REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak final Piala AFF U-19. Pertandingan penuh gengsi ini akan digelar malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, tepatnya Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Kedua tim lolos ke partai puncak setelah di semifinal sama-sama menang dengan identik 1-0. Tim asuhan Indra Sjafri mengalahkan Malaysia melalui gol Muhammad Alfahrezzi Buffon, sedangkan Thailand menang akibat blunder kiper Australia.

Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni mengingatkan pemain Indonesia tetap berhati-hati melawan tim Gajah Perang nanti malam. Ia mewanti-wanti Kadek Arel dkk agar terlalu bernafsu untuk mencetak gol cepat.

"Indonesia U-19 perlu berhati-hati saat menghadapi Thailand. Meski sebagai tuan rumah, peluang menang relatif berimbang dengan lawan kita," kata komentator olahraga yang akrab disapa Bung Kus ini saat dihubungi Republika.co.id, Senin (29/7/2024).

Yang utama, lanjut Bung Kus, jangan ada pemikiran harus buru-buru mencetak gol untuk menyenangkan suporter. Dalam perkiraannya, ini akan membuat pemain terlalu bernafsu dan berpeluang merusak game plan.

"Tetap bermain sesuai game plan yang disusun pelatih. Fokus menjalankan game plan tersebut agar kerja sama tim tetap terjaga. Selain itu, waspadai serangan balik lawan. Thailand punya pemain-pemain cepat seperti Pitipong dan Phongsakorn," ujarnya.

Bung Kus juga mengingatkan lini belakang Indonesia U-19 tetap harus disiplin dan waspada. Jangan tergoda untuk kembali mencetak gol lalu mengabaikan perhatian terhadap ancaman serangan balik lawan.

"Secara kualitas, Indonesia U-19 sedikit lebih unggul atas lawannya. Manfaatkan keunggulan itu untuk menguasai permainan, mendikte tempo permainan, dan menciptakan berbagai kreativitas untuk mencetak gol," kata Bung Kus.

"Intinya, fokus menjalankan game plan. Jeli memanfaatkan lebar lapangan, menusuk pada saat yang tepat, dan maksimalkan peran lini kedua dan second ball dalam penyelesaian akhir," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi di bulan Januari-Juni 2024 (semester I) yang terealisasi sebesar Rp 829,9 triliun telah berhasil menyerap sebanyak 1.225.042 tenaga kerja.

"Semester sekarang kita sudah mencapai Rp 829,9 triliun, tumbuh 22,3 persen, kemudian penyerapan tenaga kerjanya itu 1.225.042 orang dengan target dari Rp1.650 triliun kita sudah mencapai 50,3 persen," kata Menteri Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dirinya menjelaskan, penyerapan tenaga kerja tersebut didominasi melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp408,2 triliun dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 738.202. Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA) terealisasi di semester I sebesar Rp421,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 486.840 orang.

Angka tersebut meningkat sebesar 375.861 orang dibandingkan semester I tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang menyerap tenaga kerja sebanyak 849.181 orang.

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila diperinci berdasarkan subsektor investasi, sektor pengolahan (manufaktur) seperti, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, serta sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi paling banyak memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi, dengan masing-masing nilai yakni Rp122,2 triliun, dan Rp 89,2 triliun.

Bahlil juga mengatakan, lima negara pemberi kontribusi terbesar dalam realisasi investasi pada semester I 2024 yakni Singapura sebesar 8,9 miliar dolar AS, China 3,9 miliar dolar AS, Hong Kong 3,8 miliar dolar AS, Amerika Serikat 2 miliar dolar AS, serta Jepang 1,8 miliar dolar AS.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun 2024 mencapai Rp 1.650 triliun, sedangkan berdasarkan rencana strategis (renstra) Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di 2024 sebanyak Rp 1.239,3 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Abdul Karim sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri, Senin (29/7/2024). Eks kapolda Banten itu menggantikan posisi Irjen Syahar Diantono yang dipromosikan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kaba Intelkam) dengan kenaikan pangkat komisaris jenderal (komjen).

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam pelantikan tersebut, ada sebanyak 17 perwira tinggi (pati) Polri yang resmi mengisi pos jabatan baru. Mulai dari pati di Mabes Polri sampai enam kapolda baru. “Untuk hari ini, serah terima Kadiv Propam, kemudian ada enam kapolda, dan satu pejebat utama yang alih tugas,” begitu kata Irjen Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Enam perwira pengisi pos jabatan baru di level daerah adalah kapolda Banten yang resmi diisi oleh Irjen Suyudi Ario Seto, Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo, Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ribut Hari Prabowo, Irjen Daniel Adityajaya sebagai Kapolda Bali, Irjen Hary Sudjiwanto menjadi Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), dan terakhir Kapolda Bengkulu Irjen Anwar.

Selain melantik sejumlah kapolda baru, kata Irjen Dedi, Kapolri juga melakukan kenaikan pangkat sejumlah perwira menengah dari kepangkatan Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). “Ada enam korps raport kenaikan pangkat dari Kombes ke pati bintang satu (Brigadir Jenderal),” sambung Irjen Dedi.

Dan juga, kata Dedi, sejumlah pati bintang dua atau Irjen menjadi Komjen dengan kenaikan satu bintang. Termasuk yang naik bintang tersebut, selain Syahar, juga mantan kapolda Jateng Ahmad Luthfi yang kini berpangkat komjen. Namun, Komjen Luthfi dengan kepangkatan barunya itu, berdinas di luar struktur Polri di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasti ada peristiwa besar sepanjang tahun ketujuh hijrah Nabi Muhammad SAW. Semua hal tersebut menjadi bagian proses besar Islam tumbuh menjadi peradaban dan akhirnya mendunia.

Berikut ini adalah rangkuman peristiwa besar yang dialami generasi Muslim pertama yang ketika itu masih dipimpin Nabi Muhammad SAW.

Pertama, perang melawan Yahudi

Di tahun itu, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Muslim dengan Yahudi yang terkenal dengan nama Perang Khaibar. Perang itu sendiri tak lepas dari para tokoh bani Nadhir yang menghasut klan-klan Yahudi untuk memerangi Nabi Muhammad SAW.

Sebanyak 20 Muslim syahid dalam perang itu sedang tiga orang Muslim mengalami luka-luka. Sementara 93 pasukan Yahudi mati dan pertempuran pun dimenangkan pasukan Muslim.

Kedua, perawi hadits Abu Hurairah masuk Islam

menurut pendakwah yang juga alumni Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad Al Misry pada tahun itu, Abu Hurairah datang menemui Rasul dan memeluk Islam. Dia pun mengikuti perang Khaibar bersama Rasulullah.

Sebelumnya dia bernama Abdul Syams yang berarti hamba matahari. Ketika telah memeluk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Dia adalah putra dari Shakr bin Al Azdi dari suku Daus. Abu Hurairah adalah kunyah atau julukan dari Rasulullah SAW untuknya karena menyukai kucing.

"Abu Hurairah membersamai Nabi SAW wafat, beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dan yang paling banyak menghafalkan hadits. Karena beliau mendampingi Rasulullah terus," kata Ustadz Ahmad Al Misry dalam kajian sirah nabawiyah di Masjid Agung Sunda Kelapa beberapa waktu lalu.

Setiap selesai sholat shubuh di Masjid Nabawi, Abu Hurairah selalu menyampaikan hadits-hadits Rasulullah SAW. Tercatat dia meriwayatkan 5374 hadits.

Menurut Ustadz Ahmad Al Misry, Abu Hurairah adalah sosok sahabat yang ahli ibadah. Dia banyak mengisi waktunya dengan bertasbih. Abu Hurairah biasa menggunakan tali yang diikat-ikat untuk menghitung banyak dzikir yang dilafazkannya.

Dia juga seorang yang dikenal lembut dan golongan ahlus shuffah karena fakir miskin. Abu Hurairah dan keluarganya selalu menghidupkan malam dengan sholat sunnah hingga waktu subuh. Dia wafat di Madinah pada 58 Hijriyah dan dimakamkan di Baqi.

Lihat halaman berikutnya >>>

Ketujuh, Nabi menikahi Ramlah

tahun ketujuh Hijriyah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ramlah binti Abi Sofyan yang dipanggil Ummu habibah.

Sebelumnya Sayyidah Ramlah menikah dengan Ubaidillah Ibn Jahs dan mempunyai anak bernama Habibah.

Sayyidah Ramlah sudah masuk Islam sebelum peristiwa hijrah. Awalnya dia pindah dari Makkah bersama ke Habsyah bersama suaminya. Ketika di Habsyah, suaminya murtad dan memeluk agama Nasrani.

Ummu Habibah tetap kukuh dalam Islam dan bercerai dengan suaminya. Rasulullah SAW yang mengkhawatirkan keselamatan Ummu Habibah di negeri Habsyah mengirim utusan ke raja Najasi yang isinya memberitahukan bahwa Rasulullah akan menikahi Ummu habibah.

Ummu Habibah meriwayatkan 65 hadits semasa hidupnya dia wafat pada 42 Hijriah dan dimakamkan di Baqi

"Rasulullah juga menikah dengan Safiyyah binti Huyayy dari keturunan Nabi Harun. Beliau meriwayatkan sepuluh hadits dan wafat tahun 50 atau 52 Hijriyah," katanya.

Kedelapan, Nabi kirim surat ke Raja Mesir al Muqawqis

pada tahun ketujuh Hijriyah Rasulullah mengutus Hatib Ibn Abi Baltaa mengirim surat ke Raja Mesir al Muqawqis yang isinya agar memeluk Islam.

Al Muqawqis lalu mengirimkan dua hamba sahaya bersaudara yakni Mariyah binti Syama'un dan Sirrin binti Syama'un. Sesampainya di Madinah, keduanya memeluk Islam. Rasulullah pun menikahi Mariyah sedang Sirin dinikahi oleh sahabat Hasan bin Tsabit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membidik benua Afrika untuk menjadi pasar baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), dalam rangka ekspansi industri kendaraan listrik Indonesia.

“Populasi di Afrika akan berlipat ganda pada 2045. Ini akan menjadi pasar yang besar,” ujar Luhut ketika memberi sambutan dalam acara International Battery Summit di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Oleh karena itu, Indonesia dengan gencar mengajak negara-negara di benua Afrika untuk bekerja sama. Dalam rangka membangun kerja sama tersebut, kata Luhut, ia sempat berkunjung ke Afrika untuk menjalin komunikasi terkait industri kendaraan listrik.

“Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang dapat membantu mereka terkait kendaraan listrik ini,” kata Luhut.

Lebih lanjut, pada September mendatang, Luhut mengatakan akan membahas lebih jauh terkait rencana kerja sama di bidang EV dengan negara-negara Afrika dalam Indonesia-Africa Forum.

“Kami akan dengan senang hati membangun kolaborasi bersama mereka, khususnya Kenya dan Afrika Selatan,” ucapnya.

Luhut menjelaskan, pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki berbagai kerja sama dengan negara-negara di Afrika. Salah satunya adalah kerja sama Pertamina dengan Kenya, serta potensi kerja sama listrik dengan PLN.

“Pertamina dengan PLN di Afrika Selatan juga sudah dikerjakan, dan kita juga ajak World Bank dengan Afrika, nanti kita lihat,” ucap Luhut.

Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan bahwa Afrika memiliki potensi kobalt yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Indonesia.

“Walaupun kita punya kobalt, tapi tidak sebanyak di Afrika. Karena kobalt kita kan nempel di nikel,” ujar Agus.

Oleh karena itu, menurut Agus, selain menyasar benua Afrika sebagai pasar baterai EV, kerja sama dengan negara-negara Afrika juga bisa memanfaatkan potensi kobalt yang ada di sana.

“Kalau ini (potensi kobalt) bisa dikerjasamakan,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Integritas dan kedisiplinan adalah dua prinsip yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks profesional maupun personal. Penerapan kedisiplinan tidak hanya mempengaruhi pencapaian tujuan, tetapi juga mencerminkan kepribadian seseorang. Dalam Islam, disiplin dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan sholat lima waktu, yang memiliki jadwal yang ditentukan dan harus diikuti setiap hari.

Berikut adalah jadwal sholat hari ini untuk area Jakarta pada tanggal 29 Juli 2024:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan anggaran sebesar Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan masyarakat pada tahun depan.

"Di tahun 2025 pun kita masih mengusulkan sebanyak Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia menambahkan bahwa bantuan pangan masyarakat tersebut berupa beras 10 kilogram kepada 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian juga untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS).

"Ini masih kita usulkan di 2025. Masalah nanti ada pertimbangan pemerintah mungkin berkaitan dengan keuangan pemerintah, itu kita tunggu. Yang penting kita sudah mengusulkan," katanya.

Sarwo Edhy menyampaikan bahwa bantuan pangan oleh pemerintah ini masih akan terus dilanjutkan untuk tahun depan, seperti pada 2024 ini untuk tahap pertama periode Januari sampai Juni, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk bulan Agustus, Oktober dan Desember.

Program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya

Bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin usaha tambang dari pemerintah menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Menanggapi keputusan ormas keagamaan tersebut, ekonom mengingatkan adanya risiko ke depan, kaitannya dengan dampak aktivitas pertambangan terhadap potensi terjadinya bencana alam.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, dari sisi konteks ekonominya, memang salah satu sumber ekonomi Indonesia adalah dari mineral dan tambang. Sektor tersebut merupakan tulang punggung devisa bagi negara, terutama dari batu bara.

“Tapi yang mungkin memang terlupakan ketika bicara potensi adalah risk-nya. Risiko ekonominya juga tinggi,” kata Eko ketika ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko menjelaskan, risiko utamanya yakni mengenai ekonomi dunia yang saat ini sedang bergerak menuju langkah go green. Di samping itu juga, pemulihan dan rehabilitasi lahan atau reklamasi tambang di Indonesia masih sangat minim.

“Kalau misal risiko tertinggi adalah kerusakan lingkungan, bagaiman nanti exit strategy-nya. Oke sekarang Muhammadiyah, atau NU, sudah menerima, sekarang pikirkan bagaimana nanti kejadian, dampak lingkungan kan tidak langsung terjadi, lima tahun baru bisa ada banjir dan lain-lain,” tuturnya.

“Itu pasti akan ada respons masyarakat, nah itu harus dipikirkan jangan sampai keresahan yang terjadi tidak dimitigasi kalau misalkan ternyata nanti terjadi karena tidak mudah good mining practices itu,” lanjutnya.

Selain dampak pada lingkungan, Eko melanjutkan risiko lainnya mengenai jenis tambang yang tidak bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, seperti energi fosil. Itu seiring dengan semakin terbatasnya pasokan dan berpotensi punah dalam beberapa tahun mendatang.

“Mineral, tambangnya sebetulnya pada beberapa aspek sedang berkurang, misalnya nanti dikasih IUP-nya tambang batu bara atau fosil, itu ada risiko ke depan semakin tidak digunakan. Tapi kalau mungkin mineral kritis, seeprti nikel, itu mungkin lebih prospektif karena mendukung misalnya solar panel, dan lain-lain,” terangnya.

Secara gamblang, Eko berpendapat bahwa dirinya menyayangkan PP Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” kata Eko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin usaha tambang dari pemerintah menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Menanggapi keputusan ormas keagamaan tersebut, ekonom mengingatkan adanya risiko ke depan, kaitannya dengan dampak aktivitas pertambangan terhadap potensi terjadinya bencana alam.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, dari sisi konteks ekonominya, memang salah satu sumber ekonomi Indonesia adalah dari mineral dan tambang. Sektor tersebut merupakan tulang punggung devisa bagi negara, terutama dari batu bara.

“Tapi yang mungkin memang terlupakan ketika bicara potensi adalah risk-nya. Risiko ekonominya juga tinggi,” kata Eko ketika ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko menjelaskan, risiko utamanya yakni mengenai ekonomi dunia yang saat ini sedang bergerak menuju langkah go green. Di samping itu juga, pemulihan dan rehabilitasi lahan atau reklamasi tambang di Indonesia masih sangat minim.

“Kalau misal risiko tertinggi adalah kerusakan lingkungan, bagaiman nanti exit strategy-nya. Oke sekarang Muhammadiyah, atau NU, sudah menerima, sekarang pikirkan bagaimana nanti kejadian, dampak lingkungan kan tidak langsung terjadi, lima tahun baru bisa ada banjir dan lain-lain,” tuturnya.

“Itu pasti akan ada respons masyarakat, nah itu harus dipikirkan jangan sampai keresahan yang terjadi tidak dimitigasi kalau misalkan ternyata nanti terjadi karena tidak mudah good mining practices itu,” lanjutnya.

Selain dampak pada lingkungan, Eko melanjutkan risiko lainnya mengenai jenis tambang yang tidak bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, seperti energi fosil. Itu seiring dengan semakin terbatasnya pasokan dan berpotensi punah dalam beberapa tahun mendatang.

“Mineral, tambangnya sebetulnya pada beberapa aspek sedang berkurang, misalnya nanti dikasih IUP-nya tambang batu bara atau fosil, itu ada risiko ke depan semakin tidak digunakan. Tapi kalau mungkin mineral kritis, seeprti nikel, itu mungkin lebih prospektif karena mendukung misalnya solar panel, dan lain-lain,” terangnya.

Secara gamblang, Eko berpendapat bahwa dirinya menyayangkan PP Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” kata Eko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Dia mengakui bahwa tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Keputusan sudah diambil ya, pasti ada pro dan kontra. Kalau bagi saya secara ekonomi karena bagaimanapun itu oke dianggap sebagai peluang, tapi saya lebih melihat namanya lembaga ormas keagamaan saya kok cenderung berpendapat bahwa itu tidak perlu diterima karena dia (Muhammadiyah) sebagai The Guardian dari sisi yang lain,” kata Eko saat ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko mengatakan, dalam aspek kelembagaan, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat luas, dan bisa saja memungkinkan dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik atau good mining practices. Namun, menurutnya, independensi ormas adalah yang utama.

“Tapi sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” terangnya.

Namun kenyataannya, keputusan Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah telah terjadi, sehingga bagaimanapun itu sudah menjadi keputusan bersama di internal ormas keagamaan tersebut.

“Sudah jadi keputusan, tapi bagi saya sendiri saya bukan orang Muhammadiyah tapi agak kecewa ya,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, PP Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

“Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi atau pemberian izin tambang dari pemerintah. Dia mengakui bahwa tawaran tersebut memang menggiurkan secara ekonomi, namun kurang tepat jika dikelola oleh ormas keagamaan yang berfungsi sebagai penjaga bagi pemerintah.

“Keputusan sudah diambil ya, pasti ada pro dan kontra. Kalau bagi saya secara ekonomi karena bagaimanapun itu oke dianggap sebagai peluang, tapi saya lebih melihat namanya lembaga ormas keagamaan saya kok cenderung berpendapat bahwa itu tidak perlu diterima karena dia (Muhammadiyah) sebagai The Guardian dari sisi yang lain,” kata Eko saat ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ yang digelar di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Eko mengatakan, dalam aspek kelembagaan, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat luas, dan bisa saja memungkinkan dalam menerapkan tata kelola pertambangan yang baik atau good mining practices. Namun, menurutnya, independensi ormas adalah yang utama.

“Tapi sejauh yang saya tahu peran ormas-ormas keagamaan ini lebih strategis ketika berada di luar pagar dari IUP, karena katakanlah begitu arah perjalanan bangsa agak melenceng dengan cepat kan dia independen. Independensi ini mahal sekali untuk mengingatkan pemerintah. Dengan begini, aspek independensinya akan dipertanyakan, reputasi dipertaruhkan,” terangnya.

Namun kenyataannya, keputusan Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha tambang dari pemerintah telah terjadi, sehingga bagaimanapun itu sudah menjadi keputusan bersama di internal ormas keagamaan tersebut.

“Sudah jadi keputusan, tapi bagi saya sendiri saya bukan orang Muhammadiyah tapi agak kecewa ya,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, PP Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

“Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tiga ormas Islam telah menyatakan akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan Pemerintah. Ketiga ormas Islam tersebut yaitu Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al- Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum [30]:41)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ

“… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS Al-Nisa’ [4]: 59)