ekBis#1

Trump Unggul Sementara di Pilpres AS, Saham Batu Bara Hary Tanoe IATA Membara

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Partai Republik unggul sementara versi hitung cepat dari lawannya, Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam Pemilu Amerika Serikat. Sejumlah saham batu bara seperti IATA milik konglomerat Hary Tanoeseodibjo melesat merespons Pemilu AS ini.

Hingga penutupan perdagangan sesi I hari ini, Rabu (6/11/2024), saham PT MNC Energy Investments Tbk. (IATA) milik Hary Tanoe melesat naik hingga 8,33% ke level Rp39.

Sebanyak 1 juta saham IATA diperdagangkan, dengan nilai sebesar Rp39,7 juta.

Sebagaimana diketahui, konglomerat Hary Tanoe memiliki sejumlah proyek kerja sama dengan Donald Trump. Salah satunya adalah Trump International Gold Club Lido, yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

Trump International Golf Club Lido ini mengoperasikan lapangan golf 18-hole dengan standar World-Champhionship rancangan Ernie Els.

Di sisi lain, selain saham IATA, sejumlah saham batu bara juga menguat pada perdagangan sesi I hari ini. Saham-saham batu bara yang menguat tersebut adalah saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang naik 2,04% ke level Rp27.550, saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) naik 1,80% ke level Rp565 per saham, dan saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 0,72% ke level Rp139 per saham.

Sebelumnya, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan berdasarkan hasil survei pilpres AS, saat ini Donald Trump diunggulkan untuk menang. Meski demikian, hasil ini cukup berimbang dengan Kamala Harris.

"Beberapa minggu terakhir market ekspektasinya sudah merespons kemenangan Donald Trump," kata Martha, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, pelaku pasar memperkirakan kemenangan Donald Trump akan membawa risiko yang lebih besar dan laju inflasi yang tinggi. Hal ini mengingat kebijakan mengenai imigran dari Donald Trump akan lebih ketat.

Selain itu, lanjutnya, terdapat risiko perang dagang dengan China. Martha juga mencermati dari sisi US Treasury, imbal hasil telah naik ke posisi tertinggi.

Dengan demikian, kata Martha, terdapat risiko ke depan jika Donald Trump memenangkan pemilu AS.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Prabowo Hapus Utang Nelayan, Menteri Trenggono Siapkan Aturan Turunan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, KKP tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang nelayan. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Agar kebijakan tepat sasaran, dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk terjun langsung ke lapangan, memastikan siapa saja yang berhak mendapat penghapusan utang tersebut.

“Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Prabowo Teken PP Pemutihan Utang UMKM, Ini Kriteria Debiturnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian UMKM mengungkapkan ketentuan terkait debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM. Adapun, kebijakan ini akan berlaku di Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan program ini merupakan kebijakan simbolik dari Presiden Prabowo yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan.

Maman mencatat bahwa sekitar satu juta pelaku UMKM dari sektor-sektor tersebut akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

“Banknya di mana? Yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah rata-rata maksimal untuk badan usaha itu Rp500 juta yang hutang-piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta,” ujarnya dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dia pun menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang memang mengalami berbagai permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

"[Artinya] tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang emang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali," katanya.

Selanjutnya, masih untuk para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, kata Maman, kebijakan ini dimaksudkan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan utangnya sudah jatuh tempo, yang proses penghapusan bukunya sudah dilakukan di Himbara.

“Jadi ini yang memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan,” tandasnya.

Sebaliknya, Maman berujar bahwa kebijakan ini tidak akan diberikan kepada pelaku UMKM lainnya yang masih memiliki kemampuan untuk bertahan, dan dinilai oleh Himbara masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan usaha mereka.

Lebih lanjut, dalam menjalankan Peraturan ini Pemerintah akan menyiapkan anggaran yang berkisar Rp10 triliun tanpa melalui APBN.

“Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita. Itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. PP ini dibuat, agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus [kredit],” ujarnya.

Maman juga menyebut sebenarnya data terkait pelaku UMKM ini telah terdaftar dalam penghapusan bukuan di masing-masing bank.

“Nah, itu yang akan kita ‘putihkan' supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang agar mereka bisa berusaha lagi ke depannya.

Nantinya, Kementerian UMKM akan bertanggung jawab untuk mendetailkan, memverifikasi, dan berkoordinasi dengan Himbara untuk mengidentifikasi terkait debitur mana yang utangnya akan dihapuskan.

Beda dari RI, Presiden AS Dipilih Bukan karena Suara Terbanyak, Lalu Bagaimana?

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda, Pilpres AS dipilih bukan berdasarkan suara terbanyak, sebab AS menggunakan metode Electoral College. Ini berbeda dengan mekanisme pemilihan Presiden di Indonesia.

Sejak berdirinya, Amerika Serikat telah menggunakan Electoral College untuk memilih presiden negara tersebut. Seorang kandidat membutuhkan 270 suara elektoral untuk memenangkan Gedung Putih.

Lima presiden dalam sejarah negara adidaya tersebut memenangi kursi kepresidenan tanpa memenangkan suara terbanyak, terbaru, Donald Trump pada tahun 2016.

Lawannya tahun itu, Hillary Clinton, memenangkan lebih dari 2,8 juta suara lebih banyak daripada Trump di seluruh negeri.

Akan tetapi ia kehilangan cukup banyak negara bagian penting hingga dikalahkan dalam Electoral College, 306 berbanding 232.

Pada tahun 2020, Trump kalah dalam perolehan suara rakyat dan Electoral College dari Joe Biden. Jumlah suara elektoral adalah 306 berbanding 232, tetapi dimenangkan oleh Demokrat.

Trump kembali menjadi calon dari Partai Republik dalam pemilihan umum 2024. Pilpres kali ini tampaknya akan menjadi persaingan ketat melawan Wakil Presiden Kamala Harris dengan lebih dari 82 juta suara yang diberikan dalam pemungutan suara awal.

Bagaimana cara kerja Electoral College

Electoral College adalah proses di mana warga Amerika memilih presiden dan wakil presiden secara tidak langsung melalui elektor negara bagian mereka.

Kandidat harus memperoleh 270 suara elektoral, mayoritas dari 538 suara yang dipertaruhkan, untuk memenangkan kursi tertinggi di Gedung Putih.

Jadi sebelum pemilihan umum, warga negara di negara bagian memilih daftar elektor.

Setelah pemilih memberikan suara mereka pada bulan November, kandidat yang memenangkan suara terbanyak menentukan daftar elektor mana, Republik, Demokrat, atau pihak ketiga.

Para elektor inilah yang akan memberikan suara elektoral di Electoral College untuk presiden.

Di sebagian besar negara bagian, pemenangnya mengambil semuanya, siapa pun yang memperoleh suara terbanyak di negara bagian tersebut memenangkan semua suara elektoralnya.

Di Maine dan Nebraska, aturannya sedikit berbeda. Mereka memiliki sistem perwakilan proporsional di mana pemenang setiap distrik kongres diberikan satu suara elektoral, dan pemenang suara di seluruh negara bagian diberikan dua suara elektoral yang tersisa di setiap negara bagian.

Beberapa anggota Partai Republik berharap untuk mengubah aturan Nebraska menjadi model pemenang-ambil-semua, karena salah satu suara elektoralnya sering diberikan kepada Demokrat, tetapi upaya itu gagal .

Para elektor bertemu di negara bagian masing-masing pada pertengahan Desember untuk memberikan suara mereka bagi presiden.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Selasa pertama setelah hari Rabu kedua di bulan Desember, yang jatuh pada tanggal 17 Desember tahun ini.

Tidak ada ketentuan Konstitusional atau hukum federal yang mengharuskan elektor untuk memilih kandidat yang mereka dukung, meskipun mereka hampir selalu melakukannya.

"Elektor yang tidak setia" jarang terjadi, karena elektor dipilih oleh partai jadi ya, Pemilu AS akan ditentukan oleh elektor.

Bocoran UMP 2025 Jelang Pengumuman 21 November

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah merampungkan regulasi baru terkait formula penetapan upah minimum, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan, Kemenaker dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan.

“Sebentar lagi akan diterbitkan, tunggu ya nanti akan kami sampaikan,” ujar Anwar kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, Anwar belum bisa menjabarkan perubahan apa saja yang tertuang dalam regulasi pengupahan baru tersebut.

Adapun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dan diumumkan pada 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November.

Sebelumnya, penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Dalam beleid itu, upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, MK pada Kamis (31/10/2024), telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Salah satu putusan MK menyangkut soal upah. Adapun, MK mempertimbangkan mengenai dalil Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU No.6/2023 yang menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam praktiknya dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja, sehingga negara tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan, upah minimum sektoral merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Pengaturan upah minimum sektoral, lanjutnya, memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan adil kepada pekerja di sektor-sektor tersebut, terutama dalam kondisi di mana sektor tertentu memerlukan standar upah yang lebih tinggi karena tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

MK memandang, dengan dihilangkannya ketentuan mengenai upah minimum sektoral dalam UU No.6/2023, terdapat potensi penurunan standar perlindungan yang sebelumnya telah diberikan kepada pekerja, khususnya di sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari negara.

“Oleh karena itu, penghapusan ketentuan upah minimum sektoral bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945,” ujar Arsul, melansir laman resmi MK, Rabu (6/11/2024).

Embrio Superholding BUMN, Dana Kelolaan Danantara Berpotensi Capai US$600 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai embrio superholding BUMN dirancang akan menaungi tujuh BUMN dengan aset jumbo. Total dana kelolaan Danantara pada tahap awal diestimasi mencapai Rp9.500 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Lebih terperinci, BP Danantara berpotensi mengantongi dana kelolaan Rp2.174 triliun dari konsolidasi Bank Mandiri, Rp1.965 triliun dari Bank BRI, Rp1.671 triliun dari PLN, Rp1.412 triliun dari Pertamina, Rp1.087 triliun dari BNI, Rp318 triliun dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa Danantara dirancang sebagai lembaga yang dipersiapkan menjadi cikal bakal superholdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Embrio Superholding BUMN, Dana Kelolaan Danantara Berpotensi Tembus US$600 Miliar