REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK --Dalam rangka merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Pontianak akan menggelar Seminar Kemerdekaan Digital yang mengangkat tema “Artificial Intelligence for Education: Transformasi Pendidikan di Era Digital”. Acara ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Universitas BSI dalam menyemarakkan perayaan HUT RI sekaligus mendorong transformasi pendidikan melalui teknologi digital.

Seminar ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024, di Harris Hotel, Pontianak, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Acara ini akan dipandu oleh Kartika Handayani sebagai host, dengan menghadirkan narasumber utama Bryan Givan, Chief Creative Officer (CCO) Mandiri Digital Universe (MDU). Dedi Saputra, Head of Marketing and Communication (Marcom) Universitas BSI, akan bertindak sebagai asisten narasumber. Seminar ini juga akan dibuka oleh keynote speaker, Rita Hastarita, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Ir Eri Bayu Pratama, Kepala Kampus Universitas BSI Pontianak, menyampaikan acara ini tidak hanya sekadar memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Dengan mengambil momen perayaan kemerdekaan, Universitas BSI berupaya untuk menyatukan semangat nasionalisme dengan inovasi teknologi yang semakin berkembang di dunia pendidikan.

"Kami menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari perayaan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan tema AI untuk Pendidikan, kami berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi, khususnya Artificial Intelligence, dapat diterapkan untuk memajukan sistem pendidikan di era digital ini," ujar Eri dalam keterangan rilis, Rabu (14/8/2024).

Seminar ini terbuka untuk umum, khususnya bagi peserta didik, guru, dan kepala sekolah yang ingin memperdalam pemahaman tentang peran Artificial Intelligence dalam pendidikan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan berbagai benefit, termasuk sertifikat, souvenir eksklusif, snack dan lunch, serta beasiswa pendidikan.

Untuk mengikuti seminar ini, peserta dapat mendaftarkan diri melalui tautan pendaftaran di bit.ly/kemdig-ubsi-2024 dengan biaya investasi sebesar Rp 200 ribu. Acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan di Pontianak dan sekitarnya, serta menginspirasi pendidik dan siswa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

"Seminar ini adalah kesempatan emas bagi para pendidik dan siswa untuk belajar dari para ahli dan memahami bagaimana AI dapat membantu dalam proses pembelajaran. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut serta dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita," tambah Eri.

Dengan diadakannya Seminar Kemerdekaan Digital ini, Universitas BSI Kampus Pontianak berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang telah diraih bangsa ini selama 79 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amartha Mikro Fintek (Amartha) akan menggelar ajang lomba lari dengan jarak 10 kilometer pada 15 September 2024 mendatang di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta.

Chief Finance Officer Amartha, Ramdhan Anggakaradibrata mengatakan, ajang lomba lari tersebut mengusung tema Push Your Limit untuk menantang setiap orang agar berjuang lebih keras dari biasanya.

"Push Your Limit menyadarkan setiap orang jika mereka bisa melakukan hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin," kata Ramdhan dalam konferensi pers, Rabu (14/8/2024).

Amartha menargetkan 3.000 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh ekosistem Amartha. "Mulai dari mitra perbankan sebagai pendana institusi, karyawan A-team, mitra strategis program keberlanjutan, serta terbuka untuk publik," kata dia.

Dengan jarak tempuh 10 kilometer, pelari pemula dapat menantang dirinya untuk mencoba berlari dengan jarak menengah, sejalan dengan tema besar Push Your Limit. Sedangkan bagi pelari profesional, jarak 10 kilometer tetap dapat menjadi wadah untuk menjaga pace agar tubuh tetap bugar.

Untuk mempersiapkan kekuatan para peserta lari, Amartha bersama komunitas Indorunner, mengadakan program Road to Amartha 10X Run mulai tanggal 19 Juli - 25 Agustus mendatang. Program ini digelar di beberapa kota besar yakni, Jakarta, Medan, Makassar, Malang, Balikpapan, Palembang, dan Bali.

Road to Amartha 10X memfasilitasi peserta lari dengan serangkaian latihan kekuatan dan kecepatan agar nantinya mampu berlari hingga 10 kilometer.

Sedangkan pelaksanaan acara puncak pada tanggal 15 September mendatang, Amartha menggandeng Indonesia Muda Road Runner (IMRR), selaku penyelenggara kegiatan lari.

Race Director Indonesia Muda Road Runner (IMRR), Satrio Guardian menjelaskan pihaknya bangga dapat menjadi mitra eksekutor di kegiatan Amartha 10X Run.

"Bagi pelari baru atau yang baru saja mulai berlari dan akan melakukan “Virgin 10K” jangan khawatir, karena kami memberikan rute yang safe untuk peserta ataupun pengguna jalan. Kami berusaha memberikan kesan yang terbaik dan tentunya untuk menambah lagi penggemar lari dan menyuarakan hidup sehat kepada masyarakat luas," kata Satrio.

Untuk memastikan keamanan para peserta lari, IMRR akan menyiapkan empat mobil ambulance dilengkapi AED yang tersebar pada rute serta petugas medis di setiap jarak dua kilometer. Kemudian ada pula penempatan petugas marshall setiap 100 meter pada persimpangan yang merupakan standar keamanan dari IMRR.

Untuk menghindari dehidrasi pada peserta, IMRR menempatkan water station di setiap 2,5 kilometer dengan total empat titik. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh peserta dapat berlari dengan nyaman dan aman hingga garis finish.

Selain kegiatan lari, Amartha 10X Run pun menggandeng lembaga Waste4Change yang akan membantu pengelolaan dan daur ulang sampah yang dihasilkan selama kegiatan berlangsung. Ini merupakan komitmen Amartha untuk melestarikan lingkungan melalui daur ulang sampah.

Amartha 10X Run didukung oleh Reebok, Planet Sports, Tiket.com, Polar, Base, Halo Fresh, Chubb, Kopikalyan, Columbia, Hydro Flask, Kimia Farma, dan lain-lain.

"Untuk membangkitkan semangat Push Your Limit, Amartha menyediakan hadiah puluhan juta rupiah yang dapat dimenangkan oleh peserta lari. Bahkan, peserta juga berkesempatan untuk memenangkan tiket Berlin Marathon dari Amartha 10X Run," ujar Ramdhan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan menghentikan Program Studi (Prodi) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi yang berada di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Langkah itu diambil karena adanya peserta didik Prodi Anestasi Undip yang bunuh diri, diduga akibat perundungan oleh seniornya di RS tersebut.

"Sehubungan dengan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi".

Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan Fakultas Kedokteran Undip. Republika telah mengontak Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati, untuk mengonfirmasi penghentian prodi anestesi tersebut.

Utami membaca pesan singkat permintaan konfirmasi yang dikirim Republika, tapi tidak memberikan respons. Republika juga sudah mengirim pesan singkat kepada humas RSUP Dr. Kariadi untuk meminta konfirmasi, tapi tak memperoleh balasan.

Sementara itu mahasiswa Undip yang bunuh diri ketika tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RSUP Dr. Kariadi diduga dokter ARL. Surat ungkapan belasungkawa atas meninggalnya ARL sudah beredar di media sosial. Pada surat tersebut terdapat logo Kemenkes dan Undip.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN Rabu pagi. Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

Heru menegaskan, BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar.

Sebelumnya, sempat viral di kalangan masyarakat terkait dugaan pasukan Paskibraka 2024 putri yang beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa (14/8).

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka putri 2024 yang berjilbab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.

Pernyataan kepala BPIP..

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta BPIP agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim promosi Divisi Championship Oxford United berhasil lolos ke babak kedua Piala Carabao 2024. Tim milik pengusaha Indonesia Anindya Bakrie dan Erick Thohir ini mengalahkan Peterborough United 2-0 di Stadion Kassam, Oxford, pada babak pertama yang digelar Rabu (14/8/2024) dini hari WIB.

Pada menit ke-19, tim tuan rumah membuka skor melalui back-pass dari Jack Sparkes yang dikendalikan oleh kiper Nicholas Bilokapic. Namun Tyler Goodrham dengan cepat menutup Bilokapic, merebut bolanya, dan mencetak gol dengan mudah.

Pada menit ke-41, Oxford menggandakan keunggulan mereka saat Phillips mencetak gol dari jarak dekat menyusul umpan brilian rekannya yang melewati sejumlah pemain Peterborough.

Hayes menguji kiper Oxford Matt Ingram 60 detik memasuki babak kedua. Mantan pemain Fleetwood itu menaklukkan dua pemain bertahan Oxford sebelum tendangan melengkungnya berhasil digagalkan oleh Ingram.

Pelatih Oxford United Des Buckingham senang dengan cara skuadnya beradaptasi dan mempelajari gaya sepak bola yang ingin dia mainkan klub tersebut. Meskipun ada delapan perubahan dari tim yang mengalahkan Norwich City di pertandingan pembuka Divisi Championship akhir pekan lalu, Oxford berhasil mengalahkan Posh.

“Kami berbicara sebelum pertandingan untuk membawa momentum dari hari Sabtu, untuk membuat kami siap dan bersiap untuk hari Jumat. Beberapa permainan yang kami mainkan di babak pertama menurut saya sangat bagus," kata dia dikutip dari Oxfordmail.

Buckingham mengatakan kepada para pemainnya yang tidak menjadi starter saat melawan Norwich untuk tak perlu membuktikan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu karena ia tahu para pemainnya bisa. Menurut dia, ini lebih untuk menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ia inginkan dan cara melakukannya.

“Kami dapat melihatnya di seluruh lapangan pada sebagian besar posisi tersebut, jadi mungkin itulah hal yang menyenangkan dari pertandingan ini, dan tentu saja, hasilnya," kata Buckingham.

"Untuk itulah kami membangun skuad. Kami akan memasuki musim yang menantang dan menarik di Championship, yang kami tahu akan menjadi level yang jauh lebih tinggi dari biasanya, jadi kami membutuhkan semua dari pemain yang kami punya."

Buckingham langsung mengalihkan perhatian pada laga di liga melawan Coventry. Menurut dia, ini ujian menantang untuk kembali memilih tim yang tepat.

“Semakin banyak waktu yang kami habiskan untuk mengerjakan apa yang ingin kami lakukan, Anda mulai melihatnya dengan lebih konsisten. Para pemain tidak perlu terlalu sering memikirkannya."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa menanggapi santai usulan dari DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) mengenai pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024. Ia mengaku terbuka dengan masukan apapun, tapi tetap sesuai aturan partai.

"Pokoknya kita menunggu penugasan, pokoknya ditugaskan di mana saya siap," kata Andika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Meskipun relawan di Jawa Tengah sudah mulai memasang poster, Andika mengaku tidak terlibat dalam komunikasi terkait hal tersebut. "Saya nggak ada komunikasi lho," ujarnya.

Andika menyatakan bahwa jika PDIP mengusulkan namanya, ia siap untuk maju sebagai bagian dari tugas sebagai kader. "Siap, karena itu adalah penugasan dan semua penugasan harus kita laksanakan sebagai kader," katanya.

Terkait pasangan calon yang akan mendampinginya, Andika menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum PDIP. "Waduh, belum kita serahkan ke DPP, ke ketua umum, dia pengambil keputusan dan saya yakin beliau pertimbangkan yang matang karena pengalaman," katanya.

Kabar terkait dukungan PDIP Jateng terhadap sosok mantan Panglima TNI itu sebelumnya disampaikan Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng kepada awak media. "Ada arahan kita harus Pak Andika," katanya usai menghadiri pelantikan DPRD Kota Semarang, di Gedung DPRD Semarang, Jalan Pemuda, Rabu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Korea Selatan dinilai punya persoalan yang serius mengenai jumlah populasi warganya. Jumlah penduduk Korsel mengalami penyusutan tajam akibat menurunnya angka kelahiran di Korsel. Hal ini adalah perkiraan yang termasuk dalam proyeksi demografi terbaru Badan Pusat Statistika Korea mencakupi tahun 2022 sampai 2042

Badan statistik Korsel tersebut memproyeksikan populasi korea termasuk penduduk lokal dan asing yang tinggal di negara tersebut selama 3 bulan atau lebih akan berkurang menyusut sebanyak 3,9% dari 51,7 juta di tahun 2022 menjadi 49.6 juta pada tahun 2042 yang dikutip media Korea JoongAng Daily beberapa waktu lalu.

Hal ini dinilai akan berakibat besar kepada produktifitas pada bidang industri dan ekonomi di Korsel karena kurangnya pekerja dari tahun ke tahun. Persoalan ini yang menjadikan sebuah fenomena baru yaitu meningkatnya tren pekerja imigran yang ingin ke Korsel.

Indonesia sebagai negara penduduk terbesar ke-4 di dunia tentu harus bisa memanfaatkan peluang ini menjadi sebuah potensi untuk bisa mengambil peran aktif dalam mengirim tenaga kerja berkualitas. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yaitu Benny Rhamdani mengungkapkan jumlah warga yang mendaftar untuk menjadi pekerja migran di Korsel melonjak.

Eunji Korean sebagai salah satu startup edutech Bahasa Korea terbaik di Indonesia mengaku memfasilitasi murid-muridnya yang ingin bekerja di Korsel, dengan menyiapkan pelajaran dan metode bahasa korea yang baik agar bisa memudahkan masyarakat Indonesia belajar bahasa korea, “Kami siap terus membantu masyarakat kita yang ingin belajar bahasa korea untuk kerja di sana, salah satunya dengan belajar metode fun learning tanpa harus bosan dan waktu yangfleksibel agar bisa mengikuti jadwal kesibukan pekerjaan mereka,"ujar Nurbaety Lega Founder Eunji Korean lewat keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Selain itu Eunji Korean juga memberikan tips dan trik agar bisa bekerja di Korsel.“ Untuk amannya teman-teman bisa ikut program dari pemerintah yaitu G to Gdengan memilih satu yang cocok dari 5 sektor yang dibuka seperti manufaktur (pabrik), fishery (perikanan), ship building (industry galangan apal), service 1 (daur ulang, pergudangan, ART), service 2 (restauran dan hotel),” Ujar dia.

“Selain trik memilih G to G,kamu juga membutuhkan dokumen yang dibutuhkan sepertiscan KTP, scan paspor, file foto identitas, ijazah minimal SMP/sederajat, scan buku tabungan,"kata dia.

Persiapan Bahasa Korea menjadi salah satu yang paling penting karena tentunya bagi para pekerja migran akan berkomunikasi menggunakan bahasa Korea, untuk itu Eunji Korean membuka peluang besar bagi merekayang ingin bekerja di Korea namun terhambat oleh bahasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil, mempertanyakan informasi dan polemik soal anggota paskibraka perempuan yang tidak diperbolehkanmemakai jilbab.

“Jika benar informasi soal larangan berjilbab tersebut sangat disesalkan dan saya meminta kepada Presiden Jokowi agar larangan itu segera dicabut,” kata Nasir, Rabu (14/8/2024).

Adapun alasan agar larangan berjilbab itu dicabut, menurut Nasir, karenatidak pernah sebelumnya ada larangan itu, baik di nasional maupun daerah. “Tidak ada dasar hukum pelarangan pemakaian jilbab tersebut,” ungkap Nasir.

Bagi Nasir,⁠pelarangan pengenaan jilbab bagi Paskibraka itu terkesan mengada-ngada. Aturan itu juga sangat menyakitkan perasaan umat Islam.“Pelarangan itu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pancasila. Hal itu juga bertentangan dengan tujuanpendidikan yang ingin menghadirkan anak didik yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah,” ungkap Nasir.

Nasir meminta BPIP jangan membuat aturan yang diskriminatif terkait polemik lepas jilbab bagi paskibraka perempuan.

Sebelumnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. “Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024,” kata Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus menyayangkan pelepasan jilbab anggota putri Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional saat acara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu dinilai justru tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

"Jelas, ini suatu tindakan yang tidak mencerminkan serta mengedepankan makna yang terkandung di dalam Pancasila," kata Dailami dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menilai, tindakan pelepasan jilbab tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam menjaga kebinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia. "Sangat miris, dalam momen yang sangat sakral memperingati HUT Kemerdekaan RI justru kita diperlihatkan terampasnya hak petugas Paskibraka Muslimah yang harus menanggalkan jilbabnya untuk dapat tetap bertugas sebagai pengibar bendera," paparnya.

Menurutnya, saat pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora ) tidak ada masalah seperti ini. Tidak ada larangan dan tekanan untuk menanggalkan jilbab bagi Paskibraka putri. "Semua punya kesempatan sama dengan apapun latar belakangnya," ucapnya.

Senator asal Provinsi Jakarta ini juga menyayangkan pembinaan yang dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang notabene seharusnya menguatkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan malah justru mendegradasi nilai-nilai Pancasila.

"Ini menjadi catatan buruk dan sangat fatal untuk BPIP sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka justru melakukan tindakan yang menjadikan lembaga ini jauh melenceng dari nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Dailami mewanti-wanti agar peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan harus menjadi catatan serta perhatian khusus pemerintah. "Saya meminta pemerintah untuk dapat menindak dengan tegas apabila ditemukan unsur paksaan kepada para petugas Paskibraka Muslimah untuk mencopot jilbabnya agar mereka dapat tetap terpilih untuk bertugas," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Keputusan aturan BPIP yang seolah 'memaksa' anggota Paskibraka melepas jilbab diprotes sejumlah daerah. Di antaranya, dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Yogyakarta.

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesbangpol berharap BPIP untuk menghargai kekhususan yang dimiliki Aceh dengan membebaskan peserta Paskibraka asal Aceh menggunakan hijab saat upacara berlangsung nantinya.

"Aceh punya kekhususan yang harus dihargai oleh semua pihak. Kami yakin, BPIP memahami hal tersebut, dimana ini merupakan bagian dari toleransi dan nilai-nilai Pancasila," kata Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Aceh, Munarwansyah, di Banda Aceh, Rabu.

Dirinya juga meminta BPIP untuk konsisten dengan aturan awal, di mana anggota Paskibraka putri dibebaskan mengenakan hijab hingga tugas utama mereka pada 17 Agustus dilaksanakan.

"Harapan kita ya seperti itu, BPIP komit saja dengan aturan awal yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Sebagai informasi, Dzawata Maghfura Zuhri merupakan Paskibraka putri asal Aceh yang berkesempatan menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka di hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemudian, beredar informasi bahwa seluruh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) diharuskan melepas jilbab, termasuk delegasi asal Aceh.

Aturan ini berbeda dengan tahun lalu yang mengizinkan anggota Paskibraka perempuan mengenakan hijab.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Aceh, Dedy Yuswadi, memastikan anggota Paskibraka putri asal Aceh Dzawata Maghfura Zuhri yang sebelumnya tidak mengenakan jilbab saat acara pengukuhan pasukan Paskibraka di IKN telah mengenakan hijabnya kembali.

"Alhamdulillah, tadi pagi saat gladi resik Dzawata sudah mengenakan hijabnya kembali," kata Dedy.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Aceh, Bustami berharap semua pihak untuk menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Kita minta semua pihak menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh," kata Bustami.

Tidak hanya dari Aceh, Kesbangpol DI Yogyakarta buka suara terkait anggota paskibraka 2024 yang menjadi sorotan karena awalnya mengenakan jilbab namun ketika pengukuhan tidak mengenakan jilbab.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Djuli Sugiarto mengungkapkan pihaknya telah mengkonfirmasi kabar tersebut ke pihak terkait. Hasilnya, ia mengatakan kalau tidak ada koordinasi dengan pihak daerah terkait hal itu.

"Jadi kami sudah konfirmasi tentang itu jadi yang pasti kejadian itu tidak ada konfirmasi ke daerah, jadi kami sebagai yang mengirimkan untuk itu mereka gak ada koordinasi," kata Djuli.

Pihaknya juga mengatakan kalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak mencerminkan semangat pancasila dengan adanya kejadian tersebut. "Tanggapan kita berarti BPIP sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga tidak sesuai Pancasila karena melanggar HAM to kan sudah diatur undang undang karena untuk kebebasan (beragama) masyarakat to," katanya.

Pihaknya juga mengatakan belum mendapat kepastian terkait kabar tersebut dari pihak yang berwenang. Namun, dari informasi yang diterimanya tidak mengenakan jilbab bagi yang mengenakan hanya waktu pengukuhan.

"Kita sudah konfirmasi ini hanya waktu pengukuhan mereka itu masih simpang siur juga dari sana teman teman pusat itu statmennya gitu," katanya.

"Jadi mereka ngak tahu sampai kejadian itu setelah pengukuhan tadi itu yang jilbab dicopot itu setelah pengukuhan itu sudah pakai lagi gak tahu kebijakan itu gimana kita belum tahu," katanya menambahkan.

Pihaknya sendiri mengatakan sudah mengirimkan surat ke instansi terkait untuk meminta alasan tidak boleh mengenakan jilbab ketika pengukuhan. Namun, ia mengaku belum mendapatkan kabar.

"Belum ada jawaban kita mau menyurat mempertanyakan itu (alasannya) istilahnya mau protes, jadi kami diperintahkan untuk membuat surat ke BPIP menanyakan tentang itu ini masih proses itu perintah dari kepala badan Kesbangpol," katanya.

Pihaknya sendiri mengatakan dari Provinsi DIY ada 4 orang paskibraka yang dikirimkan untuk diseleksi. Namun, hanya ada 2 orang yang diterima.

"Iya mengirimkan 4 yang lolos 2," katanya mengakhiri.

Sementara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat (Jabar), mempertanyakan mengenai aturan lepas hijab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

"Kami juga mempertanyakan ke BPIP, kebijakan dan sikap. Karena di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dan di tingkat provinsi gak ada kebijakan lepas jilbab," ujar Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Raden Iip Hidajat melalui keterangan resmi, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai terkait perseteruannya dengan PKB dinilai kebablasan. Langkah tersebut justru berpotensi memecah belah ulama dan kian jauh membawa PBNU ke ranah politik praktis.

“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di Jombang dan sejumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menimbulkan polarisasi di kalangan kiai dan pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi kehidupan Nahdiliyin di akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim, mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah politik praktis merupakan langkah mundur. Menurutnya, dengan menarik PBNU ke politik praktis maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas politik yang wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas politik lain.

“Kalau menempatkan diri sebagai aktor di politik praktis maka PBNU harus siap ketika dilawan oleh aktor politik lain. Dan itu tidak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan pengasuh pesantren di masa lalu,” katanya.

Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di atas semua golongan, dan menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini, menurut Gus Faris, kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir, PBNU lebih tampak sebagai entitas politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.

“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung mendukung dalam Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” katanya.

Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan, PBNU sudah seperti partai politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.

“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elite PBNU dalam menyerang PKB,” katanya.

Gus Faris mengingatkan jika elite PBNU terus menjeburkan diri ke ranah politik praktis maka potensi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan elite PBNU untuk melakukan manuver politik sangat mungkin dilakukan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.

“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa melakukan manuver bikin gerakan MLB maka sangat mungkin elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin karena terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman KH Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

Pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam juga menyebut, ancaman MLB NU dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan PKB melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) merasa perlu untuk menyampaikan keprihatinan dan protes terkait dengan adanya dugaan larangan berhijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Dugaan ini mencuat di tengah masyarakat setelah viral di media sosial yang menunjukkan bahwa semua Paskibraka Putri yang telah dikukuhkan, tak satu pun yang mengenakan jilbab.

"Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, kami menganggap bahwa kebijakan tersebut, jika benar, merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua Umum

PP HDMI Habib Idrus Salim Al-Jufri dalam pernyataan resminya kepada Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Habib Idrus mengatakan, HDMI menegaskan bahwa hijab adalah bagian dari identitas dan keyakinan seorang Muslimah yang tidak boleh dibatasi oleh aturan apapun. Termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka.

"Kebijakan seperti ini bukan hanya merendahkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga merusak semangat kebhinekaan yang selama ini menjadi landasan negara kita. Oleh karena itu, HDMI mendesak pihak berwenang untuk segera mengklarifikasi dan mencabut kebijakan tersebut jika memang benar adanya," ujar Habib Idrus.

HDMI mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersama-sama mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama dengan tenang dan damai.Demikian yang dapat kami sampaikan. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk terus berjuang dalam kebaikan," ujar Habib Idrus.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengakui adanya kebijakan pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Namun menurutnya, pelepasan jilbab hanya terjadi saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih.

“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Yudi menjelaskan, bahwasanya pelepasan jilbab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.