pile diameter 800 Tol IKN 3B-2 segmen KKT Kariangau-Tempadung milik Wika-Waskita-Jakon-PP KSO.

Jalan tol ini menjadi sarana untuk mempermudah konektivitas serta mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan keKawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kemudian, khusus wilayah KIPP, WSBP telah menyelesaikan suplai Readymix untuk proyek pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT) 01-B Sarana Prasarana Pemerintahan di Ibukota IKN milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan JDP Tahap 1 milik Jakon-Minarta- Yodha KSO. MUT merupakan terowongan untuk memuat berbagai jenis kabel dan saluran air.

Sehingga kabel atau pipa utilitas di IKN nantinya tidak berserakan karena semuanya harus masukke MUT.

“Keberhasilan WSBP menyelesaikan suplai sebelum jeda, menunjukkan keseriusan kami untukmengejar target guna memperoleh kepuasan pelanggan,” ujar Fandy Dewanto, Corporate SecretaryWSBP dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Minggu (10/8).

“Kepatuhan kami dalam menaati jeda ini mencerminkan dedikasi untuk perayaan nasional yangpenting, sambil tetap menjaga komitmen kami terhadap kemajuan infrastruktur Indonesia,” tambahFandy.

WSBP akan terus melanjutkan proyek-proyek lainnya di wilayah IKN yang ditargetkan selesai padaSeptember 2024 ini dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui etika dankepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dalam setiap proses bisnis perusahaan.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian PUPR terus mendukung penyediaan tenaga kerja konstruksi melalui peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi nasional dengan tujuan peningkatan daya saing dalam berkompetisi, baik pada skala nasional maupun global, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin bekerja sama dengan seluruh Unit Organisai Teknis di Kementerian PUPR menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Onsite Tenaga Kerja Konstruksi di IKN yang dibuka Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, Sabtu (10/8).

Kegiatan ini mulai dilaksanakan tanggal 10-16 Agustus 2024, dengan pilihan jabatan kerja dan jenjang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Konstruksi Abdul Muis menyampaikan Sertifikasi Kompetensi Kerja konstruksi merupakan jaminan bahwa seorang tenaga kerja konstruksi memenuhi standar kompetensi kerja, serta memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan konstruksi dengan baik dan aman, sehingga tingkat kecelakaan kerja dan kegagalan pekerjaan konstruksi dapat dihindarkan dan dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

"Pembangunan IKN tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, professional, dan bersertifikat menjadi tugas kita bersama dalam rangka mensukseskan pembanguan infrastruktur di IKN" tegas Abdul Muis.

Kegiatan ini dilaksanakan di 21 lokasi, dimana 18 lokasi berada di kawasan Ibu Kota Negara dan 3 lokasi di luar kawasan IKN yaitu Pembangunan Tol 3A, 5A dan 6B.

Kegiatan diikuti sebanyak 2.497 peserta yang terdiri dari Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 1 s.d. 7 sebanyak 2.243 orang dan Refreshment Tenaga Ahli Jenjang 8 dan 9 sebanyak 254 orang, yang seluruhnya merupakan Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur IKN yang mencakup sektor/unor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Lebih lanjut, Abdul Muis berharap agar para tenaga kerja konstruksi yang telah dinyatakan kompeten dalam kegiatan ini dapat terus memberikan kontribusi dan hasil kerja yang berkualitas tinggi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dimanapun bekerja, serta untuk memenuhi amanat UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No.14 tahun 2021, bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) fokus mengerek kinerja pada tahun ini dengan mengandalkan bisnis eksisting.

Direktur BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan, pada sisa tahun ini BNBR akan terus mengembangkan bisnis eksisting di bidang manufaktur dan infrastruktur.

"BNBR akan terus berupaya untuk mengoptimalkan unit usahanya, terutama sejumlah proyek strategis yang fokus pada penguatan fondasi menuju bisnis berkelanjutan dan senantiasa meningkatkan daya saing perusahaan," kata Roy kepada Kontan, Jumat (9/8).

BNBR membukukan laba bersih Rp 139,83 miliar pada semester I 2024. Laba ini naik 47,18% year on year (yoy) dari periode sama ditahun sebelumnya sebesar Rp 95 miliar.

Raihan laba bersih ini dicapai di tengah penurunan sisi top line atau pendapatan sepanjang semester I 2024.

Merujuk laporan keuangan BNBR, pendapatan BNBR mencapai Rp 1,79 triliun atau turun 8,89% yoy dari sebelumnya Rp 1,96 triliun.

Jika dirinci, pendapatan BNBR selama enam bulan pertama tahun ini ditopang dari pendapatan jasa infrastruktur dan manufaktur sebesar RP 1,72 triliun, jasa fabrikasi dan konstruksi sebesar Rp 55,56 miliar serta perdagangan, jasa dan investasi sebesar Rp 15,57 miliar.

"Pada semester I-2024 BNBR mempertahankan raihan laba bersih yang positif didukung efisiensi operasional serta keuntungan atas penjualan aset tetap dan keuntungan kurs," jelas Roy.

Adapun, BNBR berhasil memangkas beban pokok penjualan sebesar 12,71% yoy dari Rp 1,58 triliun pada semester I 2023 menjadi Rp 1,38 triliun pada semester I 2024.

BNBR mencatatkan peningkatan nilai aset menjadi Rp 7,27 triliun pada semester I 2024. Jumlah ini meningkat dari 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 7,1 triliun.

BNBR turut memangkas liabilitas dari Rp 4,44 triliun pada 31 Desember 2023 menjadi Rp 3,73 triliun di Semester I 2024. Jumlah ekuitas BNBR meningkat dari Rp 2,66 triliun menjadi Rp 3,53 triliun.

Meski tak merinci, Roy menegaskan untuk memuluskan target tahun ini BNBR akan memaksimalkan belanja modal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"BNBR optimis tahun ini akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya," imbuh Roy.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) terus mendorong implementasi teknologi ramah iklim dalam operasional tambang.

Kepala Departemen Kinerja dan Pelaporan ESG MIND ID Arief R. Wiwaha mengatakan, salah satu strategi sustainability pathway Grup MIND ID yakni melalui pilar environment and climate change. Melalui strategi ini, MIND ID berkomitmen melaksanakan pengelolaan air dan energi terbarukan.

"Dalam pelaksanaan salah satu pilar sustainability pathway, Grup MIND ID berkomitmen menerapkan pengelolaan air dengan tata kelola air yang kuat, transparan, efektif dan berkelanjutan," kata Arief dalam siaran pers, Minggu (11/8).

Arief menambahkan, komitmen pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim dijalankan oleh Grup MIND ID melalui sejumlah inisiatif atau program kerja terkait pengelolaan air dan renewable energy.

Arief menegaskan, seluruh anggota Grup MIND ID menjalakan eksplorasi berkelanjutan dengan penerapan praktik-praktik terbaik di sektor pertambangan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

"MIND ID berkomitmen pada integritas lingkungan, dan tata kelola yang kuat, sehingga dapat terus mendukung Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan, dan membuktikan bahwa pertumbuhan industri dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang," jelas Arief.

Sejumlah inisiatif pengelolaan air dilakukan Grup MIND ID. Antara lain oleh ANTAM lewat instalasi advance water treatment plant sebagai upaya peningkatan kualitas air limbah olahan menjadi air bersih. ANTAM juga memaksimalkan penggunaan air resirkulasi untuk proses produksi dan penggunaan lain.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menerapkan metode pengolahan air asam tambang secara pasif (lahan basah buatan) di Tanjung Enim. PTBA juga mendaur ulang air asam tambang dengan Water Gate System menjadi air bersih untuk sejumlah kegiatan seperti kebutuhan perkantoran, pembersihan Coal Handling Facility (CHF) dan penyiraman jalan tambang.

Selanjutnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) yang membangun pabrik desalinasi baru sebagai sumber air untuk pabrik peleburan Manyar.

Sementara itu, PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) yang mendorong optimalisasi PLTA Sigura-gura untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Melalui implementasi teknologi yang lebih efisien, PLTA Sigura-gura berhasil meminimalkan kehilangan air yang tidak diperlukan dan meningkatkan penggunaan air secara optimal dalam proses pembangkitan listrik.

Terakhir, PT Vale Indonesia (VALE) menerapkan aplikasi SWAP (Steam, Water, Air and Power) online monitoring system untuk memantau penggunaan air.

Arief menambahkan, Grup MIND ID pun mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai komitmen mengatasi tantangan perubahan iklim yang terjadi. Tercatat, sepanjang tahun 2023, sebanyak 41% konsumsi energi internal Grup MIND ID telah bersumber dari energi terbarukan baik itu solar pv, biofuel maupun hydropower.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk memitigasi perubahan iklim, PT PLN (Persero) telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019 - 2028.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, upaya ini menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan. PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Inisiatif ini menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2.

"Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2," kata Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (10/8).

Darmawan menerangkan, PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan transisi energi melalui berbagai upaya heroik, antara lain melalui upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system, serta mengembangkan green ecosystem.

Dalam masa transisi energi, kata Darmawan, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji).

Darmawan menegaskan bahwa co-firing ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan. PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing, mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menambahkan, PLN telah memiliki skenario Accelerating Renewable Energy Development (ARED) guna mempercepat transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Skenario juga dimaksudkan untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan dari sektor ketenagalistrikan

“Dengan skenario penambahan pembangkit akan berasal dari EBT sebesar 75% dan gas 25% hingga tahun 2040. Skenario ini akan memastikan pengurangan emisi sesuai target dengan tetap menjaga keandalan sistem,” kata Evy.

PLN akan membangun green transmission line atau jaringan transmisi antarpulau yang bisa menyalurkan potensi EBT di lokasi terpencil ke pusat beban.

Selain itu, PLN juga akan menerapkan teknologi smart grid sebagai solusi menangani intermitensi pada pembangkit EBT. Dengan upaya tersebut maka penambahan pembangkit EBT sampai tahun 2040 meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dari yang semula 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan di pasar otomotif Indonesia belum kunjung reda. Terbukti, awal semester II-2024 kinerja penjualan mobil nasional kembali turun. Target penjualan mobil nasional tahun ini pun terancam meleset.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional turun 17,5% year on year (yoy) menjadi 484.236 unit pada Januari-Juli 2024. Pada saat yang sama, penjualan retail (diler ke konsumen) juga terkoreksi 12,2% yoy menjadi 508.050 unit.

Secara bulanan, penjualan wholesales mobil nasional juga berkurang 0,6% month ton month (mtm) menjadi 74.160 unit pada Juli 2024. Di sisi lain, penjualan retail mobil nasional pada Juli lalu naik 7,6 mtm menjadi 75.609 unit.

Ketidakstabilan ekonomi nasional cukup berdampak pada tren penjualan mobil nasional. Asal tahu saja, pertumbuhan ekonomi RI melambat di level 5,05% yoy pada kuartal II-2024. Daya beli masyarakat pun cenderung lesu selama 2024 berjalan, terutama bagi kelas menengah.

Ditambah lagi, suku bunga acuan masih cukup tinggi dan lembaga pembiayaan cenderung hati-hati menyalurkan kredit kendaraan bermotor.

Keberadaan GIIAS 2024 pun tidak begitu menolong kinerja pasar mobil nasional. Padahal, pameran otomotif terbesar itu mampu mencatatkan penjualan 34.887 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, lebih tinggi dari edisi sebelumnya yaitu 27.541 unit.

Revisi target penjualan

Dengan hasil ini, peluang industri mobil nasional untuk mencatatkan penjualan 1,1 juta unit pada 2024 makin sulit tercapai. Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto menyampaikan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan para agen pemegang merek (APM) terkait kondisi terkini industri otomotif dalam negeri.

"Setelah itu, baru kami sepakati revisi proyeksi penjualan mobil di tahun 2024," kata dia, Jumat (9/8).

Toyota masih merajai pasar otomotif Indonesia dengan penjualan retail sebanyak 166.423 unit hingga Juli 2024 atau berkurang 8,93% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menyampaikan, model-model MPV seperti Kijang Innova, Avanza-Veloz, dan Calya masih mendominasi penjualan Toyota hingga saat ini.

Pihak Toyota tentu kondisi pasar otomotif bisa membaik pada sisa semester II-2024. Toyota terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang menjadi bagian rantai pasok industri otomotif, termasuk diler dan financing. Merek asal Jepang ini tidak hanya fokus pada penyediaan produk, melainkan juga memperkuat paket penjualan dan layanan purnajual.

Selain itu, jika memang mendesak untuk menyesuaikan harga jual produk, Toyota akan mengarahkan kebijakan tersebut pada model-model completely built up (CBU) dengan volume penjualan kecil. "Kami ingin menjaga stabilitas harga pada model dengan penjualan tinggi," kata dia, Jumat (9/8).

Daihatsu juga mengalami penurunan penjualan retail 12,44% yoy menjadi 103.223 unit hingga Juli 2024. Penjualan Daihatsu didominasi oleh model Sigra yang memiliki pangsa pasar 60% di segmen LCGC MPV serta Granmax PU yang memiliki pangsa pasar 56%.

"Kami tetap fokus memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya pembeli pertama dan menyediakan berbagai kemudahan untuk memiliki kendaraan Daihatsu," jelas Marketing Director & Corporate Planning Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, Jumat (9/8).

Pengamat Otomotif, Bebin Djuana menilai, pemerintah mesti mengambil tindakan untuk menyelamatkan industri otomotif nasional. Dia juga menyebut, pemerintah perlu mempertimbangkan relaksasi PPnBM untuk mobil hybrid, alih-alih melakukan kenaikan pajak mobil tersebut. Sebab, penjualan mobil hybrid sebenarnya cukup positif dan segmen ini bisa diandalkan untuk mengejar ketertinggalan target penjualan mobil secara keseluruhan.

"Di segmen mobil hybrid, konsumen masih mampu dan mau melakukan pembelian, sedangkan produsen yang bermain di segmen ini terbiasa memproduksi dalam jumlah besar," pungkas dia,