Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial.

Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase.

"Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

"Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu," katanya.

Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

"Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami," ujarnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menjelaskan perkembangan segmen on-demand service (ODS) yang mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah pesanan yang tumbuh 30% sepanjang kuartal III/2024.

"Kinerja segmen ODS tersebut sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut," katanya, Senin (4/11/2024).

GOTO menjelaskan basis pengguna layanan ODS terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan produk yang menyasar mass-market. Adapun, produk mass market yang dimiliki antara lain Gofood, Gocar, Goride, Gotransit, dan Gofood PAS.

Di sisi lain, pertumbuhan segmen premium ODS GOTO juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent atau kelas atas.

Unit bisnis ini juga mencatatkan perbaikan marjin di seluruh portofolio produk, yang merupakan hasil dari optimalisasi insentif, perluasan layanan premium, dan pendapatan iklan yang tumbuh signifikan.

GOTO mencatatkan pendapatan bruto sebesar Rp10,38 triliun dari bisnis ODS, dengan gross transaction value (GTV) sebesar Rp45,98 triliun sepanjang 9 bulan 2024. EBITDA yang disesuaikan bisnis ODS GOTO adalah sebesar Rp412 miliar periode 9 bulan 2024.

GOTO juga menuturkan jumlah pesanan ODS tumbuh 30% YoY, sementara GTV tumbuh 25% YoY mencapai Rp16,3 triliun.

Penawaran premium seperti GoFood Express berkontribusi 22% terhadap GTV GoFood pada kuartal III/2024. Hal tersebut terus memberikan peluang bagi GoTo untuk memperdalam wallet share dari pengguna yang ada.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan, Rabu (30/10/2024), GOTO mencatatkan EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA Rp137 miliar khusus kuartal III/2024. Realisasi tersebut berbalik dari kondisi rugi adjusted EBITDA Rp942 miliar.

Performa kuartalan itu membuat adjusted EBITDA dari induk Gojek dan GoTo Financial (GTF) untuk periode Januari-September 2024 tercatat minus Rp72 miliar, turun signifikan dari tahun sebelumnya negatif Rp3,75 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menyampaikan bisnis GoRide dan GoFood GOTO berkembang dengan baik. Hanya saja, Patrick meminta maaf mengenai layanan GoCar perseroan.

Berbicara dengan media, Patrick menuturkan saat ini bisnis GoRide dan GoFood GOTO berkembang dengan baik. Yang saat ini menjadi tantangan menurutnya adalah GoCar.

"Permintaannya luar biasa banyak, sehingga unit kendaraan kami belum cukup memenuhi permintaan pasar. Saya minta maaf atas nama teman-teman, kalau Bapak-Ibu pakai Gocar nunggunya agak lama dan susah dapat mobil," kata Patrick, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, waktu tunggu lama tersebut bukan karena masalah sistem GOTO. Akan tetapi, permintaan GoCar jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan yang bisa disediakan GOTO dalam ekosistemnya.

"Ini menjadi pekerjaan rumah dan fokus ke depan kami agar bisa memberikan layanan yang lebih baik," ujar Patrick.

Hingga kuartal III/2024, segmen On-Demand Services GOTO mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut.

GOTO menjelaskan basis pengguna layanan ODS terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan produk yang menyasar mass-market. Di sisi lain, pertumbuhan segmen premium ODS GOTO juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent atau kelas atas.

Unit bisnis ini juga mencatatkan perbaikan marjin di seluruh portofolio produk, yang merupakan hasil dari optimalisasi insentif, perluasan layanan premium, dan pendapatan iklan yang tumbuh signifikan.

GOTO mencatatkan pendapatan bruto sebesar Rp10,38 triliun dari bisnis ODS, dengan gross transaction value (GTV) sebesar Rp45,98 triliun sepanjang 9 bulan 2024. EBITDA yang disesuaikan bisnis ODS GOTO adalah sebesar Rp412 miliar periode 9 bulan 2024.

GOTO juga menuturkan jumlah pesanan ODS tumbuh 30% YoY, sementara GTV tumbuh 25% YoY mencapai Rp16,3 triliun.

Penawaran premium seperti GoFood Express berkontribusi 22% terhadap GTV GoFood pada kuartal III/2024. Hal tersebut terus memberikan peluang bagi GoTo untuk memperdalam wallet share dari pengguna yang ada.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula.

Adapun total kekayaan Tom Lembong saat terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019 tecatat cukup fantastis.

Untuk diketahui, melansir laman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-lhkpn) tertanggal 31 Desember 2019 di akhir masa jabatannya tercatat sebesar Rp 101,48 miliar.

Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) periode 2015-2016 berinisial CS.

“Dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar saat konferensi pers, Selasa (29/10) malam.

Abdul menjelaskan, konstruksi perkara kasus Tom Lembong ini, di tahun 2015 lewat rapat koordinasi antar kementerian Indonesia tengah mengalami surplus gula. Atas dasar tersebut, impor gula tak dibutuhkan.

Namun, pada tahun yang sama Tom Lembong yang kala itu menjabat menteri perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton kepada PT AP.

“Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA -- Organisasi Masyarakat (Ormas) Betawi Bangkit melaporkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Wakil Gubernur nomor urut 01 Suswono ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit David Darmawan mengatakan laporan itu belum diterima oleh kepolisian. Sebab, kata David, SPKT Polda Metro Jaya meminta agar pihaknya melaporkan kasus tersebut langsung ke Bawaslu DKI Jakarta.

"Gak ditolak [laporannya]. Jadi, kita harus ke Bawaslu saja di situ kita akan diterima laporan kita seperti itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (29/10/2024).

Dia juga menyampaikan alasan laporannya itu dialihkan ke Bawaslu lantaran sudah masuk dalam ranah pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

"Setelah saya konsultasi disini Kita diberikan nasihat agar jalurnya seperti ini boleh melakukan pelaporan seperti ini. Tapi harus konsultasi dulu di Gakkum di Bawaslu," tambahnya.

Sementara itu, David juga menjelaskan laporan ini dilakukan atas dasar ucapan Suswono soal janda kaya yang menikahi pria pengangguran diduga telah menistakan agama.

Suswono Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Suswono telah meminta maaf melalui video yang diunggah dalam akun instagram pribadinya, @pak_suswono pada Senin malam (28/10/2024).

Suswono menuturkan bahwa dirinya tak pernah terbesit dalam benaknya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW.

Di samping itu, Suswono mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran baginya, agar berhati-hati dalam berkomunikasi.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim," dalam unggahan video Suswono.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono mengunggah video permintaan maaf atas guyonannya mengenai janda kaya menikahi pria pengangguran yang menjadi polemik.

Adapun, video permintaan maafnya diunggah dalam akun instagram pribadinya, @pak_suswono pada Senin malam (28/10/2024) yang berdurasi sekitar 3 menit.

Dalam video tersebut, Suswono tampak menggunakan kemeja putih dan menggunakan pin oren berlogo Monas. Ia tampak duduk sembari menuturkan permintaan maafnya, senada dengan keterangan tertulisnya.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim," terangnya dalam pernyataan videonya.

Suswono menuturkan, bahwa tak pernah terbesit dalam benaknya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW.

"Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan seharusnya dalam forum tersebut," jelasnya.

Kemudian, ia lanjut mengatakan bahwa dengan tulus ia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut.

Sebab demikian, Suswono mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran baginya, agar berhati-hati dalam berkomunikasi.

"Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan dan saya juga siap untuk menerima kritikan-kritikan yang disampaikan oleh siapapun dengan senang hati saya menerimanya," terangnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengganti mobil dinas seluruh menteri dan pejabat eselon I dengan kendaraan buatan dalam negeri.

Langkah ini menjadi sorotan, terutama setelah Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad saat pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Minggu (20/10).

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar menteri dan pejabat eselon I tidak lagi memakai mobil impor.

Saat ini, para pejabat tersebut masih menggunakan Toyota Alphard sebagai kendaraan dinas.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama Menteri,” ujar Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM, Senin (28/10).

Mobil Maung Pindad dirancang oleh Sigit Sentosa, seorang profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan komponen rakitannya dipastikan 70% menggunakan produk lokal.

Sebelumnya, PT Pindad menyatakan bahwa model MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus sebagai kendaraan dinas untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Kendaraan berwarna putih ini memiliki tampilan eksklusif dengan proteksi tinggi serta dilengkapi material berkualitas dan fitur-fitur canggih untuk kenyamanan dan keamanan.

Menurut PT Pindad, kendaraan ini memiliki bobot 2,95 ton, panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter dengan desain long wheelbase yang menawarkan kenyamanan.

Daya mesinnya mencapai 202 PS/199 HP, menggunakan transmisi otomatis dengan 8 percepatan, dan mampu mencapai kecepatan maksimum 100 km/jam.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengungkapkan kebanggaannya atas penggunaan mobil MV3 Garuda Limousine oleh Presiden RI dalam acara penting tersebut.

“Tentunya kami terharu dan bangga karena kendaraan terbaru kami, MV3 Garuda Limousine, karya anak bangsa digunakan dalam momentum bersejarah dan dipercaya oleh Presiden RI,” kata Abraham.

Abraham berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan pada produk buatan dalam negeri dan menjadi motivasi bagi PT Pindad untuk terus meningkatkan kualitas produksinya.

PT Jasamarga Transjawa Tol (TJTT) melakukan rekonstruksi jembatan di KM 62+720 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Pekerjaan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB pagi ini.

"Lokasi pekerjaan rekonstruksi jembatan tersebut di KM 62+720 arah Jakarta lajur 3 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (28/10) pukul 09.00 WIB s.d Jumat (01/11) pukul 14.00 WIB," ujar Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Pengelola telah menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Di antaranya dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja dan mempersempit area kerja.

"Persiapan contraflow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam pengaturan lalu lintas," imbuhnya.

Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, PT JTT juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Dynamic Message Sign (DMS) di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud," imbuhnya.

Lebih lanjut, Amri mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Informasi lalu-lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan," tutupnya.

Lihat juga Video 'Curhat Warga Imbas Macet Horor Ciledug: Boros BBM-Rugi Waktu':

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tampaknya masih bergantung pada inflasi inti sebagai sinyal bahwa daya beli masyarakat masih kuat. Padahal sejumlah indikator menandakan daya beli masyarakat turun.

Indikator tersebut, mulai dari target penjualan mobil nasional yang diturunkan, PMI Manufaktur yang turun, hingga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang juga turun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, pendekatan dengan menilai inflasi inti dengan tanda daya beli masyarakat masih kuat adalah keliru.

“Inflasi inti tidak cukup mewakili kondisi daya beli masyarakat secara keseluruhan, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah dan sektor informal yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi,” tutur Rizal kepada Kontan, Minggu (27/10).

Adapun indikator daya beli masyarakat melemah diantaranya terlihat dari, pertama, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melakukan penyesuaian target penjualan mobil nasional pada 2024.

Awalnya target penjualan mobil nasional sebesar 1,1 juta unit pada 2024, kemudian targetnya direvisi menjadi unit menjadi hanya 850.000 unit sampai tutup tahun 2024. Pemangkasan target ini mempertimbangkan kondisi pasar otomotif nasional yang telah melewati periode sulit sepanjang 2024.

Kedua,Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada September 2024. PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Ketiga,hasil survei Bank Indonesia (BI) pada September 2024 menunjukkan, adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Rizal menilai, pemangkasan target penjualan mobil oleh Gaikindo, turunnya PMI Manufaktur, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan melambatnya penjualan ritel jelas menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat.

“Hal ini sudah hampir terjadi 5 bulan berturut-turut. Respons pemerintah seperti ini tidak cepat, sangat lambat dan belum melakukan antisipatif yang cepat. Padahal tekanan terhadap daya beli semakin kuat. Kebijakan fiskal atau insentif yang diluncurkan belum berdampak nyata dan signifikan pada pemulihan daya beli secara luas,” ungkapnya.

Di samping itu, Rizal juga melihat pemerintah belum menunjukkan langkah konkret yang ditujukan langsung pada perbaikan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

“Mengandalkan indikator inflasi inti tanpa memperhatikan indikator lain seperti IKK dan penjualan ritel adalah bentuk pengabaian terhadap realitas ekonomi di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dan konkret untuk memulihkan daya beli masyarakat yang kian melemah.

Misalnya dengan memberikan, program bantuan langsung, pengurangan pajak penghasilan, penyediaan lapangan kerja, insentif dan modal produktif bagi UMKM, dan dukungan terhadap sektor informal harus diprioritaskan, agar konsumsi masyarakat pelan-pelan dapat kembali stabil dan bergairah.

“Tanpa tindakan segera, penurunan daya beli ini akan terus membebani ekonomi nasional dan mengancam laju pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri gadai di Indonesia mencatatkan kinerja yang bervariasi hingga September 2024, seiring dengan kondisi ekonomi yang masih bergejolak.

Meskipun beberapa perusahaan mencatatkan pertumbuhan, sebagian lainnya justru mengalami penurunan kinerja.

Direktur PT Budi Gadai Indonesia Budiarto, menyampaikan bahwa bisnis gadai perusahaannya mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun ini.

Hingga September 2024, Budi Gadai telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 152,3 miliar, meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 124,2 miliar.

"Masyarakat paling banyak menggadaikan barang elektronik seperti handphone dan laptop, dengan nominal rata-rata antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta," ujar Budiarto kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Namun, Budiarto menyoroti bahwa bisnis gadai di Medan mulai terlihat jenuh akibat semakin banyaknya perusahaan gadai yang beroperasi di kota tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, Budi Gadai memperluas jangkauan ke wilayah luar Medan, seperti Siantar, Binjai, dan Deli Serdang.

"Dengan ekspansi ini, kami optimistis bisa mencapai target pertumbuhan transaksi hingga 20% pada akhir tahun," tambahnya.

Di sisi lain, PT Sentral Gadai Persada justru mengalami penurunan kinerja.

Direktur Sentral Gadai Persada, Heri Sembiring, mengungkapkan bahwa jumlah transaksi turun sebesar 32,5% secara tahunan (YoY), sementara nilai pinjaman merosot sekitar 30%.

"Penurunan ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang sulit, di mana mayoritas nasabah berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggadaikan barang hanya untuk kebutuhan sehari-hari," jelas Heri.

Untuk meningkatkan performa, Sentral Gadai Persada merencanakan berbagai strategi, termasuk program-program menarik yang bisa memberikan manfaat lebih bagi nasabah.

"Namun, untuk proyeksi pertumbuhan hingga akhir tahun, kami belum dapat memastikan nilainya," tandas Heri.

Perbedaan kinerja antara PT Budi Gadai Indonesia dan PT Sentral Gadai Persada menunjukkan dinamika bisnis gadai yang dipengaruhi oleh strategi ekspansi dan kondisi ekonomi lokal di berbagai wilayah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menyoroti maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah industri di Tanah Air.

Berdasarkan catatan KONTAN, setidaknya ada dua kabar yang memprihatinkan datang dari industri tekstil dalam negeri. Pertama, PT Primissima (Persero) salah satu perusahaan tekstil BUMN melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Kedua, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Sebelumnya, PN Semarang juga memutus pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), di mana nasib 510 pekerja terancam PHK.

“Terkait potensi PHK di sektor tekstil, pemerintah harus mengurai akar masalahanya. Misalnya kebijakan impor tekstil dan lain-lain,” kata Hadi kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Hadi mengungkapkan, pemerintah juga perlu mengatasi persoalan terkait pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dia mencontohkan, sejumlah sektor yang bisa dimanfaatkan untuk pembukaan lapangan kerja tersebut.

“(Pemeritnah perlu membuat program) industrialisasi yang padat karya dan sektor riil,” ungkap Hadi.

Di sisi lain, Hadi menambahkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2025, diprediksi bakalan minim. Hal tersebut, terlihat dari rumusan yang menjadi acuan untuk kenaikan UMP tersebut.

“Kenaikan upah 2025 diprediksi sangat minim, karena sudah ada rumus formulanya. Hal ini karena angka inflasi yang sangat rendah, dan indeks tertentu yang kurang dari angka 1,” tandasnya.