BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyediakan program layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk menggunakan layanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan. Namun, ada saja orang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Lalu, apa yang terjadi apabila peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan selama setahun?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama satu bulan maka status kepesertaan akan diberhentikan sementara dan peserta yang telat bayar iuran tidak didenda sama sekali. Jadi, apabila peserta tidak membayar iuran selama bertahun-tahun maka status kepesertaan juga akan diberhentikan.

Apabila peserta ingin mengaktifkan status kepesertaan, peserta harus membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Namun, dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."

Pasal tersebut berarti apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Adapun ketentuan pembayaran denda BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Demikian informasi jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama bertahun tahun. Semoga bermanfaat!

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menghantam seluruh sendi kehidupan di tingkat global pada 2020, termasuk sektor perekonomian. Kata “lockdown” sontak mengemuka dan menjadi salah satu kosakata yang paling dicari saat itu. Seluruh wilayah mengunci akses keluar-masuk pergerakan manusia demi mencegah penyebaran Covid-19. Akibatnya, mobilisasi logistik lumpuh, aktivitas bisnis sepi, geliat perekonomian lesu, karyawan dirumahkan, bahkan pertumbuhan ekonomi minus.

Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2,07% pada akhir tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah). Bahkan, pada kuartal kedua pun pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam, minus 5,35%. Tingkat pengangguran pun terkerek dari 5,25% menjadi 7,07%. Jumlah penduduk miskin terdongkrak menjadi 10,19% pada akhir kuartal ketiga. Penerimaan negara tak terelakkan ikut terpukul. Pada bulan Mei, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif 38,64%.

Sebelumnya, dalam kurun lima tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,03%, dengan catatan sebagai berikut: 4,88% pada 2015, 5,03% (2016), 5,07% (2017), 5,17% (2018), dan 5,02% (2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan kerja bersama, Pemerintah Indonesia merespons secara cepat dan jitu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pertama kali diterbitkan pada 2020 adalah ihwal upaya menjaga stabilitas ekonomi. Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terbit pada 31 Maret 2020. Belakangan, Perppu 1/2020 diundangkan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Payung hukum ini lahir dengan cepat di bawah situasi genting, mengingat pandemi Covid-19 mulai masuk Indonesia pada 2 Maret 2020.

Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020). Belakangan, PP 23/2020 diperbarui dengan PP 43/2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) inilah yang menjadi jurus jitu untuk mempercepat “penyembuhan” dari keterpurukan kondisi ekonomi. Di saat wabah tersebut mengerem roda perekonomian, Pemerintah mengguyur sejumlah kebijakan countercyclical dengan menggenjot pengeluaran demi menanggulangi kontraksi dari guncangan ekonomi tersebut.

Batas toleransi defisit anggaran negara diperlonggar, boleh lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selama tiga tahun mulai tahun 2020. Barulah pada tahun 2023, ambang batas defisit keuangan negara kembali ke pakem semula, yakni tidak boleh melebihi 3% dari PDB.

Selain belanja untuk sektor kesehatan seperti menyediakan vaksinasi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mewadahi para pelaku ekonomi dengan berbagai stimulus fiskal berupa insentif pajak. Sejumlah instrumen perpajakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) agar membantu kemampuan ekonomi para pekerja. PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, diberlakukan skema DTP sehingga para karyawan dapat menikmati gaji secara utuh. Realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2020 mencapai Rp1.710 miliar, meningkat tajam menjadi Rp4.339 miliar pada tahun 2021, dan melandai menjadi Rp2.109 miliar pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Kedua, PPh Final 0,5% untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Stimulus ini terealisasi pada tahun 2020 mencapai Rp671 miliar, meningkat menjadi Rp801 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp178 miliar pada tahun 2022.

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dan/atau DTP atas Impor/Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) untuk Penanganan Covid-19. Pemanfaatan atas fasilitas ini pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.936 miliar, meningkat menjadi Rp4.460 miliar pada tahun 2021, dan kemudian menurun menjadi Rp1.720 miliar pada tahun 2022. Bersinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), pemeriksaan atas barang impor alat kesehatan dan vaksin juga dipercepat.

Keempat, fasilitas lainnya untuk menunda kewajiban pembayaran pajak atau percepatan pengembalian pendahuluan PPN, demi menjamin cashflow para Wajib Pajak. Berbagai skema tersebut antara lain pembebasan PPh Pasal 22 Impor; percepatan pengembalian pendahuluan PPN; pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor atas perolehan barang dan bahan baku untuk penanganan Covid-19; pembebasan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa untuk penanganan Covid-19; serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil Nyata yang Dirasakan

Berkat formulasi kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, hati-hati, dan berintegritas –termasuk stimulus dari instrumen perpajakan– perekonomian Indonesia telah “sembuh” dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, dengan raihan 3,70% pada 2021, 5,31% (2022), serta 5,05% (2023). Hingga paruh pertama 2024, kita juga masih menikmati pertumbuhan ekonomi 4,92% year-on-year (Badan Pusat Statistik, diolah).

Target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut pun terpenuhi. Pada tahun 2021, DJP membukukan Rp1.231,87 triliun penerimaan pajak (100,19% dari target penerimaan). Disusul dua tahun berturut-turut, penerimaan pajak tercatat Rp1.716,8 triliun pada 2022 (115,6%) dan Rp1.869,2 triliun pada 2023 (102,8%).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei PEN yang diikuti oleh 1.492 responden (2020), sebagian besar responden menilai bahwa stimulus pajak dari Program PEN memang berguna. Sebanyak 36% responden menganggap bahwa PEN bermanfaat, dan 61% menilai bahwa PEN sangat bermanfaat.

Selain itu, para responden tertarik untuk memanfaatkan kembali stimulus pajak dari Program PEN. Sekitar 34% responden beranggapan bahwa mereka tertarik memanfaatkan kembali stimulus pajak, dan 63% responden menilai bahwa mereka sangat tertarik memakai kembali stimulus pajak.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beberapa Waktu terakhir, beredar video mengenai produk dengan nama "tuyul," "tuak," "beer," dan "wine" yang diklaim telah memperoleh sertifikat halal.

Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan klarifikasi dan penegasan terkait kejadian ini.

Melansir Infopublik.id, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan bahwa isu ini lebih kepada penamaan produk, bukan soal kehalalan substansi produknya.

"Masyarakat tidak perlu ragu karena produk yang telah memperoleh sertifikat halal telah melalui proses sertifikasi yang sesuai, termasuk mendapatkan penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal," ujar Mamat dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, penamaan produk halal diatur dalam regulasi, yaitu SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal.

Peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat tidak dapat didaftarkan untuk sertifikasi halal.

Namun, Mamat juga mengakui bahwa dalam kenyataannya, beberapa produk dengan nama seperti "wine" dan "beer" telah memperoleh sertifikat halal.

Hal itu, menurutnya, terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara ulama terkait penggunaan nama-nama tersebut dalam proses sertifikasi halal.

"Contohnya, produk dengan nama yang mengandung kata 'wine' yang telah mendapat sertifikat halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, sementara 53 produk lainnya memperoleh sertifikat halal dari Komite Fatwa Produk Halal," jelas Mamat.

Produk-produk itu telah melalui pemeriksaan dan pengujian dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan mayoritas berasal dari LPH LPPOM MUI.

Menurut Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, perbedaan pandangan terkait penamaan produk ini hanyalah soal penggunaan istilah, bukan mengenai kehalalan substansi produk.

BPJPH pun mengajak semua pihak untuk duduk bersama guna menyamakan persepsi, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dzikro juga mengingatkan bahwa sertifikasi halal tahap pertama untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan akan berlaku setelah 17 Oktober 2024.

"Saat ini, kita harus fokus pada kesuksesan kewajiban sertifikasi halal tersebut," tegasnya.