Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengadakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Jawa Barat di Shizuoka, Jepang, Senin (14/10/2024) malam.

Silatrurahmi itu dalam kunjungan ke Kita Halal Mart, milik Ito, warga Jabar, yang telah menetap di Shizuoka selama 40 tahun.

Dalam silaturami itu hadir Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Shizuoka Dedi, serta perwakilan mahasiswa dan warga diaspora Jawa Barat yang tinggal di Jepang.

Dalam sambutannya, Herman menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan ini untuk bertemu dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat serta mahasiswa asal Jabar di Shizuoka.

"Kami berkomitmen untuk lebih mempererat silaturahmi dengan warga Jawa Barat yang ada di Shizuoka, baik yang bekerja maupun yang sedang menempuh pendidikan," ujar Herman.

"Silaturahmi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga diaspora, juga memfasilitasi mahasiswa agar bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik dan membawa ilmu serta pengalamannya kembali ke Jawa Barat,” imbuhnya.

Ito, pemilik Kita Halal Mart, yang juga seorang tokoh senior di komunitas Jawa Barat di Shizuoka, menyambut baik kunjungan Herman Suryatman.

“Saya sangat berterima kasih atas provokasi positif dari Pak Sekda. Semoga langkah-langkah kerja sama ini bisa bermanfaat untuk semua, baik untuk mahasiswa, tenaga magang, maupun warga senior di sini,” kata Ito.

Ketua DKM Shizuoka Dedi juga menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan ini. “Kedatangan Pak Sekda memberikan semangat baru bagi kami yang berada di Jepang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kami bisa lebih termotivasi untuk terus berkarya dan menjaga semangat, terutama bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan,” kata Dedi.

Herman juga memperkenalkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Shizuoka, termasuk Tiana yang sedang menempuh pendidikan S3 di bidang wood science serta Sadida yang tengah menempuh S2.

Ia menyebutkan pula bahwa saat ini ada sekitar 247 mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Shizuoka, dimana sekitar setengahnya berasal dari Jabar.

“Kami berharap para mahasiswa ini bisa menjadi generasi kelas dunia yang dapat memberikan kontribusi besar bagi Jawa Barat dan Indonesia di masa depan. Selain itu, kami juga mengharapkan mereka bisa menjadi penghubung antara Jawa Barat dan Shizuoka untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan mitigasi bencana,” tambah Herman.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Jabar dan Shizuoka yang telah terjalin melalui program sister province.

Herman menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan dan data terkait mitigasi bencana, mengingat Shizuoka adalah provinsi yang rawan gempa dan tsunami, yang memiliki pengalaman serta teknologi mitigasi bencana yang dapat diaplikasikan di Jabar.

Herman menutup acara dengan optimisme bahwa kunjungan ini akan memperkuat hubungan antara warga Jabar di Shizuoka dan pemerintah provinsi, serta mendukung pengembangan kapasitas diaspora Jabar di Jepang.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor kelautan dan perikanan pada 2025 tembus Rp26 triliun.

"Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Jabar kita targetkan untuk tahun depan naik menjadi Rp26 triliun dengan laju pertumbuhanya di atas rata-rata Jabar, yaitu 5,5%," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, dikutip Senin (26/8/2024).

Tahun sebelumnya, sektor kelautan perikanan menyumbang Rp23 triliun terhadap PDRB Jabar secara keseluruhan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan II-2024 ada di angka 4,9%.

Herman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan. Apalagi Jabar memiliki kekayaan melimpah di pesisir selatan maupun utara.

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya juga akan mengoptimalkan peran para pelaku industri perikanan agar lebih memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Potensinya sektor ini besar sekali dan kita tadi diskusi tentang pengembangan atau optimasi bersama pelaku industri kelautan dan perikanan," ujar Herman.

Ia berharap eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan ini juga berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka pengangguran di Jabar yang saat ini mencapai 6%.

"Kami juga berharap dari sektor ini bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran di Jabar," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan ekspor mangga gedong gincu saat ini sedang finalisasi dan bersiap dikirim perdana ke Jepang pada Oktober 2024.

Guna memperlancar ekspor, Pemprov Jabar sudah bekerjasama secara bilateral dengan IJEP (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), maupun multirateral dengan AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership).

"Kita sedang berikhtiar. Selain produk potensial yang sudah kita ekspor, sekarang sedang finalisasi persiapan ekspor mangga gedong gincu dari lima kabupaten: Sumedang, Cirebon, Kuningan, Majelangla, Indramayu," ujar Herman Suryatman usai FGD Percepatan Ekspor Mangga Gedong Gincu ke Jepang, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/8/2024).

Menurut Herman, tantangan paling besar adalah standardisasi mangga gedong gincu secara internasional. Hal yang paling utama adalah buah yang akan diekspor harus bebas lalat buah.

Untuk itu, Pemprov bekerjasama dengan Balai Karantina dan Institut Pembangunan Jawa Barat (InJabar), lembaga think thank milik Universitas Padjadjaran, dibantu para eksportir untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan.

"Alhamdulillah rekomendasi dari Balai Karantina sudah kita tempuh, semua standar internasional yang harus dipenuhi termasuk antisipasi lalat buah," katanya.

Herman berharap Oktober mendatang Jabar sudah bisa mengirimkan ekspor perdana mangga gedong gincu. "Tahun ini insyaallah kita akan eksekusi dan ini persiapan rapat terakhir," katanya.

Mangga gedong gincu sendiri menjadi salah satu buah unggulan Jabar. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Misi untuk ekspor perdana mangga gedong gincu ke Jepang telah melalui 17 tahun negosiasi dengan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang.

Selama ini, Jepang menganggap Jabar menjadi tempat berkembang biak lalat buah (bactrocera occipitalis), sejenis organisma hama penganggu. Padahal di Indonesia jenis lalat ini hanya ada di Pulau Kalimantan, dan selama ini tidak ada lalu lintas mangga dari Kalimantan ke Jabar.

Argumentasi ini diperkuat dengan hasil uji yang dilakukan Injabar dan Balai Karantina, bahwa mangga gedong gincu dari Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, bebas dari lalat buah.

Negosiasi menemui titik terang setelah pada Februari 2024 MAFF mengirimkan surat resmi yang membolehkan gedong gincu diekspor ke Jepang.

Bisnis.com, BANDUNG--Meskipun menyumbang Rp600 triliun atau menjadi kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat, namun sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Tantangan tersebut seputar kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan petani dan buruh tani dengan kelompok masyarakat lainnya di luar pertanian.

Demikian salah satunya dikatakan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP)-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Rabu (14/8/2024).

Herman mengakui indeks rasio gini Jabar mencapai 0,425 salah satu yang tertinggi di Indonesia, mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.

"Kami menghadapi persoalan yang sangat krusial, indeks gini Jabar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya, kita harus mencari solusi agar yang mampu tidak semakin mampu sementara yang kurang mampu tidak semakin terpuruk," ujar Herman Suryatman.

Tantangan lain, bagaimana mencegah kelompok petani terpapar pinjaman online (pinjol) dengan bunga mencekik yang memberatkan beban hidup petani maupun buruh tani.

Herman mengungkap, statistik menunjukkan jumlah outstanding loan pinjol di Jabar, baik legal maupun ilegal, mencapai hampir Rp16,5 triliun dengan sekitar 535.000 petani terpapar.

Tren saat ini ternyata perani mengandalkan pinjol untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terutama sebelum masa panen. "Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman berharap Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan intervensi agar menciptakan skema pinjaman mikro dan supermikro yang mudah diakses untuk kebutuhan hidup petani dan buruh tani.

"Jika masalah ini tidak segera ditangani maka potensi ledakan sosial sangat mungkin terjadi, mengingat indeks gini kita (Jabar) yang sudah berada pada level lampu kuning menuju merah," ungkap Herman.

Tantangan lain, kata Herman, pertanian Jabar harus dihadapkan pada alih fungsi lahan lahan pertanian dan anomali cuaca yang mengancam produktivitas padi. Pada 2024, Jabar sendiri menargetkan produksi 11 juta ton gabah kering giling (GKG) lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 9,14 juta ton GKG.

Rakor TPIP-TPID seluruh Pulau Jawa digelar untuk mendorong kinerja ekonomi dengan daya tahan kuat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Rakor yang digagas Bank Indonesia dan dihadiri Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengambil tema 'Strategi Peningkatan Produktivitas Pangan di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Anomali Cuaca.

Rakor diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk mendiskusikan strategi inovatif serta mencari solusi guna meningkatkan produktivitas pangan di Pulau Jawa secara berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG--Setelah berhasil menghilangkan desa dengan strata atau status tertinggal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menargetkan untuk menghapus desa dengan status berkembang.

Ditemui usai Rakor Optimalisasi Program Gerakan Membangun Desa, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman optimistis target nol desa berkembang bisa terwujud di akhir tahun 2025 sehingga pada 2026 strata desa di Jabar hanya desa mandiri dan maju.

"Kami semua di sini berkomitmen akan bahu-membahu agar sampai akhir tahun depan tak ada lagi desa berkembang di Jabar. Semuanya hanya desa mandiri dan maju," kata Herman Suryatman di Kabupaten Kuningan, Kamis (8/8/2024) malam.

Saat ini dari total 5.312 desa di Jabar, sebanyak 2.447 yang stratanya sudah desa mandiri. Strata lainnya desa maju dan sebagian kecil desa berkembang. Sementara strata desa tertinggal sudah tidak ada lagi sejak tahun 2023.

"Menurut laporan Pak Kadis (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar), strata desa mandiri kita hari ini sudah 2.447. Sisanya desa maju dan sebagian kecil desa berkembang serta sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jabar," sebut Herman dikutip dari Humas Jabar.

Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun ke depan, pihaknya akan fokus meningkatkan strata desa berkembang menjadi maju.

Selain mengoptimalkan program Membangun Desa (Gerbang Desa), Pemprov Jabar juga akan memaksimalkan tujuh sumber pendapatan untuk pembangunan dan kemandirian desa.

Tujuh sumber pendapatan desa itu berasal dari dana desa, pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana bagian dari retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

"Dan yang tidak kalah penting, kami juga akan fokus menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran," ujar Herman.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jabar untuk berkomitmen melahirkan birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Hal itu dikatakan Herman saat menghadiri Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi Tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

"Yuk, kita berkomitmen, 27 kabupaten-kota di Jawa Barat harus menjadi percontohan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel," ucap Herman.

Herman mengapresiasi pertemuan yang dihadiri seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jabar tersebut. Ia berharap, setelah acara, semua pihak dapat melahirkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel.

"Ini kesempatan yang bagus. Kami menyambut baik pertemuan ini, dan yang paling penting adalah eksekusinya. Birokrasi yang efektif, birokrasi yang akuntabel, dan pelayanan publik yang keren," tuturnya.

Selain itu, Herman juga berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jabar dapat memanfaatkan bonus demografi. Tujuannya untuk mengakselerasi pembangunan daerah.

Adapun salah satu hal yang perlu dilakukan semua pihak yakni pengembangan SDM Generasi Z dan Generasi Milenial demi cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Bonus demografi harus dimanfaatkan. Generasi milenial, Gen Z, kesempatan emas mengakselerasi pembangunan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

"Hal itu menjadi komitmen bersama kita. Kuncinya ada di kita semua jajaran pemerintahan yang menghadirkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan efisien. Dengan hal itu, kita bisa membangun tugas pemerintahan, membangun, melayani dengan berkualitas," tambahnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).

E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar. Sekda Herman berharap hadirnya e-Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.

Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

"Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal," ujar Herman Suryatman.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

"Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan," harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

"Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat," tuturnya.

Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

"Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu," sebutnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong para kepala perangkat daerah yang akan bertugas sebagai liaison officer (LO) atau narahubung dengan pemda kabupaten dan kota bekerja dengan cepat dan progresif.

Sekda Herman menekankan pentingnya peran Tim LO dalam memastikan pencapaian indikator pembangunan makro di setiap kabupaten dan kota.

"Tim LO harus menjadi penghubung yang progesif antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta mampu memberikan solusi atas setiap kendala yang dihadapi di lapangan," ujar Herman.

Menurut Herman, peran LO agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam percepatan pencapaian indikator pembangunan.

"Misalnya kemiskinan, pengangguran dan stunting, ketahanan pangan dan inflasi, jadi bagaimana paling tidak lima indikator tersebut beserta program strategis lainnya ini bisa akseleratif pencapaiannya (di kabupaten dan kota)," jelas Herman, Senin (8/7/2024).

Kunci keberhasilan program ini ada di tingkat kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa. Pemprov Jabar akan ikut mengawal, memonitor, dan menjadi mitra untuk memastikan semua berjalan baik dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan hampir 50 juta penduduk.

"Dari Jabar untuk warga Jabar, dari Jabar untuk Indonesia," cetusnya.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan menegaskan bahwa peran LO adalah bagian dari tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

LO diharapkan dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan program-program di setiap kabupaten dan kota tanpa mengganggu proses yang ada, namun justru memberikan kontribusi nyata dan solusi bersama untuk setiap tantangan yang dihadapi.

"Kami berharap para LO dapat bekerja dengan baik untuk masyarakat Jawa Barat. Selamat bertugas dan semoga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Jawa Barat," tutup Iendra.