JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya segera menerbitkan daftar aparatur sipil negara (ASN) yang akan dialihkan instansi kerjanya akibat perubahan nomenklatur pada Kabinet Medan Putih.

Utamanya, bagi ASN yang ada dalam unit eselon I dan eselon II.

"Terkait dengan sistem dan integrasi ASN pada Kabinet Merah Putih 2025-2029, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, eselon II yang mengacu kepada nomenklatur peraturan presiden instansi," ujar Haryono di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun berdasarkan data ASN yang akan dialihkan yang dikeluarkan oleh BKN, instansi melakukan verifikasi dan validasi melalui sistem data kepegawaian.

Nantinya, pegawai ASN yang akan dipindahkan merujuk data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terupdate, maka instansi wajib melakukan update data terlebih dahulu," tutur Haryomo.

Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, BKN telah membuat fitur pengalihan ASN pada layanan sistem informasi aparatur sipil negara.

Mekanismenya, antara lain, instansi dapat menampilkan dan men-download data ASN hasil mapping BKN yang dialihkan per unit eselon I dan eselon II.

Kemudian, instansi Induk melakukan checklist atau memilih data ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan.

"Instansi induk melakukan verifikasi dan menyetujui pengalihan ASN tersebut. Yang keempat, usul diterima oleh BKN dan selanjutnya ditetapkan SK pengalihan ASN," ungkap Haryomo.

"Dan yang terakhir, SK pengalihan ASN tersebut dapat diunduh pada sistem yang sudah dibangun oleh BKN," tambahnya.

Sebelumnya, Haryomo mengungkapkan adanya potensi 229.901 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan mengalami pengalihan instansi kerja akibat bertambahnya kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia lantas merinci ASN dari sejumlah kementerian yang akan terdampak pengalihan.

Adapun penghitungan rincian tersebut masih berdasarkan nomenklatur lama dari kementerian dan lembaga yang ada di kabinet sebelumnya.

Pertama, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 2.072 orang terdampak.

Lalu, di Kementerian Hukum dan HAM ada 64.879 orang terdampak.

Kemudian untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ada 453 orang yang terdampak.

Selanjutnya, untuk Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 orang terdampak.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 orang terdampak.

Untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 orang terdampak.

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN terdampak.

Yang terakhir untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 terdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan nasib para aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dihapus keberadaannya di Kabinet Prabowo Subianto.

Menurut Rini, para ASN Kemenko Marves akan dialihkan sebagaimana tugas dan fungsi yang menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan yang baru.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke (Kementerian Koordinator) Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 453 orang ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenko Marves yang akan dialihkan ke kementerian lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, 453 ASN dan PPPK Kemenko Marves dipindahkan sesuai dengan tugas yang selama ini mereka lakukan.

BKN sendiri telah memetakan pengalihan para ASN itu.

"Jadi mereka akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo di Kompleks Parlemen, Senayan.

"BKN sudah memetakan. ASN sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua.

Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari jumlah itu, sebanyak tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

Lalu dari tujuh kementerian koordinator yang ada, tiga di antaranya membidangi ekonomi.

Ketiganya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ipimpin Airlangga Hartarto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang pimpin Zulkifli Hasan.

Merujuk nomenklatur baru tersebut, maka Kemenko Marves sudah tidak ada lagi.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa kementeriannya menggunakan eks kantor Kemenko Marves untuk menjadi lokasi kerja kementerian yang dipimpinnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa setidaknya ada lima investor asing serius mengembangkan industri sapi perah di Indonesia.

Amran mengatakan, para investor itu berasal dari Qatar, Brasil, Vietnam hingga Amerika Serikat (AS).

“Itu kelihatannya (mereka) serius. Ada lima pengusaha susu serius (berinvestasi). Ada dari Qatar, Brasil, kemudian kalau tidak salah dari Amerika,” kata Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Investor tersebut salah satunya dari Vietnam yang ingin mengembangkan industri sapi perah di lahan seluas 10.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah.

Rencananya, pada Jumat (1/11/2024), Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran.

Investor asal Vietnam itu juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Kementan berharap, investasi itu membawa dampak positif berupa lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar lokasi.

Selain di Poso, pemerintah juga akan menyiapkan lahan di Kalimantan hingga Papua untuk investor industri sapi perah.

“Kemarin itu di Sulawesi Tengah. Kemungkinan kita cek di Kalimantan. Ada juga di Merauke. Lahan kita banyak. Sekarang ini kita beri pilihan pada investor. Jangan kita persulit investor,” kata Amran.

Amran mengatakan bahwa Kementan berkomitmen mengawal investasi industri sapi perah asing di Indonesia.

“Kata kuncinya adalah beri kenyamanan investor. Khususnya sektor pertanian, kami yang kawal langsung,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa setidaknya ada lima investor asing serius mengembangkan industri sapi perah di Indonesia.

Amran mengatakan, para investor itu berasal dari Qatar, Brasil, Vietnam hingga Amerika Serikat (AS).

“Itu kelihatannya (mereka) serius. Ada lima pengusaha susu serius (berinvestasi). Ada dari Qatar, Brasil, kemudian kalau tidak salah dari Amerika,” kata Amran kepada awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Investor tersebut salah satunya dari Vietnam yang ingin mengembangkan industri sapi perah di lahan seluas 10.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah.

Rencananya, pada Jumat (1/11/2024), Amran bakal menemani Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, meninjau lahan di Poso.

“Insya Allah kelihatan mereka percaya, sangat serius, karena Dubesnya datang lagi. Karena beliau justru mengejar kita. Sehingga saya katakan insyaAllah, Jumat kami temani,” ujar Amran.

Investor asal Vietnam itu juga ingin membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Jumlah tersebut dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Kementan berharap, investasi itu membawa dampak positif berupa lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar lokasi.

Selain di Poso, pemerintah juga akan menyiapkan lahan di Kalimantan hingga Papua untuk investor industri sapi perah.

“Kemarin itu di Sulawesi Tengah. Kemungkinan kita cek di Kalimantan. Ada juga di Merauke. Lahan kita banyak. Sekarang ini kita beri pilihan pada investor. Jangan kita persulit investor,” kata Amran.

Amran mengatakan bahwa Kementan berkomitmen mengawal investasi industri sapi perah asing di Indonesia.

“Kata kuncinya adalah beri kenyamanan investor. Khususnya sektor pertanian, kami yang kawal langsung,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) mengumumkan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara PPKGBK dan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) atas Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPKGBK mulai melakukan langkah-langkah proporsional dalam rangka melakukan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan tentang perlunya keandalan dan kepiawaian dalam mengurus kekayaan negara.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi konferensi.

"Untuk selanjutnya, JCC akan dikelola secara mandiri oleh PPKGBK, sebagai bagian dari komitmen menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition (MICE) yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas GBK, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," kata Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK dalam keterangan resmi, Senin (28/10/2024).

Sri Lestari menjelaskan, sebagai penghargaan kepada PT GSP yang telah menjadi mitra pengelolaan Gedung JCC selama ini, PPKGBK telah memberikan penawaran skema kerja sama baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini, imbuh dia, sekaligus sebagai bagian dari itikad baik PPKGBK dalam rangka melindungi kepentingan para penyewa dan calon penyewa yang akan mengadakan kegiatan di JCC.

"Sesuai regulasi, bentuk kerja sama yang ditawarkan adalah menjadikan PT GSP sebagai pendukung kegiatan event, antara lain sumber daya manusia, peralatan, hingga penyediaan jamuan," ujar Sri Lestari.

Adapun setelah dikelola mandiri, ada beberapa strategi PPKGBK dalam mengembangkan JCC.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang perawatan pesawat, akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Saham Seri B sebanyak-banyaknya 11,7 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Direktur Utama GMF Aero Asia Andi Fahrurozi mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan perusahaan untuk memperbaiki posisi ekuitas perusahaan dan memperkuat struktur permodalan.

“Dalam RUPSLB Ini, pemegang saham telah menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 11,7 miliar lembar saham seri B dengan nilai Rp 25 per saham," ujarnya dalam RUPSLB yang diselenggarakan secara virtual, Senin (28/10/2024).

Andi menyebutkan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan mengambil bagian dengan porsi terbesar dalam right issue yakni 89,9 persen.

Garuda Indonesia mendukung modal non-tunai (inbreng) berupa aset tetap sebesar Rp 418 miliar.

Dengan adanya rencana right issue ini, GMFI akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, khususnya yang terkait dengan aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Proses PMHMETD ini dijadwalkan untuk selesai pada Desember 2024. Sehingga dengan rencana itu, GMFI akan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk menghadapi tantangan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Lebih lanjut Andi mengatakan, dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk memastikan kelancaran operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peningkatan pelayanan.

Selain itu, dana tersebut akan mendukung upaya GMFI dalam meningkatkan efisiensi operasional untuk memastikan bahwa standar kualitas perawatan pesawat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"PMHMETD ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa GMFI memiliki fleksibilitas dalam mengoptimalisasi aset inti perusahaan. Dengan modal tambahan, kami akan lebih agresif dalam memaksimalkan efisiensi operasional dan mempercepat investasi di sektor-sektor penting,” ucap dia.

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) ilegal dan berizin terbaru pada Senin (21/10/2024).

Daftar pinjol legal penting diketahui agar terhindar dari pihak pengelola pinjol ilegal atau tidak berizin yang menawarkan kemudahan pinjaman dengan bunga tinggi.

Sampai dengan 21 Oktober 2024, jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang mengantongi izin OJK adalah 97 perusahaan.

Lantas, apa saja pinjol legal dan ilegal terbaru?

Daftar pinjol legal per Oktober 2024

OJK melalui Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar 97 pinjol legal pekan lalu.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan data OJK per Juli 2024 sebanyak 98 pinjol berizin OJK.

Sebab, izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) sebagai fintech peer-to-peer lending resmi dicabut OJK per 21 Oktober 2024 karena gagal memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan sejumlah ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Dilansir dari laman OJK, berikut daftar pinjol legal per Oktober 2024:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. Amartha - https://amartha.com
3. Dompet Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
4. Boost - https://myboost.co.id
5. Toko Modal - https://www.tokomodal.co.id
6. Findaya - https://findaya.co.id
7. Modalku - https://modalku.co.id
8. KTA Kilat - https://www.pendanaan.com
9. Kredit Pintar - https://kreditpintar.co.id
10. Maucash - https://maucash.id
11. Finmas - https://www.finmas.co.id
12. KlikA2C - https://klika2c.co.id
13. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
14. Ammana.id - https://ammana.id
15. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
16. KoinP2P - https://koinp2p.com
17. PohonDana - https://pohondana.id
18. Mekar - https://mekar.id
19. AdaKami - https://www.adakami.id
20. Esta Kapital Fintek - https://www.estakapital.co.id
21. KreditPro - https://kreditpro.id
22. Fintag - https://fintag.id
23. Rupiah Cepat - https://www.rupiahcepat.co.id
24. Crowdo - https://crowdo.co.id
25. Indodana - https://indodana.id
26. Julo - https://www.julo.co.id
27. Pinjamwinwin - https://pinjamwinwin.com
28. DanaRupiah - https://danarupiah.id
29. Taralite - https://www.taralite.com
30. Pinjam Modal - https://pinjammodal.id
31. Alami - https://p2p.alamisharia.co.id
32. AwanTunai - https://www.awantunai.co.id
33. Danakini - https://danakini.co.id
34. Singa - https://singa.id
35. DanaMerdeka - https://danamerdeka.co.id
36. EasyCash - https://indo.geteasycash.asia
37. Pinjam Yuk - https://www.pinjamyuk.co.id
38. FinPlus - https://www.finplus.co.id
39. UangMe - https://uangme.id
40. PinjamDuit - https://pinjamduit.co.id
41. Dana Syariah - https://danasyariah.id
42. Batumbu - https://www.batumbu.id
43. CashCepat - https://cashcepat.id
44. KlikUMKM - https://www.klikUMKM.co.id
45. Pinjam Gampang - https://www.kreditplusteknologi.id
46. Cicil - https://www.cicil.co.id
47. Lumbung Dana - https://lumbungdana.co.id
48. 360 Kredi - https://www.360kredi.id
49. Samir - https://www.samir.co.id
50. Kredinesia - https://www.kredinesia.id
51. Pintek - https://pintek.id
52. ModalRakyat - https://modalrakyat.id
53. Solusiku - https://www.solusi-ku.id
54. Cairin - https://www.cairin.id
55. TrustIQ - https://trustiq.id
56. Klik Kami - https://www.klikkami.co.id
57. Duha Syariah - https://www.duhasyariah.com
58. Invoila - https://invoila.co.id
59. Sanders One Stop Solution - https://sanders.co.id
60. DanaBagus - https://www.danabagus.id
61. UKU - https://ukuindo.com
62. Kredito - https://kredito.id
63. AdaPundi - https://www.adapundi.com
64. ShopeePayLater - https://www.lenteradana.co.id/lender/
65. Modal Nasional - https://www.modalnasional.co.id
66. Komunal - https://www.komunal.co.id
67. Restock.ID - https://www.restock.id
68. Asetku - https://asetku.co.id
69. Ringan - https://www.ringan.co.id
70. Avantee - https://www.avantee.co.id
71. Gradana - https://gradana.co.id
72. Danacita - https://www.danacita.co.id
73. IKI Modal - https://www.ikimodal.com
74. Ivoji - https://www.ivoji.id
75. Indofund.id - https://indofund.id
76. iGrow - https://igrow.asia
77. Danai.id - https://danai.id
78. Dumi - https://minjem.com
79. Lahan Sikam - https://www.lahansikam.co.id
80. Qazwa.id - https://qazwa.id
81. KrediFazz - https://www.kredifazz.id
82. Doeku - https://doeku.id
83. Aktivaku - https://aktivaku.com
84. Danain - https://www.danain.co.id
85. Indosaku - https://indosaku.id
86. UATAS - https://www.uatas.id
87. EduFund - https://www.edufund.co.id
88. GandengTangan - https://www.gandengtangan.co.id
89. Papitupi Syariah - https://www.papitupisyariah.com
90. BantuSaku - https://bantusaku.id
91. DanaBijak - https://danabijak.com
92. AdaModal - https://www.adamodal.co.id
93. SamaKita - https://samakita.co.id
94. KawanCicil - https://kawancicil.co.id
95. Crowde - https://crowde.co
96. KlikCair - https://klikcair.com
97. Ethis - https://ethis.co.id.

Daftar pinjol ilegal per Oktober 2024

Selain daftar pinjol legal, Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan juga merilis daftar pinjol ilegal secara berkala.

Data terakhir pada Agustus 2024, OJK menemukan 850 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Ratusan pinjol ilegal itu dapat membahayakan masyarakat karena pihak yang memberikan pinjaman dapat melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dengan ditemukannya 850 pinjol ilegal, OJK sudah menghentikan 10.890 pinjol ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal sejak 2017.

Berdasarkan rilis OJK, berikut daftar pinjol ilegal per Agustus 2024:

• Daftar pinjol ilegal per Agustus 2024.

Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi, lantaran bisa berpotensi merugikan.

OJK juga meminta masyarakat mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Itulah daftar pinjol legal dan ilegal per Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk menambah armada penerbangan yang melayani haji.

Hal itu menyusul adanya kasus keterlambatan penerbangan yang melayani ibadah haji atau umrah dari tahun ke tahun.

“Masalah transportasi penerbangan selalu terlambat, kami sarankan untuk mengatasi ini penerbangan jangan 2 armada saja jangan hanya Garuda dan Arab Saudi Airlines,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat Achmad dalam Rapat Kerja dan RDP membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Achmad menilai ketika layanan armada penerbangan ditambahkan otomatis bisa membuat persaingan yang sehat terhadap industri penerbangan dalam hal memberikan pelayanan yang baik bagi peserta jemaat haji.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, Kemenag pernah menegur Garuda Indonesia karena sebanyak 47,5 persen penerbangan haji tahun ini yang dilayani maskapai tersebut mengalami keterlambatan.

Dari 80 penerbangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia untuk keberangkatan haji, 38 di antaranya mengalami keterlambatan. Bahkan, ada keterlambatan penerbangan yang sampai 3 jam 50 menit lamanya dan jika ditotal keterlambatan itu mencapai 32 jam 24 menit.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Atalia Praratya meminta Kemenag untuk melakukan pemisahan atau pendampingan khusus untuk jemaah haji lansia.

Dia menyebutkan Jawa barat merupakan Provinsi yang jemaah hajinya yang paling banyak tahun ini yang mencapai sekitar 38.000 peserta. Dari angka itu ada sebanyak 1.935 jumlah haji lansia.

Atalia bilang, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak dari peserta haji lansia yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan dari petugas haji. Sekalipun ada petugas haji, banyak yang bukan memiliki pengalaman.

“Hal ini pun membuat para lansia sulit mendapatkan layanan ketika masa-masa krusial. Kami berharap apakah memungkinkan dilakukan pemisahaan untuk lansia. Dilakukan pendampingan khusus bisa datang paling lambat atau pulang paling cepat. Lalu untuk petugas haji dipilih dari yang berpengalaman untuk haji,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merilis daftar terbaru konstituen indeks IDX30 untuk periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025.

Dalam evaluasi mayor triwulanan yang dilakukan oleh BEI, dua saham dikeluarkan dari indeks ini dan digantikan dengan dua saham lainnya.

Dua emiten yang dikeluarkan dari IDX30 adalah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Keduanya akan digantikan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), yang dinilai memiliki potensi untuk memperkuat likuiditas dan kapitalisasi pasar dalam indeks IDX30.

IDX30 merupakan indeks yang mencakup 30 saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik.

Evaluasi IDX30 bersama indeks lainnya seperti LQ45, IDX80, dan Kompas100 dilakukan secara berkala oleh BEI untuk memastikan indeks tetap relevan dengan dinamika pasar.

Berikut adalah daftar lengkap saham IDX30 untuk periode November 2024 hingga Januari 2025:

1. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)
2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
3. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
4. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
5. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
6. PT Bank Jago Tbk (ARTO)
7. PT Astra International Tbk (ASII)
8. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
10. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
11. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
12. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
13. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
14. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
15. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
16. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
17. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
18. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
19. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
20. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
21. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA)
22. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
23. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
24. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)
25. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)
26. PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
27. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
28. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)
29. PT United Tractors Tbk (UNTR)
30. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

BANDUNG, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks, Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (SP PGN) menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan gas bumi nasional demi tercapainya swasembada energi.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP PGN 2024 yang diadakan di Bandung, dengan Forum Diskusi Terarah (FDT) sebagai fokus utama, bertujuan memperkuat sinergi antara pekerja dan manajemen untuk keberlanjutan layanan energi nasional.

Forum diskusi ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri gas nasional, khususnya PGN, serta peluang untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Tema utama yang diusung dalam diskusi adalah transformasi bisnis PGN untuk menghadapi masa depan energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Beberapa topik yang dibahas mencakup transformasi energi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan pasokan gas, dan pengembangan infrastruktur energi.

Rakernas ini dihadiri oleh Ketua Umum SP PGN, Ardi Viryawan, serta sejumlah petinggi manajemen PGN, termasuk Rachmat Hutama (Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN), Rosa Permata Sari (Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN), dan Tony Setyo Boedi Hoesodo (Komisaris Independen).

Acara ini menjadi ajang kolaborasi antara SP PGN dan manajemen dalam menyusun strategi jangka panjang demi menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Rakernas SP PGN berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2024 di Bandung. Acara ini menjadi bagian dari agenda tahunan SP PGN dalam memperkuat sinergi dan komitmen antara serikat pekerja dan pihak manajemen.

Keberlanjutan energi nasional merupakan prioritas dalam upaya mencapai swasembada energi. Dengan pemanfaatan gas bumi, PGN berkontribusi dalam bauran energi nasional, sejalan dengan program pemerintah Asta Cita 2024-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Ketua Umum SP PGN, Ardi Viryawan, menekankan pentingnya dialog konstruktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif perusahaan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan kontribusi bagi negara.

Dalam paparannya, Rosa Permata Sari menegaskan ambisi PGN untuk menjadi kontributor utama energi gas bumi nasional hingga tahun 2045.

"Langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur LNG dan trading LNG menjadi prioritas untuk mengamankan pasokan gas yang stabil," katanya melalui keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Selain itu, PGN berupaya menambah pasokan gas domestik serta sumber dari sumur marginal, dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi demi menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.

Menurut Rachmat Hutama, PGN juga akan meningkatkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan adaptasi teknologi dalam menjalankan tugasnya sebagai agregator gas nasional. Hal ini untuk memastikan agar seluruh pekerja mampu menghadapi dinamika perubahan di industri gas bumi yang kian menantang.

BANDUNG, KOMPAS.com – Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks, Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (SP PGN) menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan gas bumi nasional demi tercapainya swasembada energi.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SP PGN 2024 yang diadakan di Bandung, dengan Forum Diskusi Terarah (FDT) sebagai fokus utama, bertujuan memperkuat sinergi antara pekerja dan manajemen untuk keberlanjutan layanan energi nasional.

Forum diskusi ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri gas nasional, khususnya PGN, serta peluang untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Tema utama yang diusung dalam diskusi adalah transformasi bisnis PGN untuk menghadapi masa depan energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Beberapa topik yang dibahas mencakup transformasi energi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan pasokan gas, dan pengembangan infrastruktur energi.

Rakernas ini dihadiri oleh Ketua Umum SP PGN, Ardi Viryawan, serta sejumlah petinggi manajemen PGN, termasuk Rachmat Hutama (Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN), Rosa Permata Sari (Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN), dan Tony Setyo Boedi Hoesodo (Komisaris Independen).

Acara ini menjadi ajang kolaborasi antara SP PGN dan manajemen dalam menyusun strategi jangka panjang demi menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Rakernas SP PGN berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2024 di Bandung. Acara ini menjadi bagian dari agenda tahunan SP PGN dalam memperkuat sinergi dan komitmen antara serikat pekerja dan pihak manajemen.

Keberlanjutan energi nasional merupakan prioritas dalam upaya mencapai swasembada energi. Dengan pemanfaatan gas bumi, PGN berkontribusi dalam bauran energi nasional, sejalan dengan program pemerintah Asta Cita 2024-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Ketua Umum SP PGN, Ardi Viryawan, menekankan pentingnya dialog konstruktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif perusahaan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan kontribusi bagi negara.

Dalam paparannya, Rosa Permata Sari menegaskan ambisi PGN untuk menjadi kontributor utama energi gas bumi nasional hingga tahun 2045.

"Langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur LNG dan trading LNG menjadi prioritas untuk mengamankan pasokan gas yang stabil," katanya melalui keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Selain itu, PGN berupaya menambah pasokan gas domestik serta sumber dari sumur marginal, dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi demi menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.

Menurut Rachmat Hutama, PGN juga akan meningkatkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan adaptasi teknologi dalam menjalankan tugasnya sebagai agregator gas nasional. Hal ini untuk memastikan agar seluruh pekerja mampu menghadapi dinamika perubahan di industri gas bumi yang kian menantang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan telah menggelontorkan dana Rp 19,7 triliun untuk penyelenggaraan haji reguler 2024 hingga akhir Agustus ini.

Angka itu sudah mencapai 97,31 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 20,3 triliun.

“Realisasi pengeluaran anggaran terdiri atas penyelenggaraan haji reguler sebesar Rp 19,7 triliun, penyelenggaraan haji khusus sebesar Rp 4,6 triliun atau sebanyak 32,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,5 triliun,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja dan RDP membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Nasaruddin memaparkan, jumlah kuota haji reguler 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah sebanyak 213.320 jemaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah dan 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBHU).

Sementara realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi ada sebanyak 213.275 orang.

Lebih lanjut Nasaruddin mengatakan, jemaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan haji. Sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji.

Sementara Petugas Haji Daerah (PHD) membayar penuh biaya pelaksanaan haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. “Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp 56 juta sedangkan besaran rata-rata untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp 93 juta,” ucap dia.