Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah telah menetapkan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Dalam keputusan tersebut, Nunung Nuryartono kembali menjabat sebagai Ketua DJSN yang merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

Dia berharap 15 anggota DJSN periode 2024–2029 dapat kompak dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga DJSN bisa lebih baik lagi.

“Dari komposisi yang ada, saya berharap peran DJSN dalam memajukan jaminan sosial di Indonesia akan lebih baik lagi,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (27/10/2024).

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan Timboel antara lain persoalan peningkatan kepesertaan, layanan, dan pembiayaan serta hasil Investasi. Dia juga berharap DJSN sebagai lembaga pemikir, mampu melakukan kajian yang dapat memperbaiki regulasi dan mendorong komitmen K/Luntuk mendukung jaminan sosial.

“Dan peran monev bisa memberikan terobosan perbaikan regulasi dan bottleneck yang terjadi selama ini,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024, Pemerintah mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029.

Pertama Nunung Nuryartono, sebagai ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Kemudian, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Posisi tersebut sama seperti formasi pada tahun lalu. Pemerintah juga mengangkat anggota yang mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Beberapa nama menggantikan nama-nama yang sebelumnya menjabat antara lain Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Tono Rustiano, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli. Sementara Mickael Bobby Hoelman dan Muttaqien terpilih kembali tahun ini.

Selanjutnya, anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi. Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Nikodemus, Royanto, dan Hermansyah menjadi nama baru dalam keanggotaan DJSN periode 2024–2029. Sementara Paulus sebelumnya menjabat anggota DJSN periode 2019–2024.

Beberapa nama yang tidak kembali menjadi anggota antara lain Soeprayitno, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga yang sebelumnya merupakan anggota DJSN mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha periode 2019–2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.