Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan.

Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi.

Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan.

"Ada 38 pabrik, hampir 40 pabrik sudah tutup 2 tahun ini tanpa mekanisme kepailitan, ini situasi yang harus kita cermati," kata Danang dalam RDPU Baleg DPR RI, Senin (4/11/2024).

Danang menerangkan bahwa ada suatu kesamaan di antara seluruh pabrik itu, mulai dari kemampuan produk yang menurun ataupun kehilangan penjualan lantaran pasar domestik yang direbut barang impor.

Industri TPT dihantam barang impor ilegal yang masuk tanpa membayar pajak dan masuk melalui celah yang tak resmi. Selain itu, impor legal juga memenuhi pasar lantaran China kelebihan produksi dan memberikan subsidi besar untuk ekspor komoditasnya sehingga memicu dugaan praktik dumping.

"Apakah Sritex mewakili industri tekstil kita seluruhnya? Hampir, tapi yang mengalami masalah hukum terkait kepailitan melalui PKPU itu memang Sritex dan dua industri perusahaan lain, yang lain masih bisa berproses dalam recovery, Sritex kebetulan divonis begitu, tentu saja agak sedikit tidak bisa identik karena kasus keperdataannya beda-beda," tuturnya.

Di samping itu, Danang menegaskan industri TPT nasional bukannya tak bisa bersaing dengan produk impor. Namun, level playing field dalam negeri dinilai tidak lagi sama rata. Terlebih, saat ini 60-70% produk TPT di pasar merupakan produk ilegal.

"Yang ilegal ini tidak mungkin kita bisa berkompetisi, karena masuknya ilegal nggak termonitor pajak nggak bayar, tokonya nggak bayar, distributornya nggak bayar, ketika ini menjadi siklus berantai kemudian pabrik yang memproduksi bahan baku jatuh, sampai IKM jatuh," tuturnya.

Sementara itu, impor legal dapat masuk ke Indonesia dengan harga murah lantaran minimnya pembatasan perdagangan di Tanah Air. Di sisi lain, struktur biaya produksi di China lebih murah dibandingkan RI.

"Karena produsen China kebetulan struktur infrastruktur energi nya jauh jauh lebih murah, biaya listrik mereka 30% lebih murah, ketika mereka melakukan ekspor kesini mereka subsidi biaya ekspor sehingga sampai sini harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Sebelumnya, dia menuturkan bahwa sejak awal tahun hingga September sebanyak 46.000 pekerja industri TPT ter-PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

"Ada dua [perusahaan] yang lain, tidak terkait dengan gugatan kepailitan tetapi masalah tidak mampu lagi kemungkinan akan menutup operasinya. Bahkan, satu perusahaan sudah tutup satu operasionalnya November ini di industri hulunya," tuturnya.

Dia membenarkan bahwa salah satu di antaranya yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX) yang merupakan salah satu perusahaan tekstil besar dengan ribuan pekerja. Kendati demikian, Danang tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi usaha perusahaan tersebut.

"Dalam iklim investasi, kalau ada 1-2 pabrik jatuh bangkrut, mungkin mereka salah, keliru manajemennya. Tapi kalau hampir seluruh pabrik memiliki masalah yang sama, mungkin yang keliru pemerintahnya, salah kebijakannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.

Salah satu yang disoroti yakni terkait implementasi Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor tujuh komoditas, termasuk produk TPT. Beleid ini yang disebut menjadi biang kerok kontraksi PMI manufaktur 4 bulan terakhir.

"Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, BANDUNG — Calon Wali Kota Bandung nomor urut 4, Arfi Rafnialdi menilai Kota Bandung harus menjadi rumah yang nyaman untuk pelbagai gelaran acara yang melibatkan kreativitas di dalamnya.

Ia mengatakan dengan banyaknya acara yang digelar di Kota Bandung akan berbanding lurus dengan ruang yang semakin luas bagi pertumbuhan ekosistem pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Bandung.

Kreativitas anak-anak muda di Kota Bandung, ucap Kang Arfi, mesti terus terwadahi. Untuk itu, calon wali kota yang berpasangan dengan Yena Iskandar Ma'soem itu berharap, acara semacam Kickfest terus eksis di Kota Bandung.

"Kickfest kali ini merupakan edisi ke-16, dilaksanakan di Lapangan PPI Pussenif Bandung, 1-3 November 2024. Banyak unsur (industri kreatif) di acara tersebut, di antaranya musik, fesyen, kuliner," ucap Kang Arfi.

Acara itu turut memuat sarana yang mewadahi kelompok muda mengekspresikan minat dan bakat, dengan berbagai aktivitas produktif dan kreatif, seperti BMX Competition, Photo Challenge, dan Street Parade.

Pada kesempatan sebelumnya, Kang Arfi memandang, penyelenggaraan event termasuk aktivitas padat karya. Dengan demikian, penyelenggaraan event selaras dengan upaya menghadirkan solusi atas tantangan lapangan kerja di Kota Bandung.

Memberi ruang pada penyelenggaraan event, ucap Kang Arfi, berarti menghadirkan kesempatan bagi pencari kerja di Kota Bandung untuk beroleh pekerjaan. Selain itu, event menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

Beriringan dengan quick wins atau upaya percepatan menanggulangi persoalan di tengah pelaku ekonomi kreatif, Kang Arfi mengatakan, terdapat kebijakan yang bersifat jangka panjang. Saat ini, tengah berlangsung pembasahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045.

Kang Arfi menyampaikan, jasa dan kreatif termasuk dari sejumlah kata kunci dalam RPJPD yang tengah dalam pembahasan. Mengacu kata kunci, Pemkot Bandung ke depan beroleh amanat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang betul-betul mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif, jasa, dan pariwisata.

"Pelaku ekonomi kreatif maupun sektor jasa -termasuk pariwisata- beroleh keamanan dan kenyamanan. Pada saat bersamaan, wisatawan yang berkunjung semakin nyaman akan jasa maupun produk ekonomi kreatif di Kota Bandung," tutur Kang Arfi.

Fasilitasi pengembangan keterampilan maupun kreativitas kalangan pemuda menjadi salah satu perhatian pasangan Arfi-Yena. Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dengan penyesuaian besaran menjadi Rp150 juta per penerima manfaat menjadi bagian langkah Arfi-Yena mewujudkan gagasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) milik konglomerat Dato' Sri Tahir membukukan laba bersih senilai Rp49,62 miliar pada kuartal III/2024.

Nilai tersebut turun 24,86% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp66,03 miliar pada kuartal III/2023.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Bank Mayapada mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 30,6% (YoY). Perusahaan mencatat pendapatan bunga Rp1,84 triliun per September 2024 dibanding sebelumnya Rp1,41 triliun pada September 2023.

Namun, pada saat yang sama, bank tersebut mencatatkan pembengkakan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp76,62 miliar pada sembilan bulan 2024 atau hingga kuartal III/2024 dari tahun sebelumnya yang nihil. Itu berarti, terdapat peningkatan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang akhirnya menggerus laba.

Bank Mayapada juga mencatatkan penurunan pendapatan berbasis komisi atau fee based income 19,98% (YoY) menjadi Rp7,06 miliar dari Rp8,83 miliar. Pada pos pendapatan lainnya, perusahaan juga mencatatkan penurun 57,2% (YoY) menjadi Rp63,88 miliar ketimbang sebelumnya Rp149,26 miliar.

Kemudian, beban operasionalnya pun naik sebesar 34,25% (YoY) menjadi Rp1,78 triliun dari sebelumnya Rp1,33 triliun. Alhasil, laba operasional MAYA kian tertekan hingga 34,1% (YoY) dan hanya mencapai Rp54,46 miliar dari sebelumnya Rp82,63 miliar.

Selanjutnya, rasio profitabilitas Bank Mayapada pun turun apabila dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi 0,05% dari 0,08%. Adapun, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) juga turun menjadi 0,49% pada September 2024 dari sebelumnya 0,73% per September 2023.

Dari sisi intermediasi, Bank Mayapada mencatatkan kenaikan kredit menjadi Rp106,37 triliun pada September 2024 tumbuh 5,09% (YoY) dari sebelumnya Rp101,22 triliun pada September 2023.

Hasilnya, aset perseroan pun ikut terkerek 9,78% (YoY) menjadi Rp148,65 triliun dari sebelumnya Rp135,41 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah Bank Mayapada mengalami perbaikan, di mana NPL gross berada di level 3,68% pada September 2024 dari sebelumnya 3,8% pada September 2023. Kemudian, NPL net menjadi 2,75% pada September 2024 dari sebelumnya 2,93% pada September 2023.

Dari segi pendanaan, Bank Mayapada telah menghimpun dana pihak ketiga mencapai Rp123,73 triliun, naik 12,85% (YoY) dari sebelumnya Rp109,64 triliun. Sedangkan, dana murah alias CASA juga turun tipis 0,48% menjadi Rp16,06 triliun pada kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana menggelar aksi mogok nasional sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menyusun regulasi baru terkait penetapan upah minimum. Langkah tersebut dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, mogok nasional akan dimulai antara tanggal 19 November - 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal 2 hari dan melibatkan ribuan buruh di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan MK terkait UU Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi,” kata Said dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Adapun, MK dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 pada Kamis (31/10/2024), mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Ciptaker.

Said menuturkan, terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum.

Norma-norma ini, lanjutnya, dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

Namun, kata Said, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum.

Said mengungkap, usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

“Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil,” tuturnya.

Dia menegaskan, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan pemerintah dapat membahayakan buruh serta melanggar konstitusi. Padahal, MK dalam putusannya menegaskan bahwa perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha.

“Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi,” tegasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang meluncurkan Charming Events of Palembang 2025 dengan total 143 kegiatan (event) yang akan berlangsung di tahun mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Sulaiman Amin menjelaskan bahwa sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kota Palembang telah mengalami pemulihan yang signifikan sejak pandemi COVID-19 berakhir pada tahun 2022.

Menurutnya, dengan peluncuran Charming Events of Palembang 2025, diharapkan dapat menjadi pemicu kebangkitan ekonomi dan pariwisata yang lebih bergairah di wilayah tersebut.

“Kami berharap acara ini dapat memberikan efek berganda kepada seluruh lapisan masyarakat dan industri pariwisata yang ada di Kota Palembang,” ujarnya pada Senin (4/11/2024).

Selain itu, sesuai dengan tagline #eventkitogalo, para penyelenggara dan pelaksana event diharapkan terus meningkatkan kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga event-event ini ke depan dapat menjadi berskala nasional bahkan internasional.

Amin memerinci bahwa 143 event yang diluncurkan telah melalui proses kurasi dan mencakup event seni budaya, kuliner, olahraga, festival, dan lainnya. Dari 10 event terbaik, dua di antaranya telah berhasil masuk ke dalam jajaran Karisma Event Nusantara (KEN) Tahun 2024, yaitu Festival Perahu Bidar Tradisional dan Festival Sriwijaya.

“Sedangkan delapan event lainnya yang masuk ke dalam jajaran TOP 10 Charming Events of Palembang adalah Ziarah Kubro, Cap Go Meh Pulau Kemaro, Sriwijaya Lantern Festival, Palembang Expo, Malam Penganugerahan Bujang Gadis Palembang XXXVIII, Ampera Tourism Run, Festival Jazz Internasional Suara Musi, dan Festival Band Competition,” jelasnya.

Dengan semakin banyaknya kegiatan dalam kalender tahun 2024, Pemerintah Kota Palembang menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebesar 35%.

Berikut daftar 143 Calender of Charming Event Palembang 2025

JANUARI

1. Pertempuran 5 Hari 5 Malam

2. Sumsel Wedding Expo 2025

3. Festival Kuliner Lemak Nian

4. Lomba K-POP Dance Cover

5. Blissful Beginning Shopping Fest

6. PIM Wedding Expo

7. Haul Ki Merogan

FEBRUARI

8. Cap Go Meh

9. MTQ Tingkat Kota Palembang

10. Palembang Art & Culture Festival

11. Musyawarah Besar Ikatan Bujang Gadis Unsri

12. Lomba Dekorasi Kue Kekinian

13. Pemilihan Bujang Gadis Polsri

14. Bejajan

15. Chinese New Year Festival

16. Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan

17. Chinese New Year Expo

18. Ziarah Qubro

MARET

19. Ziarah Kesultanan & Auliya "Palembang Lamo"

20. Festival Ramadhan Bersama Aspenku Sumsel

21. Cerianya Ramadhan

22. Siguntang Women Festival

23. Lomba Menyanyi Lagu Religi

24. Glorious Ramadhan 2025

25. Open Base Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang

26. Festival Foodies Palembang

APRIL

27. Hari Tari Sedunia

28. Jumpa Museum (Tema : Semalam di Kapal Sriwijaya)

29. Pemilihan Putra Putri Nusantara Sumsel

30. Festival Hari Kartini Aspenku Sumsel (Lomba Fashion Show Ibu Anak)

31. Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Palembang 2025

32. Palembang Open Drum Marching Band

MEI

33. Festival Palembang Darussalam

34. 14th Asian Tourism Forum (ATF)

35. Sriwijaya Expo 2025

36. Pemilihan Cek Bagus Cek Ayu (CBCA) 2025

37. Pemilihan Putri Anak Remaja Sumsel 2025

38. Pemilihan Bujang Gadis Intelegensi Sumsel 2025

39. Miss Beauty Sumatera

40. Talkshow Inspiratif UMKM Aspenku Sumsel

41. UMKM Palembang Award

42. Pemilihan Putri Hijab Influencer 2025

43. Festival Sriwijaya 2025

JUNI

44. Pemilihan Bujang Gadis Palembang 2025

45. Palembang Expo (HUT PALEMBANG)

46. Ampera Tourism Run

47. Palembang Gala

48. Walikota Palembang Open Tennis Tournament 2025

49. Festival Lorong Roda

50. Festival Lomba Layang-Layang

51. Gowes OPD Kota Palembang (HUT PALEMBANG)

52. Seminar Dispora (Arkeologi) (Napak Tilas Kebesaran Sriwijaya)

53. Kejuaraan Sepak Bola Antar Klub U-15 Kota Palembang 2025

54. Sanak Limas Unsri

55. Kejuaraan Tarkam (Kemenpora 2025)

56. PDAC Archery Competition

57. Festival Bukit Siguntang

58. Sriwijaya Travel Fair

59. Palembang Great Sale

60. Palembang Wedding Expo 2025

JULI

61. Palembang Half Marathon

62. LRT Fest 2025

63. Putri HijabFluencer Sumatera

64. kadin sumsel expo 2025

65. Lomba Musikal Tradisional

66. Penganugerahan Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan 2025

67. Pemilihan Putra Putri Sriwijaya

68. Grand Final Sumsel Youth Festival

69. Hari Kebaya Nasional

70. Festival Perahu Bidar Tradisional

AGUSTUS

71. Kejuaraan Berkuda Piala Gubernur

72. Lomba Gerak Jalan (Dalam Rangka Semarak HUT RI)

73. Sepekan Seni

74. Sriwijaya Lantern Festival

75. Penganugerahan Kampung Kreatif 2025

76. Festival Foodies Palembang

77. Putra Putri Sriwijaya 2025

78. Patrex (Expo Luar Negeri)

79. Pameran Temporer (Tema : Jejak Kapal Karam di Sungai Musi)

80. Pertamina SMEXPO Palembang

81. Festival Jajan Qris

82. Festival Viral Food

83. Piala Bergilir Walikota Palembang (Basket 3 on 3)

84. Balance Bike Palembang

85. Pekan Kebudayaan Sumatera Selatan (PKD)

86. Pemilihan Duta Genre Sumsel.

87. Anugerah Batang Hari Semnbilan

88. Pembukaan Legal Expo

89. Parade & Karnaval Budaya Nusantara

90. Nusantara Culinary Festival

91. Rebo Kassan (Tradisi Budaya Berdasarkan Islam) SEPTEMBER

92. Musi Half Marathon

93. Pekan Olahraga Pariwisata Nasional (POPARNAS) Ke-3

94. Pekan Kebudayaan Daerah

95. Sriwijaya Jazz Festival

96. Lomba Olahraga Tradisional Antar SD-SMA Se-Kota Plg

97. E-Sport Walikota Cup 2025

98. Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan

99. Puncak Hari UMKM Nasional

100.Lomba Paduan Suara SMA/SMK/MA

101.Lomba Berbalas Pantun tingkat SMP SE-SUMSEL

102.Pembukaan Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK/MA Se-Sumsel

103.Sriwijaya Historical Competition

104.Pembukaan Festival Budaya Palembang

105.Palembang Fashion Food Festival

106.Haul Sheikh Zawawi Idzhom

OKTOBER

107.Lomba Senam Poco-Poco

108.Festival Band & Competition

109.Festival Jalur Rempah

110.Resepsi Nikah Massal

111.Lomba Senam Kreasi

112.Charming Palembang Color Run

113.Pemilihan Putra-Putri Pendidikan 2025

114.Pemilihan Bujang Gadis Unsri 2025

115.Duta Pelajar Remaja Nusantara Provinsi Sumsel

116.Pekan Olahraga Nasional Korpri 2025

117.Amri Yahya Art Festival

118.Festival Teater Sekolah 2025

119.Festival Reog Ponorogo dan Kuda Lumping

120.Festival Batanghari Sembilan dan Tari Sambut

121.Lomba Vlog

122.Lomba Tari Tradisional Sumsel

123.Lomba Permainan Tradisional Sumsel

124.Lomba Musikal Tingkat Umum Se-Sumsel

125.Pameran Temporer

126.Pemilihan Putera Putri Universitas Muhammadiyah Palembang

127.Pemilihan Bujang Gadis Kesehatan Palembang

128.Lomba Mendongeng Umum (Usia 17 s.d 25 Tahun) Se Sumsel

129.Kejuaraan Wadokai Open Tournament Karate Piala Pangdam II SWJ Pemilihan Pemuda Berprestasi Provinsi Sumatera Selatan

131.PIM Great Sale

132.Palembang Badminton Open 2024

NOVEMBER

133.Pekan Seni dan Budaya

134.Lomba Bidar Tradisional

135.BSB Night Run

136.Palembang Muslim Festival

137.The Sound of Musi World Jazz

138.Coffee & Dessert Weekend

139.Haul AK Gani

Desember

140.Hunting Makro Akbar Nusantara

141.Festival Foodies Palembang (FFP)

142.Pemilihan Bujang Gadis Bina Darma 2025

143.Job Fair

Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, sekaligus petahana menegaskan pihaknya lebih memilih untuk terus menyalurkan beasiswa dengan anggaran tambahan hingga Rp2,5 triliun, daripada menggratiskan seluruh biaya pendidikan.

"Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan program pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan yang kami lakukan adalah sesuatu yang disesuaikan dengan kemampuan kami. Di dunia ini, tidak ada negara yang benar-benar memberikan pendidikan gratis, di Jerman ada, tapi biaya hidup tetap ditanggung oleh keluarga," ujarnya dalam debat kedua Pilgub Kaltim 2024 yang mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Minggu (4/11/2024).

Cagub nomor urut 01 ini menambahkan, program beasiswa Kalimantan Timur Tuntas yang dilaksanakan telah membantu lebih dari 215.000 anak-anak Kaltim dari SD hingga perguruan tinggi.

“Itu adalah terbesar di seluruh Indonesia, cari aja cari di Google tidak akan pernah mendapatkan anggaran beasiswa sebesar itu, mohon maaf sekalipun DKI Jakarta memiliki anggaran yang terbesar, tapi tidak dapat menyamai apa yang diperbuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya.

Bahkan, Isran mengungkapkan bahwa program beasiswa Kaltim Tuntas tersebut berada di luar dari dana pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan sebesar 20% dari APBD Kaltim.

“Ya, jadi jangan dimasukkan soal program pendidikan dengan program beasiswa Kalimantan Timur tuntas, paham lah Ikam. Jadi kira-kira saya nggak bisa tanya, karena nggak ada pengalaman kawan kita ini, apa yang mau saya tanya,” selorohnya.

Di sisi lain, Rudi Mas'ud, cagub Kaltim nomor urut 02, menjelaskan Kaltim harus meningkatkan sumber daya manusianya dengan menjadikan semua pengeluaran daerah terhadap pendidikan sebagai investasi di masa depan.

“Kita jangan pelit, orang pelit hidupnya sempit. Berbagilah kita kepada masyarakat, kita tidak ada ruginya. Ini bermanfaat buat manusia yang lainnya," ujar Rudi.

Adapun, Isran Noor menanggapi dengan tenang. "Kayaknya datanya salah lagi, tuh. Untuk partisipasi di tingkat SMA, Kalimantan Timur berada di peringkat 6, begitu juga untuk perguruan tinggi. Jadi, jangan dibandingkan dengan negara lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peserta aksi 411 kini hanya sisa puluhan orang tidak seperti beberapa tahun sebelumnya, ditambah lagi aksi kali ini tidak mendapatkan dukungan dari Habib Rizieq Shihab.

Ketua DPP FPI, Aziz Yanuar mengakui kali ini Habib Rizieq Shihab tidak hadir di acara 411 karena sedang ada urusan di Makkah, Arab Saudi. Namun sejumlah tokoh aksi 212 telah menghadiri acara aksi 212 tersebut.

"Beliau tidak hadir, masih ada urusan di Makkah," tuturnya di Jakarta, Senin (4/11).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, saat ini jumlah peserta aksi 411 semakin sedikit hanya sekitar puluhan orang, berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat memadati seluruh jalanan di depan Patung Kuda.

Kendati demikian, Polres Metro Jakarta Pusat menutup sejumlah ruas jalan dan melakukan rekayasa lalu lintas agar aksi tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Koordinator lapangan aksi 411, Buya Husein mengatakan bahwa tuntutan massa aksi kali ini adalah mendesak aparat penegak hukum agar mengadili Joko Widodo dan menangkap pemilik akun fufufafa yang jadi perbincangan publik serta viral di media sosial.

"Tuntutan kita dalam aksi reuni 411 kali ini sesuai dengan tema yang sudah beredar di media sosial, itu adili Jokowi dan tangkap Fufufafa," kata Buya.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman dari perbankan dalam negeri kepada P2P lending per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp40,54 triliun. Angka tersebut tumbuh 61,01% year on year (yoy) dibanding Agustus 2023, atau tumbuh 30,17% year to date (YtD) dibanding Januari 2024. Secara bulanan angka itu juga tumbuh 5% month to month (mtm) dibanding Juli 2024.

Pinjaman dari industri perbankan tersebut juga mendominasi dari total outstanding pinjaman dalam negeri kepada P2P lending per Agustus yang mencapai Rp58,07 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan alasan mengapa bank doyan menyuntik pinjaman kepada P2P lending. Selain mendapat keuntungan dari bunga pinjaman, menurutnya alasan bank memberi pinjaman ke P2P lending adalah untuk perluasan ekosistem nasabah.

"Makanya kita sering melihat kolaborasi antara perbankan dengan fintech P2P lending. Borrower di fintech P2P lending bisa menjadi nasabah di perbankan kelak. Pihak perbankan pun juga mempunyai keharusan menyalurkan uang nasabahnya ke beberapa instrumen, salah satunya melalui fintech P2P lending," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (4/11/2024).

Berbeda dengan bank, outstanding pinjaman lender dari industri keuangan non bank (IKNB) turun. Tercatat outstanding IKNB dalam negeri per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Selain lender IKNB, outstanding dari lender perorangan dalam negeri juga terkoreksi. Menurut Huda, mereka melihat manfaat dari P2P lending cukup berkurang dan memilih investasi di sektor lainnya.

"Terlebih memang bunga investasi lainnya masih cukup tinggi, misalkan di bunga obligasi. Investor ritel akan cenderung memilih berinvestasi di instrumen investasi yang mendatangkan keuntungan moderat/tinggi namun cukup aman. Begitu juga dengan investor IKNB," pungkas Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait polemik aturan impor yang disebut membuat industri tekstil tertekan.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) N0.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah membuat industri tekstil tertekan.

Merespons pernyataan tersebut, Budi menilai bahwa bos Sritex itu belum paham terhadap isi dari regulasi yang diundangkan pada 17 Mei 2024.

“Mungkin beliau juga belum paham isi Permendagnya,” kata Budi ketika ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah semaksimal mungkin membantu dan melindungi industri dalam negeri, melalui instrumen dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian, salah satunya Permendag No. 8/2024.

Budi menuturkan, melalui Permendag No.8/2024, pemerintah membatasi impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan mewajibkan importir untuk memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemendag melalui beleid itu juga mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk TPT, sesuai dengan kode Harmonized System (HS). “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung HS-nya,” ujarnya.

Selain TPT, Budi juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatur kuota impor pakaian jadi, melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk pakaian jadi.

“Jadi sebenarnya Kemendag itu sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri,” tuturnya.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa pihaknya belum berencana untuk merevisi aturan tersebut. Alih-alih merevisi, Kemendag dalam waktu dekat berencana untuk mereviu Permendag No.8/2024 bersama kementerian/lembaga terkait.

Menurutnya, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” ungkapnya.

Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Dalam catatan Bisnis, Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa Permendag No.9/2024 berdampak signifikan terhadap industri tekstil. Pasalnya, regulasi itu mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional hingga berujung pada penutupan sejumlah pabrik tekstil.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Ihwal pengajuan revisi Permendag No.8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Kendati begitu, dia mengharapkan agar pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

“Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri [Perindustrian] yang akan menentukan mana yang baik untuk ini karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian. Tentunya untuk regulasi itu adalah sangat penting di saat ini yang geopolitiknya belum sehat juga,” jelasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya kembali mengusulkan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 di revisi. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak anti impor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

“Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau diproduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, ABU DHABI—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi atau farm in untuk 12 blok minyak dan gas (migas) domestik potensial kepada investor global.

Kali ini, penawaran itu disampaikan SKK Migas saat membuka Paviliun Indonesia dalam gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024). Rencananya pameran industri migas terbesar di dunia itu bakal dibuka sampai Kamis (7/11/2024).

“Ada 12 peluang farm in yang siap ditawarkan berkolaborasi dengan investor global,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024).

Hudi mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memberikan bagi hasil dan kontrak yang menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Baru-baru ini, pemerintah telah menerbitkan aturan ihwal proporsi anyar kontrak bagi hasil gross split.

Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Otoritas hulu migas menetapkan bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor relatif variatif cenderung di bawah 50% sampai dengan 0%.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

“Indonesia memiliki potensi besar di sektor hulu migas dengan 68 cekungan yang belum terkolaborasi,” kata dia.

Adapun, 12 lapangan yang dibuka untuk peluang farm in per Oktober 2024 terdiri atas empat blok migas eksplorasi dan sisanya blok eksploitasi.

Beberapa blok eksplorasi farm in itu di antaranya WK Andaman I (Mubadala Energy), WK North Sokang (Medco Energi Natuna Timur), WK Bobara (Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd.) dan WK Sakti.

Sementara itu, 12 blok eksploitasi farm in terdiri atas WK Raja atau Pendopo, WK Palmerah (Tately N.V), WK Ogan Komering (Pertamina Hulu Energi Ogan Komering), WK Offshore Duyung (West Natuna Exploration Ltd.), WK Brantas (Minarak Brantas Gas Inc.), WK South East Madura (Energi Mineral Langgeng), WK Simenggaris (Medco E&P Simenggaris) dan WK Tarakan Offshore (Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd.).

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) memberikan promo tiket 12 juta kursi dengan tarif dasar 0 dengan destinasi Malaysia, Singapura hingga Hong Kong.

Manajemen mengklaim inisiatif ini menjadi langkah penting bagi Indonesia AirAsia dalam mendorong pergerakan wisatawan di tahun 2025, serta membuat perjalanan lebih mudah diakses dan terjangkau bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi menarik dalam jaringan AirAsia.

Promo ini memberikan kesempatan bagi penumpang untuk mendapatkan kursi gratis (tarif dasar 0) ke berbagai destinasi wisata, termasuk Kuala Lumpur, Singapura, Kuching, dan Penang.

Selain itu, destinasi populer lain di Asia dan Australia seperti Bangkok, Phuket, Hong Kong, Perth, hingga Cairns juga bisa didapatkan dengan harga hemat melalui promo Big Sale yang berlangsung.

Tiket promo ini sudah bisa dipesan mulai 2 hingga 10 November 2024 melalui aplikasi AirAsia MOVE sebelumnya dikenal sebagai AirAsia Superapp atau melalui situs resmi airasia.com. Adapun periode terbang yang berlaku untuk promo ini adalah dari 21 April 2025 hingga 28 Maret 2026.

Sebagai tambahan, Indonesia AirAsia juga memberikan diskon spesial 30% untuk value pack add-ons, yang meliputi layanan bagasi 20kg, makanan dalam penerbangan, pemilihan kursi standar, dan asuransi penerbangan. Diskon ini berlaku jika pembelian add-ons dilakukan bersamaan dengan pembelian tiket pesawat melalui aplikasi AirAsia MOVE.

Cara Mendapatkan Tiket Gratis AirAsia:

1. Buka website airasia.com atau aplikasi AirAsia MOVE.

2. Pilih rute internasional yang tersedia sesuai dengan periode penerbangan.

3. Hapus opsi bagasi jika tidak diperlukan untuk mendapatkan harga terbaik.

4. Promo berlaku untuk semua kursi dan penerbangan internasional yang disediakan dalam periode tersebut.