JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memercayakan posisi Wakil Menteri Agama (Wamenag) kepada politikus senior Partai Gerindra H. R. Muhammad Syafi’i.

Diketahui, Prabowo sebelumnya menunjuk Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menjadi Menteri Agama.

Lantas, seperti apa rekam jejak pria yang karib disapa Romo ini?

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 21 Oktober 1959 ini diketahui meniti kariernya dalam dunia politik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dikutip dari laman resmi Fraksi Gerindra, bersama PPP, Romo berhasil duduk menjadi Anggota DPRD Kota Medan periode 1997-1999.

Dia bahkan tercatat sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan periode 1985-1995. Lalu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Medan periode 1995-2000.

Setelah itu, Romo memutuskan pindah menjadi kader Partai Bintang Reformasi (PBR). Dia menduduki posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR periode 2002-2006.

Di bawah bendera PBR, Romo juga berhasil lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009.

Sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Partai Gerindra, Romo terakhir tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR periode 2006-2011.

Tak lama setelah bergabung dengan Partai Gerindra, Romo langsung menduduki posisi Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra periode 2012-2020.

Kini, Muhammad Syafi'i adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

Bersama Partai Gerindra, Romo berhasil dua kali lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI, yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Pada periode keduanya sebagai wakil rakyat, Romo ditempatkan di Komisi III yang membawahi bidang hukum. Kemudian, dia juga tercatat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) dan anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Dari sisi akademik, Romo Muhammad Syafi’i menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1979-1988.

Kemudian, mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. Lalu, menjadi kandidat Doktor di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan pandangannya terkait perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perubahan ini, menurut dia, sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan statis.

Dia menjelaskan, perubahan mendasar yang terjadi dalam pendekatan pendidikan, khususnya terkait dengan metode disiplin yang diterapkan oleh tenaga pendidik hari ini telah mengalami sebuah perubahan yang sangat fundamental.

“Dulu, ketika guru memarahi atau menghukum kita secara fisik, orang tua kita cenderung mendukung tindakan tersebut. Namun, nilai-nilai tersebut kini telah berubah total," ujar Saiful dalam siaran persnya, Kamis (15/8/2024).

Hal ini disampaikan Saiful saat memberikan arahan pada penutupan Conference and Expose on Training yang digelar Balitbang Diklat di Surabaya, Rabu (14/8/2024) malam. Penutupan kegiatan ini dihadiri ratusan tamu undangan, di antaranya Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Sekretaris Dirjen Bimas Katolik, Sekretaris Bimas Buddha serta kepala BDK, BLA, dan Loka Diklat, dan para kepala madrasah, serta para widyaiswara Kementerian Agama.

Dalam pesan pentingnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Saiful menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh tenaga pendidik bisa berujung pada tindakan hukum jika dilaporkan oleh orang tua siswa.

"Ini adalah bukti bahwa nilai-nilai dan paradigma di masyarakat terus berkembang, dan kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang statis," ucap dia.

Selain itu, pada acara yang mengusung tema Impactful and Enjoyful Learning ini, Saiful juga menekankan pentingnya kenyamanan sebagai bagian dari metode pembelajaran yang dikembangkan.

“Ini menjadi harapan baru bagi kita semua, terutama para tenaga pendidik, agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat," kata Saiful.

Dia pun mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan sambil menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, dalam rangka membangun peradaban yang lebih maju.

“Forum ini punya harapan dan keinginan untuk membangun karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita," jelas dia.

Mengakhiri sambutannya, Saiful menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tetap hadir hingga penutupan acara, sebagai bukti komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan karakter ASN di lingkungan Kemenag serta lembaga negara lainnya. Dia berharap Kemenag terus berjaya dan menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengalihan kuota haji. Laporan ini dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU).

Terkait hal ini, juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkannya. KPK akan menganalisis laporan tersebut.

"Ya secara prinsip, bila ada laporan yang diterima oleh bagian pengaduan masyarakat, semua administrasinya, bahannya akan dilakukan penelahaan," ujar Tessa saat ditemui wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (1/8).

Tessa menambahkan, jika dokumen laporan telah lengkap, maka laporan akan ditindaklanjuti.

“Tapi, apabila peneliti menilai laporan yang masuk masih diperlukan adanya kelengkapan administrasi atau dokumen-dokumen yang lainnya tentunya akan diminta kepada pihak pelapor untuk melengkapi,” sambung dia.

Terkait laporan tersebut, Tessa mengaku belum ada komunikasi dengan Pansus haji. Sebab soal kuota haji ini juga tengah didalami oleh Pansus DPR RI.

“Belum ada,” kata dia.

Menurut Ketua GAMBU Arya, Menag dan Wamenag ini telah mengurangi 8.400 kuota haji reguler dengan mengalihkannya ke kuota haji khusus.

Menurutnya, kuota haji yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya memakan delapan persen kuota keseluruhan.

Belum ada keterangan dari Menag dan Wamenag terkait dengan laporan tersebut.

Di samping pelaporan ke KPK, soal haji ini pun tengah didalami oleh DPR RI. DPR membentuk Panitia Khusus Angket Haji 2024. Pansus ini salah satunya dibentuk untuk mendalami dugaan kecurangan dalam pengalihan kuota haji.

Menurut Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, John Kenedy Azis, pansus ini juga dibentuk untuk menelusuri carut-marut pelaksanaan haji.

"Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata Jhon dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7).

Jakarta: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 31 Juli 2024. Aduan itu terkait dugaan penyelewengan kuota haji, yang juga diusut DPR melalui panitia khusus (pansus).

“Kami selaku pelapor mohon kepada pimpinan KPK berkenan memanggil para terlapor tersebut,” kata Ketua Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) Arya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Daisuki juga masuk dalam aduan itu. Kedua pejabat itu dinilai bisa bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan kuota haji yang sampai mendapatkan perhatian DPR tersebut.
“(KPK diharap) melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Arya.

KPK merespons rencana pansus DPR mengusut penyelewengan kuota haji. Lembaga Antirasuah siap untuk mendampingi pedalaman kejadian tersebut.

“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci langkah yang akan diambil pihaknya atas permintaan tersebut. Tapi, kata dia, KPK siap membuka kasus jika terindikasi korupsi.

“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ucap Tessa.

(ADN)

Jakarta: Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat regulasi alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bantuan masjid, takmir, marbot masjid di daerah, serta rumah-rumah ibadah agama lain.

"Barangkali Kemendagri bisa memberi afirmasi dengan membuat regulasi bagi pemda yang mewajibkan pengalokasian anggaran APBD untuk bantuan masjid, takmir, dan marbot masjid di daerah," kata Wamenag di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Saiful dalam Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional badan kesejahteraan masjid (BKM) bertajuk ‘Menata Regulasi Kemasjidan untuk Masjid Profesional, Moderat, Berdaya’ di Jakarta.
Menurut dia, Indonesia memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia, yang umumnya dibangun dan dikelola masyarakat. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat.

Wamenag mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan Kemendagri dalam memberdayakan masjid-masjid di daerah.

Dia menjelaskan upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat serta mendukung pengelolaan dan pengembangan masjid.

"Kolaborasi Kemenag dan Kemendagri sangat strategis dalam ikhtiar memberdayakan masjid-masjid di daerah," kata dia.

Baca Juga: Perkuat Moderasi Beragama, Kemenag Libatkan 'Leader' Kampus

Wamenag mengakui jumlah bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memadai. Selain itu, peningkatan kompetensi takmir masjid belum merata.

"Ini menjadi concern bersama agar dapat segera terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masjid-masjid di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Sugeng Hariyono menyambut baik usulan tersebut. Pihaknya mengatakan akan berkontribusi dalam memberdayakan masjid di seluruh Indonesia melalui tiga langkah strategis.

Langkah pertama, kata dia, Kemendagri setiap tahun menerbitkan Permendagri tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini menjadi acuan bagi semua provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang program prioritas dan kegiatan yang harus dianggarkan dalam APBD.

"Melalui RKPD, kami memastikan negara hadir untuk memberdayakan masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan aktivitas ekonomi serta sosial," kata dia.

Langkah kedua, Kemendagri juga menerbitkan Permendagri tentang Penyusunan APBD setiap tahun. Dalam Permendagri ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masjid melalui berbagai instrumen dalam APBD, baik melalui bantuan langsung maupun hibah.

"Sepanjang ada direktif melalui Permendagri, pemerintah daerah akan mengikuti arahan tersebut," kata dia.

Langkah ketiga, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan setiap tahun. Kebijakan ini menjadi acuan bagi inspektorat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan program prioritas dalam RKPD yang dianggarkan dalam APBD terlaksana dengan optimal.

"Pengawasan ini penting agar pemberdayaan masjid melalui BKM tetap terlaksana, meskipun terjadi refocusing atau pergeseran anggaran," kata Sugeng.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki mengajak umat Islam untuk selalu optimis berhijrah dalam acara Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (16/7/2024) kemarin.

"Semangat tahun baru Islam 1446 hijriyah yang kita peringati pada hari ini diharapkan dapat memberikan optimisme berhijrah ke arah yang lebih baik, sebagai bagian dari proses humanisasi bangsa Indonesia menuju ketenangan batin, kecermelangan akhlak, dan peningkatan etospedia," ujar Saiful dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Peringatan Tahun Baru Islam kali ini mengusung tema "Semangat Hijrah untuk Menyongsong Nusantara Baru, Indonesia Maju". Saiful juga menyampaikan bahwa semangat hijriah harus diisi dengan multi kesalehan individual secara vertikal kepada Allah dan kesalehan secara horizontal kepada sesama manusia demi mencapai kemajuan dan kebahagiaan bersama.

"Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memetik hikmah dalam peringatan tahun baru Islam 1446 H, dengan menjadikan semangat spiritual sebagai pondasi dalam melahirkan semangat kerja dan semangat integritas agar tercapai kemajuan indonesia," ucap Saiful.

Dia juga menambahkan bahwa rencana perpindahan ibu kota negara dapat dimaknai sebagai wujud daripada hijrahnya bangsa Indonesia menuju kemajuan.

"Hijrah ini dapat kita maknai bagaimana membentuk dan membangun bangsa dan negara dengan salah satunya ikhtiar memindahkan ibu kota ini. Mudah-mudahan untuk hijrah yang diridai oleh Allah," kata Saiful.

Acara ini diisi dengan tausiyah dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Abdurrohman Kasdi, dan pemberian santunan kepada para anak yatim. Acara ini juga dihadiri Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemenag Pusat, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Iwan Herniwan, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Suharno, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI.

Jakarta: Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan rencana perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dimaknai sebagai wujud dari hijrahnya Bangsa Indonesia menuju kemajuan. Hal ini disampaikan Wamenag saat peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.

"Hijrah ini dapat kita maknai bagaimana membentuk dan membangun bangsa dan negara dengan salah satunya ikhtiar memindahkan ibu kota ini," kata Wamenag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Semangat Hijrah untuk Menyongsong Nusantara Baru, Indonesia Maju". Wamenag mengajak umat Islam untuk selalu optimis berhijrah.

Baca Juga: Refleksi Tahun Baru Hijriah, Ketum Muhammadiyah: Umat Islam Harus Mengejar Kemajuan

Semangat hijriah itu, kata dia, harus diisi dengan multi kesalehan individual secara vertikal kepada Allah dan kesalehan secara horisontal kepada sesama manusia demi mencapai kemajuan dan kebahagiaan bersama.

"Semangat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah yang kita peringati pada hari ini diharapkan dapat memberikan optimisme berhijrah ke arah yang lebih baik, sebagai bagian dari proses humanisasi Bangsa Indonesia menuju ketenangan batin, kecermelangan akhlak, dan peningkatan etospedia," kata Wamenag.

Sehubungan dengan rencana kepindahan ke IKN, lanjut dia, harus dimaknai sebagai hijrah menuju Indonesia maju dan pemerataan pembangunan nasional.

"Mudah-mudahan untuk hijrah yang diridai oleh Allah," kata Wamenag.

Peringatan Muharram kali ini diisi dengan tausiah dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Abdurrohman Kasdi dan pemberian santunan kepada para anak yatim.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan lima warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.

"Kita tegaskan bukan atas nama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan juga bukan atas nama Pemerintah Indonesia," ucap Saiful usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-10 Forum Zakat di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Saiful mengaku juga telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul atas kejadian tersebut. Ia mengatakan Gus Ipul akan mengklarifikasi lebih lanjut terhadap lima kader NU tersebut.

"Komunikasi dengan Pak Sekjen (PBNU) dan Insya Allah Pak Sekjen akan melakukan klarifikasi kepada mereka," ujar Wamenag.

Gus Ipul mengatakan PBNU akan memanggil lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial.

"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya," ujar Gus Ipul itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Selain itu, ia mengatakan bahwa PBNU juga segera memanggil pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut.

"Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan banom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, maka bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.