Bisnis.com, BANDUNG--Sekda Jabar Herman Suryatman meninjau Gedung Pusat Kebudayaan di Jalan Naripan, Kota Bandung, yang atapnya roboh di bagian depan bangunan pada Senin (28/10/2024).

Saat kejadian, gedung dalam kondisi ramai dipergunakan sebagai lokasi pameran seni lukis. Menjelang aktivitas pameran berakhir, sekitar pukul 17.30 WIB, atap roboh di bagian depan bangunan yang digunakan sebagai ruang galeri. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan sehingga gedung tersebut tetap digunakan untuk pameran.

"Gedung Pusat Kebudayaan di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat kemarin sore mengalami musibah, atapnya roboh. Setelah saya cek langsung ini heritage, bangunan tua yang memang di bagian atap belum pernah ada perbaikan," tutur Herman Suryatman ditemui usai peninjauan, Selasa (29/10) pagi.

"Kayu-kayunya merupakan kayu tua, kemudian kondisinya rapuh sehingga tidak bisa menahan beban genteng, yang pasti itu sangat berat hingga kemarin roboh," tambahnya.

Herman menuturkan begitu pihaknya mendengar informasi atap Gedung Pusat Kebudayaan roboh, langkah yang pertama dilakukan, yakni upaya penyelamatan korban terdampak kerobohan atap gedung tersebut.

Dimana korban sebanyak tiga orang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Herman menyebut hingga saat ini kondisi ketiga korban sudah pulang ke kediaman masing-masing.

"Jadi yang pertama menyelamatkan korban. Ada tiga orang korban luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit dan saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun kami minta kepada Plh Kadisparbud Jabar agar dimonitor untuk memastikan mereka dalam keadaan baik," kata Herman.

Ia menekankan Pemprov Jabar bertanggung jawab untuk mengawal dan memastikan secepatnya ketiga korban penjaga stan pameran itu pulih.

"Insyaallah, kondisinya baik, sekali lagi luka ringan, yang dua shock dan yang satu memang ada empat jahitan," ucapnya.

Herman menginstruksikan agar Gedung Pusat Kebudayaan dilakukan pengamanan, jangan sampai ada orang yang masuk ke lokasi karena dikhawatirkan terjadi roboh susulan sebab siku-siku atau rangka atap bangunan konstruksinya saling berkait, apalagi masih ditumpangi genteng.

Herman menyampaikan pula bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, sekaligus mengingatkan Disparbud Jabar berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi cagar budaya untuk berkonsultasi terkait kaidah-kaidah bagaimana perlakuan maupun perbaikan terhadap bangunan tersebut.

"Dua kombinasi itu yang kita lakukan untuk mengidentifikasi kerusakan, kemudian menyiapkan desain untuk perbaikan yang mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa diselesaikan," ujarnya.

Herman juga melaporkan kejadian ini kepada Penjabat Gubernur Jabar mengingat sebentar lagi musim hujan. "Kami akan mencarikan jalan keluar agar bangunan pusat kebudayaan ini bisa secepatnya diperbaiki dan direhabilitasi," kata Herman.

Mengenai alokasi anggaran, Herman menyebut akan dilakukan koordinasi pula dengan Inspektorat Jabar guna merumuskan solusi terbaik dan akuntabel. Di samping itu, dia menyampaikan kejadian roboh ini patut dijadikan momen agar bangunan-bangunan cagar budaya lainnya di Jabar diidentifikasi.

Pihak Pemprov Jabar akan membuat surat edaran agar kabupaten/kota juga melakukan pengecekan terhadap bangunan cagar budaya di daerahnya maupun aset-aset pemerintah.

"Jadi ini saya kira diambil hikmahnya, di satu sisi harus dijaga kelestarian bangunan cagar budaya itu dan di sisi lain supaya diantisipasi karena ini adalah bangunan tua," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Perangkat desa di Jawa Barat dilatih menjadi paralegal agar bisa mandiri menyelesaikan persoalan di desanya melalui pendekatan hukum.

Paralegal sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang memiliki keterampilan hukum namun bukan pengacara.

Untuk tahap awal ini pelatihan paralegal diikuti oleh 52 orang dari 13 kota dan kabupaten di Jabar yang terdiri dari satu kepala desa dan tiga orang perangkat desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menargetkan seluruh desa di Jabar memiliki paralegal pada akhir 2025.

"Ini baru tahap pertama dan kita akan akselerasi semuanya sampai tahun depan untuk melaksanakan bimbingan teknis bantuan layanan advokasi desa melalui pelatihan Paralegal," ujar Herman Suryatman dikutip Senin (28/10/2024).

Dengan pelatihan paralegal ini diharapkan perangkat desa punya kemampuan untuk melakukan bantuan maupun pemberdayaan hukum kepada warganya.

"Tentu dalam konteks informal, bukan masuk ke ranah hukum secara formal karena mereka bukan pengacara," kata Herman.

Ia menjelaskan, paralegal di desa nantinya akan menjadi fasilitator atau dinamisator terkait persoalan hukum yang ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat desa melalui advokasi.

Herman berharap, setelah mengikuti pelatihan paralegal tersebut para perangkat desa di Jabar bisa mewarnai pembangunan hukum dan mewujudkan desa sadar hukum.

"Nantinya paralegal ini bisa mewarnai pembangunan hukum di desa-desa di Jabar dan menjadikan desa sadar hukum," harapnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan AIWA Holdings melakukan penandatanganan Implementing Arrangement yang merupakan peresmian implementasi program beasiswa untuk pemuda Jawa Barat di Kantor Gubernur Shizuoka, Jepang, Selasa (15/10/2024).

Program tersebut bertujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi pemuda Jabar di beberapa institusi pendidikan di Prefektur Shizuoka, Jepang.

Penandatanganan disaksikan langsung Gubernur Prefektur Shizuoka Suzuki Yasutomo.

Dari Pemprov Jabar diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, sedangkan dari AIWA Holdings dilakukan oleh Tsuguya Fujii, Presiden AIWA Holdings.

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas antara Provinsi Jabar dan Prefektur Shizuoka melalui program sister province, yang tidak hanya mencakup bidang pendidikan, tetapi juga ketenagakerjaan, sosial budaya, dan mitigasi bencana.

Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan delegasi dari Jabar dan menegaskan bahwa program beasiswa ini akan memperkuat hubungan bilateral antara Shizuoka dan Jawa Barat.

“Terima kasih banyak atas kedatangan delegasi dari Jawa Barat hari ini. Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah yang penting dalam memperkuat dukungan pendidikan antara Shizuoka dan Jawa Barat. Saya mengundang para pemuda dari Jawa Barat untuk datang dan belajar di Shizuoka serta memanfaatkan kesempatan yang ada di sini,” ujar Suzuki Yasutomo.

Herman Suryatman menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur Shizuoka dan AIWA Holdings dalam memfasilitasi program beasiswa tersebut.

"Bapak Suzuki, Gubernur Shizuoka Prefectur memberikan dukungan yang luar biasa atas kerja sama ini antara lain dalam pemberian beasiswa dari AIWA Holdings kepada mahasiswa dari Jawa Barat. Program ini ke depan akan terus dikembangkan dan tentu saja akan bermanfaat besar bagi pembangunan di Jabar. Ayo para pemuda Jawa Barat manfaatkan dengan baik,” ungkap Herman.

Program beasiswa tersebut merupakan inisiatif strategis yang disponsori AIWA Holdings dengan tujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Jawa Barat melalui pendidikan berkualitas di luar negeri.

Presiden AIWA Holdings Tsuguya Fujii menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pendidikan bagi pemuda Jawa Barat dan berharap bahwa kerja sama ini akan menciptakan generasi pemimpin masa depan.

Selain itu, Herman menegaskan pula bahwa kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi akan terus berkembang ke berbagai bidang lainnya.

“Terima kasih atas dukungan Pak Gubernur. Insyaallah, kerja sama antara Jawa Barat dan Shizuoka akan meluas ke berbagai sektor lain seperti ketenagakerjaan, sosial budaya, dan tentunya juga mitigasi bencana,” ujar Herman.

Penandatanganan Implementing Arrangement ini menandai langkah strategis dalam hubungan antara Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka sekaligus membuka peluang besar bagi pemuda Jawa Barat untuk mengembangkan diri melalui pendidikan di Jepang.

Program ini diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua wilayah dalam berbagai sektor.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengadakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Jawa Barat di Shizuoka, Jepang, Senin (14/10/2024) malam.

Silatrurahmi itu dalam kunjungan ke Kita Halal Mart, milik Ito, warga Jabar, yang telah menetap di Shizuoka selama 40 tahun.

Dalam silaturami itu hadir Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Shizuoka Dedi, serta perwakilan mahasiswa dan warga diaspora Jawa Barat yang tinggal di Jepang.

Dalam sambutannya, Herman menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan ini untuk bertemu dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat serta mahasiswa asal Jabar di Shizuoka.

"Kami berkomitmen untuk lebih mempererat silaturahmi dengan warga Jawa Barat yang ada di Shizuoka, baik yang bekerja maupun yang sedang menempuh pendidikan," ujar Herman.

"Silaturahmi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga diaspora, juga memfasilitasi mahasiswa agar bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik dan membawa ilmu serta pengalamannya kembali ke Jawa Barat,” imbuhnya.

Ito, pemilik Kita Halal Mart, yang juga seorang tokoh senior di komunitas Jawa Barat di Shizuoka, menyambut baik kunjungan Herman Suryatman.

“Saya sangat berterima kasih atas provokasi positif dari Pak Sekda. Semoga langkah-langkah kerja sama ini bisa bermanfaat untuk semua, baik untuk mahasiswa, tenaga magang, maupun warga senior di sini,” kata Ito.

Ketua DKM Shizuoka Dedi juga menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan ini. “Kedatangan Pak Sekda memberikan semangat baru bagi kami yang berada di Jepang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kami bisa lebih termotivasi untuk terus berkarya dan menjaga semangat, terutama bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan,” kata Dedi.

Herman juga memperkenalkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Shizuoka, termasuk Tiana yang sedang menempuh pendidikan S3 di bidang wood science serta Sadida yang tengah menempuh S2.

Ia menyebutkan pula bahwa saat ini ada sekitar 247 mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Shizuoka, dimana sekitar setengahnya berasal dari Jabar.

“Kami berharap para mahasiswa ini bisa menjadi generasi kelas dunia yang dapat memberikan kontribusi besar bagi Jawa Barat dan Indonesia di masa depan. Selain itu, kami juga mengharapkan mereka bisa menjadi penghubung antara Jawa Barat dan Shizuoka untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan mitigasi bencana,” tambah Herman.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Jabar dan Shizuoka yang telah terjalin melalui program sister province.

Herman menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan dan data terkait mitigasi bencana, mengingat Shizuoka adalah provinsi yang rawan gempa dan tsunami, yang memiliki pengalaman serta teknologi mitigasi bencana yang dapat diaplikasikan di Jabar.

Herman menutup acara dengan optimisme bahwa kunjungan ini akan memperkuat hubungan antara warga Jabar di Shizuoka dan pemerintah provinsi, serta mendukung pengembangan kapasitas diaspora Jabar di Jepang.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempersiapkan sejumlah strategi guna mencegah terjadinya deflasi pada akhir 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menuturkan, deflasi sudah terjadi selama tiga bulan terakhir di beberapa kabupaten/kota.

Jika deflasi ini terus berlanjut, maka akan menjadi pertanda buruk bagi perekonomian Jawa Barat pada pengujung 2024.

"Harga turun, produksinya turun. Pasti berdampak. Jadi ini (deflasi), naik ulah (jangan). Jadi harus stabil," ujar Herman Suryatman, dikutip Rabu (9/10/2024).

Herman menuturkan Pemprov Jabar tengah menyiasati deflasi dengan empat strategi, yakni menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat, memastikan stabilitas harga, membangun komunikasi dengan seluruh stakeholders, dan mobilitas atau aksesibilitas harus dipastikan terjamin.

"Kami jaga itu. Tapi untuk tiga bulan terakhir, kami harus waspada karena terjadi deflasi. Itu saya kira yang harus kami jaga sampai Desember. Pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan menghadapi akhir tahun (libur Natal dan Tahun Baru)," ucapnya.

Selain fokus pada deflasi, Pemprov Jabar juga meningkatkan antisipasi terhadap persoalan keamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, transportasi, serta sampah, terutama di wilayah Bandung Raya.

"Kurang lebih isu aktual menjelang akhir tahun di kisaran itu," tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% secara bulanan pada September 2024.

Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024 sekaligus menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa.

Sementara, BPS Jabar mencatat inflasi Year on yYear (YoY) September 2024 Provinsi Jawa Barat sebesar 2,09%. Secara Month-to-Month (MtM) terjadi deflasi sebesar 0,21%.

"Deflasi MtM tertinggi terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Bekasi sebesar 0,38%, sedangkan deflasi terendah di Kota Depok sebesar 0,01%. Komoditas penyumbang deflasi di antaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bensin," kata Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus dalam Rilis Berita Statistik BPS Jabar pekan lalu.

Bisnis.com, BANDUNG—“Hidup itu indah kawan, semakin sulit semakin indah. Kalau kita dihadapkan pada kesulitan, satu kata, AUMG” ujar Sekda Jabar Herman Suryatman sambil dua tangannya menerkam. 'Auman macan' itu lantas diikuti oleh para Kepala Biro di lingkungan Setda Jabar.

Kata-kata motivasi atau motivational quotes ini diunggah oleh Sekda Herman di akun instagramnya @hermansuryatman, Minggu (6/10/2024). Video yang dibuat sederhana disampaikan dengan gaya kocak, sampai Senin (7/10/2024) ini sudah disukai ratusan pengikut Herman yang memiliki lebih dari 41.000 pengikut.

Perbesar

Dilantik pada 1 April 2024 lalu, menjadi kepanjangan tangan kebijakan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, Herman mendorong sejumlah langkah guna menghadapi banyak persoalan krusial di Jawa Barat: kemiskinan, pengangguran terbuka, inflasi, stunting, penanganan sampah hingga pekerjaan rumah di banyak bidang.

Herman tampil menjadi sosok yang tangkas, pembina ASN yang dikenal keras, setengah motivator, setengah konten kreator. Maka di tengah himpitan penuntasan kerja yang berat, ia menggelorakan semangat lewat Jabar Caang, Sabilulungan, dan pose Aummg yang rutin dilakukan di setiap acara yang ia hadiri.

Tindak tanduknya, pernah ia terapkan ketika menjabat sebagai Pj Bupati Sumedang. Gimmick ini pernah dikeluhkan dilingkup ASN, tapi lama kelamaan diterima sebagai motivasi untuk memancing ASN Jabar bekerja lebih keras namun dalam situasi yang dibalut santai.

Mengingat, pejabat tinggi pratama dan organisasi pemerintah daerah (OPD) hampir setengah tahun ini mendapat beban kerja tinggi.

Setiap kepala OPD diberi shadow target atau target progresif di samping target kinerja utama, mereka juga menjadi liasion officer (LO) di kabupaten/kota untuk mengampu sejumlah persoalan makro seperti menekan angka kemiskinan, inflasi, stunting dan lain-lain.

Dia juga membagi tugas hingga ke level kecamatan untuk bersama-sama provinsi dan kabupaten/kota menyelesaikan persoalan-persoalan makro.

Pemprov Jabar punya modal indikator yang positif untuk menjadikannya pencapaian yang lebih progresif di lapangan. Dimana data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menurun pada Maret 2024 di angka 3,89 juta orang atau 7,46%. Angka itu menurun 0,16% dari Maret 2023 dan turun 0,52% dari September 2022.

Selain itu, presentase penduduk miskin perkotaan juga turun dari 7,19% pada Maret 2023 menjadi 7,07% pada Maret 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 9,30% pada Maret 2023 jadi 9,07% pada Maret 2024.

Angka ini sayangnya belum apa-apa, karena Jabar masih jadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi nomor dua di Indonesia.

Modal positif lainnya adalah angka pengangguran terbuka pun pada Februari 2024 lalu ikut turun 0,98% dibanding pada Februari 2023 lalu. BPS mencatat dari 25,88 juta orang angkatan kerja, 24,09 juta orang di antaranya bekerja, naik 692.000 orang dengan rincian pekerja penuh 16,92 juta orang, pekerja paruh waktu 4,95 juta orang dan setengah penganggur 2,23 juta orang.

Kemudian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat, terdapat 67-68 dari 100 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Artinya ketersediaan SDM di Jabar yang siap untuk bekerja meningkat dibandingkan dengan masa Covid-19 pada 2020 lalu yang mencapai 65-61 orang.

Sulit Itu Tidak Indah

Meski indikator makro sudah positif, tapi realitas di lapangan tidak indah, Pak Sekda.

Akhir pekan lalu, Bisnis bertemu dengan seorang nenek 3 orang cucu yang hidupnya pas-pasan di Majalengka. Nama sebut saja Yati. Mengandalkan pemasukan dari memberikan pinjaman kecil-kecilan pada tetangganya yang juga sama morat-maritnya.

Si ibu bungah kalau ada acara hajatan digelar di dekat rumahnya. Ia akan mengajak anak-anak dan cucunya datang, berbekal amplop Rp5.000 bisa kenyang makan siang. Jika tuan rumah menggelar pesta hajat yang agak mewah, ia mencoba mencari peruntungan lain: mengambil satu hingga tiga piring, memasukannya ke tas besar lalu di bawa pulang.

“Lumayan kalau sudah sampai 1 lusin bisa digadai, uangnya bisa diputar lagi,” ujarnya enteng. Miris. Masih bisa makan, memberikan pinjaman, tapi masih tetap berupaya bertahan hidup agar masih bisa makan, masih bisa memberikan pinjaman ke tetangga.

Di daerah Rancaekek, Bisnis bertemu seorang pemuda lulusan SMK yang memilih keluar dari bengkel milik ayahnya. Memilih menganggur dan mencoba peruntungan besar dengan jadi bandar narkoba kecil-kecilan.

Dia menolak ajakan saudaranya bekerja di Bali, ribut dengan ibunya yang putus asa dan menyarankan ia masuk pesantren.

Menurutnya, lebih enak begini, dapat uang, bisa mabuk. “Ngerinya kalau ketahuan, ketangkap, tapi paling juga nanti ditebus sama bapak yang punya bengkel,” kata Usman—sebut saja begitu namanya.

Realitas lain muncul dan ramai di sosial media pekan lalu. Satu obyek wisata di Bogor sepi tidak ada pengunjung karena banyaknya pungli di daerah tersebut.

Postingan ini sontak membuka pandora bahwa pungli di obyek wisata atau daerah lain di Jabar juga banyak. Maka umpatan seperti provinsi pungli bersahutan di jagad maya.

Pariwasata yang ditargetkan akan menjadi tulang punggung masa depan ekonomi Jawa Barat masih jauh dari harapan, mengingat urusan pungli masih jadi gambaran di mana-mana. Wajar, jika Jawa Barat tidak diproyeksikan sebagai New Bali oleh pemerintah.

Duh, masih banyak lagi gambaran persoalan dan kesulitan di lapangan.

Kemudian ketika, “Hidup itu indah kawan, semakin sulit semakin indah. Kalau kita dihadapkan pada kesulitan, satu kata, AUMG” rasanya seperti mengolok-olok keadaan. Susah jika rakyat Jabar yang belum sejahtera mencerna pesan dan motivasi ini Pak Sekda.

Mereka yang ekonominya semenjana dan berpendidikan cukup pun bisa mengernyitkan dahi, jangan-jangan urusan kemiskinan ekstrem, ancaman deflasi, sampah cukup dianggap indah dan selesai dengan auman? Tidak sesederhana itu.

Tidak bermaksud menggurui. Pemprov Jabar memiliki pekerjaan rumah panjang, upaya-upaya yang dilakukan belum tentu sampai di tujuan dan pikiran warga.

Suguhkan realitas yang tidak indah Pak Sekda, yang tidak dikreasi oleh semangat menjadi konten kreator, ajak para kepala biro yang turut mengaum dan pose menerkam bersama Bapak hadirkan solusi dan kerja kongkrit yang bisa dipahami semua kalangan.

Hidup rakyat itu indah, jika kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi tidak disimplikasi oleh para pemimpinnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan terobosan konkret guna menjawab persoalan tingginya angka pengangguran yang antara lain disumbang oleh lulusan SMA/SMK.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya menargetkan hingga akhir tahun ada sebanyak 48.615 guru, baik di tingkat SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat yang mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Jawa Barat. Pelatihan tersebut difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendidikan Jabar, serta Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud.

"Untuk batch 1 telah dilatih 10.000 guru penggerak Jawa Barat. Sekarang masuk batch 2. Semuanya Kami siapkan sebanyak 5 batch pelatihan yang akan berlangsung sampai akhir tahun ini," katanya di Bandung, Selasa (1/10/2024).

Menurut Herman, upaya terobosan ini dilakukan Pemprov Jabar mengingat tingginya angka pengangguran terbuka yang disumbang lulusan SMA/SMK. Berdasarkan data BPS pada 2024, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK menyentuh angka 8,2%, sedangkan untuk lulusan SMA sebesar 6,7%.

Pemprov sendiri mengidentifikasi, tindak lanjut lulusan SMA/SMK setidaknya memiliki tiga alternatif. Pertama melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kedua siap berwirausaha, dan terakhir siap memasuki dunia kerja seperti industri.

"Kalau tidak masuk ketiganya itu nganggur. Untuk siap di tiga hal ini, lulusan SMA/SMK harus memiliki standar kompetensi lulusan yang baik agar bisa diterima di dunia usaha dan industri," katanya.

Lulusan pendidikan menengah harus mendapat bekal soft skill yang kontekstual dengan realitas kehidupan dan masa depan, mulai dari kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif.

"Kalau anak-anak punya empat kompetensi itu, dia punya bekal untuk melanjutkan pendidikan, wirausaha atau masuk dunia kerja," tuturnya.

Karena itu untuk meningkatkan kompetensi anak-anak tersebut, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan kompetensi gurunya. "Salah satu pelatihan yang kami lihat bagus untuk meningkatkan kompetensi guru adalah pelatihan guru penggerak," ujarnya.Namun karena keterbatasan anggaran, Jawa Barat setiap tahunnya hanya mendapatkan jatah 500 orang guru untuk mengikuti pelatihan guru penggerak nasional.

"Jadi setelah 4 tahun, kita baru punya 2.000 guru penggerak nasional. Waktunya 6 bulan dan ada pembiayaan. Sementara jumlah guru di Jabar ada 50.000. Kalau 48.000 menunggu giliran kan waktunya lama banget," tutur Herman.

Guna mengejar target agar semua guru di Jawa Barat menjadi Guru Penggerak, pihaknya melakukan terobosan dengan mesimplikasi silabus maupun waktu pembelajaran, dengan tetap memperhatikan standar yang digariskan oleh Kemendikbud, serta yanf tidak kalah penting dilakukan secara swadaya dan mengoptimalkan 2.000 tenaga guru penggerak nasional yang ada.

"Modulnya disederhanakan. Demikian juga waktunya menjadi 1 sampai 2 bulan. Model pembelajarannya blended, baik offline maupun online. Kita ga pakai APBD, tapi dengan kolaborasi multistakeholders. Guru-guru (peserta) swadaya untuk berkumpul, demikian juga para pelatihnya yakni 2.000 guru penggerak nasional, semua berswadaya," katanya.

Pelatihan Guru Penggerak Jawa Barat ini aktualisasinya menggunakan aplikasi Sistapraja Diskominfo Jawa Barat, sarana pengembangan kompetensi berbasis teknologi yang bersifat kursus terbuka (open course). Nantinya para guru ini akan mendapat sertifikat dari Pemprov Jawa Barat dan Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud.

"Harapannya meski serba terbatas, tapi ini kan kongkrit supaya bisa meningkatkan standar kompetensi guru dan mengasah softskilnya. Mudah-mudahan dari guru ditransformasi ke anak-anak, sehingga mulai tahun depan kualitas dan kompetensi anak-anak SMA/SMK kita jauh lebih baik," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran penting sebagai pengungkit dalam mempercepat pencapaian indikator makro pembangunan di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 bertemakan "Transportasi Maju, Nusantara Baru" di Hotel Laska, Kabupaten Subang, Selasa (17/9/2024).

"Saya berharap Dishub bisa menjadi pengungkit untuk akselerasi pencapaian indikator makro pembangunan Jabar, di antaranya dengan menentukan skala prioritas dalam pembangunan perhubungan, bukan hanya teknis perhubungan, tapi juga memperhatikan bidang-bidang yang lain, ekonomi maupun sosial budaya," ujarnya saat ditemui usai acara.

Herman juga menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Jawa Barat, meskipun ada banyak capaian positif.

“Jawa Barat memiliki kinerja birokrasi pemerintah terbaik di Indonesia. Namun, masalah seperti pengangguran dan tingginya indeks gini menunjukkan bahwa provinsi ini belum menjadi yang termaju,” ungkapnya.

Dengan visi besar Jabar menjadi provinsi termaju pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Herman menyebutkan peran penting Dinas Perhubungan.

“Insan perhubungan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus progresif dan berperan aktif dalam memperbaiki indikator kinerja utama,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh instansi untuk membuat shadow target atau target bayangan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja di atas rata-rata.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan LO (Liaison Officer) atau naradamping yang bertugas mendampingi 27 kabupaten/kota di Jabar.

Menurutnya, kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial karena capaian provinsi merupakan agregat dari semua kabupaten/kota.

"Dishub harus menjadi pengungkit untuk akselerasi pencapaian indikator makro pembangunan Jabar. Bukan hanya fokus pada teknis perhubungan, tapi juga harus memperhatikan dampaknya pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi (WBK) dan meningkatkan tata kelola serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor perhubungan.

"Dengan SDM berintegritas, tata kelola yang baik, dan didukung oleh teknologi informasi, sektor perhubungan bisa menjadi tulang punggung pembangunan Jawa Barat," tambahnya.

Terakhir, Herman menyebut bahwa Jabar sudah diberi berbagai proyek strategis nasional seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Pelabuhan Patimban serta jaringan tol yang semakin luas.

Namun, keberhasilan pembangunan tetap tergantung pada peran aktif semua pihak, khususnya warga Jawa Barat dan Dishub Jabar yang berada di garis depan.

Acara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 ini dihadiri Dishub Kabupaten/Kota se-Jabar dengan harapan sektor perhubungan dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kemacetan parah di jalur Puncak Bogor long weekend kemarin murni karena over kapasitas.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman mengatakan lalu lintas dan akses di tempat wisata, tidak bisa menampung tingginya kendaraan pengunjung yang datang ke Puncak Bogor.

"Kemacetan di Bogor, murni karena over kapasitas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan, belum berjalan efektif karena pergerakan sudah macet, saling mengunci," katanya dikutip Selasa (17/9/2024).

Selain itu, akses menuju kawasan Puncak Bogor banyak jalan kecil yang menjadi alternatif pengendara sepeda motor. Kondisi itu, menambah sulitnya petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan.

"Banyaknya jalan alternatif menuju atau dari puncak juga menyulitkan pengaturan tutup buka lalu lintas, khususnya mengatur pergerakan roda dua," katanya.

Menurutnya kewenangan dalam transportasi, kawasan puncak menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Pemda Provinsi Jabar turut membantu dan full support," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Koswara menambahkan, selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor hanya dapat dilakukan dengan buka tutup saja.

"Salah satu caranya harus ditambah aksesibilitas, infrastruktur jalanya. Kalau tidak ditambah, pengaturan yang dilakukan polisi atau dishub tidak akan berjalan, karena sudah overload," ujar Koswara.

Pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, menjadi kewenangan dari Polisi, sedangkan transportasinya berada di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Kalau Dishub Provinsi sebenarnya tidak sampai ke pengaturan lalu lintas di sana ya. Terus, secara kewenangan puncak, Bogor atau Bodebek untuk transportasi lebih banyak BPTJ pengaturannya, kami lebih banyak supporting terhadap kebijakan BPTJ," katanya.

"Untuk pengaturan lalu lintasnya, kita support terhadap yang dilakukan oleh teman-teman Kepolisian, kalau ada permintaan bantuan untuk mengatur lalu lintas, baru kita masuk membantu dengan tim yang ada," tambahnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat melalui BPTJ tengah merencanakan pembangunan tol Puncak ke Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi) dan menyiapkan angkutan umum dan wisata untuk wisatawan, di kawasan Puncak Bogor.

"Itu semua (tol) pembangunannya dari pusat. Kemudian, dari BPTJ juga menyiapkan angkutan umum dan wisata Bogor-Puncak, ke depan para wisatawan itu cukup di bawah, Ciawi atau Bogor, kemudian naik ke puncak menggunakan angkutan umum," katanya.

Hanya saja, kata dia, rencana menerapkan angkutan umum khusus itu sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, sehingga belum dilakukan uji coba kembali.

"Dua tahun lalu pernah diinisiasi oleh BPTJ untuk diterapkan angkutan umum dari Bogor-puncak, tapi resistensinya tinggi di daerah situ, jadi ditunda. Mungkin dengan beberapa kejadian itu bisa dipaksakan, masyakarat harus bisa menerima juga," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor kelautan dan perikanan pada 2025 tembus Rp26 triliun.

"Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Jabar kita targetkan untuk tahun depan naik menjadi Rp26 triliun dengan laju pertumbuhanya di atas rata-rata Jabar, yaitu 5,5%," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, dikutip Senin (26/8/2024).

Tahun sebelumnya, sektor kelautan perikanan menyumbang Rp23 triliun terhadap PDRB Jabar secara keseluruhan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan II-2024 ada di angka 4,9%.

Herman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan. Apalagi Jabar memiliki kekayaan melimpah di pesisir selatan maupun utara.

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya juga akan mengoptimalkan peran para pelaku industri perikanan agar lebih memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Potensinya sektor ini besar sekali dan kita tadi diskusi tentang pengembangan atau optimasi bersama pelaku industri kelautan dan perikanan," ujar Herman.

Ia berharap eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan ini juga berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka pengangguran di Jabar yang saat ini mencapai 6%.

"Kami juga berharap dari sektor ini bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran di Jabar," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan ekspor mangga gedong gincu saat ini sedang finalisasi dan bersiap dikirim perdana ke Jepang pada Oktober 2024.

Guna memperlancar ekspor, Pemprov Jabar sudah bekerjasama secara bilateral dengan IJEP (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), maupun multirateral dengan AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership).

"Kita sedang berikhtiar. Selain produk potensial yang sudah kita ekspor, sekarang sedang finalisasi persiapan ekspor mangga gedong gincu dari lima kabupaten: Sumedang, Cirebon, Kuningan, Majelangla, Indramayu," ujar Herman Suryatman usai FGD Percepatan Ekspor Mangga Gedong Gincu ke Jepang, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/8/2024).

Menurut Herman, tantangan paling besar adalah standardisasi mangga gedong gincu secara internasional. Hal yang paling utama adalah buah yang akan diekspor harus bebas lalat buah.

Untuk itu, Pemprov bekerjasama dengan Balai Karantina dan Institut Pembangunan Jawa Barat (InJabar), lembaga think thank milik Universitas Padjadjaran, dibantu para eksportir untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan.

"Alhamdulillah rekomendasi dari Balai Karantina sudah kita tempuh, semua standar internasional yang harus dipenuhi termasuk antisipasi lalat buah," katanya.

Herman berharap Oktober mendatang Jabar sudah bisa mengirimkan ekspor perdana mangga gedong gincu. "Tahun ini insyaallah kita akan eksekusi dan ini persiapan rapat terakhir," katanya.

Mangga gedong gincu sendiri menjadi salah satu buah unggulan Jabar. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Misi untuk ekspor perdana mangga gedong gincu ke Jepang telah melalui 17 tahun negosiasi dengan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang.

Selama ini, Jepang menganggap Jabar menjadi tempat berkembang biak lalat buah (bactrocera occipitalis), sejenis organisma hama penganggu. Padahal di Indonesia jenis lalat ini hanya ada di Pulau Kalimantan, dan selama ini tidak ada lalu lintas mangga dari Kalimantan ke Jabar.

Argumentasi ini diperkuat dengan hasil uji yang dilakukan Injabar dan Balai Karantina, bahwa mangga gedong gincu dari Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, bebas dari lalat buah.

Negosiasi menemui titik terang setelah pada Februari 2024 MAFF mengirimkan surat resmi yang membolehkan gedong gincu diekspor ke Jepang.

Bisnis.com, BANDUNG--Meskipun menyumbang Rp600 triliun atau menjadi kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat, namun sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Tantangan tersebut seputar kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan petani dan buruh tani dengan kelompok masyarakat lainnya di luar pertanian.

Demikian salah satunya dikatakan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Rabu (14/8/2024).

Herman mengakui indeks rasio gini Jabar mencapai 0,425 salah satu yang tertinggi di Indonesia, mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.

"Kami menghadapi persoalan yang sangat krusial, indeks gini Jabar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya, kita harus mencari solusi agar yang mampu tidak semakin mampu sementara yang kurang mampu tidak semakin terpuruk," ujar Herman Suryatman.

Tantangan lain, bagaimana mencegah kelompok petani terpapar pinjaman online (pinjol) dengan bunga mencekik yang memberatkan beban hidup petani maupun buruh tani.

Herman mengungkap, statistik menunjukkan jumlah outstanding loan pinjol di Jabar, baik legal maupun ilegal, mencapai hampir Rp16,5 triliun dengan sekitar 535.000 petani terpapar.

Tren saat ini ternyata perani mengandalkan pinjol untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terutama sebelum masa panen. "Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman berharap Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan intervensi agar menciptakan skema pinjaman mikro dan supermikro yang mudah diakses untuk kebutuhan hidup petani dan buruh tani.

"Jika masalah ini tidak segera ditangani maka potensi ledakan sosial sangat mungkin terjadi, mengingat indeks gini kita (Jabar) yang sudah berada pada level lampu kuning menuju merah," ungkap Herman.

Tantangan lain, kata Herman, pertanian Jabar harus dihadapkan pada alih fungsi lahan lahan pertanian dan anomali cuaca yang mengancam produktivitas padi. Pada 2024, Jabar sendiri menargetkan produksi 11 juta ton gabah kering giling (GKG) lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 9,14 juta ton GKG.

Rakor TPIP-TPID seluruh Pulau Jawa digelar untuk mendorong kinerja ekonomi dengan daya tahan kuat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Rakor yang digagas Bank Indonesia dan dihadiri Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengambil tema 'Strategi Peningkatan Produktivitas Pangan di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Anomali Cuaca.

Rakor diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk mendiskusikan strategi inovatif serta mencari solusi guna meningkatkan produktivitas pangan di Pulau Jawa secara berkelanjutan.