Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029.

Dengan susunan anggota baru ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dalam mengawal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizzky menyampaikan bahwa peran DJSN sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Program JKN, yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Harapannya, anggota DJSN dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam layanan kesehatan,” kata Rizzky kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa anggota DJSN juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.

Dengan kerja sama ini, keberlanjutan program JKN dapat terjamin sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan akses kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dan DJSN yang baru, diharapkan sistem jaminan kesehatan nasional dapat terus berkembang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Adapun daftar lengkap anggota DJSN periode 2024–2029 adalah sebagai berikut:

— Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

— Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

— Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

— Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

— Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto dengan segera membentuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan.

Adapun rencana Perpres penghapusan utang kredit macet tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo.

Menanggapi hal tersebut, Anindya menyatakan Kadin Indonesia mendukung penuh kebijakan itu dan siap membantu pemerintah dan UMKM.

Dengan pemerintah, Anin melanjutkan siap membantu dan bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum.

"Kadin Indonesia akan segera membentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).

Menurutnya tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar.

Dengan demikian, dia berharap ke depannya para UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali.

Anindya menambahkan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Tak hanya itu, penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional.

“Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN. Akibatnya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjaman online atau pinjol yang terus menggulung mereka," imbuhnya.

Dia meyakini dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable dan mendapatkan kembali kredit bank.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tetapi implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

Peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diketahui mempersiapkan Perpres tersebut.

Pada tahap berikutnya, Anindya berharap pemerintah juga mengeluarkan kebijakan hapus tagih utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini dihapusbukukan, tapi belum dihapus tagih.

Tercatat ada sekitar 63 juta usaha mikro dan ultra mikro (97% dari UMKM) di Indonesia.

Anindya optimistis apabila utang mereka juga diputihkan, UMKM yang dalam dua tahun ini mengalami kontraksi akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan bergerak menuju pertumbuhan 8% setahun

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Guberur DKI Jakarta Ridwan Kamil bakal membangun pemukiman untuk generasi z atau Gen Z di atas Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Dia mengatakan hunian tersebut bakal berlokasi di atas Pasar Jaya yang masih berdiri satu lantai. Nantinya, di atas bangunan itu bakal dibuat sedemikian rupa agar bisa dihuni masyarakat.

"Kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk gen z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota," ujarnya di debat kedua, Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Selanjutnya, Bang Emil sapaannya itu juga akan membuat festival rutin agar bisa meningkatkan perekonomian di Tanah Abang.

Festival rutinan itu diharapkan dapat menggaet minat masyarakat untuk berbelanja secara langsung di Tanah Abang, sehingga dapat menyelesaikan polemik belanja online.

"Kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana," pungkasan.

Di lain sisi, Cagub DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya akan menyuntik modal Rp300 miliar untuk menggairahkan pasar Tanah Abang.

Adapun, Pram juga mengaku akan merapikan tata letak Tanah Abang agar memberikan kemudahan bagi orang yang ingin berbelanja maupun berjualan.

Tak hanya itu, Pram juga ingin lebih mempromosikan Tanah Abang sebagai pusat grosir nomor satu di Asia Tenggara.

"Lebih penting lagi membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir nomor satu di Asia Tenggara dan itu akan kami lakukan," tutur Pram.

Bisnis.com, JAKARTA— Muttaqien, yang sebelumnya telah berkiprah sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kembali terpilih untuk periode 2024–2029, mewakili unsur tokoh dan ahli.

Sosok yang memiliki pengalaman sebagai peneliti dan executive director di LABDA Yogyakarta menyampaikan bahwa kebijakan prioritas yang akan dirumuskan oleh DJSN periode akan diselaraskan dengan 17 program prioritas dan Asta Cita, yang merupakan delapan misi utama yang menjadi landasan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Asta Cita bertujuan untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045,” melalui penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, serta pengembangan industri dan infrastruktur.

Muttaqien mengungkapkan bahwa beberapa fokus utama yang sejalan dengan Asta Cita akan mencakup peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

“Anggota DJSN periode ini akan mengemban amanah yang diberikan dengan sebaiknya, integritas, profesional, dan dedikasi tinggi,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Dengan demikian, lanjut Muttaqien, DJSN dapat merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi kebijakan jaminan sosial yang efektif, efisien, inklusif dan adil. Dia berharap anggota DJSN juga mampu memperkuat fondasi dan memastikan hadirnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas, Muttaqien menyebut DJSN akan memperkuat pengawasan terpadu bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan akan mencegah potensi penyimpangan dalam sistem jaminan sosial.

Terakhir, Muttaqien menekankan pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem jaminan sosial, dengan kampanye yang lebih luas dan inklusif.

Berikut daftar anggota DJSN periode 2024–2029:

- Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

- Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

- Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

- Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

- Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029, Maruarar Sirait (Ara) mengungkap salah satu poin yang disorot Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembekalan Menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ara menjelaskan, salah satu pemahaman yang ditekankan selama masa pembekalan adalah mengenai pengentasan praktik korupsi dan penyelewengan.

Dia menjelaskan, pemerintah RI diminta untuk berkiblat ke Denmark dan Mesir. Di mana, dalam beberapa waktu belakangan dua negara tersebut berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah secara signifikan.

“Kami di brief pelajaran selama 3 hari, salah satu keberhasilan Denmark sebagai negara yang tidak korupsi dan Mesir yang melakukan lompatan adalah keterbukaan publik,” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Ara mengaku bakal berkomitmen penuh membawa kementeriannya mewujudkan hal itu. Dirinya bahkan menegaskan bakal melakukan perombakan birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam konteks memastikan biaya subsidi perumahan yang rentan menjadi bahan permainan, Ara menjelaskan dirinya bakal rutin melakukan audit hingga mengubah Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Perumahan menjadi lebih transparan.

“Jadi besok, hari Senin [28/10/2024] jam 4 saya sudah minta nanti Pak Dirjen sama Wamen saya mempresentasikan SOTK yang saya akan perjuangkan hari Kamis [30/10/2024] bertemu dengan Ibu Menpan-RB [Rini Widyantino],” tegasnya.

Namun demikian, dirinya masih belum merinci apa saja poin perubahan dalam usulan SOTK yang baru tersebut. Satu yang ditekankan, pihaknya bakal membuka call center pengaduan dugaan penyelewengan atau korupsi di sektor perumahan.

Lebih lanjut, dirinya juga mengaku bakal melakukan pembukuan belanja operasional secara transparan.

“Kemudian juga kita akan melakukan efisiensi, contoh kita beli semen kalau untuk dua tower dengan ribuan tower harganya kan beda, kita bisa minta itu harganya diturunkan. Jadi kita bisa melakukan efisiensi, saya biasa di swasta, ada produktivitas ada efisiensi. Negara ini menurut saya bukan hanya mengamankan uang negara tapi juga harus efisiensi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno bakal memberikan modal Rp300 miliar untuk membantu pedagang di Tanah Abang, Jakarta.

Dia mengaku bahwa dirinya telah mendengarkan langsung keluhan dari pedagang di Tanah Abang, salah satu persoalannya yaitu terkait persaingan dengan jualan online.

Dalam hal ini, pedagang mengaku kesulitan berjualan lantaran harga barang online dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Oleh sebabnya, kata Pram, persoalan itu dapat diatasi dengan keterlibatan pemerintah.

"Untuk itu kami sudah menyiapkan Rp300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di di Tanah Abang, terutama pedagang menengah ke bawah," ujarnya di debat kedua, BICS Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dia menambahkan, pihaknya juga akan membuka sebanyak 500.000 lapangan pekerjaan di Jakarta, termasuk untuk UMKM agar bisa berjualan di Tanah Abang.

Adapun, Pram juga mengaku akan merapikan tata letak Tanah Abang agar memberikan kemudahan bagi orang yang ingin berbelanja maupun berjualan.

Tak hanya itu, Pram juga ingin lebih mempromosikan Tanah Abang sebagai pusat grosir nomor satu di Asia Tenggara.

"Lebih penting lagi membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir nomor satu di Asia Tenggara dan itu akan kami lakakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil (RK) - Suswono bakal memberikan hak cuti kepada ibu yang menyusui anaknya, disesuaikan dengan produktivitas kerjanya.

Adapun, hal ini diungkapkan RK kala menjelaskan upaya yang dilakukan RIDO untuk memberantas stunting yang harus dilakukan sejak masa kehamilan.

"Setelah program ibu hamil, kami akan memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui disesuaikan dengan produktivitas kerjanya. Upaya ini dihadirkan seluas-luasnya karena investasi manusia itu mahal," tuturnya dalam debat kedua KPU DKI Jakarta, di Beach City International Stadium (BCIS), kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

Tak hanya itu, RK menuturkan bahwa pihaknya akan memastikan di setiap tempat kerja di Jakarta memiliki ruang laktasi atau ruang menyusui.

Kemudian, mereka juga akan memberikan subsidi untuk menambah gizi bagi ibu hamil dari golongan kelas menengah bawah.
"Subsidi ini akan kami berikan lewat dukungan kartu yang sudah kami siapkan sehingga ibu hamil mendapatkan supply gizi baik, selain air susu ibu yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan," papar dia.
Menurut RK, kombinasi peraturan dengan dukungan bergizi serta suksesnya program makan gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menekan angka prevalensi stunting.

"Insyaallah strategi ini akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat, ibu yang sehat. Dengan gizi yang disuplai dan dijaga oleh Pemerintah Provinsi Jakarta mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari Jakarta," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah telah menetapkan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Dalam keputusan tersebut, Nunung Nuryartono kembali menjabat sebagai Ketua DJSN yang merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

Dia berharap 15 anggota DJSN periode 2024–2029 dapat kompak dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga DJSN bisa lebih baik lagi.

“Dari komposisi yang ada, saya berharap peran DJSN dalam memajukan jaminan sosial di Indonesia akan lebih baik lagi,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (27/10/2024).

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan Timboel antara lain persoalan peningkatan kepesertaan, layanan, dan pembiayaan serta hasil Investasi. Dia juga berharap DJSN sebagai lembaga pemikir, mampu melakukan kajian yang dapat memperbaiki regulasi dan mendorong komitmen K/Luntuk mendukung jaminan sosial.

“Dan peran monev bisa memberikan terobosan perbaikan regulasi dan bottleneck yang terjadi selama ini,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024, Pemerintah mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029.

Pertama Nunung Nuryartono, sebagai ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Kemudian, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Posisi tersebut sama seperti formasi pada tahun lalu. Pemerintah juga mengangkat anggota yang mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Beberapa nama menggantikan nama-nama yang sebelumnya menjabat antara lain Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Tono Rustiano, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli. Sementara Mickael Bobby Hoelman dan Muttaqien terpilih kembali tahun ini.

Selanjutnya, anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi. Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Nikodemus, Royanto, dan Hermansyah menjadi nama baru dalam keanggotaan DJSN periode 2024–2029. Sementara Paulus sebelumnya menjabat anggota DJSN periode 2019–2024.

Beberapa nama yang tidak kembali menjadi anggota antara lain Soeprayitno, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga yang sebelumnya merupakan anggota DJSN mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha periode 2019–2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil bakal menggelar festival internasional untuk mengatasi persoalan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Cagub paslon nomor 3, Pramono menyatakan salah satu persoalan di Tanah Abang yaitu soal persaingan jualan antara pedagang langsung dan online.

Terkait hal ini, RK mengatakan dengan adanya festival internasional di Tanah Abang, maka akan lebih menarik masyarakat untuk berbelanja secara langsung.

"Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional," ujarnya di debat kedua, BICS Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dia menambahkan, festival di Tanah Abang ini bisa dilakukan secara rutin baik secara mingguan, bulanan hingga mingguan.

"Secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana," tambahnya.

Bicara soal modal, nantinya RK menyebut bakal memerintahkan Bank DKI agar bisa memberikan bantuan agar program imi terlaksana.

"Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang," pungkasan.

Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029 sudah terbentuk. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangani Presiden ke-tujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Oktober silam.

Keputusan tersebut berlaku pada 19 Oktober 2024. Dalam keputusan tersebut tercantum, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor R-70/Menko/PMK/9/2024 tertanggal 10 September 2024 telah lebih dulu menyampaikan usulan calon anggota DJSN masa jabatan 2024-2029 berdasarkan hasil seleksi.

Mereka menggantikan Keanggotaan DJSN masa jabatan 2019-2024, yang berakhir pada 19 Oktober kemarin. Selain itu, sesuai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DJSN, Ketua dan Anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Oleh karena itu, Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 memutuskan untuk memberhentikan keanggotaan DJSN periode 2019-2024 mulai 19 Oktober 2024.

Beberapa nama tersebut yakni Nunung Nuryartono, Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Lalu, Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri, dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Kemudian, Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Muttaqien, Tono Rustiano, Mickael Bobby Hoelman, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli.

Selanjutnya, Soeprayitno, Paulus Agung Pambudhi, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga sebagai anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha.

“Ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” tulis Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024.

Kemudian, mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029. Pertama Nunung Nuryartono yang kembali menjadi ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Lalu, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah. Sementara itu, anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Selanjutnya, anggota yang mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi.

Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Terakhir, para anggota DJSN periode 2024–2029 diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon wakil gubernur (cawagub) Pilkada Jakarta 2024 nomor urut 3 Rano Karno dan cawagub nomor urut 1 Suswono kompak menyinggung perihal rasio gini Jakarta yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pertanyaan panelis mengenai strategi mengatasi ketimpangan di DKI Jakarta, yang berdasarkan survei terdapat 26,1% penduduk kelas menengah, sementara penduduk menuju kelas menengah mencapai 52,1%.

"Memang tidak bisa dipungkiri bahwa gini ratio di Jakarta ini tertinggi secara nasional. Itu kenyataan. Di Jakarta ini, golongan kaya banyak, dan golongan rendah juga banyak,” kata Rano Karno dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

Terkait strateginya, Rano bersama cagubnya Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah daerah harus bergerak menurunkan biaya hidup masyarakat.

Dia menggarisbawahi bahwa harga pangan mesti murah dengan cara memperpendek rantai pasok, dan melakukan operasi pasar secara bersamaan.

Langkah lainnya ialah menambah akses pendidikan melalui bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU).

“Selain itu, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Waktu tunggu juga harus dipangkas,” tuturnya

Sementara itu, Suswono menukil data per Maret 2024 bahwa rasio gini di DKI Jakarta mencapai 0,423.

Pasangan cagub Ridwan Kamil itu lantas menawarkan program seperti Kartu Jakarta Maju yang akan menggabungkan seluruh kartu bantuan di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.

“Kami juga akan menambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah. Kami ingin memberikan bansos yang tepat sasaran. Saat ini, banyak masyarakat yang tidak terjangkau bantuan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berjanji memberikan program Sekolah Perempuan Maju agar kaum perempuan bisa memperoleh tambahan pendapatan.

Bisnis.com, BANDUNG— Mulai bekerjanya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan membawa angin segar bagi pelaku usaha garam di Indonesia.

Pengusaha garam yang tergabung dalam Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menilai progam pangan yang dicanangkan oleh Prabowo akan memberikan peluang sektor ini bertumbuh signifikan.

“Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat serta sukses atas dilantiknya Pak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya yakin Pak Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang kuat,” ungkap Ketua Umum AIPGI Cucu Sutara, belum lama ini.

Terlebih, saat ini pemerintah akan fokus pada upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan juga menyiapkam Indonesia Emas 2045 mendatang.

Untuk itu, pengusaha industri garam menantang para pihak termasuk pemerintah untuk mendorong inovasi teknologi agar produksi garam lokal memiliki kualitas tinggi.

Menurut Cucu, saat ini produksi garam di dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Terutama di sektor-sektor strategis seperti aneka pangan dan farmasi.

Padahal sektor ini membutuhkan pasokan garam yang besar yang selama ini dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain. Sementara itu, garam lokal yang diproduksi para petani belum mampu mencapai standar kualitas yang dibutuhkan oleh sektor industri.

"Garam ini persoalan keniscayaan dan keterpaksaan. Sampai hari ini, petambak garam lokal belum bisa mencukupi kebutuhan industri kita," ungkap Cucu.

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan garam di ragam industri, pemerintah harus mengimpor garam salah satunya dari Australia yang memang memiliki kapasitas produksi garam yang tinggi.

Padahal, jika pemerintah bisa fokus untuk meningkatkan skala produksi petani garam lokal, setidaknya kebutuhan 4,3 juta ton garam setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan industri bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

Pasalnya, hingga saat ini produksi dalam negeri hanya berkisar 1,9 juta ton. Itu pun jika tidak ada cuaca ekstrem seperti curah hujan yang tinggi. Jika itu terjadi, dapat dipastikan produksi garam akan merosot drastis, yang akhirnya mendorong lagi volume impor garam untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Dia mengamini, salah satu kendala utama adalah kualitas garam lokal yang sulit untuk mencapai minimal standar industri. Garam yang dibutuhkan untuk sektor seperti aneka pangan dan farmasi harus memiliki kadar NaCI di atas 97,5% serta kadar air rendah, sekitar 0,5%.

“Sayangnya, garam lokal kita masih diproduksi secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika tidak ada musim panas, maka produksi garam pun tidak akan maksimal,” jelasnya.

Sehingga, sudah waktunya pemerintah melihat sektor ini sebagai peluang untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Karena, memang tidak semua negara bisa memproduksi garam. Dan inilah menjadi peluang besar bagi Indonesia.

Cucu juga menantang adanya inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas produksi garam di Indonesia.

"Kita menyambut baik jika ada teknologi yang bisa membantu menghasilkan garam berkualitas tinggi. Ini penting untuk meningkatkan daya saing kita di pasar global," tambahnya.

Selain itu, banyak juga persepsi yang salah terkait potensi produksi garam di Indonesia. Bahwa semua air laut bisa diproduksi garam. Padahal hanya di pantai tertentu.

“Banyak yang berpikir Indonesia bisa memproduksi garam banyak karena memiliki garis pantai yang panjang. Padahal tidak semua pantai bisa digunakan untuk produksi garam. Garam membutuhkan hanya karakteristik laut tertentu," jelasnya.

Dia menyontohkan, beberapa wilayah di Indonesia seperti Indramayu dan Cirebon yang memang hingga kini menjadi penghasil garam terbesar di Jawa Barat. Namun, ia tidak melihat potensi yang sama di garis pantai lain, seperti pantai selatan yang memang tidak memiliki karakteristik untuk diproduksi menjadi garam.

Cucu juga menilai, peningkatan hasil garam petani tradisional juga menjadi pola hilirisasi yang selaras dengan tujuan pemerintah. Sehingga ada penambahan nilai dari barang yang diproduksi petani, yang muaranya akan mengarah pada kesejahteraan petani garam tradisional.

Cucu juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. Dia berharap kepemimpinan baru dapat mendorong langkah-langkah progresif, tanpa adanya ego sektoral.

“Tentu saya menyambut baik kepemimpinan baru ini, dengan catatan harus ada sinergi dan kolaborasi inklusif antara kementerian, lembaga, serta seluruh stakeholder. Kita harus hilangkan ego sektoral demi tercapainya tujuan bersama,” tegasnya menanggapi gemuknya kementerian Prabowo-Gibran.

Dia berharap, kepemimpinan baru ini dapat fokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera atau Indonesia emas 2045.

“Pada akhirnya, yang menjadi tujuan kita adalah Indonesia maju, dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Selama program-program yang ada fokus pada tujuan tersebut, saya yakin semuanya bisa tercapai,” pungkasnya.

Sementara itu, Business Development Manager PT Agronesia Bulan Kalismaya mengatakan, setidaknya untuk Jawa Barat saja, ada lebih dari 1.400 industri yang membutuhkan bahan baku garam yang berkualitas baik.

“Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan mutu dari garam petani,” ungkap dia kepada Bisnis.

Pihaknya memang saat ini tengah berproses membangun salt washing plant yang akan berfokus pada peningkatan kualitas garam.

Sehingga, akan ada kolaborasi dengan petani lokal untuk meningkatkan kualitas garam dari yang biasanya K4 atau K3, hingga menjadi K1 standar industri.