REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis All New KONA Electric pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan Hyundai telah merancang All New KONA Electric dengan inovasi teknologi terdepan untuk menghadirkan pengalaman mobilitas terbarukan seutuhnya di segmen B-SUV yang terus berkembang di pasar otomotif Indonesia.

“Hadir dengan desain futuristis All New KONA Electric memiliki varian dengan driving range terpanjang hingga mencapai lebih dari 600 km. Selain itu, fitur konektivitas canggih Hyundai Bluelink juga telah dilengkapi teknologi Over-The-Air (OTA) serta View Around My Vehicle,” kata Frans di booth Hyundai, Rabu (17/7/2024).

Frans mengatakan Hadir dalam lima varian, Hyundai All New KONA Electric tersedia secara nasional dan sudah dapat dipesan di GIIAS 2024 dengan harga (On The Road/OTR Jakarta) dan PPN 1 persen. Varian tersebut terdiri dari Signature Long Range Rp 590 juta, Signature Standard Range Rp 575 juta, Prime Long Range Rp 560 juta, Prime Standard Range Rp 515 juta dan Style Rp 499 juta.

All New KONA Electric hadir menggunakan baterai yang diproduksi di Indonesia oleh PT HLI Green Power yang diresmikan 3 Juli lalu. Lini terbaru kendaraan listrik Hyundai ini menampilkan eksterior dengan desain futuristis, interior lapang, all-electric range (AER) hingga lebih dari 600 km, serta fitur terkini dari ekosistem teknologi canggih Hyundai. Peluncuran all-new KONA Electric melengkapi lini kendaraan listrik (EV) Hyundai di Indonesia serta menegaskan posisi Hyundai sebagai game changer di industri otomotif serta mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission di tahun 2060.

Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, pada 2020, PT Hyundai Motors Indonesia berdiri dan menggebrak industri dengan menghadirkan BEV pertamanya di Indonesia, salah satunya yaitu KONA Electric.

Sejak itu, Hyundai menempatkan diri sebagai pionir industri kendaraan listrik di Indonesia yang konsisten menghadirkan terobosan melalui produk dan layanan inovatif. Hyundai pun terus mendorong penguatan sektor EV dengan menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lengkap melalui investasi terarah dan kemitraan strategis yang merangkul pemangku kepentingan secara luas, baik pemerintah maupun pelaku industri terkait.

“Kini, kami bangga bisa semakin mendekatkan mobilitas masa depan bagi konsumen Indonesia dengan menghadirkan all-new KONA Electric, EV pertama di Indonesia yang menggunakan baterai produksi lokal,” kata Woojune Cha.

Pengisian daya bebas khawatir

All New KONA Electric menawarkan pengalaman pengisian daya yang mudah dan fleksibel. Berkat port charger standar global (CCS2) yang kompatibel dengan berbagai stasiun pengisian daya di Indonesia.

Sama seperti IONIQ 5 dan IONIQ 6, kata Frans, All New KONA Electric juga punya fitur Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan mobil berfungsi sebagai pengisi daya listrik dalam perjalanan.

Dengan Outdoor V2L, pengguna bisa dengan mudah mengisi daya macam-macam perangkat listrik, seperti sepeda listrik, skuter listrik, dan peralatan berkemah, langsung dari mobil saat berkegiatan di luar ruangan.

Selain itu, dengan Indoor V2L, yang hanya dimiliki oleh lini kendaraan listrik Hyundai, pengguna bisa memanfaatkan power outlet di dalam kendaraan untuk mengecas laptop untuk bekerja selama perjalanan.

Selain itu, All New KONA Electric memiliki Utility Mode, sebuah fitur yang memungkinkan pemakaian perangkat elektronik di kendaraan seperti audio, lampu dan lain sebagainya menggunakan listrik yang tersimpan di High Voltage Battery untuk tujuan selain berkendara. Sehingga pada saat digunakan, Listrik yang tersimpan di dalam aki 12V tidak akan terganggu.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN – Iran dengan marah menepis laporan media Amerika Serikat (AS) bahwa mereka berencana membunuh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Nasser Kanaani seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran pada Rabu (17/7/2024) menyatakan bahwa Iran menolak tuduhan “jahat” bahwa mereka telah merencanakan serangan terhadap calon presiden dari Partai Republik.

Namun, Kanaani menegaskan bahwa Iran bermaksud untuk mengadili Trump karena memerintahkan pembunuhan seorang pejabat senior militer pada 2020.

Dikutip dari laman Aljazeera, Rabu (17/7/2024), mengutip pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya, CNN melaporkan pada Selasa (16/7/2024) bahwa pihak berwenang Amerika Serikat baru-baru ini mengetahui adanya ancaman Iran terhadap kehidupan Trump.

Hal ini menyebabkan dinas rahasia Amerika Serikat meningkatkan keamanan mantan presiden tersebut.

Namun, hal itu tidak mencegah serangan terhadap Trump pada rapat umum Sabtu. Laporan Amerika Serikat menyatakan bahwa ancaman Iran tidak ada hubungannya dengan penembakan di Pennsylvania, yang diduga dilakukan oleh seorang pria bersenjata berusia 20 tahun.

Kanaani mengatakan bahwa Iran menolak keras keterlibatan apa pun dalam serangan bersenjata baru-baru ini terhadap Trump atau klaim mengenai niat Iran melakukan tindakan tersebut, mengingat tuduhan tersebut memiliki motif dan tujuan politik yang jahat.

Namun Iran masih bertekad untuk “menuntut Trump” atas perannya dalam memerintahkan pembunuhan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Qassem Soleimani pada 2020, tegasnya.

Pihak berwenang Amerika Serikat telah lama mewaspadai potensi pembalasan Iran atas pembunuhan Soleimani. Iran telah menjanjikan balas dendam yang keras.

Dikhawatirkan targetnya bisa mencakup mantan Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton dan Robert O’Brien, yang semuanya menyimpan rincian keamanan setelah meninggalkan pemerintahan, lapor CNN.

Laporan awal yang mengklaim bahwa keamanan bagi Trump telah ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir setelah badan intelijen menerima informasi mengenai potensi rencana Iran untuk membunuhnya, tidak menyebutkan sumbernya.

Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Adrienne Watson kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa intelijen mengenai ancaman Iran terhadap Trump adalah masalah keamanan nasional dan dalam negeri yang menjadi prioritas tertinggi.

Dia juga menegaskan bahwa penyelidikan atas serangan di Pennsylvania belum mengidentifikasi hubungan antara penembak dan kaki tangan atau rekan konspirator, baik asing maupun dalam negeri.

Juru bicara Dinas Rahasia, Anthony Guglielmi mengatakan lembaga-lembaga tersebut terus-menerus menerima informasi potensi ancaman baru dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan.

“Kami tidak dapat mengomentari aliran ancaman spesifik apapun selain mengatakan bahwa Dinas Rahasia menanggapi ancaman dengan serius dan meresponsnya dengan tepat,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat , yang menangani anti-terorisme dan keamanan perbatasan, belum bereaksi terhadap dugaan ancaman tersebut.

Laporan tentang Iran muncul ketika Dinas Rahasia Amerika Serikat menghadapi pengawasan ketat atas penembakan di Butler County, dengan pertanyaan tentang bagaimana seorang pria bersenjata bisa melepaskan tembakan ke arah Trump dari atap yang terbuka sekitar 150 meter (500 kaki) jauhnya.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan peninjauan independen terhadap penanganan insiden tersebut oleh badan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPANDAN - Seorang oknum polisi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap seorang anak di bawah umur. Ironisnya, oknum polisi itu berbuat asusila kepada korban yang hendak melapor dilecehkan.

"Jajaran Satreskrim Polres Belitung telah berhasil mengungkap satu orang pelaku dugaan tindak pidana perbuatan asusila terhadap seorang anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Belitung," kata KBO Satreskrim Polres Belitung, IPDA Wahyu Nugroho dalam konferensi pers di Polres Belitung, Rabu.

Menurut dia, pelaku dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur tersebut dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri berinisial, Brigpol AK.

Ipda Wahyu Nugroho mengatakan, peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di Mako Polsek Tanjung Pandan pada, Rabu (15/5) lalu sekira pukul 20.30 WIB.

Ia menjelaskan, kronologi kejadian berawal saat korban sebut saja Bunga bersama dua rekannya datang ke Mapolsek Tanjung Pandan untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya saat berada di salah satu panti asuhan dengan terlapor bernama Beni.

"Setibanya di Polsek Tanjung Pandan korban bertemu dengan pelaku lalu di suruh masuk ke salah satu ruangan di Polsek Tanjung Pandan," ujarnya.

Setelah ditanya oleh pelaku soal kejadian yang dialami korban, lanjut Ipda Wahyu Nugroho, kemudian tidak berselang lama korban diajak oleh pelaku untuk berpindah ruang. Saat masuk ke dalam ruangan tersebut pintu dikunci dari dalam.

"Sedangkan kedua teman korban menunggu di ruangan lainnya, singkat cerita di ruang tersebut terjadi dugaan tindak pencabulan itu," katanya.

Menurut Ipda Wahyu Nugroho, setelah melancarkan aksi tersebut, pelaku meminta agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

"Setelah itu korban keluar dari ruangan tersebut dan menyuruh mereka pulang ke panti asuhan. Atas kejadian tersebut korban merasa takut dan trauma sehingga pelapor selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Belitung," ujarnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi antara lain hasil "visum et repertum", satu helai celana panjang jenis kargo warna hitam, dan satu buah jepit berwarna pink.

Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan atau Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman maksimal pidana penjara paling lama 12 tahun.

"Saat ini untuk pelaku sudah berstatus tersangka mulai, Selasa (16/7) kemarin dan juga sudah dilakukan penahanan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TikTok kembali menggelar kelas bisnis Kelas Bisnis UMKM #MajuBarengTikTok. Head of SMB TikTok Indonesia Pandu Nitiseputro mengatakan pelaku UMKM mendapatkan berbagai kelas pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital untuk memajukan bisnis.

"Program Kelas Bisnis UMKM #MajuBarengTikTok menyajikan program pelatihan komprehensif guna membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital," ujar Pandu saat media briefing di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Pandu berharap acara ini dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan melalui fitur-fitur dalam ekosistem TikTok. Materi yang akan disampaikan dirancang untuk membantu UMKM agar terampil mempromosikan bisnis mereka secara digital.

Beberapa materi tersebut antara lain, perilaku belanja pengguna ShopTokopedia, solusi iklan melalui TikTok Ads, promosi kreatif dengan Video Pendek, berkolaborasi dengan Creator Affiliate untuk memperluas jangkauan dan penjualan, serta penggunaan ragam fitur di TikTok seperti LIVE Shopping, Capcut, dan fitur lainnya. Pandu berharap kelas bisnis ini dapat membantu para pelaku UMKM untuk memajukan bisnis mereka di platform daring melalui ekosistem TikTok dan solusi iklan TikTok Ads.

"Kami juga mengundang seller unggulan untuk langsung berbagi kiat sukses mereka dalam LIVE Shopping, sehingga para peserta pelatihan dapat memaksimalkan fitur di TikTok untuk meningkatkan penjualan mereka," ucap Pandu.

Pandu menyampaikan TikTok telah menyediakan kredit iklan senilai total 3 juta dolar AS pada 2023-2025 untuk mendukung UMKM di Indonesia. Pandu mengatakan penyaluran kredit iklan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai komunitas UMKM, salah satunya adalah ukmindonesia.id, sebuah organisasi pengembangan UMKM yang menghadirkan beragam informasi, pengetahuan, serta edukasi bagi para pelaku UMKM Indonesia.

"Kelas Bisnis UMKM #MajuBarengTikTok telah melatih lebih dari 8.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia sejak 2021," kata Pandu.

CEO ukmindonesia.id Gilang Ageng mengatakan ukmindonesia.id dapat terus melakukan edukasi melalui konten kreatif berkat dukungan kredit iklan dari TikTok. Gilang berharap hal ini dapat mengedukasi UMKM mengenai berbagai macam kiat dalam membangun bisnis, terutama dengan memanfaatkan platform digital secara maksimal.

"Bantuan berupa kredit iklan dari TikTok sangat bermanfaat bagi ukmindonesia.id untuk menjangkau lebih banyak UMKM. Kredit iklan ini kami gunakan untuk memberikan edukasi, bimbingan, hingga promosi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan bisnisnya," ujar Gilang.

Gilang menyampaikan salah satu upaya dalam peningkatan formalisasi usaha ialah melalui bantuan kredit iklan di TikTok adalah edukasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Video tersebut telah disaksikan oleh 25 juta penonton dan menarik minat ratusan ribu pelaku UMKM untuk membaca artikel lebih lanjut di situs resmi ukmindonesia.id hanya dalam dua hari.

"Potensi UMKM di Indonesia begitu besar, sehingga penting bagi kami untuk terus mendukung pertumbuhan mereka melalui pemenuhan informasi yang tepat, lengkap, dan bermanfaat yang bisa menuntun UMKM agar terus tumbuh," kata Gilang.

Operation Manager Redshroom Store, Raymond Mario mengatakan program pelatihan yang komprehensif telah memungkinkan UMKM memahami secara mendalam bagaimana cara menggunakan ekosistem TikTok dan memahami audiens TikTok dengan baik. Raymond juga menceritakan kisah sukses dari Redshroom Store yang telah menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari program #MajuBarengTikTok hingga berhasil meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.

"Setelah menerapkan materi yang kami pelajari dari #MajuBarengTikTok, omzet rata-rata kami berangsur meningkat hingga 90 persen dibanding sebelum kami mengikuti program ini. Bahkan, omzet kami pada 2024 ini hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Raymond.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bakal makin melalangbuana ke berbagai negara. Bank Indonesia (BI) menyampaikan, QRIS akan segera digunakan di antaranya di Korea Selatan, Jepang, dan India.

Hal itu dilakukan seiring dengan langkah kerja sama pembayaran berbasis QR Code antara BI dengan bank-bank dari berbagai negara. Sehingga baik QR Code Indonesia maupun negara-negara terkait, nantinya bisa sama-sama digunakan.

“Dalam waktu dekat kita akan ada QRIS cross border dengan India, Korea, Jepang, dan UEA,” ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Kompleks BI, Rabu (17/7/2024).

Kerja sama BI dan Reserve Bank of India (RBI) diketahui terjalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) pada 7 Maret 2024 di Mumbai. Sementara itu, penandatanganan kerjasama antara BI dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian (METI) Jepang dilakukan pada 9 Desember 2022 lalu. Sedangkan dengan dua negara lainnya baru-baru ini dilakukan.

“Pak Gubernur (Perry Warjiyo) sudah tanda tangan dengan Korea Selatan pada 15 Juli. Dan tanggal 16 Juli kemarin dengan bank sentral Uni Emirat Arab,” ujar dia.

Namun, mengenai waktu pastinya penggunaan QRIS di negara-negara tersebut, Filianingsih belum mau membeberkannya. Implementasi penggunaan QRIS cross border disebut membutuhkan waktu.

“Tunggu tanggal mainnya, nanti teman-teman bisa beli topokki pakai QRIS, beli sushi, beli kare pakai QRIS,” tuturnya.

Diketahui, pemberlakuan QRIS cross border sudah dilakukan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Thailand. Kerja sama BI dan Bank Negara Malaysia (BNM) misalnya telah disepakati melalui NK pada 27 September 2019, dan baru diimplementasikan pada 8 Mei 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sedang melakukan kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap para guru honorer. Setidaknya, terdapat sekitar 4.000 guru honorer di DKI Jakarta yang terdampak kebijakan itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, jumlah sekitar 4.000 orang itu merupakan akumulasi guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa rekomendasi dinas sejak 2016. Menurut dia, ada sejumlah alasan kepala sekolah melakukan pengangkatan guru honorer.

"Alasan mau melakukan itu, ya mungkin bisa karena bisa jadi karena kekurangan guru. Iya kan seperti itu? Banyak sih, banyak alasan mereka," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

erdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024, keberadaan guru honorer itu tidak sesuai dengan regulasi, termasuk dalam proses pengangkatannya. Pasalnya, proses pengangkatannya tidak dipublikasi dan tidak ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurut Budi, yang dilakukan kepala sekolah adalah melakukan pengangkatan guru honorer tanpa mekanisme yang jelas. Hal itu dilakukan karena kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pengelolaan BOS.

Budi menjelaskan, Disdik DKI Jakarta telah menyediakan jalur untuk menjadi tenaga ahli melalui Kontrak Kerja Individu (KKI). Artinya, proses pengangkatannya juga melalui seleksi dari Disdik DKI Jakarta yang sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan jalur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk menjadi guru. Jalur itu juga dibuka untuk memenuhi kebutuhan formasi guru dengan prosedur yang ketat.

"Untuk mengangkat PPPK dan ASN kan ada aturannya. Masa kita mengangkat mereka berdasarkan mereka diangkat oleh kepala sekolah karena ada hubungan, misalkan, hubungan keluarga kolega dengan kepala sekolah, atau yang tidak sesuai aturan, kita enggak tau kompetensinya?" kata Budi.

Menurut dia, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Bahkan, sosialisasi itu sudah dilakukan sejak 2017. Namun, BPK baru menemukan keberadaan guru honorer itu tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta akan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. "Nanti akan kami panggil mereka semua, kami lakukan pembinaan, dan kami akan evaluasi juga nanti ke depan," ujar Budi.

Dalih temuan BPK...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki mengajak umat Islam untuk selalu optimis berhijrah dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (16/7/2024) kemarin.

"Semangat tahun baru Islam 1446 hijriyah yang kita peringati pada hari ini diharapkan dapat memberikan optimisme berhijrah ke arah yang lebih baik, sebagai bagian dari proses humanisasi bangsa Indonesia menuju ketenangan batin, kecermelangan akhlak, dan peningkatan etospedia," ujar Saiful dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Peringatan Tahun Baru Islam kali ini mengusung tema "Semangat Hijrah untuk Menyongsong Nusantara Baru, Indonesia Maju". Saiful juga menyampaikan bahwa semangat hijriah harus diisi dengan multi kesalehan individual secara vertikal kepada Allah dan kesalehan secara horizontal kepada sesama manusia demi mencapai kemajuan dan kebahagiaan bersama.

"Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memetik hikmah dalam peringatan tahun baru Islam 1446 H, dengan menjadikan semangat spiritual sebagai pondasi dalam melahirkan semangat kerja dan semangat integritas agar tercapai kemajuan indonesia," ucap Saiful.

Dia juga menambahkan bahwa rencana perpindahan ibu kota negara dapat dimaknai sebagai wujud daripada hijrahnya bangsa Indonesia menuju kemajuan.

"Hijrah ini dapat kita maknai bagaimana membentuk dan membangun bangsa dan negara dengan salah satunya ikhtiar memindahkan ibu kota ini. Mudah-mudahan untuk hijrah yang diridai oleh Allah," kata Saiful.

Acara ini diisi dengan tausiyah dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Abdurrohman Kasdi, dan pemberian santunan kepada para anak yatim. Acara ini juga dihadiri Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemenag Pusat, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Iwan Herniwan, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Suharno, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kalangan Muslim Amerika Serikat (AS) merasa terasing pada masa pemilihan umum (pemilu) kali ini. Mereka mengaku frustrasi karena banyak politikus, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, tidak berbuat cukup untuk mengakhiri genosida di Jalur Gaza, Palestina.

"Krisis yang sedang berlangsung di Gaza telah meningkatkan perasaan frustrasi dan ketidakberdayaan dalam komunitas Muslim AS," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Organisasi Muslim AS, Oussama Jammal, kepada Sputnik, Rabu (17/7/2024).

"Ada persepsi bahwa kedua partai (Demokrat dan Republik) tidak melakukan upaya yang cukup untuk advokasi penyelesaian konflik yang adil dan merata. Ini menimbulkan rasa kehilangan hak dan kekecewaan terhadap proses politik," lanjutnya.

Partai Republik dan Demokrat dinilai memiliki kandidat yang kebijakan dan tindakannya kurang menguntungkan komunitas Muslim AS. Umat Islam setempat pun merasa diabaikan secara politik. Sebab, Jammal mengatakan, tidak ada pihak yang dinilai sepenuhnya mengerti keprihatinan mereka.

Menurut dia, Partai Republik secara tradisional mengambil sikap pro-Israel yang terkadang dapat meminggirkan perspektif Muslim Amerika, termasuk mengenai kebijakan ihwal Palestina-Israel. Ada juga kekhawatiran mengenai sikap parpol itu terhadap imigrasi dan keamanan nasional, yang terkadang cenderung memuat retorika anti-Muslim.

Sementara itu, Partai Demokrat lebih terbuka untuk berinteraksi dengan komunitas Muslim AS. Namun, masih terdapat perpecahan di dalam parpol ini mengenai pendiriannya terhadap Israel dan Palestina.

Menurut Jammal, sejumlah pemilih dari kalangan Muslim AS merasa, kandidat dari Demokrat kerap mengabaikan komitmen substansial untuk mengatasi masalah spesifik yang disorot umat Islam. Ini membuat pemilih dari kalangan Islam mempertimbangkan untuk mendukung kandidat alternatif yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan keprihatinan mereka.

"Atau bahkan memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pemilu kali in, yang akan berdampak signifikan pada lanskap pesta demokrasi tersebut," kata Jammal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia meningkatkan bantuan sukarela regulernya kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Hal itu diumumkan ketika Indonesia, diwakili Wakil Tetap RI untuk PBB, Arrmanantha Nasir, berpartisipasi dalam UNRWA Pledging Conference di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

“Dukungan baru Indonesia untuk UNRWA meliputi; peningkatan kontribusi sukarela reguler sebesar 1,2 juta dolar AS per tahun mulai 2024; hibah sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam UNRWA Flash Appeal April-Desember 2024,” demikian keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun X-nya, Rabu (17/7/2024).

Indonesia pun berkomitmen mengupayakan pendanaan inovatif bagi UNRWA, termasuk pelibatan masyarakat Indonesia melalui penjajakan kemitraan dengan lembaga pengelola zakat. “Dukungan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam membantu 5,9 juta pengungsi Palestina di lima area: Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, dan Tepi Barat,” kata Kemlu RI.

UNRWA Pledging Conference digelar pada Jumat (12/7/2024) pekan lalu. Konferensi itu diselenggarakan untuk menjaring kontribusi keuangan tambahan untuk mendukung peran UNRWA dalam menjalankan mandatnya, yakni memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pengungsi Palestina.

UNRWA Pledging Conference dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden ke-78 Sidang Majelis Umum PBB Dennis Francis. Dalam pidatonya, keduanya menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan menekankan perlunya gencatan senjata segera. Guterres dan Francis turut menegaskan peranan penting UNRWA dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara serta menjaga stabilitas kawasan.

Sebanyak 62 negara menyampaikan pernyataan nasional dalam konferensi tersebut. Hal-hal utama yang diangkat oleh masing-masing negara adalah pengakuan dan dukungan terhadap peran UNRWA dalam penanganan pengungsi Palestina dan keamanan di kawasan. Mereka juga menyerukan gencatan senjata di Gaza dan deeskalasi konflik agar tidak merembet ke kawasan lain. Mereka pun menekankan agar Israel memberikan akses terhadap UNRWA di seluruh wilayah Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya menyambut positif penarikan paspor eks Ketua KPK Firli Bahuri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Betul, menyambut baik penarikan tersebut," kata Direktur Reserse Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ade Safri menjelaskan penarikan paspor tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pihak Kepolisian yang mengajukan pencekalan terhadap Firli Bahuri.

"Merujuk pada permohonan penyidik dalam penanganan perkara a quo untuk pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka FB (permohonan yang kedua)," ungkap Ade Safri.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam kasus pencegahan seperti yang dialami eks Ketua KPK Firli Bahuri, maka dilakukan penarikan paspor terhadap yang bersangkutan.

“Saya menjawab secara umum, jadi terkait dengan kasus yang seperti dialami Pak Firli Bahuri, kami melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan," kata Ketua Tim Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Eka Riyanto saat taklimat pers (press briefing) di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/7).

Dia menjelaskan bahwa pihak Imigrasi akan mengembalikan paspor orang yang dicegah setelah proses hukumnya selesai. Hal ini untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

"Apabila divonis setelah melakukan proses persidangan dan divonis bebas dan lain-lain, paspornya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi, untuk sementara paspornya itu dilakukan penarikan," kata dia.

Arief menegaskan, peraturan tersebut berlaku untuk setiap orang. Namun, ia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai penarikan paspor milik Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengatakan bahwa Firli Bahuri dicegah keluar negeri selama enam bulan atau sampai 25 Desember 2024. "Ini perpanjangan kedua dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan sampai 25 Desember 2024," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ribuan guru honorer itu akan kehilangan pekerjaannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menolak anggapan bahwa dinasnya melakukan pemecatan terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tidak diangkat oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta, melainkan oleh kepala sekolah.

"Sebenarnya bukan dipecat. Maksudnya konotasi dipecat kan kalau saya, Disdik itu mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, saya angkat, terus menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Itu kalau dipecat," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurut Budi, sekitar 4.000 honorer itu merupakan akumulasi guru yang diangkat kepala sekolah sejak 2016. Ia mengungkapkan, pengangkatan guru honorer itu dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, guru honorer yang diangkat juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Pengangkatannya tidak di-publish dan pengangkatannya subjektivitas. Inilah yang terjadi," ujar Budi.

Karena itu, ia menolak pandangan yang menyebutkan guru honorer itu dipecat. Menurut dia, yang dilakukan Disdik Provinsi DKI Jakarta adalah menata dan menertibkan kebutuhan guru di lapangan.

"Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," kata Budi.

Budi menambahkan, para guru honorer itu juga telah paham konsekuensi pekerjaannya. Pasalnya, para guru mengerti bahwa status honorer akan dihapus.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengungkapkan ratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

"Pada 5 Juli atau pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2024).

Iman menyampaikan para kepala sekolah mengirimkan formulir 'Cleansing Guru Honorer' kepada para guru honorer. Formulir itu dimaksudkan supaya diisi oleh para guru honorer.

"Ada kasus di Jakarta Timur memakai, ada yang pakai berita acara, harus mengatakan persetujuan. Ada yang cuma mengisi identitas, nanti kepala sekolah atau dinas yang akan buat status, ini sudah cleansing," ujar Imam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencurigai adanya upaya melakukan pemecatan besar-besaran terhadap guru honorer di Indonesia. Mereka ada yang diusir langsung dari sekolah atau sengaja dibuat tak punya jam mengajar.

"Pada 4 Juli (2024) ada laporan dari beberapa daerah upaya pengusiran guru honorer itu kejadian masif. Oleh karena itu sedang ada PHK besar-besaran terhadap guru honorer di seluruh Indonesia," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (17/7/2024).

Pernyataan Iman disampaikan menyangkut kabar pemecatan yang menimpa guru honorer di Jakarta. Iman menduga pemecatan di Jakarta berpeluang terjadi pula di daerah lain.

"Umumnya bisa dikatakan tata kelola guru kurang lebih amburadul ya. Kejadian cleansing guru honorer di Jakarta boleh disebut fenomena gunung es," ujar Iman.

Iman menemukan di Garut, Provinsi Jawa Barat ternyata para guru honorernya ada yang kehilangan jam mengajar. Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer.

"Sampelnya ada di Garut. Selama tiga kali seleksi PPPK yang disebut cara selamatkan guru honorer ternyata ada korban. Korbannya guru honorer juga. Tiap ada kelulusan PPPK yang sebagian guru honorer ternyata geser keberadaan guru honorer ambil jam. Sehingga keresahan ini terus memuncak," ujar Iman.

Di Lampung Utara, Provinsi Lampung, Iman mendapati polanya berbeda dari di Jawa Barat. Para guru honorer disana dibiarkan saja tanpa ada upaya mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka tak punya kesempatan ikut seleksi PPPK.

"Di Lampung Utara metode beda. Di Jabar metode pengurangan jam. Di Lampung utara nggak ada seleksi PPPK, mereka terus honorer sampai Desember 2024 maka karirnya stop. Mereka juga nggak ada kesempatan berkompetisi seleksi PPPK," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).