Bisnis.com, JAKARTA -- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re telah menerima persetujuan untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada tahun 2024. Suntikan modal ini akan digunakan untuk memperbaiki kesehatan finansial perusahaan, terutama tingkat solvabilitas (risk based capital/RBC), yang ditargetkan berada di level 180% hingga 200%.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, mengungkapkan bahwa perbaikan RBC tidak hanya mengandalkan PMN. "Kami juga melakukan perbaikan organik, mencari mitra strategis, dan optimalisasi aset. Banyak langkah yang kami ambil," ujar Benny di The Westin, Jakarta, Rabu (24/07/2024).

Pada semester I/2024, Indonesia Re mencatat RBC di level 130,42%, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 132,30%. Namun, angka tersebut menunjukkan perbaikan dari posisi Januari 2024 yang berada di level 126,73%. Berdasarkan regulasi OJK, RBC minimal untuk perusahaan asuransi dan reasuransi adalah 120%.

Benny menekankan pentingnya dua hal dalam industri perasuransian: kapasitas finansial dan kapabilitas. "Financial capacity termasuk permodalan. PMN bukan satu-satunya solusi. Kami memiliki beberapa alternatif usaha yang sedang dan akan terus kami lakukan. Jadi, jangan hanya fokus pada PMN," jelasnya.

Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Indonesia Re, Beatrix Santi Anugrah, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat permodalan. "Target RBC Indonesia Re di level 180% sampai 200% tetap sama. Kami akan terus memperkuat RBC, memperkuat permodalan, dan memperkuat industri secara keseluruhan," tegas Beatrix.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penerapan sistem pembayaran digital dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Lantas, bagaimana dengan penerapan QRIS di daerah?

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mencatat sekira 60% anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital. Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyampaikan masih ada 40% yang belum sepenuhnya beralih ke QRIS lantaran keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

"[40%] Ini didominasi UMKM, terutama yang berada di daerah," ujar Erik dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.

Namun, dia tak menampik tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.

"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," ucapnya.

Di sisi lain, Erik mengatakan transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi.

QRIS juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Meski demikian, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital.

"Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

HIPPI juga memberikan catatan untuk perbaikan penggunaan QRIS yakni memperluas lebih banyak sektor dan wilayah. Mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha, serta dibarengi dengan melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.

Praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh signifikan yakni mencapai 226, 54% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2024 dengan pengguna mencapai 50 juta.

Adapun, jumlah merchant yang menjual produk/jasanya secara luring dan daring mencapai 32,71 juta pada Juni lalu. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan Mei lalu dengan 32,25 juta merchant.

"Dari data itu, kampanye transaksi digital on the track. Artinya toko mulai merasakan manfaat dari QRIS dalam transaksi pembayaran, ini sangat positif untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Indra mengatakan Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Menurutnya, BI tidak bisa dibiarkan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Perlu semua pihak yang terlibat dalam pengadaan system transaksi digital juga turut serta kampanye.

Dia memberi contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi BI pada 2014,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan, arus kas UMKM dan pembuatan laporan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, Petronas dan Mubadala telah mendapatkan izin untuk buka data terkait dengan rencana farm out di beberapa aset mereka.

“Dari Petronas dan Mubadala telah mendapatkan izin untuk melakukan buka data,” kata Hudi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Hudi mengatakan, lembaganya belum mendapat informasi terkini ihwal mitra potensial yang akan farm in pada beberapa aset yang hak partisipasinya ingin dilepas dua perusahaan migas internasional tersebut.

“Untuk partner potensial sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi,” kata Hudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), raksasa migas asal Malaysia, berencana melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di dua aset operasinya di Indonesia, yaitu Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Sementara itu, Mubadala Energy tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi di wilayah kerja (WK) Andaman I.

Sebelumnya, saat masih bernama Mubadala Petroleum, perusahaan berbasis di Abu Dhabi itu lebih dahulu melepas 20% kepemilikannya ke Premier Oil untuk WK Andaman I pada 21 Januari 2020 lalu.

Saat ini, Mubadala Energy memegang 80% PI dan berlaku sebagai operator lapangan. Sisanya, Premier Oil menggengam 20% PI untuk Blok Andaman I. Adapun, skema kontrak Blok Andaman I menggunakan cost recovery.

Seperti diketahui, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan eksplorasi lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lini keuangan PT Astra International Tbk. (ASII), Astra Financial membukukan transaksi mencapai Rp917,491 miliar dalam 5 hari GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Capaian ini naik 4,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp880,068 miliar.

Acara GIIAS 2024 sendiri berlangsung 18-28 Juli 2024. Dengan masih tersisanya waktu acara, Astra Financial optimistis dapat meningkatkan nilai bisnis yang dibukukan.

Astra Financial, adalah entitas bisnis dalam ASII beranggotakan sepuluh unit seperti FIFgroup, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, Bank Saqu dan SEVA. Periode 2024 merupakan tahun keenam Astra Financial berpartisipasi dan menjadi Platinum Sponsor di GIIAS 2024 di Tangerang dan Surabaya. Secara keseluruhan Astra Financial menargetkan transaksi sebesar Rp2,8 triliun untuk GIIAS 2024.

Tan Chian Hok, Project Director Astra Financial di GIIAS 2024, mengatakan pencapaian transaksi senilai Rp917,491 miliar tersebut merupakan bukti kepercayaan publik terhadap reputasi dan pelayanan bermutu Astra Financial. "Kami bersyukur meskipun kondisi pasar penuh tantangan, kami masih dapat mencapai kinerja yang positif," kata Tan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci pada lima hari pelaksanaan, ACC dan TAF mencatatkan transaksi roda empat senilai Rp899,197 miliar dari 2.402 unit, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Sementara FIFgroup melaporkan transaksi roda dua senilai Rp6,109 miliar dari 265 unit, naik 43,7% dari tahun sebelumnya.

Pada lini asuransi, tercatat Asuransi Astra mencatatkan premi senilai Rp1,064 miliar, naik 68,8% dibandingkan tahun 2023. Astra Life juga mencatatkan penjualan asuransi jiwa kredit senilai Rp8,462 miliar, tumbuh 5,7% dibandingkan tahun lalu.

Selanjutnya SEVA berhasil melakukan 1.949 persetujuan instan pada hari kelima GIIAS, mencapai 126,6% dari target. Moxa mencapai 1.403 akun baru, 159,4% dari target awal. AstraPay mencatatkan 11.268 transaksi, naik 50,3% dari tahun lalu. Maucash optimis mencapai target penyaluran productive financing lebih dari Rp100 miliar, dengan pencapaian 73% hingga hari kelima. Bank Saqu, pendatang baru di bisnis bank digital, mencatatkan 4.738 transaksi hingga hari kelima, mencapai 153,8% dari target.

Jelang acara penutupan pada akhir pekan ini, Astra Financial menawarkan berbagai promo menarik di GIIAS 2024, termasuk program Astra Financial Deals yang menawarkan produk spesial seperti Honda Vario, Daihatsu Ayla, emas 1 gram, iPhone 15 Pro, Cashback Down Payment, dan lainnya dengan harga spesial. Pada penutupan GIIAS 2024 pada 28 Juli, akan ada produk spesial Toyota Agya seharga Rp67 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) telah menyiapkan strategi untuk menghadapi paruh kedua 2024 setelah membukukan penurunan kinerja di semester I/2024.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan perseroan menangani beberapa tantangan jangka pendek sambil terus mencatatkan kemajuan di bagian-bagian yang penting bagi masa depan perseroan pada semester I/2024. Pihaknya memprediksi sentimen negatif konsumen masih akan berlanjut di paruh kedua 2024.

"Kami tetap teguh pada upaya untuk membangun bisnis dengan cara memperkuat fundamental, mengutamakan peningkatan daya saing brand kami, serta mendorong efisiensi biaya untuk mendongkrak profitabilitas,” ujarnya dalam paparannya, Rabu (24/7/2024).

Secara bersamaan, lanjut Benjie, pihaknya menjalankan program transformasi untuk mempertajam fokus dan mendorong pertumbuhan melalui organisasi yang lebih ramping dan akuntabel.

Dia juga mengatakan upaya-upaya perbaikan tersebut akan memerlukan waktu. UNVR meyakini upaya-upaya ini akan memberikan kinerja fundamental yang lebih kuat di paruh kedua 2024.

Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memberikan rekomendasi hold untuk saham UNVR dengan target harga Rp2.750 per saham.

Nafan melihat prospek kinerja UNVR masih akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, terutama Bank Indonesia yang akan melonggarkan kebijakan moneternya.

"Apabila diterapkan, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Apalagi UNVR melakukan inovasi bisnis," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, UNVR mencatatkan penjualan sebesar Rp19,04 triliun. Penjualan ini turun 6,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,29 triliun.

Penjualan ini terbagi menjadi dua segmen, yaitu penjualan kebutuhan perawatan rumah tangga dan perawatan tubuh sebesar Rp12,28 triliun, dan penjualan makanan minuman sebesar Rp6,76 triliun.

UNVR mencatatkan pos harga pokok penjualan yang turun 5,89% menjadi Rp9,57 triliun, dari sebelumnya Rp10,17 miliar. UNVR menjelaskan beberapa komponen harga pokok penjualan ini meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, penyusutan aset, biaya produksi, dan lain-lain.

UNVR mencatatkan laba bruto sebesar Rp9,46 triliun. Laba bruto ini menyusut 6,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,11 triliun.

Alhasil, UNVR mencatatkan laba sebesar Rp2,46 triliun, atau turun 10,60% dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp2,75 triliun. Apabila dilihat sejak 10 tahun ke belakang, capaian laba bersih di semester I/2024 ini merupakan capaian laba bersih terendah UNVR selama 10 tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bakal mendapat pemenang lelang untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage di Nusa Tenggara Timur pada tahun ini.

Kementerian ESDM melaporkan sejumlah badan usaha telah mengkaji data WKP hasil program government drilling pemerintah tersebut.

“Proses sedang berlangsung, mudah-mudahan 2024 bisa lekas ada pemenang WKP baru,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat dihubungi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Eniya mengatakan, WKP Nage itu terbilang menarik untuk dikembangkan bagi investor lantaran harga listrik panas bumi untuk wilayah NTT yang terbilang kompetitif.

Apalagi, Eniya menambahkan, rencana kapasitas pengembangan WKP Nage pada lelang kali ini ditingkatkan ke level 40 megawatt (MW) berdasarkan cadangan terduga sebesar 46 MW hasil pengukuran dan analisis geosains Badan Geologi. Awalnya, peningkatan kapasitas pengembangan blok panas bumi itu dipatok di level 20 MW.

Selain itu, dia mengatakan, WKP Nage telah ditinjau oleh konsultan independen menggunakan data hasil pengukuran dan percontohan batuan hasil pengeboran dari Badan Geologi.

Hasil kajian itu memperkaya kajian geosains termasuk rekomendasi yang perlu dilakukan oleh calon pemegang izin panas bumi (IPB) WKP Nage.

“Sehingga kekhawatiran adanya risiko asam dan permeabilitas dapat dimitigasi dengan penambahan data melalui survei geosains dan pengeboran berarah serta teknologi pembangkitan dan pemipaan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM kembali melelang WKP Nage dengan luasan konsesi mencapai 10.410 hektare (Ha). Dengan perincian, 2.083,85 ha merupakan hutan produksi, 825,78 ha bagian dari hutan produksi dapat dikonversi dan sisanya merupakan area penggunaan lain sekitar 7.500,37 ha.

Cadangan terduga di WKP Nage itu mencapai 46 MWe dengan perkiraan temperatur reservoir 284 derajat Celsius. Sementara rencana pola pengusahaan berupa hulu dan hilir atau total project.

Lelang ini kembali dibuka sejak 30 April 2024 lalu yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memilih mundur dari penawaran WKP Nage pada periode lelang sebelumnya akhir Desember 2022.

Saat itu, PGEO beralasan WKP Nage, lapangan hasil government drilling, masih berisiko dan keekonomian lapangan belum menarik untuk perseroan.

“Terdapat beberapa faktor dari sisi risiko maupun keekonomian yang menjadi pertimbangan sehingga perseroan tidak menindaklanjuti penawaran tersebut,” kata Sekretaris Perusahaan PGE Kitty Andhora, Selasa (17/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank DKI kembali mendistribusikan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk warga Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI dalam hal penanganan kerentanan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo mengatakan distribusi KLJ, KPDJ, dan KAJ ini merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman.

"Bank DKI bertindak sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus, Rabu (24/7/2024).

Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile.

Menurutnya, JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

“Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan,” ucap Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman. Apabila penerima manfaat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Layanan Call Center Bank DKI di nomor (021) 1500-351.

“Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja,” ujarnya.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 s.d. 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Adapun sampai dengan periode Juni 2024, telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs https://dtks.jakarta.go.id/, atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat peningkatan dalam penerbitan obligasi oleh industri multifinance pada semester II/2024. Berdasarkan data Pefindo, terdapat enam perusahaan yang telah menerbitkan obligasi dari 1 hingga 19 Juli 2024, dengan total penerbitan mencapai Rp4,77 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menyatakan angka tersebut sudah mencapai sepertiga dari total penerbitan pada semester I/2024. "Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan semester sebelumnya," ujar Ahmad kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Ahmad optimistis bahwa penerbitan obligasi industri multifinance pada semester II/2024 akan terus meningkat. Ia juga menyebutkan bahwa ekspektasi penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun ini bisa menjadi katalis bagi penurunan yield benchmark, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penurunan harga di pasar obligasi korporasi. "Jika suku bunga benar-benar turun pada semester II/2024, saya berharap hal ini akan mendorong penurunan kupon dan menarik minat perusahaan multifinance untuk mengakses pasar surat utang," tambah Ahmad.

Selain itu, penurunan suku bunga juga diperkirakan dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa multifinance. Pefindo mencatat bahwa jumlah surat utang yang jatuh tempo pada semester I/2024 juga cukup besar, dengan Rp6,79 triliun jatuh tempo pada kuartal III/2024 dan Rp6,09 triliun jatuh tempo pada kuartal IV/2024.

"Saya berharap penerbitan surat utang dari industri multifinance pada 2024 setidaknya sama atau lebih tinggi daripada 2023, yang mencapai Rp32,77 triliun. Hingga semester pertama 2024 ini, total penerbitan baru sekitar 40,40% dari realisasi pada 2023," jelas Ahmad.

Sebelumnya, Pefindo mencatat bahwa nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun selama semester I/2024. Angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp12,75 triliun dan lembaga keuangan khusus sebesar Rp7,68 triliun.

Namun, penerbitan surat utang multifinance pada semester I/2024 mengalami penurunan sebesar 12,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp15,11 triliun. Secara nasional, total penerbitan surat utang pada semester I/2024 mencapai Rp61,29 triliun, meningkat 33,29% secara tahunan dibandingkan dengan Rp45,99 triliun pada semester I/2023.

Dengan optimisme peningkatan penerbitan obligasi pada semester II/2024, industri multifinance diharapkan dapat memanfaatkan momentum penurunan suku bunga untuk memperkuat posisi mereka di pasar obligasi korporasi.

Surat Utang Jatuh Tempo Berdasarkan Industri dan Kuartal:

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID Food mendapat dukungan pendanaan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk menyalurkan program bantuan pangan penanganan stunting.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID Food berkomitmen terus berkontribusi menjaga ketersediaan dan pasokan pangan strategis melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholders. Untuk mengakselerasi hal tersebut salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah menjalin kerja sama pendanaan dengan menggandeng pelaku perbankan.

“Hari ini kita melakukan kerja sama dengan BTN terkait dukungan penanganan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah,” ujar Sis Apik, dikutip dari siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Menurut Sis Apik, pendanaan ini diperuntukkan bagi penyaluran bantuan pangan penanganan stunting pada 2024, dengan komoditas daging ayam dan telur ayam. Diharapkan upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan pangan sehingga membantu program pemerintah menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

“Kami menyambut baik terjalinnya sinergitas antara ID Food dengan BTN. Kolaborasi pendanaan ini akan difokuskan pada komoditas daging ayam dan telur ayam untuk bantuan pangan bagi Keluarga Risiko Stunting. Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” katanya.

Adapun, saat ini penyaluran program bantuan pangan penanganan stunting yang dijalankan ID Food telah memasuki tahun kedua. Upaya penyaluran akan terus ditingkatkan secara bertahap guna memenuhi target penyaluran kepada 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting (KRS) di tujuh provinsi di Indonesia.

Program bantuan pangan penanganan stunting ini digelar dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Dalam program ini setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 1 kg daging ayam beku [frozen] sebanyak tiga kali,” terangnya.

Lebih lanjut, Sis Apik mengungkapkan, percepatan pelaksanaan program pangan strategis akan terus dilakukan tidak hanya untuk komoditas telur ayam dan daging ayam saja. Mengingat pada 2024, ID Food akan menjalankan sejumlah program pangan, di antaranya menjaga stok dan pasokan 10 komoditas pangan strategis yang terdiri atas gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, dan ikan.

“ID Food mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Bandan Pangan Nasional untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis seperti penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas. Maka diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan nonteknis. Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik pada tahun ini, Sis Apik menyampaikan, pihaknya telah melakukan perbaikan, di antaranya perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

“Fundamental ID Food sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID Food dan BTN. Menurutnya, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID Food.

“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terangnya.

Ke depannya, kata Arief, pelaksanaan program penanganan stunting ini akan terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

Arief mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya. Untuk itu, tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha asuransi jiwa syariah tercatat mengalami kerugian dalam dua berturut dalam laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian, dana tabbaru yang merupakan iuran berada dalam posisi pertumbuhan solid.

Dana tabarru adalah dana yang dikumpulkan dari banyak orang atau peserta yang sukarela membayar iuran setiap bulan. Pada perusahaan asuransi syariah, saat peserta membayar iuran, langsung dipisahkan antara hak perusahaan asuransi sebagai pengelola, yang saat ini dilaporkan rugi dua bulan beruntun, Serta dana tabbaru. Dana tabbaru berfungsi memastikan klaim dan hak pemegang polis terlindungi.

Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode April dan Mei 2024 mencatat secara industri, yakni gabungan pelaku bisnis asuransi syariah, mencatat kerugian masing-masing sebesar -Rp99,25 miliar dan -Rp85,01 miliar. Padahal, sejak Januari hingga Maret, asuransi jiwa syariah masih membukukan laba, meskipun trennya terus menurun, yakni berturut-turut sebesar Rp141,70 miliar, Rp121,51 miliar, dan Rp93,33 miliar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin H. Noekman menyatakan gambaran kinerja bulanan tersebut tidak bisa menggambarkan secara utuh kinerja asuransi jiwa syariah. "Asuransi jiwa ada dua pengertian klaim, ada pemberian manfaat jatuh tempo atau ada klaim sebenarnya. Jadi, kurang pas kalau hanya melihat kinerja satu bulan saja," ujar Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Erwin mengakui bahwa kinerja yang merugi ini jelas memiliki dampak. "Termasuk laba perusahaan yang semakin menurun. Ke depan, penyesuaian perusahaan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, di asuransi syariah banyak berharap ada relaksasi dari regulator OJK untuk efisiensi, utamanya dari share service [dengan perusahaan induk yang konvensional]," jelas Erwin.

Meskipun mencatat kerugian di dua bulan terakhir, kontribusi tabarru menunjukkan tren peningkatan. Dari Januari hingga Mei 2024, kontribusi tabarru tercatat berturut-turut sebesar Rp2,03 triliun, Rp3,73 triliun, Rp5,67 triliun, Rp7,38 triliun, dan Rp9,03 triliun. Menurut Erwin, hal ini menjadi indikator positif untuk memastikan perlindungan konsumen polis asuransi jiwa syariah. "Bila asuransi jiwa syariah mencatatkan kerugian, kemungkinan besar perusahaan banyak melakukan investasi-investasi baru [sedangkan dana tabbaru terus tumbuh]," tambahnya.

Ketika ditanya apakah tren kerugian ini akan berlanjut di semester II/2024, Erwin menegaskan bahwa asosiasi lebih fokus pada kesehatan dana tabarru. "Karena itu yang penting. Kami di asosiasi lebih mengutamakan perlindungan konsumen. Artinya, jika dana tabarru sehat, ini aman untuk melindungi nasabah," ungkapnya.

Erwin tidak mengelak bahwa industri asuransi jiwa syariah mengalami kesulitan ketika mencatatkan kerugian usaha. "Pada akhirnya, kerugian kembali ke faktor modal. Di sisi lain, kerugian menunjukkan adanya inefisiensi," ujarnya.

Meski demikian, Erwin optimis asuransi syariah akan tetap tumbuh pada semester II/2024, baik itu asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, maupun reasuransi syariah. Data OJK mencatat hanya asuransi jiwa syariah yang mencatat kerugian usaha dalam dua bulan terakhir. Sementara itu, asuransi umum syariah mencatat laba usaha sebesar Rp119,81 miliar pada April dan Rp224,99 miliar pada Mei 2024. Reasuransi mencatat laba sebesar Rp129,21 miliar pada April dan Rp167,64 miliar pada Mei 2024.

"Kami sebenarnya tidak memiliki target tertentu. Namun, kami masih optimis. Salah satu pendorong adalah asuransi umrah. Permintaan dari kementerian untuk penyesuaian tarif juga mungkin akan semakin meningkatkan portofolio kami," pungkas Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) parkir pada Rp2.620 per lembar pada penutupan pasar Rabu (24/7). Dengan harga itu saham emiten pertambangan batu bara itu telah naik 7,38% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) dan 7,38% pada sebulan terakhir.

Sejak awal tahun dan termasuk pada sebulan terakhir, terpantau ada sejumlah nama investor kakap yang rajin mengoleksi saham PTBA. Dilansir Bloomberg Terminal (Rabu, 24/7/2024), paling sedikit ada 3 nama investor besar yang terus menambah saham emiten batu bara pelat merah ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah salah satu bank bangkrut, PT BPR Sumber Artha Waru Ageng, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengatakan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

“Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Kata Annas, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

Adapun, dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng bersumber dari dana LPS.

Lebih lanjut, nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

“Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” katanya.

Annas juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Tak hanya itu, dia pun mewanti-wanti nasabah agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah.

“Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS,” katanya.

Adapun, Annas menyampaikan agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Di mana syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan Tidak melakukan pidana yang merugikan bank.