KULONPROGO, iNews.id - Puluhan warga Gayam, Donomulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes dilakukan lantaran jalan rusak sejak 2013 atau sudah 10 tahun lebih tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.

“Semoga pemerintah yang berwenang segera memperbaiki jalan ini,” ujar Isdianto, warga setempat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, Jalan Gayam merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kapanewon Nanggulan dengan Pengasih, Girimulyo dan kapanewon lainnya. Jalan ini juga menjadi akses utama warga menuju ke pasar, sekolah dan pusat pemerintahan.

“Sebelumnya warga sudah memasang spanduk berisi keluhan tapi tidak ada respons,” katanya.

Warga lainnya Yulianto mengatakan, Jalan Gayam ini memiliki panjang 10 kilometer. Akses ini menghubungkan Nanggulan dengan Kapanewon Girimulyo. Lantaran rusak, aksesibilitas warga menjadi terganggu.

Dulu akses ini merupakan jalan kabupaten. Namun belakangan status jalan diturunkan menjadi jalan lingkungan atau jalan desa. Warga juga tidak pernah tahu menahu dan tak pernah dilibatkan dalam penurunan status jalan tersebut.

"Jadi dulu ini dari kabupaten dialihkan ke jalan desa," ucapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPK) Banyuroto Bambang Nurcahyo mengatakan, kerusakan jalan ini sudah cukup parah. Namun upaya perbaikan tak kunjung dilakukan, apalagi dengan status jalan diturunkan.   

“Ini puncak kekesalan warga, karena jalan sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki. Kami akan fasilitasi warga yang akan audiensi ke Pemkab Kulonprogo,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BATAM - Dua ruas jalan inpres telah rampung dibangun di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Kedua jalan tersebut menghubungkan Tanjungbatu-Sawang dan Simpang Batu 14-Pelabuhan Tanjung Berlian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri Rodi Yantari mengatakan pembangunan dua jalan tersebut merupakan bagian dari Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Pemerintah Pusat tahun 2023 melalui Balai Pelaksanaan Jalan Kepri, yang juga merupakan perwakilan Kementerian PUPR di Kepri.

"Ada 16 ruas jalan di seluruh kabupaten dan kota se-Kepri. Total anggaran IJD tahun 2023 itu sebesar Rp589,91 miliar," terang Rodi, Senin (28/10/2024).

Ruas-ruas jalan yang ditangani melalui program ini merupakan hasil usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri beserta pemerintah daerah.

Untuk Kabupaten Karimun, salah satu ruas yang ditangani adalah Jalan Tanjungbatu–Sawang yang berstatus jalan provinsi.

Pekerjaan penanganan jalan tersebut dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri dengan anggaran sebesar Rp45,7 miliar pada tahun 2023.

Ruas jalan Tanjungbatu-Sawang yang dibangun berupa jalan aspal memiliki panjang 18,20 kilometer dengan lebar 6 meter.

Selain itu, Pemprov Kepri juga telah membangun ruas jalan Simpang Batu 14-Pelabuhan Tanjung Berlian Karimun.

Dana pekerjaan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2023 senilai Rp1,85 miliar. "Pelaksanaan pekerjaan pada ruas tersebut berlanjut pada tahun ini," katanya lagi.

Jalan yang dibangun pada tahun 2023 sepanjang 250 meter dan lebar 6 meter dengan konstruksi jalan beton bertulang dan aspal AC-WC.

"Untuk tahun ini, dananya masih bersumber dari dari DBH Sawit Tahun 2024 senilai Rp1,64 miliar sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter berkontruksi beton bertulang aspal AC-WC," pungkasnya.(K65)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jalan dan jembatan di daerah harus bisa berfungsi optimal. Kerusakan sekecil mungkin seharusnya tidak bisa dibiarkan.

Dia mewanti-wanti agar tidak ada jalan di daerah yang mengalami kerusakan parah. Karena apabila terjadi kerusakan mobilitas logistik akan terhambat, dan pada akhirnya hal ini akan berpengaruh pada harga bahan pokok yang diterima masyarakat. Semakin rusak jalan, bisa saja membuat harga barang jadi makin mahal.

Hari ini, Jokowi melakukan peresmian perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh. Ada perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan di 14 kabupaten.

"Jalan dan jembatan untuk konektivitas antar kabupaten kota dan provinsi itu sangat penting sekali baik bagi mobilitas orang dan barang. Jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas logistik dan bisa berpengaruh pada harga yang diterima masyarakat," sebut Jokowi dalam peresmian yang disiarkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh. Semua jalan yang diperbaiki menelan biaya Rp 686 miliar.

Adapun perbaikan jalan dilakukan di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Simak: Protes Jalan Rusak, Warga Asahan Sumut Blokir Akses Menuju Tol

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jepara: Pembangunan daerah yang ideal bukan hanya soal infrastruktur fisik, namun juga menyangkut aspek spiritual dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keseimbangan antara kedua elemen tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.

Konsep pembangunan holistik ini menekankan bahwa kemajuan ekonomi melalui pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan rohani dan spiritual masyarakat.

Baca juga: Produsen Alat Berat Tiongkok Fokus Bidik Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Menurut teori pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan yang hakiki tidak hanya dicapai melalui infrastruktur yang baik, tetapi juga dengan memberikan perhatian pada aspek pendidikan, kesehatan, dan spiritualitas.

Hal ini sejalan dengan pandangan banyak ahli bahwa pembangunan material tanpa keseimbangan dengan pembangunan mental dan spiritual dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, keseimbangan antara keduanya mampu menghasilkan masyarakat yang harmonis, sehat secara fisik, dan kuat secara mental.

Di antaranya seperti komitmen Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2024, Witiarso Utomo (Mas Wiwit) dan Gus Hajar. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan ini dalam visi mereka untuk memajukan Jepara.

Gus Hajar, yang dikenal sebagai tokoh religius dan dekat dengan masyarakat, menekankan bahwa pembangunan daerah yang baik harus mencakup kedua aspek tersebut.

"Kami tidak hanya akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mulus, tetapi juga akan memperhatikan kesejahteraan rohani masyarakat, pendidikan, dan kesehatan," tegasnya saat menerima nomor urut dua dalam pengundian KPU Jepara, Senin 23 September 2024.

Nomor urut dua ini, menurut Mas Wiwit, menjadi simbol kebersamaan dan harmoni dalam kepemimpinan mereka.

"Dua adalah angka yang mencerminkan kerja sama. Saya dan Gus Hajar berkomitmen untuk menghadirkan keseimbangan dalam pembangunan Jepara, baik dari segi fisik maupun spiritual,” ujar Mas Wiwit.

Pasangan ini mengedepankan visi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Mereka berkomitmen memperbaiki akses jalan dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah-daerah pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Mas Wiwit menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan memperkuat akses masyarakat terhadap pasar, meningkatkan distribusi logistik, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Dukungan masyarakat pun semakin menguat, terutama dari kalangan petani, nelayan, dan pedagang kecil yang berharap akan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial di bawah kepemimpinan mereka kelak jika ditakdirkan yang maha kuasa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membalas sindiran Bobby Nasution perihal kondisi jalan di Sumut masih banyak yang rusak. Jalan itu disebut merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Menurut Edy, soal jalan rusak di Sumut itu adalah jalan yang berstatus nasional dan merupakan proyek Presiden Jokowi yang belum selesai.

“Infrastruktur yang tadi disebut oleh Bobby, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” ujar Edy seusai pengundian nomor urut pasangan, di Hotel Mercure Medan, Senin (23/9/2024).

Untuk diketahui, Edy berpasangan dengan Hasan Basri Sagala untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 dengan nomor urut 2. Edy berpandangan nomor ini menandakan dua periode kepemimpinannya di Sumut.

“Nomor dua itu tandanya dua periode. Program yang dilakukan kenapa tadi saya katakan nomor dua [itu] dua periode, karena program-program yang satu periode belum terselesaikan,” ujarnya.

Adapun, program-program yang dirangkainya adalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, dan perkebunan, serta pariwisata.

Sebelumnya, Bobby Nasution menyindir kondisi infrastruktur yaitu jalan rusak di wilayah Sumut. Bobby menyebut ini adalah cerita klasik dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan Aceh, Sumatera Barat.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” tutur Bobby.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dirinya setuju dapat nomor urut 1. Hal ini karena nomor urut 2 mengingatkan proyek jalan di Sumut pada masa kepemimpinan Edy yang menghabiskan Rp2,7 triliun.

“Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1 Bang Surya, dan Pak Edy Pak Hasan dapat nomor urut 2, karena kita ingat Rp2,7 triliun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membalas sindiran Bobby Nasution perihal kondisi jalan di Sumut masih banyak yang rusak. Jalan itu disebut merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Menurut Edy, soal jalan rusak di Sumut itu adalah jalan yang berstatus nasional dan merupakan proyek Presiden Jokowi yang belum selesai.

“Infrastruktur yang tadi disebut oleh Bobby, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” ujar Edy seusai pengundian nomor urut pasangan, di Hotel Mercure Medan, Senin (23/9/2024).

Untuk diketahui, Edy berpasangan dengan Hasan Basri Sagala untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 dengan nomor urut 2. Edy berpandangan nomor ini menandakan dua periode kepemimpinannya di Sumut.

“Nomor dua itu tandanya dua periode. Program yang dilakukan kenapa tadi saya katakan nomor dua [itu] dua periode, karena program-program yang satu periode belum terselesaikan,” ujarnya.

Adapun, program-program yang dirangkainya adalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, dan perkebunan, serta pariwisata.

Sebelumnya, Bobby Nasution menyindir kondisi infrastruktur yaitu jalan rusak di wilayah Sumut. Bobby menyebut ini adalah cerita klasik dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan Aceh, Sumatera Barat.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” tutur Bobby.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dirinya setuju dapat nomor urut 1. Hal ini karena nomor urut 2 mengingatkan proyek jalan di Sumut pada masa kepemimpinan Edy yang menghabiskan Rp2,7 triliun.

“Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1 Bang Surya, dan Pak Edy Pak Hasan dapat nomor urut 2, karena kita ingat Rp2,7 triliun,” pungkasnya.

Jakarta -

Calon Gubernur Sumatra Utara (Cagub Sumut) Bobby Nasution menyinggung soal kondisi jalan di wilayah pemilihannya yang rusak parah dibanding Aceh dan Sumatera Barat. Padahal menurutnya anggaran untuk perbaikan jalan di Sumut mencapai Rp 2,7 triliun.

Perihal ini disampaikan Bobby saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengundian nomor urut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut. Pada awalnya ia menyebut bagaimana kondisi jalan di Sumut sangat berbeda dengan Provinsi tetangganya, yakni Aceh dan Sumatra.

"Katanya kalau kita jalan-jalan dari Sumatra Barat kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh dari Sumatra Barat, kalau disupirin nggak usah, begitu tahu tujuannya ke Sumatra Utara tahu kita kapan nyampe nya, kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil," kata Bobby saat pengundian nomor urut Pilgub Sumut, ditulis Selasa (24/9/2024).

"Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatra Barat, begitu masuk Sumut kejedut kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata," tambahnya.

Barulah setelah itu Bobby menyinggung besaran APBN Sumut yang menurutnya tidak begitu besar, yakni Rp 14 triliun lebih. Dari jumlah itu sekitar Rp 2,7 triliun dialokasikan untuk proyek perbaikan dan pembangunan jalan.

"Infrastruktur memang perlu pembiayaan, infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatra Utara APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak, tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun, Rp 2,7 triliun untuk jalan," terang Bobby.

Namun hal inilah yang kemudian disayangkan oleh Bobby, karena dengan anggaran sebesar itu Pemerintah Provinsi Sumut saat ini belum bisa menyelesaikan masalah perbaikan jalan.

"Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatra Utara," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.

(fdl/fdl)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akhirnya melihat hilal pencairan Rp15 triliun dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk perbaikan jalan rusak di daerah.

Anggaran itu sudah diminta Basuki setidaknya sejak April 2024. Ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Tentang Inpres Jalan Daerah (IJD) kelihatannya hilalnya sudah kelihatan. Sudah lebih dari 2 derajat (hilal pencairan anggaran IJD), jadi mudah-mudahan akan segera dapat," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/9).

"Kita tunggu 1 hari-2 hari ini (ke depan) dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan IJD ini," tambah Basuki.

Basuki mengatakan jalan daerah yang akan diperbaiki tentu mempertimbangkan aspirasi dari Komisi V DPR RI. Ia menegaskan suara daerah pemilihan (dapil) para wakil rakyat itu yang bakal diprioritaskan.

Pada raker ini Basuki berkali-kali ditanya soal realisasi perbaikan jalan rusak daerah di 2024. Hampir seluruh Anggota Komisi V DPR RI pasti menyinggung soal Inpres Jalan Daerah.

Misalnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Ali Mufthi. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII itu mengaku selalu mendoakan Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mencairkan dana IJD.

"IJD 2024 kita harapkan segera ada realisasi. Saya selalu berdoa itu, minta Gusti Allah segera menggerakkan hati Pak Presiden (Jokowi), Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Pak Menteri PUPR (Basuki) mudah-mudahan hatinya digerakkan untuk segera mewujudkan IJD 2024," tutur Ali.

"Karena memang itu sudah dirindukan oleh masyarakat. Dirindukan menikmati jalan baik yang dibangun oleh pemerintahan Bapak Presiden (Jokowi) dan Bapak Menteri PUPR (Basuki) yang sama-sama kita hormati ini," imbuhnya.

Pada raker April 2024 lalu, Basuki mengatakan permintaan anggaran Rp15 triliun sedang ditelaah Kemenkeu untuk disusun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Uang sebanyak itu akan dipakai untuk menangani jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km.

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.

Akan tetapi, Basuki tak menegaskan apakah anggaran Rp15 triliun itu akan cair seluruhnya di 2024 atau dikucurkan bertahap hingga 2025.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus meningkatkan kemantapan jalan. Salah satunya yang kali ini diperbaiki adalah ruas Jalan Parigi-Panyindangan di Blok Kedung, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara.

Kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Sumedang Utara dengan Kecamatan Rancakalong tersebut rusak karena sebelumnya digunakan mobilisasi logistik proyek Tol Cisumdawu.

Selama perbaikan jalan arus lalu lintas ditutup untuk sementara mulai dari pertigaan Panyindangan sampai Bendungan.

"Ruas Jalan Parigi-Panyindangan merupakan kewenangan (Pemerintah) Kabupaten Sumedang. Saat ini sedang intervensi pemeliharaan dimana dananya bersumber dari DAK sebesar Rp. 3,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang Budi Yana Santosa, Jumat (6/9/2024).

Pekerjaan ini dilakukan oleh pihak ketiga sepanjang 4,2 Kilometer dimana 750 meter di antaranya menggunakan rigid beton.

"Tahap pertama kita dahulukan yang rusak berat sepanjang 750 meter mulai dari 50 meter sebelum pertigaan Panyindangan sampai Dusun Sukajadi sebelum Masjid Al-Falah. Sisanya nanti kita aspal," ujar Budi.

Ia menambahkan, pekerjaan diperkirakan selesai sekitar dua bulan mengingat harus menunggu coran kering.

"Pekerjaan perbaikan sudah mulai berkontrak diawal bulan Agustus (2024). Jadi sekarang sudah 50 persen. Namun harus nunggu coran benar-benar kering. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan sudah selesai," kata Budi.

Budi juga mengucapkan permohonan maaf kepada para pengendara yang terganggu akibat adanya perbaikan ruas jalan tersebut.

"Mohon maaaf kepada pengendara yang terganggu perjalanannya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat jalan sudah lecir kembali, di akhir September [2024] bisa selesai pengerjaannya," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Sebanyak 18% kondisi jalan di Batam saat ini membutuhkan perbaikan karena cuaca Batam yang hujan terus menerus membuat jalanan banjir, sehingga menggerus kualitas aspal.

"Sebanyak 18% jalan di Batam tidak dalam keadaan baik. Jadi butuh penanganan seperti overlay," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam Suhar, Kamis (15/8/2024).

Panjang jalanan di Batam sendiri mencapai sekitar 1.200 km. Suhar menjelaskan overlay ini merupakan pekerjaan lapis tambahan untuk memperbaiki kondisi jalan dan menambah kekerasannya.

"Namun biayanya tidak sedikit. Untuk saat ini masih dilakukan penanganan rutin tiap tahunnya menggunakan anggaran pemeliharaan jalan," katanya lagi.

Selain itu, kegiatan overlay juga belum dilakukan karena saat ini proyek pelebaran jalan masih dilakukan di Batam secara masif. "Kemantapan jalan kita 82% dalam kondisi sedang hingga baik," imbuhnya.

Suhar kemudian menjelaskan supaya bisa mencapai kualitas yang bagus, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak hanya membangun jalan baru, tetapi terus memperbaiki kualitas jalan yang lama.

"Semuanya harus seimbang. Jalan baru kita tambah, tapi jalan lama tetap ditingkatkan kualitasnya. Sehingga kemantapan jalan bisa naik ke angka 83% ke atas," ungkapnya.(K65)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim akan memeriksa apakah Jalan Dermaga Ujung 1, Muara Angke, yang sudah puluhan tahun rusak merupakan aset pemerintah daerah (Pemda) atau bukan.

"Akan dicek (apakah jalan itu merupakan aset Pemda atau bukan)," kata Ali saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Selama ini, kata Ali, perbaikan jalan rusak di Jakarta Utara terkendala karena beberapa lahan di sana bukan aset Pemda.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak bisa sembarangan melakukan perbaikan jalan.

"Ada lahan-lahan timbul yang digunakan masyarakat dari hasil pengurukan. Hal itu bukan merupakan aset Pemda atau ada lahan yang masih merupakan aset swasta yang kewajibannya belum diserahkan," jelas Ali.

Namun, Ali berjanji akan memproses satu per satu jalan rusak di Jakarta Utara agar bisa diperbaiki.

"Nanti akan kita proses satu per satu agar semuanya bisa dilayani oleh pemerintah, jadi masyarakat benar-benar merasa nyaman dengan fasilitas yang maksimal," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Jalan Dermaga Ujung 1 mengalami kerusakan sejak puluhan tahun lalu.

Meski berada di kota besar, Jalan Dermaga Ujung 1 justru didominasi tanah merah dengan kontur yang tidak rata. Kondisi semakin parah dan sulit untuk dilalui ketika turun hujan.

Warga sudah berkali-kali mengajukan permintaan untuk perbaikan jalan, namun belum mendapatkan respons hingga saat ini.

Akhirnya, warga berinisiatif melakukan pengurukan jalan dengan menggunakan puing bekas dan kerikil yang dibeli urunan.

Pengurukan dengan puing sebenarnya membuat jalan ini semakin sulit untuk dilalui, terutama oleh kendaraan.

Namun, setidaknya jalan tersebut menjadi tidak terlalu becek ketika turun hujan.

Jakarta - Perbaikan 16 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung rampung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui akun Instagram @kemenpupr mencatat total panjang 16 ruas jalan rusak yang akhirnya beres diperbaiki itu mencapai 102,5 kilometer (km).

Kegiatan perbaikan jalan rusak di Lampung berjalan usai Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres alias Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023
tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Penasaran 16 ruas jalan tersebut di mana saja lokasinya? Langsung klik infografis di atas.

(hns/hns)