Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersiapkan skema operasi penerbangan untuk menyambut perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang menyusul terkendalanya pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Budi Karya menuturkan, pada proyek bandara IKN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun terminal bandara, sementara landasan pacu (runway) dibangun oleh Kementerian PUPR. Dia menuturkan, kondisi cuaca yang buruk selama dua bulan terakhir menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan bandara IKN.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penerbangan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI disiapkan melalui bandara IKN atau melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

"Presiden menyampaikan arahan yang tegas untuk tidak terlalu dipaksakan. Memang ada kemungkinan tertunda, tetapi insyaallah akhir Agustus akan selesai," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (29/7/2024).

Menhub melanjutkan, pihaknya juga akan menyediakan infrastruktur transportasi laut berupa kapal pinisi untuk mendukung pembangunan dan transportasi di IKN. Kapal pinisi tersebut nantinya melayani perjalanan wisata di IKN mulai 1 Agustus 2024.

Selain itu, Kemenhub akan menyediakan satu unit kapal lain melalui penugasan kapal pinisi milik PT Pelni. Budi Karya berharap kerja sama buy the service atau pembelian layanan ini dapat mendorong lebih banyak operator kapal yang tertarik untuk melakukan pelayaran komersil di IKN.

"Jadi akan kita lihat Balikpapan, seperti Labuan Bajo, banyak kapal phinisi. Kita tahu Balikpapan memiliki destinasi wisata, ada konservasi orangutan, ada penangkaran buaya, ini bagian dari satu kegiatan pariwisata. Kami nanti akan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun OIKN," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG - Isu penggunaan bahan pengawet berbahaya pada produk roti membawa kekhawatiran tersendiri bagi konsumen. Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, Tri Supriyanto, mengimbau masyarakat untuk tidak panik.

"Selama pemantauan saya, lewat sinergi dan kolaborasi dengan [Industri Kecil dan Menengah/IKM] binaan Dinas Perindustrian Kota Semarang, insyaallah bisa terkendali dengan aman," ucap Tri saat ditemui wartawan pada Senin (29/7/2024).

Tri memastikan bahwa IKM makanan dan minuman yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian Kota Semarang telah menggunakan standar keamanan tersendiri. Hal tersebut juga dipastikan lewat upaya pengendalian, pengawasan, serta pembinaan secara berkala.

"Jadi dikontrol terus dan berkala. Kami juga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masalah makanan yang dikonsumsi masyarakat," jelas Tri.

Sebagai informasi, Dinas Perindustrian Kota Semarang memiliki beberapa klaster usaha yang menampung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta IKM. Beberapa klaster usaha tersebut bergerak pada sektor makanan dan minuman, seperti klaster pengolahan pangan, klaster kulit lumpia, klaster jamu, serta klaster jajanan pasar.

Tri menyebut bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang untuk memastikan keamanan produk yang dipasarkan IKM dan UMKM binaannya. Koordinasi tersebut juga melibatkan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut, terkait sanksi apabila ditemukan pelanggaran, Tri menyebut bahwa Dinas Perindustrian Kota Semarang siap mengikuti aturan yang berlaku. "Kalau semua pelanggaran pasti ada sanksinya, ada berat, ada ringan. Kami juga menggandeng [Sekretaris Daerah] bagian hukum, Satpol PP, inspektorat, camat, lurah, juga kami libatkan. Itu tupoksinya tiap OPD kan sudah jelas," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan penjelasan publik tentang kandungan Natrium Dehidroasetat pada produk roti di pasaran. Dalam penjelasan tersebut, BPOM mengungkapkan temuan kandungan badan berbahaya tersebut dalam sampel roti bermerk Okko produksi PT Abadi Rasa Food, Bandung. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan penarikan produk roti bermerk Okko dari pasaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai ekspor pati sagu Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki lahan sagu mencapai 5,5 hektare atau 85% dari total lahan sagu di dunia.

Untuk diketahui, nilai ekspor pati sagu Malaysia sebesar US$15 juta atau lebih besar dibandingkan nilai ekspor pati sagu Indonesia senilai US$9 juta pada 2023.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait dengan modus oknum dari Malaysia yang mengimpor bahan baku sagu Indonesia tanpa tercatat.

"Jadi mereka masukin sagu dari Indonesia ke Malaysia, di Malaysia mereka olah-olah sedikit atau ekspor atas nama Malaysia. Ini salah satu kendala yang saya pelajari kenapa Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya dari Indonesia," kata Agus di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Namun, dia memastikan ekspor sagu yang dilakukan Indonesia sudah diolah berupa pati, meskipun nilainya tidak begitu signifikan.

Untuk menggenjot kinerja ekspor komoditas pertanian tersebut, perlu dilakukan hilirisasi industri pengolahan sagu sehingga diversifikasi terwujud. Alhasil, tak hanya pati sagu, tetapi juga produk hilir sagu lainnya.

"Sagu dapat diolah menjadi beragam produk mulai dari produk pangan seperti mie, beras analog, dan produk nonpangan seperti bio packaging," tuturnya.

Agus juga menyoroti potensi lahan sagu di Papua sebesar 5,2 juta hektare yang masih belum teroptimalkan. Di sisi lain, Riau yang lahan sagunya tidak seluas Papua justru menjadi produsen sagu terbesar di Indonesia.

Produktivitas provinsi Riau adalah 3,73 ton per hektare, sementara Papua di angka 1,21 ton per hektare. Berdasarkan data statistik perkebunan dari Kementerian Pertaninan pada 2022 hanya 112.000 hektare lahan atau 4% dari total lahan sagu yang baru dimanfaatkan dengan total produksi 386.000 ton.

"Pemanfaatan produksi sagu di indonesia dirasakan masih sangat rendah, karena berbagai kendala, pertama pada alur rantai pasok bahan baku sagu," tuturnya.

Adapun, area sagu di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan presentasi penguasaan lahan sebesar 94,34% dengan kontribusi produksi sagu mencapai 99%.

Dalam hal ini, Agus melihat infrastruktur perkebunan rakyat ini masih sederhana bahkan sangat sederhana dengan fasilitas penunjang yang sangat minim. Hal ini menyebabkan rantai suplai sagu dari hulu ke hilir menjadi terbatas bahkan sangat terbatas.

"Kedua masalah yang harus kita takel adalah masalah keterampilan atau SDM yang kita lihat masih minim. Oleh karena itu ini perlu perhatian khusus untuk mempercepat peningkatannya," jelasnya.

Ketiga, popularitas sagu masih rendah sehingga menjadi penghambat proses pengembangan dan riset dan membatasi komoditas sagu.

"Kita perlu edukasi bahwa sagu dapat menjadi alternatif, sumber karbohidrat dan tentu industrinya dapat dikembangkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok pati terbesar di dunia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asia telah menjadi rumah bagi keluarga-keluarga terkaya di dunia, salah satunya keluarga Hartono yang menempati posisi kedua setelah keluarga Ambani.

Mengutip Forbes, keluarga Hartono memiliki kekayaan bersih US$48 miliar atau Rp782 triliun, menempati peringkat kedua di antara orang terkaya di Asia.

Kekayaan keluarganya bermula dari Grup Djarum, pemain industri rokok, salah satu yang terbesar di Indonesia. Selain itu, dua pewaris Grup Djarum, Budi dan Michael Hartono telah memperluas kerajaannya dengan berinvestasi di berbagai bidang.

Beberapa investasi besarnya antara lain ke Bank Central Asia, bank swasta terbesar di Indonesia, dan ke berbagai bisnis, mencakup bidang elektronik, properti, dan agribisnis.

Profil Keluarga Hartono

Kekayaan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dimulai dari perusahaan rokok yang dibangun oleh ayahnya, Oei Wie Gwan.

Oei Wie Gwan mendirikan perusahaan rokok Djarum pada 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah. Setelah kebakaran besar dan Djarum ditinggal pemiliknya pada 1963, perusahaan tersebut kemudian mewariskan perusahaan tersebut kepada kedua anaknya, Hartono Bersaudara.

Michael Bambang Hartono lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 Oktober 1939. Besar di kota tempat ayahnya membesarkan usaha rokok, dia menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang pada 1959.

Sementara itu, adiknya, Robert Budi Hartono lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 28 April 1940. Robert menempuh pendidikan di tempat yang sama dengan kakaknya, di Universitas Diponegoro Semarang, dan mengambil jurusan Teknik Elektro.

Namun, keduanya tidak menyelesaikan studinya dan memilih fokus membantu ayahnya di Djarum setelah ayahnya meninggal dunia, yang ternyata membawa mereka menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Menjadi salah satu perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, perusahaan ini telah tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Hartono bersaudara. Namun, Hartono bersaudara, R. Budi dan Michael memperoleh sebagian besar kekayaan mereka dari investasi di Bank Central Asia.

Bank ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Kepentingan mereka kini beragam, termasuk elektronik, properti, dan agribisnis.

Kepemilikan keluarga ini juga meliputi merek elektronik populer Polytron dan real estat utama di Jakarta. Bisnis keluarga Hartono juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebut revisi aturan papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode full call auction (FCA) telah mencegah 30 perusahaan masuk ke papan ini.

Dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Iman menjelaskan peraturan papan pemantauan khusus telah diterapkan sejak 2023 dan bukan merupakan barang baru. Pada tahun lalu, papan pemantauan khusus masih menerapkan satu kriteria saja.

Lalu, dalam perjalanannya, Bursa menetapkan 10 kriteria lainnya untuk papan pemantauan khusus ini. Iman menyebut, terdapat lebih dari 250 perusahaan masuk ke papan ini.

"Tapi itu sebelum BREN masuk. ketika BREN masuk, karena BREN marketcap-nya terbesar, jadi masalah. Kami mendengarkan market dan kami melakukan revisi,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Iman menuturkan pihaknya mendengar apa yang diminta oleh pelaku pasar, dan melakukan revisi terhadap empat kriteria. Iman menuturkan Bursa tidak menghapuskan papan ini, tetapi mengubah kriterianya sesuai yang diinginkan pasar.

Dia juga menyebut papan ini memiliki tujuan papan untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan bertujuan untuk melindungi investor.

“Jadi, bisa bayangkan selama ini ada sahamnya gocap terus lebih dari enam bulan, bahkan bertahun-tahun, kami beri kesempatan untuk diperdagangkan. Itu pun masih ada sedikit issue, sehingga kami berikan relaksasi," tuturnya.

Adapun, relaksasi yang dimaksud adalah BEI hanya menghitung rata-rata harga saham selama tiga bulan. Jika masih berada pada level Rp50, maka BEI akan melihat likuiditas saham tersebut.

Apabila likuiditas saham tersebut cukup likuid dengan transaksi di atas Rp5 juta, Bursa tidak akan memasukkan saham tersebut ke FCA. Begitu pula jika emiten tersebut membagikan dividen minimal satu kali dalam tahun tersebut, BEI akan mengeluarkan saham tersebut dari PPK FCA.

“Jadi, ada tiga kriteria exit, sehingga dengan adanya itu, kami telah mengeluarkan hampir 20 perusahaan dengan revisi ini, dan mencegah hampir 30 perusahaan untuk masuk [PPK FCA]," jelasnya.

Iman mencontohkan salah satu saham yang dapat dicegah Bursa untuk masuk ke FCA dengan revisi ini adalah GOTO.

Menurutnya, meskipun misalnya rata-rata perdagangan saham GOTO pada level Rp50 per saham, tetapi transaksi perdagangan sahamnya hampir sebesar Rp100 miliar per hari. Dengan demikian, saham GOTO tidak akan masuk ke FCA.

"Kami akan terus pantau, kami akan lihat bagaimana yang terjadi di market, karena terus terang kami menghindari adanya intervensi," tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi update terkait perkembangan aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macetUMKM. Harapannya, aturan tersebut dapat dirilis lebih cepat yaitu pada tahun ini.

Sebagaimana diketahui, aturan ini terus bergulir di tengah kenaikan kredit macet UMKM. Berdasarkan data OJK, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengaku bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hapus tagih UMKM masih dalam penyusunan.

Adapun, pembahasan terkait RPP ini sudah didiskusikan dalam rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Format aturan sudah jelas, tinggal bagaimana nanti mungkin legal drafting secara detailnya aja sebetulnya. Nanti, tergantung nanti Bapak Presiden apakah mau menandatangani lebih cepat atau tidak, itu terserah pemerintah,” ujarnya usai agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Dian mengungkapkan sebenarnya hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membuat ini menjadi tantangan saat aturan ini diimplementasikan bagi bank BUMN.

Lamanya perilisan aturan ini, dia menyebut lantaran ada kekhawatiran bahwa penghapusan kredit macet bisa menyebabkan kerugian bagi negara dan berpotensi memicu permasalahan hukum, mengingat bank BUMN merupakan entitas milik negara. “Oleh karena itu tentu saya yakin semua aspek itu harus dipertimbangkan,” ujar Dian.

Dia juga mengungkapkan, bahwa pemerintah dan OJK perlu menemukan keseimbangan antara memberikan kepastian hukum agar UMKM makin terbantu dengan perlunya melindungi bank BUMN dari jeratan hukum.

Artinya, terdapat kerumitan dan sensitivitas dalam menangani operasional bank-bank pemerintah karena ketentuan hukum yang ada.

“Saya kira itu sesuatu yang sudah given [sudah ada dan harus diikuti] karena UU-nya begitu, walau apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan praktik bisnis, itu persoalan lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sejak adanya rencana hapus tagih, banyak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran kreditnya meminta agar status kreditnya menjadi macet. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hapus buku (write-off).

"Kalau itu terjadi, Himbara bisa bubar dan tidak bisa setor dividen ke negara,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Meski dia menyebut penghapusan tagihan tidak mudah. Namun, jika nantinya sudah menjadi keputusan, pihaknya menjamin aturan tersebut akan tetap dilaksanakan.

Lebih lanjut, di tengah belum rampungnya aturan tersebut, dia pun meminta agar aturan dapat dirancang sedetail mungkin. Baginya, kejelasan aturan ini sangat penting. Pasalnya, bila aturan tersebut rancu, maka dapat merugikan negara.

“Kalau ditanya progress [hapus tagih kredit UMKM] nah [agar] UU itu bisa operatif masih butuh juklak paling tidak dalam bentuk PP. Jadi, nanti mohon PP ini diperhatikan [pemerintah],” ucapnya.

Selain BRI, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit. "Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang gitu,” ujarnya.

Adapun, soal hapus buku sendiri, kata Royke, telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Bisnis.com, SEMARANG - Peran koperasi semakin meluas. Sokoguru ekonomi nasional itu tak cuma melayani kebutuhan simpan-pinjam, tapi juga mulai tumbuh koperasi produsen yang ikut mengurusi kebutuhan bahan baku hingga pemasaran produk anggotanya.

Seperti yang dilakukan Koperasi Berkah Rindang Kinasih. Koperasi itu berlokasi di Desa Papringan, Pakembaran, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Berdiri sejak 2019, koperasi itu beranggotakan sekitar 125 orang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Anggota Koperasi Berkah Rindang Kinasih kebanyakan adalah perempuan. Dimana sekitar 70% di antaranya menjalankan UMKM sebagai mata pencaharian utama.

"Kami menggunakan asas subsidiary, apa yang dilakukan koperasi itu tidak berbenturan dengan anggota. Selain itu, sebagai koperasi sektor riil, kami sudah bersepakat bahwa Berkah Rindang Kinasih adalah koperasi yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada anggota," jelas Ambarsari, Ketua Koperasi Berkah Rindang Kinasih, dikutip Senin (29/7/2024).

Ambar, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa meskipun koperasi tersebut beranggotakan pelaku UMKM dari berbagai sektor, namun Koperasi Berkah Rindang Kinasih memutuskan untuk fokus pada produk batik khas Banyumas.

Koperasi menyediakan bahan baku serta ikut memasarkan produk batik yang diproduksi anggotanya. Baik batik cap maupun tulis."Yang bisa difasilitasi adalah mereka yang memang aktif di koperasi. Dengan aktif melaksanakan kewajiban, membayar simpanan wajib, juga ikut kegiatan koperasi. Itu kami berikan keringanan untuk mereka, misalnya untuk sistem pembayarannya," jelas Ambar saat ditemui Bisnis.

Lewat layanan tersebut, anggota koperasi tak perlu bingung untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Yang lebih menguntungkan lagi, Koperasi Berkah Rindang Kinasih juga ikut aktif menyodorkan nama anggotanya untuk dapat mengikuti berbagai program pembinaan. Mulai hibah alat produksi, pembekalan pemasaran, hingga berbagai pelatihan.

Para anggota yang memiliki produk dengan kualitas nomor wahid pun berkesempatan untuk bisa menitipkan produknya ke Koperasi Berkah Rindang Kinasih. Proses kurasi dilakukan secara rutin oleh pengurus, sembari mencari jejaring pembeli dari dalam hingga luar negeri. Hasilnya, pada tahun 2022, koperasi tersebut sudah berhasil memasarkan produk home decor berupa sarung bantal ke pasar Amerika Serikat.

"Kami mendapat pesanan langsung dari diaspora. Mereka suka, utamanya dari jahitannya. Untuk motifnya sendiri mereka bisa request," jelas Ambar.

Ambar menjelaskan bahwa Koperasi Berkah Rindang Kinasih tak sembarangan memilih produk anggota untuk kemudian dipasarkan. Ada standar yang mesti bisa dipenuhi. Baik dari kualitas produk maupun kapasitas produksinya.

Lebih dari itu, Ambar menyebut bahwa tak sembarang UMKM bisa bergabung menjadi anggota koperasi. Calon anggota mesti mengikuti pendidikan dasar dan memahami konsep koperasi sebelum bisa menerima layanan dan manfaat dari Koperasi Berkah Rindang Kinasih.

"Tantangan yang dihadapi koperasi sektor riil itu luar biasa, dan pekerjaan rumah terbesar adalah sumber daya manusia. Mereka [anggota], harus paham bahwa anggota adalah pemilik koperasi. Jadi tidak bisa pasif. Anggota punya kewajiban untuk berkontribusi, tidak harus lewat materi, tetapi juga lewat pikiran, jaringan, juga produk. Itu adalah kontribusi yang bisa diberikan anggota," jelas Ambar.

Hal yang sama juga dialami Koperasi Rejo Mulyo, sebuah koperasi produsen kopi yang berlokasi di Kabupaten Temanggung. Koperasi itu mesti berjuang keras buat memberikan pemahaman terkait koperasi kepada anggotanya. Hal tersebut dilakukan mengingat kuatnya bayangan koperasi simpan pinjam di benak masyarakat.

"Bahkan pernah ada yang menghubungi nomor kantor, tanya jaminan BPKB motor bisa dapat pinjaman berapa. Masih ada yang seperti itu," ungkap Wahyu Setiyono, Ketua Koperasi Rejo Mulyo.

Koperasi Rejo Mulyo sendiri fokus mengolah dan memasarkan biji kopi premium, baik dari lahan yang dikelola koperasi maupun dari lahan milik anggota. Setiap tahunnya, koperasi itu bisa memasarkan sekitar 50 ton biji kopi jenis arabika dan robusta ke berbagai wilayah di Indonesia.

Wahyu menyebut, dengan bergabung ke dalam koperasi, petani kopi di Kabupaten Temanggung memiliki daya tawar lebih ketika berhadapan dengan calon pembeli.

"Anggota kami sebelum bergabung koperasi banyak yang menjual produknya sendiri. Ada yang pernah ketipu, karena tidak ada saringan pembeli. Bargaining point-nya sekarang dengan adanya koperasi, kalau ada konsumen yang wanprestasi bisa dituntut secara hukum," jelasnya kepada Bisnis.

Koperasi seperti yang dijalankan Wahyu maupun Ambar memang tengah menjamur di Jawa Tengah. Kehadirannya tak cuma memeriahkan geliat perekonomian daerah, tapi juga ikut mengedukasi masyarakat akan ragam manfaat dan layanan yang ditawarkan koperasi.

Aturan Dorong Koperasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mendorong perkembangan koperasi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, mengatakan bahwa koperasi yang sehat bakal memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tak berhenti pada penyusunan aturan daerah yang berpihak pada koperasi. Lebih lanjut, Sujarwanto mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memperkuat koordinasi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk bisa memasarkan lebih banyak produk koperasi asal Jawa Tengah.Sujarwanto juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal berupaya untuk memperluas akses permodalan bagi koperasi.

"Ada bank-bank daerah yang siap, bank-bank umum yang siap. Bahkan untuk koperasi yang perkuatannya butuh penjaminan, kita sudah ada lembaga penjaminan kredit daerah, yang menjamin terhadap bank yang mau akses permodalan lebih kuat," ucapnya dalam Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-77 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Salatiga pada 12 Juli 2024 silam.

Secara nasional, dukungan serupa juga diberikan oleh pemerintah. Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UMKM, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa pihaknya bakal mendorong tumbuhnya koperasi di sektor riil dan produktif, di samping usaha simpan pinjam yang memang sudah lebih dulu populer.

"Sekarang ini harus mulai berubah untuk menguatkan ekosistem sektor riil. Kami di Kementerian Koperasi dan UMKM, telah melakukan exercise di sektor riil ini dan hasilnya bagus," jelasnya dalam acara yang digelar di Yogyakarta pada Jumat (26/7/2024) pekan lalu.

Dilihat dari komposisinya, Ahmad menjelaskan bahwa koperasi konsumen masih mendominasi jumlah koperasi di Tanah Air dengan persentase sebesar 54,70%. Sementara itu, persentase koperasi produsen masih berkisar di angka 20,68% dari jumlah keseluruhan koperasi yang ada.

Terpisah, Arif Rahman Hakim Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, menjelaskan bahwa koperasi di sektor produksi maupun sektor konsumen telah menciptakan pelaku UMKM yang tangguh dan terkonsolidasi.

"Sehingga pada hari ini kita bisa melihat kontribusi sektor koperasi pada PDB meningkat secara signifikan," jelasnya.

Arif menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM menjalankan tiga pendekatan untuk mendorong pertumbuhan koperasi. Pertama, dengan menciptakan satu koperasi modern di tiap kabupaten dan kota sebagai contoh bagi generasi muda.

Kedua, dengan memfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Dan yang terakhir, dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM.

“Pada hari koperasi ini mari kita tingkatkan komitmen dalam memajukan koperasi sebagai ekosistem yang mendukung usaha mikro dan kecil. Mari kita bekerja keras dan berinovasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Arif dalam Pembukaan Peringatan Hari Koperasi di Gedung Sarinah, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak kinerja mentereng pada semester I/2024, tiga investor institusi global melakukan aksi borong terhadap saham PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN). Berbarengan dengan itu, harga saham AMMN menggapai level yang lebih tinggi hingga perdagangan Senin (29/7/2024).

Sepanjang semester I/2024, AMMN membukukan kenaikan penjualan dan laba bersih yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Jumat (26/7/2024), Amman Mineral Internasional membukukan penjualan tembaga US$769,60 juta pada semester I/2024. Realisasi itu naik 125,42% dari US$341,40 juta periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS)Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

“Bapak presiden [Jokowi] meminta kami untuk memfinalisasi peraturan pemerintah di akhir Juli. Jadi nantinya akan ada The New OSS yang akan launching di tahun ini berdasarkan penanaman yang dilakukan terhadap PP No. 5/2021,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengingat di bulan Juli tinggal beberapa hari lagi, Theo tidak mendetailkan kapan aturan baru tersebut terbit. Dia menekankan bahwa revisi ini menjadi reformasi kebijakan sehingga pemerintah semakin memberikan kemudahan dalam berusaha. Di mana secara prinsip, OSS RBA ini menilai usaha dari risiko. Semakin rendah risiko, semakin mudah pula melakukan kegiatan usaha.

Dlam paparannya, perbaikan OSS RBA versi 2 ini setidaknya mencakup enam hal. Pertama, revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Utamanya, memperjelas persyaratan dasar bagi pelaksanaan kegiatan investasi (KKPR, persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF).

Selain itu, juga menghapus ketentuan sektoral pada batang tubuh, dimasukan sebagai persyaratan pada Lampiran I dan II.

Kedua, revisi pada standar pengelolaan sistem dengan memperbanyak K/L memproses perizinan sepenuhnya di OSS dengan menggunakan hak akses sehingga tidak ada kendala dalam proses pertukaran data.

Ketiga, kemudahan sistem bagi kementerian, lembaga, atau daerah (K/L/D) dalam memanfaatkan ‘rumah’ mereka.

Keempat, revisi berupa optimalisasi pelacakan proses perizinan. Di mana sistem dapat memberikan infromasi kepada pelaku usaha dan perizinan secara real-time.

Kelima, adanya pembaruan atau upgrade infrastruktur OSS dengan kapasitas pemrosesan yang lebih besar (database) dibandingkan kapasitas pemrosesan saat ini yang baru dapat menerbitkan rata-rata sebanyak 15.000 NIB per hari.

Terakhir, optimalisasi integrasi persyaratan dasar, yakni Gistaru milik ATR/BPN, AMDALNET milik Kementerian LHK, dan SIMBG milik Kementerian PUPR. Alhasil, sistem tersebut akan terintegrasi dan mempercepat proses persyaratan dasar perizinan.

Terbaru, Theo memaparkan jumlah total NIB yang telah terbit mencapai 11,07 juta NIB.

“Jadi inilah reformasi-reformasi yang kita satukan di pemerintah sehingga kita mencoba memberikan kemudahan rendah peraturan usaha,” ujar Theo.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS)Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

“Bapak presiden [Jokowi] meminta kami untuk memfinalisasi peraturan pemerintah di akhir Juli. Jadi nantinya akan ada The New OSS yang akan launching di tahun ini berdasarkan penanaman yang dilakukan terhadap PP No. 5/2021,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengingat di bulan Juli tinggal beberapa hari lagi, Theo tidak mendetailkan kapan aturan baru tersebut terbit. Dia menekankan bahwa revisi ini menjadi reformasi kebijakan sehingga pemerintah semakin memberikan kemudahan dalam berusaha. Di mana secara prinsip, OSS RBA ini menilai usaha dari risiko. Semakin rendah risiko, semakin mudah pula melakukan kegiatan usaha.

Dlam paparannya, perbaikan OSS RBA versi 2 ini setidaknya mencakup enam hal. Pertama, revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Utamanya, memperjelas persyaratan dasar bagi pelaksanaan kegiatan investasi (KKPR, persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF).

Selain itu, juga menghapus ketentuan sektoral pada batang tubuh, dimasukan sebagai persyaratan pada Lampiran I dan II.

Kedua, revisi pada standar pengelolaan sistem dengan memperbanyak K/L memproses perizinan sepenuhnya di OSS dengan menggunakan hak akses sehingga tidak ada kendala dalam proses pertukaran data.

Ketiga, kemudahan sistem bagi kementerian, lembaga, atau daerah (K/L/D) dalam memanfaatkan ‘rumah’ mereka.

Keempat, revisi berupa optimalisasi pelacakan proses perizinan. Di mana sistem dapat memberikan infromasi kepada pelaku usaha dan perizinan secara real-time.

Kelima, adanya pembaruan atau upgrade infrastruktur OSS dengan kapasitas pemrosesan yang lebih besar (database) dibandingkan kapasitas pemrosesan saat ini yang baru dapat menerbitkan rata-rata sebanyak 15.000 NIB per hari.

Terakhir, optimalisasi integrasi persyaratan dasar, yakni Gistaru milik ATR/BPN, AMDALNET milik Kementerian LHK, dan SIMBG milik Kementerian PUPR. Alhasil, sistem tersebut akan terintegrasi dan mempercepat proses persyaratan dasar perizinan.

Terbaru, Theo memaparkan jumlah total NIB yang telah terbit mencapai 11,07 juta NIB.

“Jadi inilah reformasi-reformasi yang kita satukan di pemerintah sehingga kita mencoba memberikan kemudahan rendah peraturan usaha,” ujar Theo.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jabar untuk berkomitmen melahirkan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Hal itu dikatakan Herman saat menghadiri Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi Tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

"Yuk, kita berkomitmen, 27 kabupaten-kota di Jawa Barat harus menjadi percontohan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel," ucap Herman.

Herman mengapresiasi pertemuan yang dihadiri seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jabar tersebut. Ia berharap, setelah acara, semua pihak dapat melahirkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel.

"Ini kesempatan yang bagus. Kami menyambut baik pertemuan ini, dan yang paling penting adalah eksekusinya. Birokrasi yang efektif, birokrasi yang akuntabel, dan pelayanan publik yang keren," tuturnya.

Selain itu, Herman juga berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jabar dapat memanfaatkan bonus demografi. Tujuannya untuk mengakselerasi pembangunan daerah.

Adapun salah satu hal yang perlu dilakukan semua pihak yakni pengembangan SDM Generasi Z dan Generasi Milenial demi cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Bonus demografi harus dimanfaatkan. Generasi milenial, Gen Z, kesempatan emas mengakselerasi pembangunan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

"Hal itu menjadi komitmen bersama kita. Kuncinya ada di kita semua jajaran pemerintahan yang menghadirkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan efisien. Dengan hal itu, kita bisa membangun tugas pemerintahan, membangun, melayani dengan berkualitas," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lini keuangan PT Astra International Tbk (ASII), Astra Financial konsisten mengukuhkan posisinya sebagai pemain multifinance terbesar di Indonesia dengan menguasai lebih dari 20% market share industri pembiayaan dalam 3 tahun terakhir.

Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan industri pembiayaan sempat dihantam Covid-19 yang membuat kinerjanya turun 40% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Selanjutnya, performa industri multifinance berhasil pulih seperti masa sebelum pandemi dengan mencatatkan pertumbuhan 18% pada 2023. Sampai bulan Mei 2024, pertumbuhan industri multifinance naik 1% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

"Astra Financial itu mempertahankan market share di antara 23%-25% dalam 3 tahun terakhir," kata pria yang akrab disapa Abong di acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/07/2024).

Secara rinci, total pembiayaan industri multifinance pada 2019 sebesar Rp429,3 triliun, kemudian turun 40% menjadi Rp258,9 triliun di 2020. Kemudian membaik di tahun 2021 menjadi Rp352 triliun.

Pada 2022 pembiayaan industri multifinance melebihi capaian sebelum pandemi di angka Rp463,2 triliun, lalu melesat 18% menjadi Rp544,9 triliun di 2023.

Sampai bulan Mei 2024 pembiayaan industri multifinance mencapai Rp229,6 triliun, naik 1% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp226,6%.

"Kami melihat dari segi performa di Astra Financial untuk multifincane kami, market share kami bahkan meningkat 25% [dari market share Mei 2023 sebesar 23%]," kata Abong.

Abong melihat pembiayaan untuk kendaraan masih meningkat meskipun industri otomotif sempat lesu pada awal 2024.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales mencapai 215.069 unit pada Januari-Maret 2024, turun 23,9% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 282.601 unit.

"Karena dari segi portfolio pembiayaan, pembiayaan roda empat 56% daripada industri pembiayaan, roda dua 20%," kata dia.

Sampai kuartal I/2024, Astra Financial melalui unit bisnisnya, PT Federal International Finance (FIF), Astra Credit Companies (ACC), dan Toyota Astra Finance (TAF) telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp33,3 triliun, meningkat 8,1% yoy dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Untuk pembiayaan alat berat melalui Surya Attha Nusantara Finance (SANF) dan Komatsu Astra Finance (KAF) telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp3,3 triliun, meningkat 4,4% yoy dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Kemudian pada sektor asuransi umum, Asuransi Astra memperoleh premi bruto senilai Rp2,5 triliun pada kuartal pertama 2024.

Abong menambahkan dalam semester II/2024 ini pihaknya berharap pameran GAIKINDO Indonesia International Asuto Show (GIIAS) dapat menjadi stimulus kinerja Astra sebagai pemegang hak platinum sponsor.

Ditambah, dirinya juga berharap pada sisa ini pemerintah mampu menjaga suku bunga, mengendalikan inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga industri otomotif semakin pulih.

"Kalau industri otomotif meningkat, baik roda dua atau roda empat, otomatis akan memberikan efek kepada jasa keuangan khususnya di Astra Financial termasuk asuransi," pungkasnya.