Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut pemberian label warna (color guide) pada minuman berpemanis bakal dikebut sebelum Oktober 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM L. Rizka Andalusia mengatakan bahwa color guide merupakan salah satu sistem pelabelan gizi pada bagian depan kemasan atau Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) yang telah diterapkan di berbagai negara.

“Dengan diterapkannya kebijakan FOPNL pada pangan olahan yang didukung dengan edukasi maka dapat meningkatkan literasi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap pangan tinggi gula, garam dan lemak (GGL),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Rizkia mengungkapkan, kebijakan sistem FOPNL ini diharapkan akan memberi dampak pada penurunan penyakit tidak menular (PTM) di antaranya penyakit diabetes.

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung pula dengan kebijakan lainnya yang dilakukan secara komprehensif.

“Kebijakan FOPNL yang akan diterbitkan oleh BPOM diterapkan untuk pangan olahan yang dikemas, sementara masyarakat juga mengonsumsi pangan lainnya seperti pangan siap saji yang harus diperhatikan juga kadar GGL-nya,” terang dia.

Lebih lanjut, Rizkia menambahkan, sesuai dengan penyusunan regulasi yang baik, dalam menetapkan suatu kebijakan harus menerapkan prinsip keterbukaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam pembahasan penetapan kebijakan FOPNL.

“Kebijakan ini tentunya akan diterbitkan setelah dilakukan konsultasi publik, diharapkan sebelum Oktober 2024 kebijakan terkait FOPNL ini dapat ditetapkan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita tunggu RPP-nya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan merespon soal aduan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan Palestina mengenai pertalian dagang Indonesia dengan Israel. Menurutnya aduan tersebut telah diterima dan akan diproses.

"Laporan diterima, nanti saya lihat," katanya saat ditemui di sela-sela Konferensi Pers Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, Jumat (19/7/2024).

Dalam laporannya, Koalisi Organisasi masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan Palestina menyoroti hubungan dagang RI-Israel di tengah memanasnya hubungan geopolitik antara Israel dan Palestina.

Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat bahwa Indonesia memiliki kerja sama perdagangan dengan Israel. Berdasarkan catatan BPS 2023, nilai impor Indonesia dari Israel sebesar US$ 21,93 juta. BPS menjelaskan, posisinya dipastikan sangat minim, yakni hanya 0,22% dari total impor Indonesia dari Timur Tengah.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan Iran, nilai impor dari Israel itu lebih tinggi. Di mana, nilai impor RI dari Iran nilainya hanya mencapai US$ 11,72 juta.

Sementara itu dari sisi ekspor, nilai ekspor Indonesia ke Iran jauh lebih tinggi dari Israel yakni nilainya mencapai US$ 195,13 juta, atau 2,15% dari total ekspor ke Timur Tengah. Kemudian, nilai ekspor ke Israel hanya mencapai US$ 165,77 juta, atau dari 1,83% total ekspor ke Timur Tengah.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam perjanjian kerja sama tersebut, BCA kembali menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran periode 2024-2029.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga perbankan dengan pasar modal, mendukung perkembangan infrastruktur transaksi, serta meningkatkan efisiensi, dan kenyamanan para investor.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan KSEI kepada BCA sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024-2029," ungkap Direktur BCA John Kosasih dalam siaran pers, Minggu (21/7).

Kerja sama ini merupakan wujud komitmen BCA dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Pihaknya mengaku siap memberikan layanan terbaik dengan menghadirkan platform transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi relevan bagi para investor dan nasabah.

Kerja sama antara BCA dan KSEI sebagai Bank Pembayaran telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam menjalankan peran sebagai Bank Pembayaran, BCA senantiasa memastikan setiap transaksi di pasar modal berjalan lancar melalui penyediaan sistem pembayaran yang efisien, sehingga transaksi dapat diselesaikan tepat waktu. Kolaborasi dengan KSEI diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal bagi nasabah dan investor dalam bertransaksi di pasar modal.

BCA juga telah menjadi Bank Administrator RDN sejak 2011. Perseroan tidak hanya bertanggung jawab mengadministrasikan rekening dana nasabah, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah mengakses informasi penting terkait saldo dan mutasi rekening dana nasabah melalui myBCA, BCA Mobile, dan KlikBCA.

Selain itu, e-channel BCA juga telah terintegrasi dengan fasilitas Akses KSEI dalam menampilkan saldo efek dan saldo RDN konsolidasi. Peran Bank RDN sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang positif, meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal, serta memberikan transparansi guna membangun lingkungan investasi yang aman dan nyaman.

John mengatakan, BCA akan terus berinovasi dan meningkatkan layanan perbankan untuk memberikan solusi dan service excellence kepada para investor dan nasabah.

"Kami senantiasa berkomitmen mendukung perkembangan pasar modal melalui kerja sama yang solid dengan KSEI dan kami berharap masyarakat dapat bertransaksi di pasar modal dengan lebih mudah dan nyaman, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri pasar modal Indonesia,” tutup John Kosasih.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk dari pasar keuangan dalam negeri pada pekan ketiga Juli 2024 mencapai Rp 690 miliar. Jumlah tersebut berlaku selama periode 15-19 Juli 204.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan, dana asing masuk dari pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Terdiri dari beli neto Rp 670 miliar di saham dan beli neto Rp 400 milia rdi SRBI, serta jual neto Rp 380 miliar di SBN,” tutur Erwin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

Seiring dengan masuknya dana asing dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi Indonesia mengalami peningkatan.

Terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 18 Juli 2024 sebesar 74,04 bps, turun dibandingkan 12 Juli 2024 sebesar 69,58 bps.

Lebih lanjut, selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 18 Juli 2024 nonresiden tercatat jual neto Rp 31,10 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,98 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 162,15 triliun di SRBI.

Erwin menyampaikan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomentar terkait rencana pemerintah untuk memberikan label warna (color guide) pada minuman berpemanis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia menjelaskan bahwa color guide merupakan salah satu sistem pelabelan gizi pada bagian depan kemasan Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) yang telah diterapkan di berbagai negara.

Pelabelan ini untuk memberikan informasi kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada produk pangan olahan yang dikemas, dengan format yang sederhana.

“Indonesia telah mengimplementasikan dua sistem FOPNL yang bersifat sukarela (voluntary) yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Rizka menyebutkan, dua sistem FOPNL yang telah diterapkan tersebut adalah pertama, panduan asupan gizi harian warna monokrom, yang merupakan highlight tabel informasi nilai gizi untuk informasi kandungan GGL.

Kedua, Logo Pilihan Lebih Sehat, yang dicantumkan berdasarkan kriteria profil gizi tertentu. Dia bilang, saat ini telah terdapat profil gizi untuk 20 kelompok pangan.

Saat ini BPOM tengah melakukan penelaahan lebih lanjut alias review terhadap sistem FOPNL terkait panduan asupan gizi harian warna monokrom menjadi sistem baru yang diharapkan akan lebih mudah dipahami konsumen.

“Sesuai pedoman Codex untuk menentukan format FOPNL yang efektif, perlu didukung dengan hasil riset terhadap konsumen yang valid secara ilmiah,” terangnya.

Rizkia menambahkan, BPOM telah melakukan survei preferensi konsumen terhadap berbagai format FOPNL, termasuk FOPNL yang berwarna. Hasil survei itu nantinya bakal jadi pertimbangan untuk menentukan desain label yang akan diterapkan.

“BPOM juga telah melaporkan hasil review beserta progresnya kepada Kementerian Kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kami sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita tunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 20,8 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7).

DJP mencatat, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp 1,95 triliun.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Dwi juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show alias GIIAS 2024 menampilkan sederet mobil listrik, di tengah ambisi pemerintah mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Enggak main-main. Pemerintah punya target ambisius: dua juta mobil listrik mengaspal di jalanan Indonesia pada 2030 mendatang.

Tujuannya mulia, memangkas emisi karbon. Sebab, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi CO2.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, tak kurang dari 11 juta mobil di jalanan Indonesia saat ini menghasilkan lebih dari 35 juta ton emisi.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (21/7).

Jelas, bukan pekerjaan yang gampang mewujudkan target tersebut. Apalagi, Dadan mengungkapkan, masih terdapat kesenjangan harga yang tinggi antara mobil listrik dan mobil konvensional alias berbahan bakar minyak.

Untuk menutup dasparitas harga tersebut, pemerintah pun memberikan insentif pajak untuk mobil listrik.

Salah satunya, diskon pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian mobil listrik. Masyarakat yang membeli mobil listrik, hanya perlu membayar 1% dari tarif PPN normal 11%. Dengan begitu, harga mobil listrik bisa lebih murah.

Hasilnya, belakangan, peminat mobil listrik semakin banyak. Lihat saja, penjualan wholesales alias pabrik ke dealer mobil setrum sepanjang enam bulan pertama tahun ini mencapai 11.940 unit, menurut data Gaikindo.

Angka tersebut melonjak 104,13% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Tapi, angka tersebut masih sangat kecil dibanding penjualan mobil secara nasional. Selama Januari hingga Juni 2024, penjualan mobil secara wholesales mencapai 408.012 unit.

Artinya, pangsa mobil listrik hanya 2,92% dari total penjualan mobil nasional.

Menurut Yannes Martinus, Pengamat Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), ini tak lepas dari kemampuan daya beli masyarakat. Kebanyakan masyarakat Indonesia ada di segmen menengah.

"Hanya mampu membeli mobil di harga Rp 100 juta sampai Rp 300 juta saja," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Padahal, harga mobil listrik setelah mendapat diskon PPN, paling murah di atas Rp 200 juta. Itu pun bukan jenis yang banyak masyarakat Indonesia gunakan, yakni multipurpose vehincel (MPV) atawa mobil keluarga dengan kapasitas tujuh penumpang.

Itu sebabnya, merek mobil listrik asal China mendominasi, lantaran harganya yang terbilang terjangkau. "Pembeli terbesar mobil listrik saat ini dari kelompok milenial," ujar Yannes.

Ya, produsen mobil listrik China saat ini mendominasi penjualan mobil listrik di Indonesia. Hingga Juni lalu, mengacu data Gaikindo, Wuling BinguoEV menjadi yang paling laris, terjual sebanyak 3.615 unit. Selanjutnya, ada Chery Omoda E5 dengan penjualan 2.642 unit.

Sedangkan Hyundai Ioniq 5 asal Korea Selatan yang sempat menjadi raja mobil listrik di Indonesia turun ke urutan keenam dengan penjualan 685 unit.

Selain harga, Yannes menyebutkan, masyarakat masih enggan membeli mobil listrik lantaran infrastruktur pendukung, terutama stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang belum banyak tersedia.

Saat ini, SPKLU milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mobil listrik baru 1.582 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tapi, “Kami buka kolaborasi untuk mempercepat pengadaan SPKLU,” kata Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN.

Memang, dia menyebutkan, SPKLU dan mobil listrik mirip telur dan ayam, mana yang lebih dulu.

Yang jelas, “Kami mengambil inisiatif untuk membangun SPKLU, karena kami berkomitmen mengurangi emisi dari sektor transportasi yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar,” sebutnya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Kementerian ESDM, Dadan menegaskan, terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung sehingga terbetuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sementara produsen terus membanjiri pasar mobil di Indonesia dengan model-model baru. GIIAS 2024 yang berlangsung mulai pekan ini menjadi etalase untuk menampilkan, bukan cuma model baru, tapi juga merek anyar mobil listrik.

Peminat mobil listrik yang semakin banyak membuat perusahaan pembiayaan atau multifinance masuk ke pembiayaan mobil listrik.

"Pasarnya potensial," ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Hanya, hingga saat ini, dari total penjualan mobil listrik, baru 20% yang pembeliannya secara kredit melalui multifinance. Sisanya membeli secara tunai.

Tapi, Yannes menambahkan, pemerintah harus terus mendorong adopsi mobil listrik yang mesti mereka lakukan secara komprehensif dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Contoh, pemberian insentif lain seperti subsidi harga serta pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi pembeli dan perusahaan yang berinvestasi di industri kendaraan listrik.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga bawang merah dan tomat aturun drastis karena pasokan berlimpah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, terjadinya fluktuasi harga pada dua komoditas pangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan inflasi, terutama dalam komponen harga bergejolak (volatile food).

Meski begitu, Badan Pangan Nasional memastikan akan segera mengambil langkah guna menstabilkan harga bawang merah dan tomat.

"Segenap tim Badan Pangan Nasional telah mengupayakan bersama teman-teman Kementerian Pertanian untuk membantu menstabilkan kembali harga,” ujar Arief di Jakarta pada Sabtu (20/7).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka pasar pangan di kantor-kantor Kementerian/Lembaga.

Pasar-pasar itu nantinya akan memasok bawang merah dan tomat dar petani langsung yang akan difasilitasi oleh Champion Bawang Merah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah serta Asosiasi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Aslupama).

"Bawang merah nanti dibanderol Rp 25.000 per kilogram (kg) dan tomat Rp 5.000 per kg. Dengan itu juga teman-teman pegawai di pemerintahan dan petani dapat saling memperoleh harga yang wajar," jelasnya.

Langkah kedua, Bapanas juga akan melakukan fasilitasi distribusi pangan untuk memobilisasi stok pangan dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen.

"Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa ini menaikkan harga di tingkat produsen sekaligus juga menurunkan di daerah-daerah harganya masih tinggi," jelasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Dua siklon tropis akan membawa angin kencang dan hujan lebat ke pesisir timur China pada pekan ini. Badai pertama diperkirakan akan melanda pada Minggu (21/7), setelah banjir bandang mematikan melanda pedalaman China pada akhir pekan.

Prapiroon, yang namanya diambil dari nama dewa hujan Thailand, diperkirakan akan menghantam provinsi Hainan, pulau paling selatan Tiongkok, pada Minggu malam. Badai tropis yang kuat ini adalah siklon tropis pertama yang melanda Tiongkok tahun ini, kata badan cuaca nasional China.

Terbentuk di Laut Cina Selatan pada pagi tadi, pusat Prapiroon terletak sekitar 275 km tenggara kota Wanning di Hainan.

Kecepatan angin maksimum di dekat pusatnya akan mencapai 30 meter per detik (110 kilometer per jam) ketika Prapiroon mendarat, kata Pusat Meteorologi Nasional. Lembaga ini memperkirakan hujan lebat akan terjadi di Hainan dan di sepanjang pantai Guangdong, provinsi terpadat di Tiongkok.

Badai Gaemi, yang berjarak sekitar 530 km timur laut ibu kota Filipina, Manila, pada Minggu pagi, diperkirakan akan melewati ujung utara Taiwan, kemudian mendarat di Tiongkok sebagai topan. Gaemi membawa kecepatan angin hingga mencapai 50 meter per detik (180 kpj), menurut peramal cuaca Tiongkok.

Badan Cuaca Pusat Taiwan memperkirakan Gaemi akan berada paling dekat dengan pulau itu pada hari Rabu dan Kamis, sehingga akan terjadi hujan lebat.

Curah hujan ekstrem melanda wilayah selatan, tengah, dan timur China dalam musim banjir yang dimulai lebih awal dari biasanya pada tahun ini. Curah hujan tertinggi melanda China selatan pada bulan April hingga Juni. Sementara di utara, cuaca kering membuat ladang kering dan mengancam tanaman.

Di provinsi barat laut Shaanxi, sebuah jembatan jalan raya runtuh pada hari Jumat di tengah hujan lebat, menewaskan sedikitnya 12 orang, dengan 31 orang dan 18 kendaraan masih hilang.

Di provinsi Sichuan di barat daya, tim penyelamat telah mengevakuasi delapan jenazah dan menarik empat orang ke tempat aman pada pukul 8 malam. pada hari Sabtu, setelah lebih dari 30 orang hilang di tengah banjir bandang.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -MUMBAI. Sunil Kumar, 30 tahun, menghabiskan 9 tahun terakhir hidupnya untuk mengejar pekerjaan di pemerintahan India.

Mengutip Reuters, Minggu (21/7), berkumpul bersama sejumlah siswa lainnya di ruang kelas darurat di bawah atap seng dengan penerangan dan udara yang minim, Kumar menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengikuti berbagai ujian, termasuk ujian pegawai negeri sipil bergengsi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai birokrat pemerintah federal.

Ia juga pernah mencoba untuk menduduki jabatan pegawai negeri sipil provinsi dan dua tes lainnya untuk posisi pemerintahan di tingkat yang lebih rendah.

Dia telah gagal 13 kali dalam upaya untuk mendapatkan pekerjaan.

Kumar, penduduk Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India mengatakan dia akan terus mencoba mendapatkan pekerjaan di pemerintahan sampai dia berusia 32 tahun, tiga tahun sebelum batas waktu baginya untuk mengikuti ujian pegawai negeri.

“Ada lebih banyak keamanan dalam pekerjaan pemerintah,” kata Kumar.

“Jika itu terjadi dalam 2-3 tahun, perjuangan 10 tahun tidak akan sia-sia.”

Menurut angka pemerintah, 220 juta orang melamar pekerjaan federal antara tahun 2014-2022, dan 722.000 di antaranya terpilih.

Banyak dari upaya tersebut merupakan upaya yang berulang, namun tetap saja, puluhan juta anak muda India mengejar pekerjaan di pemerintahan setiap tahun meskipun perekonomian sedang berkembang pesat dan sektor swasta berkembang.

Tren ini menggarisbawahi kegelisahan budaya dan ekonomi yang dihadapi banyak orang India. Meskipun hidup di negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, banyak orang yang bergulat dengan pasar kerja yang tidak menentu di mana peluang kerja, apalagi keamanan kerja, sulit didapat.

Banyak yang melihat pekerjaan di pemerintahan lebih aman dibandingkan pekerjaan di sektor swasta di negara dengan populasi terbesar di dunia.

“Jika salah satu anggota keluarga mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, maka keluarga tersebut yakin bahwa mereka akan mendapat pekerjaan seumur hidup,” kata Zafar Baksh, yang menjalankan lembaga pelatihan bagi mereka yang mengikuti tes untuk pekerjaan tersebut.

Di negara tetangga Bangladesh, protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan pemerintah menewaskan lebih dari 100 orang minggu lalu.

Sejak tahun 2014, PDB India telah tumbuh dari $ 2 triliun menjadi mendekati $ 3,5 triliun pada tahun fiskal 2023-24 (April-Maret) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 7,2% pada tahun berjalan.

Para calon pekerja migran mengatakan pemerintah menawarkan jaminan seumur hidup, tunjangan kesehatan, dana pensiun dan perumahan, yang mungkin tidak mereka dapatkan jika bekerja di sektor swasta. Hanya sedikit orang yang mengakuinya, namun banyak pekerjaan di pemerintahan juga menawarkan prospek mendapatkan uang.

Meningkatnya permintaan akan kelas sekolah yang menjejali telah menarik pemain besar dan pembelajaran juga telah beralih ke online, kata Baksh, yang melihatnya sebagai bisnis yang menguntungkan dan abadi.

“Akan selalu ada permintaan.”

Pekerjaan yang Baik Tidak Cukup

Para analis mengatakan, ketidakpuasan terhadap peluang kerja menjadi alasan utama mengapa partai Perdana Menteri Narendra Modi gagal memenangkan mayoritas pada pemilu April-Mei, dan kembali berkuasa hanya dengan dukungan sekutu.

Data pemerintah yang dirilis bulan ini menunjukkan 20 juta peluang kerja baru tercipta di India setiap tahunnya sejak 2017/2018. Namun para ekonom swasta mengatakan sebagian besar dari peluang kerja tersebut adalah wirausaha dan pekerja sementara di sektor pertanian, bukan posisi formal dengan upah tetap.

Pemerintah, yang mengajukan anggaran pertama sejak pemilu minggu depan, kemungkinan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memberikan insentif pajak untuk fasilitas manufaktur baru serta dengan mendorong pengadaan lokal di berbagai sektor seperti pertahanan, kata Nomura dalam sebuah catatan bulan ini. Namun hal ini memerlukan waktu untuk menghasilkan lapangan kerja.

“Bukan hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan di luar sana, namun juga karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang memberikan gaji yang baik dan memberikan jaminan kepemilikan serta tunjangan lainnya,” kata Rosa Abraham, asisten profesor di Pusat Ketenagakerjaan Berkelanjutan di Azim. Universitas Premji di kota Bengaluru.

Bagi Pradeep Gupta, 22 tahun, yang berharap mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, bekerja di sektor swasta adalah pilihan terakhir.

“Ada kehormatan, keamanan kerja, dan lebih sedikit tekanan” dalam pekerjaan di pemerintahan, katanya, berbicara di kota Prayagraj, Uttar Pradesh, yang merupakan pusat sekolah asrama yang berkembang pesat.

Hampir 5 juta siswa melamar 60.000 lowongan di kepolisian Uttar Pradesh awal tahun ini dan ujian untuk jabatan polisi di badan keamanan pemerintah pusat menghasilkan 4,7 juta pelamar untuk 26.000 posisi.

Program lain yang memberikan kesempatan kepada pelamar untuk menduduki berbagai posisi seperti office boy dan supir di departemen pemerintah, menarik hampir 2,6 juta pelamar pada tahun 2023 untuk sekitar 7.500 pekerjaan.

Di semua tingkat pemerintahan, termasuk angkatan bersenjata, sekolah, layanan kesehatan dan militer, hampir 6 juta lapangan pekerjaan masih belum terisi, demikian perkiraan partai oposisi utama India, Kongres Nasional India.

Email ke pemerintah federal yang meminta data tentang pekerjaan dan lowongan pemerintah tidak dijawab.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek infrastruktur tak melulu hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di tengah keterbatasan dana, pemerintah gencar menggandeng pihak swasta untuk berkontribusi membangun infrastruktur di Tanah Air dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso menyampaikan, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat ini menjadi contoh sukses sebagai proyek yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan swasta.

Proyek yang baru diresmikan pada 23 Januari 2024 ini berhasil menyediakan air layak minum yang disalurkan dengan kapasitas target 1.000 liter per detik kepada 70.000 rumah tangga, atau tersalurkan kepada 350.000 jiwa di di Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

“Nah keberhasilan ini diharapkan bisa mendorong daerah lainnya agar bisa membangun infrastruktur layanan publik dengan skema kerja sama dengan pihak swasta,” tutur Brahmantio dalam media briefing, Kamis (18/7).

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) proyek ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal, yang menandatangani perjanjian KPBU dengan SPC bernama PT Air Semarang Barat.

Proyek ini mendapatkan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan berupa fasilitas Project Development Facility (PDF) dan melalui penjaminan KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Sementara itu, Kementerian PUPR memberikan dukungan teknis untuk pembangunan fasilitas intake dan jaringan distribusi utama, dan Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan dalam pengadaan lahan.

Struktur pembiayaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat ini telah menelan biaya dengan total Rp 1,2 triliun. Rinciannya: pemerintah menyetor sebanyak Rp 746 miliar, dengan rincian porsi masing-masing dari Pemkot Semarang sebesar 19% senilai Rp 224 miliar, PDAM Tirta Modal 16% Rp 198 miliar dan pemerintah pusat 27% sebesar Rp 324 miliar. Sementara itu, sebesar 38% atau Rp 458 miliar dibiayai dari PT Air Semarang Barat (ASB).

PT ASB dalam proyek ini bertugas mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara aset SPAM. Nantinya Air minum yang telah diproduksi oleh PT ASB akan dijual kepada PDAM Tirta Modal yang kemudian bisa dijual kepada masyarakat.

Presiden Direktur PT ASB Yudi Nurpriyanto menyampaikan, SPAM Semarang Barat tidak hanya menyalurkan air ke wilayah barat saja, melainkan ke seluruh Kota Semarang. Ia menyebut, proyek ini sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak Mei 2021 lalu.

Sejauh ini Yudi menyampaikan pihaknya tak pernah terkendala terkait pembayaran air dari PDAM Tirta Modal, sehingga proses tata kelola keuangan berjalan dengan lancar. Disamping itu, Ia juga menyebut tak terlalu mengambil untung dalam investasi air bersih di kota Semarang ini.

“Financing air seperti ini harus ada aspek sosialnya dan bukan sekadar hitungan bisnis. Tujuannya supaya harga airnya murah dan terjangkau,” tutur Yudi.

Dalam kesempatan yang sama, Sumarjo (77 tahun) seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) mengaku sangat terbantu dengan adanya proyek SPAM Semarang Barat ini. Ia mengaku sebelumnya merasa kesulitan untuk mendapat air layak pakai.

“Harganya terjangkau, kurang dari Rp 200 ribu per bulan, karena saya cuma dua orang. Pembayarannya tergantung pemakaian,” tutur Sumarjo.

Di samping itu, Ia menyebut setelah adanya SPAM Semarang Barat, kualitas air tetap jernih meskipun saat mengalami banjir. Padahal biasanya air menjadi keruh saat banjir melanda kota Semarang.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan secara nasional di tingkat pedagang eceran terpantau naik pada Minggu (21/7).

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 11.20 WIB, harga mayoritas komoditas pangan pokok tercatat naik dibanding sehari sebelumnya. Sejumlah komoditas pangan yang harganya naik antara lain beras premium yang naik 0,58% menjadi Rp 15.590 per kilogram (kg), harga beras medium naik 0,22% menjadi Rp 13.570 per kg.

Harga bawang putih bonggol naik 0,25% menjadi Rp 40.120 per kg, harga cabai merah keriting naik 0,92% menjadi Rp 44.920 per kg, harga cabai rawit merah naik 0,27% menjadi Rp 62.240 per kg, harga daging sapi murni naik 0,41% menjadi Rp 135.530 per kg, harga gula konsumsi naik 0,11% menjadi Rp 17.980 per kg, harga minyak goreng curah naik 0,38% menjadi Rp 16.020 per liter.

Harga jagung di tingkat peternak naik 2,45% menjadi Rp 5.850 per kg, harga ikan kembung naik 0,65% menjadi Rp 37.300 per kg, harga ikan tongkol naik 0,54% menjadi Rp 31.370 per kg.

Sedangkan sejumlah harga komoditas pangan lainnya tercatat turun. Antara lain harga bawang merah turun 1% menjadi Rp 30.600 per kg, harga daging ayam ras turun 1,18% menjadi Rp 35.100 per kg, harga telur ayam ras turun 0,21% menjadi Rp 29.190 per kg, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11% menjadi Rp 17.970 per kg dan harga tepung terugi kemasan turun 0,15% menjadi Rp 13.260 per kg.