Bisnis.com, PEKANBARU -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau mendukung perusahaan sawit yang ada di daerah itu untuk dapat memenuhi aturan kewajiban Fasilitasi Pemenuhan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) minimal 20% dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai salah satu syarat IUP dan proses Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua Gapki Riau Lichwan Hartono mengatakan adanya izin yang tepat dalam mengelola perkebunan, tidak hanya mengatur aktivitas perusahaan secara hukum namun juga mengawal praktik-praktik tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.

"Hingga kini kami dari Gapki Riau berkomitmen untuk mendukung aturan dan regulasi yang ada, serta meraih berbagai sertifikasi yang mengakui praktik berkelanjutan dalam tata kelola perkebunan sawit," ujarnya Kamis (11/7/2024).

Dari data Dinas Perkebunan Riau, luas lahan perkebunan sawit di daerah itu mencapai 3,38 juta hektare dengan rincian dikelola masyarakat mencapai 1,9 juta ha, perkebunan swasta 1,4 juta ha dan 76.000 ha perkebunan negara.

Hingga kini jumlah perusahaan perkebunan yang sudah memenuhi FPKMS tercatat sebanyak 61 perusahaan atau sebesar 23,73% dari 257 perusahaan terdata. Luasan lahan FPKMS tersebut mencapai 301.857,37 ha atau sekitar 17,35% dari total luas IUP perkebunan yang dikeluarkan mencapai 1,73 juta ha.

Karena itu pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder terkait mulai dari pemprov Riau dalam hal ini Dinas Perkebunan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mendorong perusahaan sawit terutama yang menjadi anggota Gapki untuk memenuhi aturan dan regulasi dalam pengurusan IUP dan HGU.

Senada dengan hal itu, Ketua Bidang Perkebunan Gapki Pusat, Azis Hidayat mengatakan memang saat ini sedang dilalukan penertiban pengisian FPKMS di Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) Kementerian Pertanian.

"Hingga kini terdapat beberapa perusahaan yang belum mengisi ataupun memenuhi kewajiban atau kurang 20% FPKMS, kemudian perusahaan meng-input data IUP secara lengkap yaitu IUP awal, dan penyesuaian, untuk menentukan Fase kewajiban FPKMS nya," ujarnya.

Menurutnya untuk penghitungan luasan kewajiban 20% FPKMS tersebut dihitung dari luas lahan yang diusahakan. Pihaknya masih menemukan adanya selisih luasan HGU yang diinput di Siperibun dengan data yang ada di BPN Pusat.

Kemudian terdapat beberapa perusahaan yang belum memiliki atau belum meng-input data HGU baik secara luasan, nomor SK maupun scan dokumen.

Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang belum memiliki HGU diberi kesempatan selama 6 bulan untuk memproses pengajuan HGU. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum lengkap data FPKMSnya di Siperibun, terdapat format Surat Pernyataan Memenuhi Kewajiban yang harus ditandatangani dan di input di Siperibun.

"Dari diskusi dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, ada kemungkinan ke depannya akan dikenakan denda untuk yang belum memenuhi kewajiban FPKMS," ujarnya.

Kepala Dinas Perkebuan Riau, Syahrial Abdi mengatakan realisasi FPKMS di daerahnya termasuk yang tertinggi di Indonesia, dan akan terus didorong agar komitmen perusahaan terus ditingkatkan kedepannya.

"Dengan capaian FPKMS Riau sebesar 23,73% ini termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun tentunya sesuai regulasi yang ada setiap perusahaan perkebunan wajib memenuhi ketentuan FPKMS ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai Permentan nomor 98 tahun 2013," ujarnya.

Pihaknya menyebut siap membantu Gapki dan perusahaan sawit yang ada di Riau, untuk dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan IUP sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyoroti razia ponsel oleh personel Polres Ponorogo untuk mencegah judi online. Disebut melanggar hak atas privasi warga negara.

Mengacu pada Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diatur mengenai kewajiban menghormati dan melindungi hak atas privasi seseorang yang mencakup beberapa hal. Meliputi, hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal itu sejalan dengan perlindungan konstitusional terhadap diri pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan juga Pasal 29 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Bahkan, Pasal 32 UU HAM menjamin kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum.

Penegasan itulah yang kemudian menjadi rujukan pengaturan Pasal 30 UU ITE (juga diatur dalam Pasal 332 UU No. 1/2023 tentang KUHP), bahwa akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak sebagai perbuatan pidana.

Perlu diketahui, penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik, termasuk penyidik kepolisian.

Dalam hal ini, penyidik dapat memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Upaya ini hanya dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan atau adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Agar tindakan penggeledahan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bagian dari proses penyidikan, maka terlebih dahulu ada perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana yang tengah disidik.

Artinya, penggeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti.

“Oleh karena itu tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di area publik, dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang (arbitrary) terhadap privasi seseorang,” kata Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Elsam juga menekankan beberapa hal atas pemberantasan judi online.

Pertama, perlunya kepolisian untuk secara konsisten memastikan penghormatan dan perlindungan hak atas privasi dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Kedua, Polri untuk melakukan penelaahan dan penyelarasan peraturan-peraturan internal kepolisian, dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelindungan hak atas privasi dan data pribadi.

Ketiga, kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi dan data pribadi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keempat, Polri secara aktif melakukan peningkatan kapasitas bagi para personelnya, terkait dengan pengetahuan mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian.

Kelima, DPR dan Presiden menunda proses revisi UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kabupaten Sumedang ajukan anggaran untuk perbaikan ruas Jalan Cisumur-Nanggerang yang berbatasan dengan Kabupaten Subang di Blok Haurpapak, Desa/Kecamatan Surian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jalan akses Haurpapak menuju Kecamatan Surian ini kembali amblas lantaran terjadi pergeseran tanah.

"Kami akan mengajukan anggaran ke Pemprov Jabar dan diharapkan dianggarkan di perubahan APBD 2024 ini,” kata Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli saat meninjau kondisi jalan di blok Haurapapak, Jumat (12/7/2024).

Ia mengakui, pada 2023 lalu, sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar dari APBD Kabupaten Sumedang untuk membuat konstruksi penanganan longsor.

Namun, Jalan tersebut harus kembali rusak lantaran tingginya pergerakan tanah yang membuat jalan ini kembali rusak.

Jalan di Blok Haurpapak ini merupakan jalan relokasi karena jalan sebelumnya tergerus longsor. Setelah akses dipindahkan ternyata baru diketahui kawasan ini merupakan kawasan yang rawan pergerakan tanah, yang membuat jalan yang baru dibangun ini kembali rusak.

Untuk itu, Yudia menilai dengan kondisi pergerakan tanah yang cukup tinggi ini membuat penanganannya harus dilakukan secara khusus.

“Kawasan rawan longsor karena pergerakan tanah maka perlu treatment khusus, kontur tanahnya labil dan berpasir," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand akan membebaskan visa untuk wisatawan dari 93 negara mulai 15 Juli 2024.

Dilansir Bloomberg, Jumat (12/7/2024), jumlah negara yang mendapatkan bebas visa itu meningkat dari saat ini sebanyak 57 negara. Dengan visa itu, wisatawan diperbolehkan tinggal hingga 60 hari.

Warga dari negara-negara tersebut akan disambus sebagai wisatawan atau dengan tujuan bisnis dalam waktu singkat, ujar juru bicara kementerian Traisuree Taisaranakul dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, jumlah negara yang bisa mengajukan visa on arrival akan ditingkatkan dari 19 menjadi 31 negara, tambahnya. Namun, informasi ini perlu disebarluaskan agar tujuan menarik lebih banyak wisatawan ke Negeri Gajah Putih itu bisa tercapai.

Adapun, jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand hingga 7 Juli 2024 meningkat 35% secara tahunan, menjadi 18,2 juta orang.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand menambahkan angka itu menghasilkan pendapatan sekitar 858 miliar baht atau US$24 miliar. China, Malaysia, dan India menjadi negara dengan kunjungan terbesar selama periode tahun berjalan.

Rencana yang akan dimulai 15 Juli 2024 itu akan menjadi strategi tambahan dari program Destination Thailand Visa, dengan menargetkan pekerja digital yang bisa bekerja dari mana saja, freelancers, dan orang-orang yang ingin belajar budaya Thailand seperti memasak.

Dengan kategori visa baru itu, pengunjung bisa tinggal hingga 180 hari dan berlaku hingga 5 tahun. Selain itu, perubahan aturan visa ini juga memungkinkan lulusan S1 atau S2 di Thailand untuk tinggal setahun usai wisuda untuk mencari pekerjaan, melakukan perjalanan atau kegiatan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut rangkaian kereta (trainset) autonomous rail transit (ART) atau trem otonom akan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada akhir Juli 2024

Budi Karya menuturkan, rangkaian Trem Otonom telah dikirim dari China pada awal Juli 2024. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan dan dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024 setelah proses kepabeanan selesai.

Dia mengatakan, trem otonom yang didatangkan ke Indonesia berjumlah satu trainset yang terdiri atas tiga kereta.

Menurut Budi, trem otonom yang dihadirkan ini sudah terbukti keandalannya, sebab telah diakui di beberapa negara.

“Dengan demikian, Trem Otonom dipastikan sudah bisa beroperasi pada Agustus 2024,” ujar Budi Karya dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan, setelah sampai di IKN, komponen trem otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian, akan dilakukan persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept (POC) pada Agustus 2024.

Dia menuturkan, rencana unjuk kerja atau showcase trem otonom ini akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

“Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana, dan Trem Otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam hal mengembangkan transportasi cerdas,” jelas Budi.

Budi Karya menjelaskan, trem otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta api tanpa rel.

Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai dengan pengoperasian dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

Dia melanjutkan, Jalan Sumbu Kebangsaan yang akan dilalui trem otonom memiliki tekstur sangat halus. Hal ini akan membuat nyaman para pengendara dan penumpang yang melintas.

Sementara itu, Budi Karya juga mengatakan Kementerian PUPR akan segera membangun halte untuk menunjang operasional trem otonom.

“Menariknya, halte yang akan dibangun ini nantinya tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, namun juga akan berfungsi sebagai tempat melakukan charging (pengisian daya),” kata Budi Karya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Peringatan Hari Koperasi Ke-77 Tingkat Provinsi Jabar.

Bey sekaligus membuka Gelar Produk Koperasi di Lapangan Street Carnival Galuh Mas, Kabupaten Karawang, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, Bey juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Melalui Pembiayaan Ultra Mikro di Jabar.

Dalam sambutannya Bey mengatakan, peringatan itu merefleksikan peran koperasi semakin strategis untuk mempercepat ikhtiar bangsa keluar dari middle income trap.

"Di sinilah peran koperasi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil dan usaha kecil ke usaha menengah," ungkap Bey.

Ia menuturkan, koperasi telah menjadi solusi dalam pembiayaan mikro, paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia, yakni 4,25% setelah bank umum selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu 4,95%.

"Peran koperasi menjadi sangat strategis dalam mengonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi," katanya.

Bey mengungkapkan, koperasi telah menjelma menjadi solusi untuk memberikan kepastian dalam pembelian produk, akses inovasi dan teknologi, kemitraan maupun pemodalan.

Ia berharap di masa mendatang akan lebih banyak lagi koperasi yang tumbuh menyediakan teknologi dan inovasi sehingga menjadi ekosistem usaha yang menjanjikan bagi kalangan muda.

"Saya berharap semangat koperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda dan menjadikan ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah," ujar Bey.

"Semakin banyak koperasi yang memberikan solusi terhadap inovasi dan teknologi, kemitraan, pasar bahkan permodalan, maka semakin banyak dan cepat UMKM di Tanah Air naik kelas," ungkapnya.

Bisnis.com, MADIUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyediakan dana sebesar Rp2 miliar dari APBD 2024 untuk pembangunan tahap awal Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Hesti Setyorini mengatakan pembangunan MPP Kota Madiun masuk tahap sanggah lelang. Jika tidak ada sanggahan, pemenang lelang segera ditetapkan dan proses pembangunan akan segera berjalan.

"Rencana pembangunan Gedung MPP Kota Madiun masih proses tender," ujar Hesti di Madiun, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, pembangunan Gedung MPP Kota Madiun rencananya menggunakan aset pemda eks Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada di Jalan Trunojoyo.

Bangunan yang beberapa tahun terakhir tersebut terbengkalai, bakal menjadi Gedung MPP ke depannya. Fasilitas layanan publik terpadu tersebut ditargetkan siap tahun ini.

Hesti menjelaskan proyek MPP tahun ini setidaknya menyasar lima pekerjaan utama area pelayanan atau rehabilitasi bangunan "existing". Yakni, pekerjaan atap, aksesoris, pintu serta jendela, beton dan mekanikal elektrikal serta "plumbing" bangunan.

Luas bangunan diperkirakan 690 meter persegi dari total lahan tersedia seluas 1.360 meter persegi. Rencananya, pekerjaan dimulai akhir Juli 2024 seiring masa sanggah selesai.

"Waktu pekerjaan sekitar lima bulan kalau bisa dimulai akhir Juli atau awal Agustus, pekerjaan estimasi selesai pada Desember nanti," katanya.

Hesti menambahkan pembangunan MPP tahun ini belum sepenuhnya selesai. Jika mengacu "detail engineering design (DED)" alias produk perencanaan, pembangunan MPP tahun ini hanya sebagian bangunan. Hal itu karena keterbatasan anggaran. Pemkot berencana melanjutkan proyek MPP menyasar bangunan kantor dan penataan area ruang luar, pada tahun 2025.

"Prinsipnya bertahap. Insya Allah tahun depan proyek lanjutan bisa masuk anggaran 2025," kata dia.

Dia menambahkan bahwa pembangunan MPP tidak hanya memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Tapi, juga linier dengan upaya pemkot menuju "smart city".

"Pada prinsipnya proyek pembangunan saling berkesinambungan. Keberadaan satu fasilitas berkaitan dengan program yang lain," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Film sitkom (situation comedy) atau tontonan jenis komedi menjadi salah satu ciri khas televisi Amerika dan cocok menjadi rekomendasi film untuk akhir pekan.

Komedi masa kini tidak hanya menjadi cara penonton ‘kabur’ dari kehidupan. Dalam perkembangannya, serial sitkom seringkali memberi pelajaran hidup dibungkus dengan lawakan. Karakter yang sama muncul di setiap episode, membuat para penonton merasa memiliki hubungan yang erat dengan mereka.

Sitkom sangat cocok ditonton saat waktu senggang. Topiknya yang ringan membuat Anda dapat menonton sitkom sambil multitasking.

Simak rekomendasi film tonton untuk bersantai dan berefleksi, dilansir dari Rolling Stone dan IMDb:

1. Modern Family

Karakter “Modern Family” merupakan satu keluarga besar yang memiliki tiga keluarga inti. Dalam menghadapi masalah hubungan, anak, sekolah, dan pekerjaan, setiap karakter memiliki solusi anehnya masing-masing.

“Modern Family” memiliki 250 episode sepanjang tahun 2009–2020. Serial yang antara lain dibintangi Sofia Vergara, Ty Burrell, dan Sarah Hyland menjadi begitu dicintai masyarakat secara global.

Di situs IMDb, “Modern Family” mendapat peringkat sitkom terbaik dengan rata-rata skor 8.5/10 oleh 490.000 pengguna.

2. The Simpsons

Ditempatkan pada sitkom terbaik nomor satu oleh tim Rolling Stone, “The Simpsons” telah berjalan selama 40 tahun dan memiliki 35 musim.

Dari yang awalnya hanya komedi animasi yang menggambarkan hidup sehari-hari, “The Simpsons” berkembang menjadi medium kritik sosial menggunakan satir.

Walaupun menjadi sangat abstrak, ini juga membuat “The Simpsons” menjadi meme untuk segala situasi. Hal ini mendorong popularitas serial ini lebih jauh lagi di media sosial.

3. Friends

Siapa yang tidak kenal Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, dan Chandler? Keenam sahabat ini berusaha hidup di tengah kerasnya New York City. Pekerja muda usia 20–30an akan merasa ‘nyambung’ dengan serial ini.

Setelah 10 tahun (1994–2004) penuh hubungan rumit dan pergantian pekerjaan, “Friends” selesai dengan 234 episode. Para aktor pun–terutama Jennifer Aniston–menjadi artis besar di dunia Hollywood.

4. How I Met Your Mother

“How I Met Your Mother” dimulai dengan seorang ayah yang menceritakan kehidupan mudanya hingga bertemu ibu dari kedua anaknya.

Serial ini berbentuk kilas balik peristiwa dalam hidup sang ayah, Ted Mosby (Josh Radnor). Cerita diwarnai oleh teman-temannya, diperankan oleh Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan, dan Jason Segel.

Mirip “Friends”, “How I Met Your Mother” menyentuh target audiens yang sama–generasi sandwich yang berusaha bertahan hidup bersama teman-temannya. Plot twist yang besar di akhir membuat serial ini menarik untuk diikuti hingga series finale.

5. Brooklyn Nine-Nine

Serial ini berlatar belakang sebuah kantor polisi di Brooklyn, New York dengan sejumlah detektif cerdas namun kekanakan sebagai pemeran utama. Penonton mengikuti para detektif menjalani pekerjaannya memecahkan kasus-kasus. Dengan cepat, serial dengan tema sekunder “found family” ini dapat memikat penonton.

Berjalan selama 2013–2021, “Brooklyn Nine-Nine” melewati masa Black Lives Matter di mana terjadi masalah rasial di AS terkait dengan polisi. Pada periode ini, “Brooklyn Nine-Nine” menjalani hiatus setahun sambil mencari jalan paling bijak untuk membawa tema polisi dalam suatu komedi.

Namun, “Brooklyn Nine-Nine” membuktikan bahwa masalah di AS dapat dibungkus dengan serius dan tetap menghibur.

6. The Good Place

Premis dari sitkom ini menceritakan tentang Eleanor (Kristen Bell) yang telah mati dan masuk surga yang disebut ‘The Good Place’. Namun, dia segera sadar bahwa ia seharusnya ditempatkan di neraka.

“The Good Place” mengambil tema yang begitu berat: moral, filsafat, dan kehidupan setelah kematian. Namun, penonton merasa tema-tema ini dibungkus dengan begitu ringan dan penuh humor.

Dengan hanya empat musim (2016–2020), serial ini memiliki laju yang tidak bertele-tele. Setiap dialog cerdas dan inovatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar manusia mengenai surga dan neraka.

7. The Office

The Office berjalan selama 2005–2013, namun menjadi favorit banyak kalangan. Meme yang muncul dari serial ini dapat menyaingi The Simpsons.

The Office sendiri merupakan pembuatan ulang (remake) dari serial Inggris berjudul Office.

Dalam serial ini, penonton mengikuti Jim (John Krasinki), Pam (Jenna Fischer), dan karyawan lain dalam sebuah kantor. Mereka terpaksa mengikuti keinginan bos mereka (Steve Carell) yang delusional. Dengan plot yang cukup relatable untuk banyak pihak, serial ini begitu populer karena sifatnya yang universal.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun.

Langkah tersebut sebelumnya pernah dikritik oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang menilai konsesi pemberian lahan lebih lama dari era Persatuan Perusahaan Hindia Timur (VOC).

Pada 14 Maret 2023, KPA saat itu menilai bahwa kebijakan Jokowi merupakan langkah mundur. Sebab, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan paling lama 75 tahun.

Adapun data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada Agustus 2022 mengungkapkan selama 8 tahun Jokowi menjabat pemerintah telah memberikan konsesi lahan sekitar 11,7 juta hektar, dengan konsesi lahan terbanyak berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Diketahui, Jokowi baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Angin Segar

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terakselerasi seiring dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menjelaskan pihaknya optimis perpres yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi dapat berkontribusi positif dalam menarik minat investor.

"[Kontribusi Perpres akan] mencapai target, untuk itu peraturan presiden tentunya kita jalankan," jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Pasalnya, hingga akhir tahun OIKN menargetkan investasi di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Sementara, hingga saat ini total investasi yang terparkir di IKN baru mencapai Rp51,3 triliun.

Agung menjelaskan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi secara intens dengan para investor untuk dapat segera mengeksekusi rencana investasi tersebut.

Sayangnya, Agung tak secara rinci menjelaskan kapan pemberian insentif bakal mulai diguyurkan.

"Ya masih koordinasi terus secara intens untuk mengeksekusi. Intinya [Perpres] mempermudah investasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menguji coba produk bahan bakar minyak (BBM) anyar dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024 mendatang.

BBM nantinya bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kendati demikian, kata Arifin, kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” kata dia.

Saat dikonfirmasi ihwal rencana tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perseroan sedang dalam proses untuk meluncurkan produk BBM rendah sulfur tersebut.

“Untuk BBM low sulfur sedang proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata Fadjar saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) PranotoSamarinda berencana membangun selasar penghubung terminal pada tahun ini.

Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama Bandara APT Pranoto Samarinda, Denny Armanto menyatakan langkah tersebut diambil untuk meningkatkan pelayanan bagi para penumpang.

“Rencana pembangunannya tahun ini dan diharapkan selesai akhir tahun ini jika tidak ada halangan. Kami akan uji coba dari awal dan jika skema tersebut mengganggu kenyamanan penumpang, kami akan evaluasi lagi,” ujarnya yang dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Denny menjelaskan pembangunan selasar ini merupakan respons terhadap keluhan penumpang yang beredar di media sosial terkait penjemputan yang diarahkan ke area parkir yang jauh dari terminal.

"Selasar penghubung ini akan mirip dengan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, di mana penumpang menyebrang ke arah penjemputan," tambahnya.

Saat ini, penumpang yang tiba di Bandara APT Pranoto diarahkan ke area parkiran untuk penjemputan, dan semua kendaraan penjemputan juga diarahkan ke sana.

Denny menambahkan, skema lalu lintas kendaraan sedang diuji coba dan akan dievaluasi setiap harinya untuk memastikan kenyamanan penumpang.

"Mekanisme ini diupayakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penumpang ketika turun di bandara, sehingga mereka bisa langsung menuju lokasi penjemputan. Karena jarak antara penjemputan penumpang dan terminal terlalu dekat, kami diminta untuk mengatur agar jaraknya tidak terlalu dekat," katanya.

Dia menuturkan untuk proses keberangkatan, prosedur tetap seperti biasa, di mana penumpang turun di drop zone dan langsung diarahkan menuju terminal.

Penyelenggara Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, mencatatkan peningkatan jumlah penumpang pada semester I tahun 2024 sebesar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

"Pada semester I tahun ini, kami telah melayani 417.098 penumpang, meningkat dari 344.289 penumpang pada tahun 2023," ujar Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja sama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Denny Armanto di Samarinda, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, inovasi dan peningkatan layanan menjadi kunci utama dalam menarik minat penumpang. Bandara APT Pranoto kini dilengkapi dengan tiga executive lounge yang menyediakan pelayanan premium, working space yang nyaman, kursi refleksi untuk relaksasi, serta hadiah sepeda listrik bagi penumpang tujuan Denpasar.
"Kami juga memberikan perhatian khusus kepada penumpang dengan kebutuhan khusus melalui fasilitas kursi roda, tongkat pembantu jalan, personal assistance dan jalur khusus disabilitas," tambah Denny.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Sumedang akan mengembangkan ikan nila sebagai komoditas budi daya utama di dua daerah, yakni Kecamatan Buahdua dan Conggeang.

Ikan asing invasi atau Invasive Alien Spesies (IAS) asal Belanda ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ikan lantara proses perkembangbiakannya relatif cepat.

Kepala Bidang Perikanan Diskanak Sumedang Rudi Hadian mengatakan ikan nila juga memiliki daging lebih banyak dibagian pundaknya sehingga memudahkan bila dijadikan daging filet.

"Secara ekonomis ikan jenis ini lebih menguntungkan dari nila jenis lainnya, dan kalau hasil uji coba menunjukan hasil yang baik, bukan tidak mungkin jenis ikan nila ini akan dikembangkan di Kecamatan lainnya," jelas Rudi, Jumat (12/7/2024).

Menurut Rudi, budi daya ikan nila ini akan menjadi alternatif bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pendapatan.

Apalagi jenis ikan nila ini memiliki peluang untuk di ekspor langsung ke Belanda sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Lebih lanjut dikatakan Rudi, untuk budidayanya ikan nila ini lebih cocok dengan sistem bioflok sehingga tidak memerlukan areal lahan yang luas.

"Kebetulan sistem budidaya ikan dengan bioflok ini telah menyebar hampir di semua Kecamatan, jadi kalaupun dicoba petani ikan tak akan mengalami kesulitan lagi," tambahnya.