Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan tak jauh beda dengan tahun ini.

Kredit perbankan pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sekitar 10%-12%. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, perkiraan tersebut dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan berada di kisaran 5,1%-5,2% yoy.

"Sejauh ini belum ada dokumen resmi pemerintah yang mencantumkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun, jadi saat ini kita hanya bisa memiliki basis APBN 2025 dimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025," ungkap Josua kepada Kontan, Rabu (16/10).

Menurutnya, ketika pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi sekitar 8% di era lima tahun ke depan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, perlu mempertanyakan apakah mesin perekonomian Indonesia dapat mencapai kondisi tersebut. Lalu kedua, perlu menilai sektor ekonomi apa yang akan didorong oleh pemerintah sehingga perlu didukung pembiayaannya oleh sektor perbankan.

Lebih jauh Josua mencontohkan saat kondisi pandemi Covid-19 melanda, yang memaksa meniadakan aktivitas perekonomian. Hal ini membuat permintaan kredit pun cenderung menurun tajam. Dan sebaliknya saat kondisi perekonomian naik, maka pemintaan kredit pun juga cenderung meningkat

"Yang perlu dipahami adalah mempertimbangkan tren historikal data yang ada dalam 10 sampai 20 tahun terakhir ini, dimana pertumbuhan kredit justru dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi," ungkap Josua.

Di sisi lain, Josua menyatakan, dengan kondisi risiko perekonomian yang masih cukup tinggi karena perlambatan ekonomi global dan penurunan daya beli kelas menengah, maka terdapat potensi risiko peningkatan rasio NPL kedepannya apabila perbankan ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan kredit di suatu level tertentu.

"Oleh sebab itu, menurut hemat saya, pertama, pemerintah perlu menargetkan pertumbuhan ekonomi yang paling realistis. Kedua, menetapkan sektor prioritas yang perlu mendapatkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan terutama perbankan," kata Josua kepada Kontan.

Terakhir menurut Josua, perbankan tetap diencourage untuk menyalurkan kredit yang positif namun juga tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sedemikian sehingga pertumbuhan kredit yang solid kedepannya juga diikuti dengan rasio NPL dan risiko kredit yang tetap terkendali.

Tonton:Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Meningkat, Tanda Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi membentuk Medical Advisory Board untuk menekan dampak dari inflasi medis dan overtreatment. IFG Progress menilai Medical Advisory Board begitu dibutuhkan di industri kesehatan, tak terkecuali bagi industri asuransi.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman mengatakan dengan adanya Medical Advisory Board, akan memberikan semacam mediator terhadap ekosistem yang lebih objektif.

"Di satu sisi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, tetapi di sisi lain ada namanya pareto optimum dari pricing yang berlaku," katanya saat konferensi pers di Mid Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (16/10).

Pareto optimum adalah kondisi ekonomi ketika satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lain akan mendapatkan kerugian.

Ibrahim menerangkan dalam memberikan layanan kesehatan tentu banyak yang akan terlibat, seperti pemerintah, individu, perusahaan asuransi, rumah sakit, hingga dokter.

Ibrahim mencontohkan apabila seseorang mendapat fasilitas kesehatan luar biasa karena memiliki asuransi, tetapi biaya kesehatan itu malah rumah sakitnya yang menanggung semua, atau dokternya dibayar kurang, tentu semua harus diselesaikan melalui suatu skema.

Dia bilang salah satu solusinya membutuhkan Medical Advisory Board untuk bisa melihat secara objektif pembebanan layanan kesehatan itu terdistribusi berdasarkan semua pihak yang ada. Namun, Ibrahim berpendapat efektif atau tidaknya Medical Advisory Board, semuanya akan bergantung pada desain dan tujuan.

Sementara itu, Guru Besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabhrany mengatakan pada dasarnya perusahaan asuransi harus melihat terlebih dahulu penyebab kerugian yang ditimbulkan.

"Mesti dilihat dahulu babak belur ruginya disebabkan apa? Karena kecerobohan dalam menetapkan premi, mendesain produk, atau dasar informasinya? Kalau di Amerika Serikat itu bukan Medical Advisory Board yang ada buat asuransi komersial, tetapi Medical Information Bureau yang merupakan pusat informasi dari semua perusahaan asuransi. Dengan demikian, mempunyai data bagus untuk aktuarial calculation yang lebih stabil, sehingga masing-masing mendapat manfaat," tuturnya.

Menurut Hasbullah, untuk asuransi yang babak belur karena klaim tinggi, bisa jadi juga disebabkan spekulatif bisnis yang berlebihan.
Misalnya, sangat mengejar target pendapatan premi, sehingga hanya asal menerima nasabah dan itu banyak terjadi.

"Contoh, seperti Indosurya yang menjual multi level produk, kemudian bangkrut. Sebab, asuransi bukan seperti barang biasa, karena sifatnya yang kondisional dan risikonya besar. Itu bisa jadi bagian yang menyebabkan kegagalan sebagian produk asuransi kesehatan, yang mana di Indonesia belum cukup prudent dalam menghitung aktuarial maupun underwriting-nya," kata Hasbullah.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan pergadaian swasta PT Indonesia Gadai Oke mencatatkan penurunan nilai transaksi gadai.

Direktur PT Indonesia Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring mengatakan nilai transaksi gadai baru perusahaan sampai September 2024 sebesar Rp 34,25 miliar.

"Nilai itu menurun tipis 3%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 35,38 miliar," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, Danioko mengatakan penurunan tersebut kemungkinan karena meningkatnya atau bertambahnya Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) lainnya pada tahun ini. Selain itu, ditambah perusahaan jasa keuangan yang sudah ada membuka cabang baru lainnya.

Meskipun demikian, Danioko menyampaikan penurunan itu tidak serta merta menunjukkan kualitas perusahaan menurun. Sebaliknya, dia menyebut perusahaan akan terus bertumbuh dan berkembang untuk memberikan pelayanan.

Sementara itu, Danioko menyampaikan pihaknya menargetkan transaksi gadai pada tahun ini sebesar Rp 50 miliar. Dia optimistis Indonesia Gadai Oke bisa mencapai target tersebut.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian sebesar Rp 84,18 triliun per Agustus 2024. Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 25,83%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi jiwa, PT PFI Mega Life Insurance menyampaikan rencananya untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah atau spin offdengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Manajemen mengungkap bahwa PFI Mega Life Insurance telah mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Oktober 2024 lalu.

"Maka melalui persetujuan ini, PT PFI Mega Life akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui OJK sesuai ketentuan yang berlaku," tulis PFI Mega Life Insurance dalam keterangan resmi, pada Rabu (16/10).

PFI Mega Life Insurance juga menjamin tiap-tiap nasabah akan tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Hal ini lantaran tidak ada perubahan pada aspek-aspek terkait polis asuransi syariah PFI Mega Life Insurance, termasuk manfaat, hak dan kewajiban, layanan, serta prosedur klaim.

Selanjutnya, PFI Mega Life Insurance meminta nasabah yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan nasabah perusahaan di nomor 02129545555 atau melalui email cs@pfimegalife.co.id.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, yang nantinya hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Di mana, syarat tersebut antara lain yaitu, dana tabaru dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabaru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Kemudian, ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp 100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu, untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp 200 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi industri asuransi jiwa ke depannya.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan salah satu tantangannya, yakni tingkat inklusi asuransi yang cenderung lebih rendah dibandingkan literasi.

"Kondisi itu mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai asuransi, tetapi belum memiliki produk asuransi," ujarnya kepada Kontan, Rabu (16/10).

Terkait hal tersebut, Togar menyebut AAJI secara aktif meningkatkan literasi keuangan, khususnya terkait produk asuransi jiwa, melalui berbagai program edukasi.

Selain itu, dia bilang tingginya angka klaim kesehatan selama beberapa waktu ke belakang di industri asuransi jiwa juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menanggapi kenaikan biaya klaim akibat inflasi medis, Togar menyampaikan perusahaan asuransi perlu menyesuaikan premi polis.

"Namun, kenaikan premi dapat berdampak pada daya tarik masyarakat terhadap produk asuransi, terutama jika kenaikannya dirasa terlalu tinggi. Hal itu berisiko menurunkan jumlah pemegang polis dan mempersulit dalam meningkatkan penetrasi pasar, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah," tuturnya.

Tantangan lainnya, yaitu masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, terutama dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri perasuransian di Indonesia. Togar mengatakan tantangan tersebut tercermin dari fluktuasi pada nilai tukar Rupiah dan pasar modal, yang mana berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan asuransi.

Meskipun industri asuransi menghadapi berbagai tantangan, Togar tetap optimistis bahwa industri asuransi jiwa akan terus bertumbuh pada tahun depan.

Dia menerangkan pandemi Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan, terutama dalam bentuk asuransi jiwa dan kesehatan.

"Banyak individu dan keluarga yang menyadari bahwa risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi bisa berdampak signifikan tanpa perlindungan yang memadai. Tren itu mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk asuransi, baik di segmen individu maupun kelompok," katanya.

Selain itu, Togar mengatakan perusahaan asuransi jiwa juga makin banyak yang bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk mengendalikan biaya medis yang meningkat. Dia bilang kerja sama itu memungkinkan perusahaan asuransi menawarkan produk yang berinovasi dan beragam yang lebih terjangkau.

Dengan adanya transformasi digital, Togar juga menyebut industri asuransi jiwa ke depannya dapat mengadopsi teknologi yang lebih luas, seperti aplikasi mobile, analitik data, dan kecerdasan buatan. Melalui hal itu, dia mengatakan perusahaan asuransi dapat lebih efisien dalam mendistribusikan produknya ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.

Berdasarkan data AAJI, pendapatan premi industri pada semester I-2024 sebesar Rp 56,54 triliun. Nilai itu meningkat 4,78%, dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 53,96 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 diproyeksikan masih berkisar 10%-12% secara tahunan (year on year/yoy), saat awal pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, perkiraan tersebut dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan berada di kisaran 5,1%-5,2% yoy.

"Sejauh ini belum ada dokumen resmi pemerintah yang mencantumkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun, jadi saat ini kita hanya bisa memiliki basis APBN 2025 dimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025," ungkap Josua kepada Kontan, Rabu (16/10).

Menurutnya, ketika pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi sekitar 8% di era lima tahun ke depan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, perlu mempertanyakan apakah mesin perekonomian Indonesia dapat mencapai kondisi tersebut. Lalu kedua, perlu menilai sektor ekonomi apa yang akan didorong oleh pemerintah sehingga perlu didukung pembiayaannya oleh sektor perbankan.

Lebih jauh Josua mencontohkan saat kondisi pandemi Covid-19 melanda, yang memaksa meniadakan aktivitas perekonomian. Hal ini membuat permintaan kredit pun cenderung menurun tajam. Dan sebaliknya saat kondisi perekonomian naik, maka pemintaan kredit pun juga cenderung meningkat

"Yang perlu dipahami adalah mempertimbangkan tren historikal data yang ada dalam 10 sampai 20 tahun terakhir ini, dimana pertumbuhan kredit justru dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi," ungkap Josua.

Di sisi lain, Josua menyatakan, dengan kondisi risiko perekonomian yang masih cukup tinggi karena perlambatan ekonomi global dan penurunan daya beli kelas menengah, maka terdapat potensi risiko peningkatan rasio NPL kedepannya apabila perbankan ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan kredit di suatu level tertentu.

"Oleh sebab itu, menurut hemat saya, pertama, pemerintah perlu menargetkan pertumbuhan ekonomi yang paling realistis. Kedua, menetapkan sektor prioritas yang perlu mendapatkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan terutama perbankan," kata Josua kepada Kontan.

Terakhir menurut Josua, perbankan tetap diencourage untuk menyalurkan kredit yang positif namun juga tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sedemikian sehingga pertumbuhan kredit yang solid kedepannya juga diikuti dengan rasio NPL dan risiko kredit yang tetap terkendali.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Platform kredit digital Kredivo mengumumkan perluasan layanan pembayaran paylater untuk berbagai moda transportasi di Indonesia.

Pada Rabu (16/10), Kredivo resmi meluncurkan metode pembayaran paylater pertama untuk pengguna MRT Jakarta.

Direktur Pemasaran dan Strategi Kredivo Lily Suriani menyampaikan bahwa Kredivo berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum lainnya di masa mendatang.

Namun, saat ini fokus utama mereka masih pada segmen gadget.

"Akan ada kerja sama dengan beberapa transportasi lainnya agar pengguna Kredivo bisa mengakses semua moda transportasi. Kami akan terus mengkaji dan memberikan benefit tambahan melalui program-program yang ada," ujar Lily saat ditemui di acara konferensi pers peluncuran kerja sama Kredivo dan MRT Jakarta.

Lily juga menjelaskan bahwa Kredivo telah menerapkan berbagai strategi untuk memperluas cakupan layanan paylater mereka.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah menganalisis kebutuhan konsumen dan menanggapi umpan balik dari media sosial maupun layanan pelanggan.

Kerja sama dengan MRT Jakarta menjadi langkah nyata Kredivo dalam memperkuat komitmen untuk menyediakan aplikasi pembayaran digital all-in-one yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk di sektor transportasi.

Selain itu, kerja sama ini juga sejalan dengan tujuan Kredivo untuk mendukung transportasi publik yang hemat energi serta mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK.

Ke depan, pembayaran menggunakan paylater untuk moda transportasi diproyeksikan memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan semakin banyaknya pengguna paylater dan transportasi umum di Indonesia.

"Pertumbuhan paylater akan semakin pesat karena generasi berikutnya, terutama generasi Z, semakin membutuhkan solusi digital," tambah Lily.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bisnis bank di segmen jasa kustodian terus melesat. Hal ini seiring dengan literasi investasi pasar modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 13,66 juta per Agustus 2024. Jumlah ini meningkat 2,35% dari periode akhir tahun 2023 lalu.

Sejumlah bank kustodian pun optimistis dana kelolaannya akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah investor tersebut.

PT Bank Central Asia (BCA) misalnya yang per September 2024 mencatatkan asset under custody BCA lebih dari Rp417 Triliun, meningkat 27% secara tahunan atau year on year (YoY).

"Kami melihat tren bisnis bank kustodian masih akan tumbuh positif, selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi di instrumen investasi seperti reksa dana dan surat berharga," kata Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA kepada kontan.co.id, Selasa (15/10).

Hera menjelaskan, BCA senantiasa berkomitmen memberikan layanan kustodian yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan nasabah.

BCA disebut memiliki jenis layanan jasa kustodian umum untuk penatausahaan surat berharga yang diterbitkan di Indonesia maupun luar negeri, serta jasa administrasi Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek (KPD).

Layanan Kustodian BCA saat ini bekerja sama dengan lebih dari 40 Manajer Investasi dan mengadministrasikan lebih dari 300 produk investasi.

Diantaranya berupa reksa dana terbuka, reksa dana terproteksi, reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana ETF, serta kontrak pengelolaan portofolio efek.

Setali tiga uang, perkembangan dari Aset Under Management (AUM) Reksa Dana serta total dana kelolaan kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk secara keseluruhan bertumbuh sangat baik.

Aset kelolaan kustodian CIMB Niaga telah meningkat 27% yoy mencapai Rp 305 Triliun pada akhir September 2024, sedangkan realisasi AUM untuk Reksa Dana telah mencapai Rp 48,3 triliun atau tumbuh 10% secara year on year (yoy).

Rusly Johannes, Direktur Business Banking Bank CIMB Niaga menyampaikan, bisnis kustodian telah memberikan kontribusi pendapatan yang cukup baik, bukan hanya dari pendapatan yang diperoleh dalam custodian fee.

"Namun bisnis kustodian juga berkontribusi pada pendapatan dari produk-produk perbankan unggulan CIMB Niaga yang dipergunakan oleh para nasabah sehubungan dengan layanan penyimpanan efek dan fund administration," kata Rusly.

Mencermati sentimen pasar modal yang positif dan konstruktif diiringi dengan peningkatan pergerakan harga IHSG pada kisaran 10% secara tahunan, peningkatan jumlah investor pasar modal yang terus bertumbuh, serta didukung beberapa inisiatif dan strategi yang dikembangkan untuk produk kustodian, pihaknya pun cukup optimis dapat untuk terus meningkatkan dana kelolaan yang ada hingga akhir tahun.

Beberapa strategi bank kustodian CIMB Niaga untuk meningkatkan dana kelolaan di antaranya, memaksimalkan kapabilitas sistem baru kustodian, mengembangkan beberapa keunikan fitur unggulan pada produk fund services.

Selain itu, cross-selling produk treasury yang diperuntukkan untuk nasabah institusi serta terus-menerus berinovasi dalam pengembangan produk maupun layanan yang dapat memberikan solusi serta ekosistem perbankan yang komprehensif.

Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (BTN) Ramon Armando juga menyebut, sejak BTN mendapat persetujuan dari OJK bulan November 2022 untuk memberikan jasa kustodian kepada nasabah, Assets Under Custody (AUC) yang diadministrasikan oleh kustodian BTN terus meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh manajemen.

"Nasabah kustodian BTN terdiri dari institusi dan individu yang menggunakan jasa core/general custody dan jasa Fund Services untuk manajer investasi yang mengelola reksa dana," kata Ramon.

Penambahan jumlah nasabah dan peningkatan AUC kustodian tersebut juga disebut Ramon berdampak kepada peningkatan Fee Based Income yg dihasilkan kustodian BTN.

Lebih lanjut Ramon menerangkan, sampai dengan akhir tahun 2024 kustodian BTN masih mempunyai pipeline calon nasabah sehingga akan meningkatkan AUC sampai akhir tahun sebesar Rp 9 triliun.

Dalam memasarkan jasa kustodian, BTN melakukan kolaborasi antar unit kerja pengelola jasa kustodian dgn unit kerja terkait seperti Treasury, unit kerja pengelola nasabah (institusi dan individu).

"Selain itu kami juga berkoordinasi dengan manajer investasi yg menerbitkan reksa dana," tandasnya.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menghantam seluruh sendi kehidupan di tingkat global pada 2020, termasuk sektor perekonomian. Kata “lockdown” sontak mengemuka dan menjadi salah satu kosakata yang paling dicari saat itu. Seluruh wilayah mengunci akses keluar-masuk pergerakan manusia demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, mobilisasi logistik lumpuh, aktivitas bisnis sepi, geliat perekonomian lesu, karyawan dirumahkan, bahkan pertumbuhan ekonomi minus.

Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2,07% pada akhir tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah). Bahkan, pada kuartal kedua pun pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam, minus 5,35%. Tingkat pengangguran pun terkerek dari 5,25% menjadi 7,07%. Jumlah penduduk miskin terdongkrak menjadi 10,19% pada akhir kuartal ketiga. Penerimaan negara tak terelakkan ikut terpukul. Pada bulan Mei, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif 38,64%.

Sebelumnya, dalam kurun lima tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,03%, dengan catatan sebagai berikut: 4,88% pada 2015, 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018), dan 5,02% (2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan kerja bersama, Pemerintah Indonesia merespons secara cepat dan jitu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pertama kali diterbitkan pada 2020 adalah ihwal upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terbit pada 31 Maret 2020. Belakangan, Perppu 1/2020 diundangkan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Payung hukum ini lahir dengan cepat di bawah situasi genting, mengingat pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020.

Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). Belakangan, PP 23/2020 diperbarui dengan PP 43/2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) inilah yang menjadi jurus jitu untuk mempercepat “penyembuhan” dari keterpurukan kondisi ekonomi. Di saat wabah tersebut mengerem roda perekonomian, Pemerintah mengguyur sejumlah kebijakan countercyclical dengan menggenjot pengeluaran demi menanggulangi kontraksi dari guncangan ekonomi tersebut.

Batas toleransi defisit anggaran negara diperlonggar, boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selama tiga tahun mulai tahun 2020. Barulah pada tahun 2023, ambang batas defisit keuangan negara kembali ke pakem semula, yakni tidak boleh melebihi 3% dari PDB.

Selain belanja untuk sektor kesehatan seperti menyediakan vaksinasi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mewadahi para pelaku ekonomi dengan berbagai stimulus fiskal berupa insentif pajak. Sejumlah instrumen perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) agar membantu kemampuan ekonomi para pekerja. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, diberlakukan skema DTP sehingga para karyawan dapat menikmati gaji secara utuh. Realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2020 mencapai Rp1.710 miliar, meningkat tajam menjadi Rp4.339 miliar pada tahun 2021, dan melandai menjadi Rp2.109 miliar pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Kedua, PPh Final 0,5% untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stimulus ini terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp671 miliar, meningkat menjadi Rp801 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp178 miliar pada tahun 2022.

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan/atau DTP atas Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk Penanganan Covid-19. Pemanfaatan atas fasilitas ini pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.936 miliar, meningkat menjadi Rp4.460 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp1.720 miliar pada tahun 2022. Bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), pemeriksaan atas barang impor alat kesehatan dan vaksin juga dipercepat.

Keempat, fasilitas lainnya untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau percepatan pengembalian pendahuluan PPN, demi menjamin cashflow para Wajib Pajak. Berbagai skema tersebut antara lain pembebasan PPh Pasal 22 Impor; percepatan pengembalian pendahuluan PPN; pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku untuk penanganan Covid-19; pembebasan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa untuk penanganan Covid-19; serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil Nyata yang Dirasakan

Berkat formulasi kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, hati-hati, dan berintegritas –termasuk stimulus dari instrumen perpajakan– perekonomian Indonesia telah “sembuh” dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, dengan raihan 3,70% pada 2021, 5,31% (2022), serta 5,05% (2023). Hingga paruh pertama 2024, kita juga masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,92% year-on-year (Badan Pusat Statistik, diolah).

Target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pun terpenuhi. Pada tahun 2021, DJP membukukan Rp1.231,87 triliun penerimaan pajak (100,19% dari target penerimaan). Disusul dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak tercatat Rp1.716,8 triliun pada 2022 (115,6%) dan Rp1.869,2 triliun pada 2023 (102,8%).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei PEN yang diikuti oleh 1.492 responden (2020), sebagian besar responden menilai bahwa stimulus pajak dari Program PEN memang berguna. Sebanyak 36% responden menganggap bahwa PEN bermanfaat, dan 61% menilai bahwa PEN sangat bermanfaat.

Selain itu, para responden tertarik untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak dari Program PEN. Sekitar 34% responden beranggapan bahwa mereka tertarik memanfaatkan kembali stimulus pajak, dan 63% responden menilai bahwa mereka sangat tertarik memakai kembali stimulus pajak.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Budaya cashless semakin marak, hal ini sejalan dengan pembayaran melalui dompet digital yang sudah diterapkan di banyak transaksi. Seperti restoran hingga supermarket.

Akan tetapi, kebiasaan tersebut juga dikeluhkan sebagian masyarakat karena kerap ditolak ketika ingin melakukan pembayaran menggunakan uang tunai.

Melihat fenomena tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono mengaskan, merchant alias pedagang wajib menerima pembayaran uang tunai. Ini sesuai dengan Undang-undang Mata Uang No.7 Tahun 2011, bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI.

“Uang tunai dan non tunai itu cara bayar, tetap itu dalam bentuk rupiah. Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik,” tutur Doni dalam konferensi pers, Rabu (16/10).

Meski mendorong pembayaran secara digital, Donny menyebut BI masih tetap mencetak uang kartal yang berkualitas. Saat ini pencetakan uang kartal masih tumbuh 6% hingga 7%. Sehingga pembayaran dengan uang tunai tetap wajib diterima pedagang.

Adapun baru-baru ini tersiar kabar bahwa uang pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku digunakan sebagai transaksi pembayaran.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menyampaikan, sehubungan dengan pemberitaan tersebut, bahwa uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

“BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi,” tutur Marlison dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10).

Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU Mata Uang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut.

Marlison membeberkan, saat ini uang kertas pecahan Rp 10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

Dia mengimbau, apabila masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa langsung melihat informasi melalui sosial media dan website Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx atau dapat menghubungi contact center BI Bicara di 131 atau Email bicara@bi.go.id atau langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID -Jakarta - Pembahasan tentang investasi di kalangan masyarakat memang tak ada habisnya. Salah satu modal investasi yang paling diminati adalah properti.

Gen Z adalah salah satu generasi yang mendominasi pasar investasi properti. Meski Gen Z adalah orang-orang yang lahir pada 1997-2012, rata-rata dari mereka sudah melek investasi.

Bentuk investasi properti yang paling diminati oleh Gen Z dan Milenial adalah rumah dan lahan kosong. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Jakpat (2023) sebanyak 69% Gen Z ingin membeli properti berupa lahan kosong, 30% ingin membeli rumah tapak, dan 29% tertarik untuk membeli apartemen.

Alasan yang menjadi dasar pemilihan properti itu antara lain karena harga properti yang makin melambung setiap tahunnya. Alasan lainnya adalah untuk dijadikan hunian, kebutuhan bisnis, dan kebutuhan untuk privasi.

Strategi Jitu Ala Gen Z

Meskipun kebanyakan Gen Z baru memasuki usia produktif, sebagian besar dari mereka tak menganggap hal itu sebagai sebuah hambatan. Justru, Gen Z memanfaatkan usia produktif ini untuk terus berinvestasi. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh Gen Z dalam investasi properti.

1.Cari Lokasi Strategis

Lokasi properti merupakan hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin mulai investasi. Semakin strategis lokasinya, maka semakin mahal harga jualnya. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan survei Jakpat (2023) wilayah yang paling diminati oleh Gen Z adalah wilayah yang dekat dengan pusat kota dan memiliki akses fasilitas publik yang mudah.

Mempertimbangkan kriteria tersebut, lokasi yang paling diminati untuk melakukan investasi properti adalah Jabodetabek. Berdasarkan survei Rumah123 pada Januari-April 2024, wilayah lain yang diminati oleh Gen Z untuk investasi properti adalah IKN.

2.Cari Properti Ramah Kantong

Selain lokasi yang strategis, harga properti juga menjadi bahan pertimbangan untuk investasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan dulu harganya sesuai dengan budget yang dimiliki.

Mengutip dari kompas.com, berdasarkan survei Jakpat (2023), sebanyak 29% Gen Z berencana membeli properti dalam 1-3 tahun mendatang. Sementara itu, 27% responden merencanakan hal serupa dalam 4-5 tahun lagi, dan 20% lainnya memproyeksikannya lebih dari 5 tahun lagi.

Jika ingin menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan, Anda dapat mencari berbagai referensi di sosial media. Salah satunya dengan homespot.id.

3.Investasi Dengan KPR

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) menjadi salah satu alternatif bagi Gen Z yang ingin memulai investasi properti. Pasalnya, dengan KPR seseorang dapat membeli properti dengan sistem kredit.

Salah satu opsi KPR yang dapat digunakan adalah KPR BRI. KPR BRI menawarkan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh pembeli, meliputi KPR BRI Primary (Hunian Baru), KPR BRI Secondary (Hunian Bekas), KPR BRI Top Up, dan KPR Green Financing.

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapat pembeli jika menggunakan KPR BRI. Keuntungan ini antara lain:

● Proses mudah dan cepat

● Suku bunga kompetitif

● Jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun

● Biaya kredit ringan

● Dilengkapi dengan Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kerugian/Kebakaran

● Uang muka mulai dari 0%

● Pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman dengan Automatic Fund Transfer (AFT) atau Automatic Grab Fund (AGF)

● Bisa diajukan dengan joint income

Nah, itu dia alasan dan strategi yang digunakan oleh Gen Z untuk investasi properti. Tertarik mencoba?

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform kredit digital Kredivo bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Persero) menghadirkan metode pembayaran paylater pertama untuk pengguna MRT. Ini bisa menjadi opsi pembayaran terbaru yang memberikan kemudahan bagi konsumen.

Direktur Pemasaran dan Strategi Kredivo, Lily Suriani mengatakan, kerja sama ini merupakan komitmen Kredivo dalam menghadirkan all-in-one digital payment app yang memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk di sektor transportasi.

"Langkah ini juga memenuhi keinginan masyarakat Jakarta untuk mempermudahkan membayar tiket MRT Jakarta melalui aplikasi MyMRT," ujarnya dalam konferensi pers peluncuran kerja sama Kredivo dan MRT Jakarta, Rabu (16/10).

Selain itu, kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen Kredivo sebagai pelaku sektor jasa keuangan dalam mendukung transportasi publik hemat energi dan pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) yang sejalan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK.

Ke depannya, kerja sama ini diproyeksikan memiliki prospek yang menjanjikan, seiring dengan semakin besarnya peran kedua layanan masing-masing.

Sementara itu, Head of Commercial & Retail Division PT MRT Jakarta berharap dari kerja sama ini bisa terus memberikan manfaat kepada pengguna MRT Jakarta maupun pengguna Kredivo. Ini juga sejalan dengan komitmen MRT Jakarta dalam mendukung upaya transformasi dan digitalisasi pembayaran saat bertransaksi di ekosistem MRT jakarta.

"Respons positif masyarakat dalam sebulan terakhir menunjukkan tingginya minat terhadap metode pembayaran yang fleksibel seperti Kredivo di MRT. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat dan menambah opsi pembayaran, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam memilih MRT sebagai moda transportasi sehari-hari," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, Kredivo memiliki hampir 10 juta pengguna di Indonesia dengan pertumbuhan penggunaan Paylater yang signifikan, khususnya di merchant offline, yang meningkat 169% selama sepanjang 2023, dan berkontribusi sebesar 30% terhadap total transaksi paylater.

Sedangkan MRT Jakarta juga mencatat pertumbuhan signifikan dengan peningkatan penumpang sebesar 18,7% secara year on year (YoY) dan memiliki lebih dari 158.000 pengguna aktif bulanan di aplikasi MyMRTJ.

Berikut cara membeli tiket MRT menggunakan paylater Kredivo:

1. Buka aplikasi MyMRTJ

2. Klik menu profil, lalu pilih pembayaran, dan hubungkan akun Kredivo

3. Pilih stasiun asal tujuan, jumlah tiket, dan jenis tiket perjalanan

4. Klik bayar dan pilih Kredivo sebagai metode pembayaran

5. Pembelian tiket berhasil dan QR tiket dapat digunakan