Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Triputra milik konglomerat TP Rachmat, PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) telah meraup laba bersih yang diatribusikan kepada entitas pemilik Rp40,21 miliar pada kuartal III/2024, melesat 272,92% atau hampir empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp10,78 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, pertumbuhan laba ASLC terjadi seiring dengan pendapatan yang naik 36,31% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp618,18 miliar pada kuartal III/2024, dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp453,49 miliar.

Pendapatan ASLC paling banyak didapatkan dari penjualan kendaraan bekas sebesar Rp416,76 miliar, naik 34,96% yoy. Lalu, pendapatan dari jasa administrasi lelang mencapai Rp116,07 miliar, naik 40% yoy.

Kemudian, pendapatan jasa lelang ASLC naik 30,39% yoy menjadi Rp82,96 miliar pada kuartal III/2024. Lalu, pendapatan jasa gadai melejit 4.061,24% yoy menjadi Rp2,37 miliar.

Adapun, ASLC membukukan beban pokok sebesar Rp417,18 miliar, naik 30,41% yoy. Dengan begitu, laba bruto ASLC mencapai Rp200,99 miliar, naik 50,43% yoy.

Setelah pengurangan beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta penambahan pendapatan operasi lainnya, maka laba operasi ASLC menjadi Rp45,61 miliar, naik 429,97% yoy.

ASLC sendiri telah membukukan aset Rp904,05 miliar pada kuartal III/2024, naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp846,58 miliar.

Kemudian, total liabilitas perseroan mencapai Rp155,91 miliar pada periode yang berakhir 30 September 2024, naik dibandingkan akhir 2023 sebesar Rp141,72 miliar.

Sementara itu, ASLC membukukan total ekuitas sebesar Rp748,14 miliar pada kuartal III/2024, naik dibandingkan 2023 sebesar Rp704,86 miliar.

ASLC mencatatkan kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp243,54 miliar pada kuartal III/2024, susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp262,01 miliar.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Siapa Indo Bharat Rayon?

Indo Bharat Rayon adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1980.

Malansir laman resmi perusahaan, lokasi pabrik PT IBR berada di Purwakarta di Jawa Barat. PT IBR memulai produksi komersial pada tahun 1986 dengan kapasitas sederhana sebesar 16.500 tpa.

Adapun, perseroan terus mengembangkan lini bisnisnya dan saat ini pabrik tersebut memiliki kapasitas terpasang lebih dari 200.000 tpa. IBR mengklaim telah menjadi produsen Viscose Stable Fiber alias VSF terbesar kedua di dunia di satu lokasi.

PT IBR memproduksi berbagai macam VSF dalam spesifikasi rekayasa untuk aplikasi tekstil dan non-woven. Perusahaan tersebut juga memproduksi bahan kimia seperti natrium sulfat anhidrat dan asam sulfat. Natrium sulfat anhidrat banyak digunakan dalam industri deterjen, kaca, pewarnaan tekstil, dan pulp serta kertas di pasar domestik maupun luar negeri.

Saat ini, IBR tidak hanya menikmati pangsa pasar domestik yang dominan tetapi juga melayani berbagai macam pelanggan di AS, Eropa, Turki, Jepang, Korea, Cina, Maroko, Filipina, Malaysia, dan lokasi global lainnya di segmen tekstil dan non-woven.

Dalam laporan tahunan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) tahun 2014, Indo Bharat Rayon bersama dengan PT South Pasific Viscose disebut sebagai dua pemasok serat rayon terbesar di Indonesia.

Grup Sritex sejatinya juga telah memiliki pabrik serat rayon sendiri yakni PT Rayon Utama Makmur (RUM), hanya saja operasional perusahaan ini selalu terganjal oleh persoalan bau limbah produksi yang banyak diprotes warga Sukoharjo.

Nilai Gugatan

Sementara itu, Direktur Keuangan SRIL, Welly Salam mengatakan, PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang perseroan. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan.

Alasannya, lanjut Welly, karena seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Alhasil, SRIL mengatakan akan terus beroperasi secara normal dan berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melakukan pengikatan kerja sama dengan beberapa negara dan pihak-pihak lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan perseroan guna dapat tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, Sritex memiliki total liabilitas US$1,6 miliar. Total itu mencakup liabilitas jangka pendek US$113 juta dan liablitas jangka panjang US$1,49 miliar.

Liabilitas jangka pendek Sritex termasuk utang jangka pendek US$11 juta, utang usaha jangka pendek US$31,86 juta, dan surat utang jangka menengah US$5 juta.

Adapun, liabilitas jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank US$858,04 juta, obligasi neto US$371,86 juta, dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$92,51 juta.

Manajamen Sritex menyampaikan SRIL telah mencatat rugi neto pada 2023 sebesar US$174,84 juta. Pada saat yang sama, SRIL melaporkan defisit dan defisiensi modal pada masing-masing sebesar US$1,16 miliar dan US$954,82 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai kebijakan pemutihan utang enam juta nelayan dan petani akan berdampak pada industri perusahaan penjaminan.

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan pada dasarnya asosiasi selalu mendukung kebijakan Presiden selama itu merupakan hal yang positif. Namun, dia mengakui kebijakan ini berisiko akan menghilangkan pendapatan perusahaan penjaminan.

"Perusahaan penjaminan akan kehilangan potensi pendapatan pengembalian pinjaman [penerimaan subrogasi] yang akan menurunkan posisi keuangan dan lukuiditas perusahaan penjaminan," kata Agus kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Untuk itu, Agus membeberkan beberapa catatan yang menjadi perhatian Asippindo merespons wacana pemerintah tersebut. Pertama, harus diperhatikan dan diseleksi betul nasabah atau utang yang ingin dihapuskan sehingga kebijakan ini tepat dan tidak ada moral hazard hingga salah sasaran. Asosiasi tidak ingin ada kejadian seperti nasabah besar yang justru dikenakan pemutihan utang.

Kedua, Asippindo meminta ada payung hukum yang jelas sebagai dasar implementasi kebijakan pemutihan utang nelayan dan petani ini. Agus menilai hal ini penting karena menyangkut dengan jangka waktu dan teknis pelaksanaan.

Ketiga, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau jenis kredit dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, harus dipastikan betul mengenai hapus buku ini agar tidak dianggap merugikan keuangan negara.

Keempat, apabila kebijakan ini dieksekusi, Asippindo berharap program pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai literasi dan inklusi keuangan pada nelayan akan lebih tingkatkan sehingga dua segmen ini teredukasi dengan baik mengenai kredit atau pembiayaan.

Agus mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan intens yang spesifik membahas wacana pemutihan utang nelayan dan petani tersebut. Namun, hal ini akan menjadi perhatian asosiasi.

"Dengan demikian, kami baru dapat menginfokan dengan pasti berapa kredit yang dijamin oleh perusahaan penjaminan setelah ada pembahasan internal lebih lanjut dari asosiasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menurut sebuah penelitian yang dipimpin oleh para peneliti di Harvard T.H. Sekolah Kesehatan Masyarakat Chan kebanyakan konsumsi makanan ultra-olahan khususnya daging olahan, makanan sarapan manis, dan minuman yang mengandung gula atau pemanis buatan dapat meningkatkan risiko kematian dini.

Studi ini dipublikasikan pada 8 Mei di The BMJ. Mingyang Song, profesor epidemiologi klinis dan nutrisi, adalah penulis koresponden.

Meskipun banyak penelitian telah menyelidiki makanan ultra-olahan, Song dan rekannya memusatkan perhatian pada konsekuensi kesehatan dari jenis makanan tertentu.

Mereka melakukan hal ini dengan memeriksa pola makan dan hasil kesehatan lebih dari 114.000 orang dewasa Amerika yang terdaftar dalam Studi Kesehatan Perawat I dan II dan Studi Tindak Lanjut Profesional Kesehatan, yang melaporkan kebiasaan makan mereka setiap empat tahun selama lebih dari tiga dekade.

Dilansir dari laman resmi Harvard, para peneliti menghitung asupan harian makanan ultra-olahan para partisipan dalam sembilan subkelompok: roti ultra-olahan dan makanan sarapan; lemak, bumbu, dan saus; makanan ringan dan makanan penutup manis dalam kemasan; minuman yang mengandung gula dan pemanis buatan; hidangan siap saji; daging olahan; makanan ringan gurih dalam kemasan; makanan penutup berbahan dasar susu; dan lain-lain.

Peserta yang mengonsumsi paling sedikit makanan ultra-olahan dalam bentuk apa pun makan tiga porsi per hari; peserta yang mengonsumsi paling banyak makan sekitar tujuh porsi per hari. Selama masa penelitian, 48.193 peserta meninggal karena berbagai penyebab seperti kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, dan penyakit neurodegeneratif.

Studi ini menemukan bahwa peserta yang paling banyak mengonsumsi makanan ultra-olahan dalam bentuk apa pun menghadapi risiko 4% lebih tinggi terhadap semua penyebab kematian, serta risiko kematian akibat penyakit neurodegeneratif 8% lebih tinggi, dibandingkan mereka yang mengonsumsi paling sedikit makanan ultra-olahan. makanan olahan.

Daging olahan merupakan jenis makanan yang paling terkait erat dengan peningkatan risiko semua penyebab kematian. Minuman yang mengandung gula dan pemanis buatan, makanan penutup berbahan dasar susu, dan makanan sarapan ultra-olahan juga menunjukkan hubungan dengan tingginya angka kematian karena berbagai penyebab, seperti halnya subkelompok lain-lain, yang sebagian besar mencakup pemanis buatan.

Para peneliti mencatat bahwa kualitas makanan secara keseluruhan adalah hal yang paling penting bagi kesehatan, dan makanan ultra-olahan memiliki kategori yang beragam, dengan banyak item yang dianggap sehat.

“Sereal, roti gandum, misalnya, juga dianggap sebagai makanan ultra-olahan, namun mengandung berbagai nutrisi bermanfaat seperti serat, vitamin, dan mineral,” kata Song dalam artikel CNN pada 9 Mei. “Di sisi lain, menurut saya masyarakat harus menghindari atau membatasi konsumsi makanan ultra-olahan tertentu, seperti daging olahan, minuman yang dimaniskan dengan gula, dan juga minuman yang mungkin mengandung pemanis buatan.”

“Jika orang secara umum menjaga pola makan sehat, menurut saya mereka tidak perlu takut.” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong KPU supaya terus menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai kurang maksimal hingga ke tingkat bawah menyusul pelaksanaan pilkada kurang 1 bulan.
"Kami melihat sosialisasi Pilkada di Kota Surabaya masih kurang maksimal karena banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya di Surabaya, Senin (28/10/2024).
Ia mengatakan, tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK dan PPS) kurang maksimal karena masih belum melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah.
"Ini fakta nyata, silakan di cek ke bawah, dimana PPK dan PPS sama sekali belum mendapatkan arahan sosialisasi dan edukasi," katanya.
Pihaknya sangat mengamini target dari KPU Surabaya yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77% dengan waktu kampanye yang kurang satu bulan lagi.
"Namun KPU harus mengaktifkan keberadaan PPK dan PPS yang merupakan bagian dari warga setempat. Ditambah lagi tantangan berikutnya yaitu jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menyusut. Artinya jika dulu satu TPS hanya melayani 300 orang pemilih kini bertambah dua kali lipat menjadi 600 orang," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong kepada KPU supaya memasifkan PPK PPS supaya mereka masuk ke masyarakat seperti RT/RW dan juga melakukan pertemuan dasawisma dan arisan bapak-bapak
"Setiap bulan pertemuan rutin RT dan RW, ada pula kegiatan kerja bakti yang saat ini gencar dilakukan menjelang musim hujan," ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini alat peraga kampanye juga sudah didistribusikan untuk membuat stimulus supaya masyarakat mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Namun, KPU harus membuat rangsangan lagi bukan hanya siapa yang datang ke TPS mendapatkan konsumsi. Itu kalau warga kampung akan datang, tapi kalau warga perumahan bisa abai. Ketika masyarakat abai mungkin pasangan calon hanya konkret satu dan akhirnya berasumsi paling ya itu," ujarnya.
Ia mengatakan, bukan perkara Pilkada di Kota Surabaya ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, tetapi bagaimana anggaran pelaksanaan Pilkada Rp170 miliar itu bisa sesuai harapan, jangan sampai mengulang karena itu anggaran yang besar.
"Pilkada momen menarik warga datang menarik, bagaimana ini terus didengungkan oleh warga pedukuhan dan perumahan. KPU berikan atensi karakter Surabaya unik, apa lihat masyarakat perumahan datang di TPS," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham produsen Tolak Angin PT Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul Tbk. (SIDO) diborong jumbo pemodal kakap jelang berakhirnya 2024. Hal itu meski di tengah prospek industri yang dibayangi pelemahan daya beli masyakat.

SIDO ditutup stagnan di level Rp610 hingga jeda perdagangan Selasa (29/10/2024). Banderol tersebut mewakili penurunan 13,48% dalam 6 bulan terakhir, meski secara year to date (YtD) mahar SIDO masih mencatatkan return positif 16,19%.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun.

"Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru," kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi.

"Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable," ucap Fabby.

Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN.

Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

"Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil," imbuh Fabby.

Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

"Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.

"Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara mudah cek apakah KTP dan NIK Anda dipakai orang lain untuk pinjol atau tidak.

Sebagaimana diketahui, KTP dan bahkan NIK menjadi salah satu syarat yang akan diminta ketika Anda mengajukan pinjaman.

Akan tetapi saat ini, ada banyak sekali kejahatan online yang memungkinkan oknum tak bertanggung jawab menggunakan KTP orang lain untuk mendapatkan pinjaman.

Tentu saja, hal tersebut hanya bisa didapat dari pinjaman ilegal.

Sebab tanpa disadari, ada sejumlah penyedia pinjol ilegal yang tidak memeriksa berkas dengan seksama. Hal itu menyebabkan penggunaan NIK tidak diawasi.

Akibatnya, bisa terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Nah, buat Anda yang sedang cari cara cek apakah KTP Anda disalahgunakan orang lain untuk pinjol atau tidak, simak tutorial di bawah ini.

Cara Cek KTP Dipakai Pinjol oleh Orang Lain

• Buka situs idebku.ojk.go.id
• Pilih "Pendaftaran" dan mulai isi data seperti jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, nomor identitas
• Setelah itu masukkan kode captcha dan klik "Selanjutnya" untuk melanjutkan mengisi formulir SLIK OJK
• Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto
• Klik tombol "Ajukan Permohonan". Apabila berhasil, pemohon akan mendapatkan nomor pendaftaran
• Pemohon kemudian dapat melakukan pengecekan status permohonan di menu "Status Layanan" dengan mengisi nomor pendaftaran yang telah didapatkan
• Setelah semua step dilalui, OJK akan memproses permohonan iDeb melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan

Jika ada pinjaman mencurigakan yang bukan dari anda, segera laporkan ke OJK melalui melalui telepon 157, [email protected] atau WhatsApp 081-157-157-157.

Bisnis.com, PALU - Pemerintah Kota Palu mencatat produksi perikanan tangkap ibu kota Sulawesi Tengah mencapai 1.885 ton per tahun sebagai bagian dari komoditas pangan yang sering di konsumsi masyarakat.
"Perikanan tangkap salah satu mata pencaharian warga pesisir Teluk Palu. Sektor ini juga sebagai penyumbang pangan di daerah," kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Madyawati di Palu, Senin (28/10/2024).
Ia menjelaskan produksi sub sektor perikanan tangkap mengalami peningkatan 21 ton tahun 2023, dibandingkan jumlah produksi tahun 2022 hanya berada di angka 1.864 ton.
Meski begitu jumlah ini belum mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat terhadap komoditas ikan di ibu kota Sulteng, yang mana berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat rata-rata kebutuhan konsumsi ikan di Kota Palu sekitar 70 kilogram lebih per kapita per tahun.
"Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dua daerah yang menjadi pemasok komoditas ikan, yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala," ujarnya.
Ia mengemukakan di Kota Palu terdapat dua pangkalan ikan atau tempat pembongkaran ikan untuk melayani ikan masuk dari arah timur dan melayani ikan masuk dari wilayah barat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di Kota Palu terdapat lima wilayah pemasok ikan laut yakni wilayah Kecamatan Mantokulore dengan jumlah produksi 552 ton, kemudian Tawaeli 458 ton, Palu Barat 379 ton, Palu Utara 268 ton dan Ulujadi 226 ton per tahun.
"Produksi ini sangat kecil, meski begitu kebutuhan ikan Kota Palu selalu terpenuhi, karena daerah ini sebagai ibu kota provinsi sekaligus sentra perdagangan," kata dia menuturkan.
Ia menambahkan selain komoditas perikanan tangkap, Kota Palu juga memiliki budi daya perikanan air tawar dengan jumlah produksi 127,73 ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau agar setiap unit pelaksana teknis (UPT) melakukan pendataan murid sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA)/Sederajat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa pendataan murid dilakukan bekerja sama dengan Badan Pangan Gizi Nasional. Nantinya, jelas dia, UPT KKP bisa melaporkan data tersebut ke kantor pusat untuk diadakan kolaborasi program makan bergizi.

Untuk itu, menurut Didit, perlu diadakan sosialisasi lebih jauh terkait program makan bergizi gratis, yang di dalamnya terdapat asupan protein ikan.

Lebih lanjut, Purnawirawan TNI itu juga meminta adanya peningkatan makan ikan untuk anak SD hingga ibu hamil.

“Segera adakan pendataan untuk seluruh UPT, silakan laksanakan pendataan UTP sekolah SD, SMP, SMA/sederajat dan dilaporkan ke kantor pusat untuk kolaborasi kerja sama sehingga terjadi sinergitas,” kata Didit dalam acara HUT ke-25 KKP bertajuk KKP melalui Ekonomi Biru Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Menu Ikan untuk Indonesia Maju di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Untuk alurnya, Didit menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG akan dilakukan dengan skala prioritas. Dia juga berharap program ini bisa mencerdaskan generasi Indonesia menuju visi Indonesia maju 2045.

“Semoga putra putri cucu-cucu kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan, dan menjadi generasi bangsa yang cemerlang dalam rangka Indonesia maju 2045,” harapnya.

Di samping itu, Didit juga mengimbau agar setiap UPT KKP di Indonesia tetap melayani masyarakat secara optimal, termasuk masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan terpencil.

“Arahan saya, tetap melayani masyarakat dengan optimal terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai di daerah darat, ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, Didit mengimbau agar pelaksanaan simulasi program MBG ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama nelayan.

“Utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan, dan ini wajib hukumnya,” tuturnya.

Pria kelahiran 1961 itu juga menyebut di samping pemerintah membina anak-anak, juga penting mengutamakan budidaya yang berkelanjutan di sekitar pesisir dan daerah terpencil.

“Jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau terpencil,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025 mendatang. Nantinya, pasukan TNI akan dilibatkan sebagai mitra operasional.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program itu bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden.

“Jadi [2 Januari 2025]," ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Untuk diketahui, program MBG direncanakan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai dari PAUD hingga SMA negeri maupun swasta. Sasaran lokasinya juga akan mencapai seluruh Indonesia, dengan suplai bahan dipasok secara lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance mencatat laba bersih Rp160 miliar pada kuartal III/2024. Angka tersebut turun 77,60% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Dikutip dari laporan keuangan CFIN di keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024) laba bersih perseroan pada kuartal III/2023 mencapai Rp717 miliar. Dari sisi jumlah pendapatan mencapai sebanyak Rp1,36 triliun pada kuartal III/2024.

Angka tersebut juga turun sekitar 27,68% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara dari sisi beban, jumlah beban yang ditanggung perusahaan mencapai sebanyak Rp1,15 triliun, yang mana naik 28,92% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp899 miliar.

Lebih lanjut, jumlah liabilitas yang ditanggung perusahaan mencapai sebanyak Rp4,56 triliun. Jumlah yang ditanggung tersebut mengalami sedikit peningkatan 4,12% dibandingkan periode akhir 2023. Pada Desember 2023, liabilitas perusahaan mencapai Rp4,38 triliun.

Ekuitas CFIN mencapai sebanyak Rp5,68 triliun pada kuartal III/2024, yang mana menguat 2,91% yoy dibandingkan Rp5,52 triliun per Desember 2023. Pada kuartal III/2024, jumlah aset CFIN mencapai Rp10,25 triliun. Angka tersebut meningkat 3,45% apabila dibandingkan Rp9,9 triliun pada Desember 2023.

Aset perusahaan terdiri atas kas dan bank sebanyak Rp28 miliar, tagihan anjak piutang Rp51 miliar, piutang jual dan sewa-balik Rp87,41 miliar, piutang sewa pembiayaan Rp572 miliar, dan piutang pembiayaan konsumen Rp8,67 triliun.

Kemudian terdapat piutang lainnya Rp332 miliar, beban bayar dibuka Rp7,7 miliar, properti investasi Rp13,2 miliar, aset hak guna-bersih Rp27 miliar, aset sewa operasi-bersih Rp9,3 miliar, aset tetap-bersih Rp168 miliar, aset tak berwujud bersih Rp12, 4 miliar, aset pajak tangguhan bersih Rp71,93 miliar, serta aset lainnya Rp193 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subinato mengeluarkan kebijakan pemutihan atau hapus tagih utang bank untuk enam juta nelayan dan petani di Indonesia.

Direktur Utama Jamkrida Banten Indriyanto Agus Wibowo mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai program anyar pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

"Pada prinsipnya Jamkrida Banten menyambut baik dan mendukung program pemerintah hapus tagih enam juta petani dan nelayan untuk menumbuhkembangkan usaha UMKM khususnya petani dan nelayan," kata Indriyanto kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Indriyanto mengatakan kebijakan tersebut tidak akan terlalu berdampak bagi neraca keuangan dan likuiditas Jamkrida Banten.

Pasalnya, kata dia, portofolio penjaminan atas kredit petani dan neyalan di Jamkrida Banten tidak besar.

"Jamkrida Banten juga selalu melakukan pencadangan dari waktu ke waktu dari penjaminan yang diberikan, dan selalu memperhitungkan pencadangan penjaminan," pungkasnya.

Sejauh ini, Jamkrida Banten juga belum melakukan pembahasan spesifik terkait kebijakan Prabowo tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Agus Supriadi mengatakan pada dasarnya asosiasi selalu mendukung kebijakan Presiden Prabowo selama itu merupakan hal yang positif. Namun, dia mengakui kebijakan ini berpotensi akan menghilangkan pendapatan perusahaan penjaminan.

"Perusahaan penjaminan akan kehilangan potensi pendapatan pengembalian pinjaman [penerimaan subrogasi] yang akan menurunkan posisi keuangan dan lukuiditas perusahaan penjaminan," kata Agus.