Bisnis.com, MAKASSAR — Kalla Group melalui anak usahnya Kalla Beton melakukan ekspansi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan mulai memasarkan beberapa komoditas beton, seperti ready mix, precast, bata ringan hingga mortar instan.

Kapasitas pabrik beton milik mereka yang mulai beroperasi pada awal tahun ini di Kabupaten Penajam Paser Utara pun diklaim mumpuni dengan produksi sebesar 50 meter kubik per jam.

Sales & Marketing Manager Kalla Beton, Syatir mengatakan sejauh ini pihaknya bahkan tengah berkontribusi dalam berbagai proyek di IKN, seperti pembangunan jalan, rusun ASN, beragam gedung hingga terminal bandara.

"Sekarang di IKN pembangunan lagi gencar dilaksanakan karena targetnya selesai Agustus. Jadi permintaan lagi banyak. Di IKN kita sudah bangun batching plan untuk ready mix serta menyediakan produk bata ringan dan mortar instan. Selain itu, ada juga permintaan precast yang mereka butuhkan, kita support juga," ungkap Syatir melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Dia menambahkan pihaknya memang tengah gencar melakukan perluasan pasar di berbagai wilayah. Sebelumnya, Kalla Beton telah meluncurkan produk bata ringan dan mortar instan di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Juni 2024.

Sehingga area operasional saat ini sudah tersebar di Makassar, Gowa, Kendari, Kolaka, Gorontalo, Palu, Morowali, Bekasi dan IKN. "Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kami akan terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi. Apalagi penjualan tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk itu, kita juga selalu siap untuk meningkatkan kapasitas produksi," ungkapnya.

Saat ini Kalla Beton memiliki rata-rata produksi ready mix 60 kubik per jam pada seluruh area. Kemudian, produksi bata ringan yang berada di Jl KIMA 17 Kota Makassar sebanyak 8.500 kubik per bulan. Sedangkan mortar instan sebanyak 30.000 sak per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Proses merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik taipan James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo masih belum rampung hingga paruh pertama 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses merger ini tidak batal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa rencana merger antara Bank Nobu dan Bank MNC masih berjalan dan terus berproses. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyatukan dua bank dengan karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda, agar hasilnya adalah bank yang sehat.

"Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger Bank Nobu dan Bank MNC," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024). Kedua bank tersebut masih berkomitmen untuk melanjutkan proses merger.

Komitmen kedua belah pihak tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha, dengan masing-masing grup memiliki 10% saham di bank lawannya, sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger. OJK belum menetapkan batas waktu yang kaku untuk merger ini, namun akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan pemegang saham pengendali kedua bank.

OJK sendiri belum atau tidak menetapkan batas waktu tertentu yang rigid atas merger kedua bank milik konglomerat itu. "Akan tetetapi tentunya kami akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan pemegang saham pengendali kedua bank," tuturnya. Sebagaimana diketahui, kedua bank dikabarkan merger sejak awal 2023. Namun, hingga saat ini proses merger masih alot.

Berdasarkan data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank.

Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%. Sedangkan Bank MNC, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan saham sebesar 10% atau sebesar 4,44 miliar saham. Sementara porsi MNC Land di Bank MNC susut.

Kedua bank juga telah memberikan penjelasan terkait kabar merger. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank MNC Heru Sulistiadhi mengatakan perseroan akan patuh kepada ketentuan OJK. "Terkait dengan merger, pihak yang paling berkompeten untuk menjelaskan adalah OJK," katanya pada beberapa waktu lalu (22/4/2024).

Corporate Secretary NOBU Mario Satrio juga mengatakan perseroan sepenuhnya patuh dan tunduk pada ketentuan OJK. "Apabila perseroan akan melakukan aksi korporasi apapun, perseroan akan memenuhi ketentuan terkait aksi korporasi tersebut termasuk ketentuan tentang keterbukaan informasi," jelasnya pada beberapa waktu lalu (24/4/2024).

Bisnis com, JAKARTA - Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 100 orang yang mendaftarkan diri seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Yudi menilai jumlah tersebut sudah cukup banyak dan tidak perlu ada perpanjangan waktu lagi untuk proses pendaftaran calon pimpinan KPK.

Dia berharap panitia seleksi calon pimpinan KPK bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi meloloskan pimpinan KPK yang bermasalah seperti sebelumnya.

"Itu kan sudah cukup melakukan seleksi sehingga tidak perlu ada perpanjangan pendaftaran. Pansel fokus saja dengan jadwal seleksi yang telah mereka buat agar memilih 10 orang capim yang berintegritas dan rekam jejak baik," tuturnya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga mengemukakan bahwa Pansel KPK memiliki akses informasi mengenai rekam jejak nama yang mencalonkan diri sebagai capim KPK.

"Maka dari itu jangan bertaruh dengan cara tetap meloloskan orang bermasalah dalam seleksi administrasi karena ini merupakan pijakan untuk tahapan selanjutnya. Alasan apapun meloloskan Capim bermasalah tidak akan diterima oleh logika publik," kata Yudi.

Dia berharap capim KPK yang lolos nanti merupakan sosok tepat dan punya taring untuk menggigit setiap orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

"Pimpinan KPK 2024-2029 ini merupakan harapan masyarakat untuk memperbaiki KPK baik dari sisi internal, kinerja dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang bermasalah," ujarnya.

Bisnis.com, BANGKA BELITUNG – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melihat perkembangan industri halal di Indonesia sebagai peluang besar untuk melakukan percepatan sertifikasi halal. Apalagi, melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) PNM saat ini memberdayakan 15,2 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia.

Akselarasi kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM di Indonesia perlu terus digenjot mengingat potensi UMKM halal yang 60 persennya atau sekitar 38,5 juta pelaku UMKM bergerak dalam sektor makanan dan minuman. Nyatanya, dari jumlah yang cukup besar tersebut, baru 7,5 persen yang memiliki sertifikat halal.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad optimis pihaknya dapat membantu percepatan sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha yang dimiliki oleh PNM sebagai bagian dari pemberian modal intelektual. “PNM terus mengupayakan dalam mendorong nasabah Mekaar agar bisa bersaing secara global. Salah satunya dengan pendampingan proses kepemilikan dokumen pendukung usaha seperti ini (sertifikat halal),” ungkap Razaq.

Menurutnya, PNM berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan. Ia berharap kesejahteraan nasabah Mekaar nantinya juga akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan dokumen pendukung usaha.

“Kalau pelaku usaha skala ultra mikro sudah memiliki dokumen-dokumen secara lengkap, peluang akses pasar akan terbuka lebih luas, kesejahteraan keluarga bisa lebih cepat tercapai,” tambahnya.

Sebagai lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro, PNM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan kesejahteraan nasabahnya. Hingga saat ini 15.2 Juta nasabah aktif PNM Mekaar tersebar di seluruh Indonesia dan berpeluang besar menjadi motor penggerak industri halal di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan bahwa seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru atau NPWP dengan 16 digit angka.

Sebagaimana diketahui, sejak awal Juli 2024, sebanyak tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWI 16 digit angka, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU).

“Insyaallah mulai Agustus depan seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK,” katanya, dikutip Senin (15/7/2024).

Suryo menyampaikan, hingga saat ini, DJP mencatat pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai 99%. Sementara itu masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya.

Suryo mengatakan, pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka.

Untuk diketahui, hingga 12 Juli 2024, tercatat sebanyak 21 layanan pajak yang mulai bisa diakses dengan NIK atau NPWP 16 digit, berikut daftarnya:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha menilai satuan tugas alias Satgas bentukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberantas impor ilegal harus bisa menumpas hingga akar masalah. Persoalannya, pelaku usaha mensinyalir ada banyak oknum bermain.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Yukki N. Hanafi mengatakan pihaknya akan mengawal dan mengadvokasi Satgas Impor Ilegal untuk melindungi UMKM dan manufaktur.

"Kita kawal sama-sama, Kadin Indonesia gak bisa mengawal juga sendiri, kita kawal sama-sama, jangan [saat sedang] hangat-hangat," kata Yukki di Menara Kadin, Selasa (15/7/2024).

Kadin juga meminta Satgas melibatkan penegak hukum, agar bisa langsung menindak oknum instansi yang terlibat impor ilegal.

Keterlibatan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) juga penting dalam Satgas tersebut, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, hingga penegak hukum.

"Kami juga ingin penegakan hukumnya kepolisian, ini kan harus sama-sama dan ini menjadi penting menurut saya momentumnya harus memang betul-betul dilakukan, ada yang salah ditindak jangan dibiarkan," jelasnya.

Menurut dia, impor ilegal memicu iklim usaha tidak sehat. Hal ini ditandai dengan keterpurukan sejumlah industri manufaktur, hingga penutupan pabrik dan PHK massal yang terjadi.

"Saya juga khawatir, ambil contohlah sederhana ya ada kemeja, ada harga yang Rp100.000 dapat 7, misalnya kita kan tahu sendiri bahan bakunya berapa, ongkosnya berapa, jadi kita ini harus memproteksi, tapi sesuai standar aturan yang memang berlaku secara global," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal atau barang selundupan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya belum ada pembicaraan langsung dengan stakeholder terkait. Namun, Kemenperin siap mendukung rencana tersebut.

"Kalau kami sih mendukung, setuju banget. Tapi harus segera diimplementasikan. Dulu-dulu kan ada ya satgas thrifting, kita ikutan. Nggak tau itu sampai di mana," kata Reni di Kantor Kemenperin.

Reni menekankan rencana tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tidak menguap seperti satgas thrifting yang digagas bersama Kementerian Koperasi dan UKM tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pernyataan terbarunya seusai insiden penembakan pada Sabtu (13/7).

Trump yang sedang diwawancarai, mengatakan bahwa ia bisa saja mati akibat penembakan yang dilakukan oleh Matthew Crooks.

Kepada media konservatif AS, Trump mengatakan bahwa dia merasa diselamatkan oleh "keberuntungan atau Tuhan".

“Hal yang paling luar biasa adalah saya tidak hanya menoleh tetapi juga menoleh pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat,” katanya, seraya menambahkan bahwa peluru yang mengenai telinganya bisa dengan mudah membunuhnya, dikutip dari BBC.

Trump kemudian mengulang perkataannya bahwa dirinya bisa saja tidak ada di dunia ini apabila tembakan tidak meleset.

"Saya seharusnya sudah mati, saya tidak seharusnya berada di sini," sambungnya.

Mantan Presiden itu pun menggambarkan kejadian saat dia melihat ke arah kerumunan setelah menyadari dia telah ditembak.

“Energi yang datang dari orang-orang di sana pada saat itu, mereka hanya berdiri di sana. Sulit untuk menggambarkan bagaimana rasanya, tapi saya tahu dunia sedang melihatnya. Saya tahu bahwa sejarah akan menilai hal ini, dan saya tahu saya harus memberi tahu mereka bahwa kami baik-baik saja,” katanya kepada Washington Examiner.

Setelah insiden penembakan itu, Trump dengan yakin bahwa ia akan memiliki pidatonya yang benar-benar berbeda daripada pidato “humdinger” yang sebagian besar ditujukan pada kebijakan Presiden Joe Biden yang telah dia rencanakan sebelumnya.

“Seandainya [serangan hari Sabtu] tidak terjadi, ini akan menjadi salah satu pidato yang paling luar biasa.

Trump pun yakin bahwa ia bisa menyatukan negara dengan pidatonya.

“Sejujurnya, pidatonya akan menjadi sangat berbeda sekarang. Ini adalah kesempatan untuk menyatukan negara ini,”

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya evaluasi izin perusahaan perkebunansawit yang belum melakukan penanaman sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Akmal menyatakan perlunya langkah-langkah penilaian objektif yang harus disampaikan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Saya ingin pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah penilaian secara objektif dan disampaikan ke kabupaten/kota terkait perusahaan perkebunan yang belum menanam," ujarnya saat Rapat Koordinasi Perkebunan se-Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (15/7/2024),

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur, telah dialokasikan 3,4 juta hektare lahan untuk perkebunan. Dari jumlah tersebut, 2,1 juta hektare sudah terdistribusi kepada 340 pemegang izin usaha perkebunan (IUP) di berbagai kabupaten/kota.

Kendati demikian, dia menjelaskan baru 1,3 juta hektare yang telah ditanami, menyisakan gap lahan sebesar 1,1 juta hektare yang belum dimanfaatkan. "Yang sudah ditanam baru seluas 1,3 juta hektare. Jadi ada gap lahan 1,1 juta hektare yang belum dimanfaatkan pemegang IUP," jelasnya.

Akmal menginstruksikan kabupaten/kota untuk mengevaluasi perusahaan sawit pemegang IUP yang belum melakukan penanaman sesuai ketentuan.

"Mungkin karena kemampuan produksi atau masuk areal konservasi atau hal lain. Ini yang perlu dievaluasi. Kalau tidak bisa ya dicabut," tegasnya.

Di sisi lain, Akmal Malik mengungkapkan bahwa produksi perkebunan, terutama sawit, di Kaltim cukup besar, dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 20,7 juta ton dan minyak kelapa sawit (CPO) sebanyak 4,5 juta ton per tahun.

Menurutnya, sektor sawit turut menyerap tenaga kerja sebanyak 168.000 jiwa. "Prospek sawit sangat bagus, tetapi masih bisa kita optimalkan sebenarnya," kata Akmal.

Dia menyebutkan, masalah di sektor perkebunan sering kali timbul dari pelaksanaan kewenangan yang tidak maksimal. Selama ini, perizinan menjadi kewenangan kabupaten/kota, sementara provinsi hanya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan usaha perkebunan.

"Saya juga minta petugas penilai usaha perkebunan memanfaatkan teknologi, misal penggunaan drone maupun citra satelit," tambah Akmal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, EA Rafiddin Rizal, menambahkan bahwa sesuai aturan, perusahaan harus mulai menanam minimal 60 persen dari lahan yang diizinkan dalam enam bulan setelah IUP dikeluarkan. "Tahun ketiga mestinya sudah harus selesai," ujarnya.

Rafiddin menekankan pentingnya evaluasi oleh kabupaten/kota terhadap perusahaan yang belum melakukan penanaman sesuai aturan. "Misalnya, perusahaan A mendapat izin 1.000 hektare namun hanya menanam 700 hektare. Ini yang perlu ditanyakan dan dievaluasi. Jika perusahaannya tidak sanggup, sisanya 300 hektare, harus dikembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bali menjadi salah satu destinasi pilihan terbaik di Indonesia oleh wisatawan asing dan lokal. Pulau Bali juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Bali juga dikenal memiliki banyak budaya yang cenderung universal, seperti pantai indah untuk berselancar dan bar sebagai berkumpul bersama, yang dapat menarik perhatian turis untuk datang ke pulau ini.

Dilansir dari laman timetravelbee.com dan wanderandsoul.com, Senin (15/7/2024), Pulau Dewata ini memiliki fakta-fakta unik yang mungkin tidak diketahui banyak orang.

Simak deretan fakta unik Pulau Bali:

1. Setiap orang terlahir dengan utang

Bali percaya bahwa manusia dilahirkan dengan tiga macam utang yang harus mereka bayar ketika menjalani kehidupan. Utang tersebut diantaranya adalah utang nyawa kepada Tuhan, cinta dan bakti kepada para tetua dan roh leluhur, dan pengetahuan kepada golongan pendeta.

2. 80% perekonomian Bali bergantung pada pariwisata

Pandemi Covid adalah salah satu penyebab jatuhnya Pulau Bali di kala itu. Dari resort mewah hingga kursus selancar tidak dapat digunakan demi melindungi masyarakatnya. Alasan pulau Bali menjadi salah satu pulau terkaya di Indonesia adalah karena perekonomiannya yang 80% berada di tangan pariwisata. Walaupun, 85% industri pariwisata ditangani oleh non-Indonesia.

3. Bali adalah pulau Hindu

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak pada faktanya bukanlah hambatan bagi agama lain untuk berkembang. Agama Hindu di pulau Bali adalah contohnya.

Masyarakat Bali memiliki versi berbeda dari agama Hindu tradisional pada umumnya, yang disebut sebagai Hindu Bali, yang merupakan persilangan antara agama Hindu dan Buddha.

Salah satu perbedaan utamanya adalah masyarakat Bali hanya menyembah satu Dewa, sedangkan masyarakat Hindu secara tradisional menyembah 33 Dewa.

4. Bali merupakan bagian dari The Coral Triangle

‘The Coral Triangle’ dikenal sebagai ‘lautan Amazon’ adalah kumpulan terumbu karang yang menampung lebih dari 30% terumbu karang dunia dan membentang seluas 5,7 juta kilometer persegi (2,2 juta mil persegi). Termasuk 500 jenis karang, 37% jenis ikan terumbu karang, dan hutan bakau terbesar di dunia.

Disebut The Coral Triangle karena bentuknya menyerupai segitiga, di lautan antara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

5. Gunung adalah tempat paling suci di Bali

Dalam agama mereka, gunung merupakan tempat bersemayam para Dewa. Gunung Agung adalah gunung yang dianggap sebagai pusat spiritual pulau ini. Gunung ini merupakan rumah bagi salah satu pura terpenting di Bali, Pura Besakih. Tak hanya itu, masyarakat Bali percaya bahwa gunung ini dibawa ke Bali oleh umat Hindu pertama di dunia.

Bahkan penduduk setempat tidur menghadap ke arah Gunung Agung, serupa dengan semua Pura yang juga menghadap ke gunung tersebut.

6. Hanya memiliki 4 nama

Hanya ada 4 nama yang digunakan di pulau Bali, yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Nama-nama ini diurutkan berdasarkan urutan kelahiran mereka. Wayan berarti anak sulung (pertama), Made anak kedua, Nyoman anak ketiga, dan Ketut anak keempat. Siklus tersebut akan berulang jika mereka menghasilkan lebih dari 4 anak.

7. Bayi digendong selama 3 bulan pertama

Hal Ini karena bayi di bawah usia 3 bulan dianggap suci dan dianggap sebagai perantara antara spiritual dan duniawi, serta menjadi wadah bagi roh leluhur mereka. Oleh karena itu, bayi tidak diperbolehkan menyentuh bumi selama 3 bulan pertama.

Tiga bulan tersebut adalah 3 bulan berdasarkan waktu Bali yang setara dengan 110 hari, berbeda dari bulan-bulan pada umumnya.

8. Persembahan yang dilakukan setiap hari

Di Bali, terdapat sesajen di luar setiap rumah yang disebut sebagai Canang Sari dan dibuat setiap hari untuk bersyukur kepada Tuhan dalam pujian dan doa. Orang Bali tinggal di perumahan keluarga, dimana setiap perumahannya diletakkan minimal 15 Canang Sari setiap hari.

Sesajen terbuat dari anyaman daun pisang atau daun kelapa, dan biasanya meliputi bunga, minyak wangi, dan beras. Setiap benda di dalam Canang Sari memiliki tujuan, misalnya, beras melambangkan roh yang memberi kehidupan pada alam semesta. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha panas bumi mengusulkan agar besaran iuran yang dikenakan pada pemegang izin panas bumi (IPB) dapat disesuaikan kembali untuk meningkatkan investasi sektor panas bumi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik menyebut, usulan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM menggandeng tim independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bakal menguji dampak dari pemotongan atau simplifikasi iuran pada pemegang IPB terhadap tingkat keekonomian proyek panas bumi.

Studi itu menyasar pada sejumlah iuran yang masih di bawah lingkup Kementerian ESDM seperti iuran produksi, bonus produksi, dan iuran tetap.

Rencananya, kajian bersama tim independen UGM itu selesai bulan depan untuk diserahkan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Ditjen EBTKE sudah melakukan kerja sama dengan UGM untuk melakukan kajian tersebut secara independen, responsnya sangat positif,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passik saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Dia berharap kajian itu bisa diadopsi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan eksplorasi lanjutan pada sektor panas bumi di dalam negeri.

Dia menambahkan, Kementerian ESDM turut membahas kemungkinan insentif fiskal berupa penyesuaian kembali pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.

“Studi ini akan berlanjut untuk fiskal di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.

Bisnis meminta konfirmasi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi terkait dengan bahasan teranyar ihwal kemungkinan diskon iuran panas bumi tersebut. Hanya saja, permintaan konfirmasi belum mendapat tanggapan hingga berita ini tayang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah menyusun aturan turunan dari Perpres No.112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Aturan turunan itu bakal memberi akses perusahaan swasta atau independent power producer (IPP) panas bumi untuk merevisi harga jual listrik ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencananya, regulasi turunan berbentuk peraturan Menteri ESDM atau Permen itu dapat diterbitkan sebelum September 2023.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketangalistrikan EBTKE Kementerian ESDM Harris Yahya berharap aturan turunan itu dapat memberi ruang kepada IPP panas bumi untuk bernegosiasi dengan PLN ihwal harga yang tepat pada suatu proyek pengembangan lapangan nantinya.

“Revisi harganya misalnya mengatakan kurang menarik nih, nah kita coba evaluasi dan ditetapkan angkanya begitu bagusnya berapa, tapi mekanismenya tidak berubah, hanya nilainya,” kata Harris saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Harris menggarisbawahi, harga patokan tertinggi atau celling tariff sudah diatur lebih dahulu lewat Perpres No.112/2022 yang disahkan pada September tahun lalu. Harga patokan itu bakal ditetapkan sebagai batas atas nantinya. Kendati demikian, lewat peraturan menteri yang tengah disusun ini, IPP panas bumi masih dapat menawar harga yang lebih tinggi dari patokan tersebut.

“Negosiasi nanti dengan PLN, angkanya tidak boleh lebih dari angka di Perpres, kalau ada di luar harga patokan tertinggi harus ada persetujuan menteri,” tuturnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui fungsi Corporate Sales menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penerapan regulasi tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi kepada nelayan. Kegiatan yang diselenggarakan di Bandung pada Kamis (11/07) ini menyoroti pentingnya penyaluran BBM untuk nelayan bisa tepat sasaran.

FGD ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pelabuhan Seluruh Jawa Tengah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), serta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kantor wilayah Jawa Tengah.

Region Manager Corporate Sales Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Christina Agung Yuni Ardi mengungkap tujuan dari kegiatan FGD ini agar penyaluran BBM Non Subsidi ke nelayan berjalan sesuai dengan aturan.

“Kami memfasilitasi Forum Group Discussion (FGD) ini agar pendistribusian BBM non subsidi untuk nelayan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Regulasi yang dimaksud mulai dari spesifikasi produk, perpajakan dan izin niaga,” ucap Agung.

Sesuai dengan Perpres Nomor 191/2014, Nelayan dengan kapal diatas 30 GT harus menggunakan BBM non subsidi.

Agung juga menambahkan bahwa Dengan penyaluran BBM Non subsidi yang berjalan sesuai dengan regulasi, maka akan berdampak positif bagi masyarakat dan negara.

“BBM non subsidi akan menyumbang setoran pajak melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sehingga dengan penyaluran BBM non subsidi yang sesuai regulasi akan bermanfaat juga kepada masyarakat,“ tambah Agung.

Dalam kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Brasto Galih Nugroho mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan BBM untuk Nelayan.

“Sesuai regulasi, BBM yang dipasarkan untuk kapal bermuatan diatas 30 GT adalah BBM non subsidi. Pertamina Patra Niaga menjamin BBM non subsidi yang dipasarkan melalui agen-agen resmi kami telah memenuhi kualitas dan spesifikasi yang dipersyarakatkan,” tutup Brasto.

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sebulan lebih tertahan pada level gocap alias Rp50 per lembar, saham KB Bank (BBKP) mulai merangkak. Pada penutupan perdagangan Senin (15/7), saham BBKP bertengger pada Rp58 per lembar, atau naik 11,54% pada sepekan terakhir.

Dalam perkembangan terbaru, Kookmin Bank selaku pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank mengaku optimistis dengan bisnisnya di Tanah Air. Kookmin Bank menurut Presiden Direktur BBKP punya sejumlah target untuk sejumlah jejaring bisnisnya di Indonesia.