JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan telah menggelontorkan dana Rp 19,7 triliun untuk penyelenggaraan haji reguler 2024 hingga akhir Agustus ini.

Angka itu sudah mencapai 97,31 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 20,3 triliun.

“Realisasi pengeluaran anggaran terdiri atas penyelenggaraan haji reguler sebesar Rp 19,7 triliun, penyelenggaraan haji khusus sebesar Rp 4,6 triliun atau sebanyak 32,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,5 triliun,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja dan RDP membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Nasaruddin memaparkan, jumlah kuota haji reguler 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah sebanyak 213.320 jemaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah dan 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBHU).

Sementara realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi ada sebanyak 213.275 orang.

Lebih lanjut Nasaruddin mengatakan, jemaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan haji. Sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji.

Sementara Petugas Haji Daerah (PHD) membayar penuh biaya pelaksanaan haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. “Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp 56 juta sedangkan besaran rata-rata untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp 93 juta,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan telah menggelontorkan dana Rp 19,7 triliun untuk penyelenggaraan haji reguler 2024 hingga akhir Agustus ini.

Angka itu sudah mencapai 97,31 persen dari anggaran yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 20,3 triliun.

“Realisasi pengeluaran anggaran terdiri atas penyelenggaraan haji reguler sebesar Rp 19,7 triliun, penyelenggaraan haji khusus sebesar Rp 4,6 triliun atau sebanyak 32,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,5 triliun,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja dan RDP membahas evaluasi Haji 2024 di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Nasaruddin memaparkan, jumlah kuota haji reguler 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah sebanyak 213.320 jemaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah dan 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBHU).

Sementara realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi ada sebanyak 213.275 orang.

Lebih lanjut Nasaruddin mengatakan, jemaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan haji. Sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji.

Sementara Petugas Haji Daerah (PHD) membayar penuh biaya pelaksanaan haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. “Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp 56 juta sedangkan besaran rata-rata untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp 93 juta,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Forum Haji Internasional Indonesia pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta, sebagai bagian memperkuat pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah.

"Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (26/10/2024).

International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan Bank Indonesia ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation.

Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

"Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko," kata dia.

Sementara di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk "Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market."

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Forum Haji Internasional Indonesia pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta, sebagai bagian memperkuat pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah.

"Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (26/10/2024).

International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan Bank Indonesia ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation.

Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

"Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko," kata dia.

Sementara di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk "Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market."

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," kata Fadlul.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, ia berharap terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

"Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah," ujar Fadlul.

Jakarta: Pengelolaan dana haji dirumuskan dengan strategi yang inovatif melalui International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional. Forum itu diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Agenda tersebut digelar di JCC pada 30 Oktober 2024 dengan tema 'Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies'. Acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.
Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” ujar Fadlul.

Baca Juga: Alasan Mengapa Kementerian Khusus Haji Dibutuhkan

Sedang di sesi kedua pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk “Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market”.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” ucapnya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi. Sehingga, mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji. Tetapi, juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

JAKARTA, investor.id – International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Konferensi yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta, ini mengangkat tema penting, Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies.

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjelaskan, acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia (BI) ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. 

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” jelas Fadlul dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjut Fadlul.

Di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” jelas dia.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memainkan peran penting dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah air. Karena itu posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.

"BPKH harus diangkat marwah dan statusnya sehingga menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," kata Menteri Keuangan 2014-2016 sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang PS Brodjonegoro, dalam Executive Talks BPKH di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Bambang menekankan dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji. Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji.

"Dan kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi," tambah Bambang.

Ia meyakini kedua langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPKH memiliki fungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji serta menjamin keamanan dana yang dikelola.

"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya," jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa, (24/9).

Rincian RKAT tersebut antara lain kenaikan target dana kelolaan BPKH sebesar 11%, kenaikan target pendaftar haji sebesar 9,6%, kenaikan nilai manfaat sebesar 12%, dan kenaikan alokasi distribusi Virtual Account (VA) sebesar 91.3%.

"Asumsi imbal hasil yang optimis ini didasari pada rencana strategis yang disusun menggunakan skenario moderat, dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya,” jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya.

Dengan usulan itu distribusi manfaat kepada jemaah haji yang masih menunggu naik menjadi Rp4,4 triliun, hampir dua kali lipat atau 91,3% dibanding tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui Perolehan Nilai Manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jemaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan.

Pemberian Nilai Manfaat untuk jemaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri, dan mulai dibagikan sejak tahun 2018 secara proporsional.

Pendistribusian Nilai Manfaat kepada jemaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual, menuju self financing.

“Diharapkan kenaikan alokasi Virtual Account kepada jemaah tunggu ini akan mendorong peningkatan Virtual Account jemaah tunggu, sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jemaah dan saat biaya haji diumumkan jemaah haji tinggal mengecek nilai VA nya. Secara bertahap Setoran lunas akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account," terang Fadlul Imansyah.

Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang.

Selain itu juga mengeksplorasi surat berharga syariah, termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan BI, yang diatur OJK untuk memberikan yield yang optimal, mendorong investasi emas sebagai upaya untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah, serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat yang optimal termasuk dalam ekosistem perhajian.

BPKH juga berupaya melakukan strategi Inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah haji.

Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia.

Tentunya upaya-upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan ada dana sebesar Rp300 miliar dari pemerintah Arab Saudi yang masuk ke kas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana tersebut telah diterima pemerintah Indonesia pada Juli 2024 lalu.

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementrian Agama RI (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief mengatakan dana tersebut adalah dana kelebihan yang dikembalikan pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah Haji periode 2022-2023.

"Kita kan bayar nih paket, kemudian ada kelebihan [dari] hasil audit [pemerintah Saudi], oh ini sebenarnya mereka [Indonesia] tidak bayar segini, dikembalikan," kata Hilman kepada Bisnis, Rabu (21/8/2024).

Hilman mengatakan dana tersebut telah masuk ke kas BPKH. "Sudah kita kembalikan. Untuk jamaah haji yang akan datang," jelasnya.

Lebih lanjut, Hilman menegaskan kecukupan dana haji dan membantah penambahan kuota khusus jemaah haji adalah akibat dari kekurangan dana.

"Bukan [karena kurang dana]. Masaah dana haji sudah tersedia. BPKH sudah alokasikan dana. Jadi tidak ada dana yang hilang, khawatir dananya tidak ada. Jadi dananya cukup. Dana cukup, tidak ada yang kurang dengan dana haji," kata Hilman

Kuota haji 2024 sebelumnya telah disepakati sebanyak 241.000 jamaah, terdiri dari kuota haji reguler 221.720 dan jamaah haji khusus 19.280. Kemudian, Kemenag mengubah kuota haji reguler menjadi 213.320 sementara kuota haji khusus menjadi 27.680.

JAKARTA, KOMPAS.com – Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan fungsi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji periode Juli 2024 sampai Juni 2027.

Dengan penunjukan ini, Bank DKI akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan, serta memastikan dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Henky Oktavianus menyampaikan, penunjukan ini merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh Bank DKI.

"Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank DKI untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia,” ujar Henky dalam keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut Henky menyatakan, Bank DKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan dana haji, termasuk menyediakan fasilitas perbankan yang lengkap dan memadai, serta menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi bagi para calon jemaah haji.

Bank DKI juga akan terus bekerja sama dengan BPKH untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangan resminya mengatakan, penunjukan perseroan sebagai bank pengelola keuangan haji juga merupakan bagian dari upaya bank ini untuk memperluas layanan perbankan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank DKI siap mendukung penuh BPKH dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional,” ucap Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, perseroan menyediakan layanan penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan umroh, melalui Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) Bank DKI.

Taharoh Bank DKI memiliki berbagai keunggulan, antara lain terintegrasi langsung dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), bebas biaya administrasi, setoran bulanan yang ringan mulai dari Rp 100.000 dan dapat dilakukan mulai dari usia nol tahun.

Setoran bulanan juga difasilitasi dengan sistem autodebet, sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran sendiri secara manual.

Selain Taharoh iB, Bank DKI turut menyediakan ragam pilihan produk dan layanan syariah, di antaranya rekening Tabungan iB, Giro iB, Deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Ritel dan Mikro, serta Pembiayaan Konsumer.

"Termasuk menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI,” tutur Arie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kementerian Agama (Kemenag) RI menekankan upaya keberlanjutan dana haji dalam investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa (6/8/2024). Hilman menanggapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menggunakan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk jamaah lain."Yang jadi perhatian kita adalah agar keuangan haji bisa terjaga keberlanjutannya, jangan kita besar pasak daripada tiang," katanya.

Hilman menekankan pada keberlanjutan dana haji agar semua jamaah haji, baik di tahun ini maupun masa yang akan datang, bisa menikmati hasil pengelolaan investasi dana setoran awal haji.

Untuk itu, kata dia, selama ini, Kemenag mengusulkan agar 70 persen biaya ibadah haji dipenuhi oleh jamaah, dengan harapan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat dari investasi dana setoran awal haji."Yang perlu kita jaga adalah keberlangsungan keuangan haji, masalah halal haramnya ya itu sudah dibahas, tinggal transisinya nanti itu harus jelas," ujarnya.

Hilman menjelaskan putusan MUI soal fatwa haram penggunaan investasi setoran awal haji sebetulnya menitikberatkan pada penggunaan dana orang lain dalam berhaji.

Ia menyebut pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait poin yang ingin disampaikan dalam fatwa tersebut, serta penyesuaian seperti apa yang bisa dilakukan oleh Kemenag RI untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan tetap memberikan subsidi kepada jamaah.

"Ini kan ada dana haji cukup banyak yang diinvestasikan dan dikelola, model pendistribusiannya seperti apa, model pembagian kepada jamaah yang menyimpan uangnya seperti apa, status kontraknya dari awal transaksi bentuknya apakah menitipkan atau investasi, itu memang harus dicek lagi," tutur dia.

Sebelumnya, MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Fatwa MUI dinilai memberikan keadilan bagi jamaah...

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan,Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) yang menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram. Pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.

Mustolih menerangkan, UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji maupun UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat, dana haji harus dikelola sesuai dengan syariat Islam yang menjamin bebas dari riba, gharar, dan maysir. Karena itu fatwa MUI menjadi sangat relevan.

"Komnas Haji menyambut baik Fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda, pertama memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jamaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberangsungan pengelolaan dana haji," ujar Mustolih.

Mustolih menambahkan, kedua, menghentikan praktik skema ponzi (ponzi sceam) konsep yang digagas oleh Charles Ponzi pebisnis asal Amerika Serikat (AS), atas pengelolaan keuangan haji yang telah dianggap lumrah oleh BPKH sejak lembaga ini didirikan 2017.

Menurut dia, BPKH sebagai lembaga yang bertanggungjawab menerima setoran, mengelola dan menginvestasikan dana haji selama ini sangat meng-anak-emaskan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu pada tahun berjalan dengan subsidi jorjoran puluhan juta rupiah berkisar Rp 37 juta sampai Rp 57 Juta per orang atau per jamaah haji.

"Adapun jamaah haji yang masih antri dianak-tirikan begitu rupa hanya diberikan bagian Rp 260 ribu sampai Rp 560 ribu per orang untuk setiap tahunnya dari hasil investasi yang didistribusikan melalui akun virtual (virtual account)," ujar Mustolih.

Mustolih menjelaskan, skema tersebut berpotensi menjadi bom waktu mengingat jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi hasil kelola BPKH karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jamaah haji yang berangkat lebih dulu. Seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jamaah murah, padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jamaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya.

"Jutaan jamaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH, sehingga wajar kalau kemudian Fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa," ujar Mustolih.

Mustolih menegaskan, praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar’i).

Dia mengatakan, minat masyarakat menunaikan ibadah haji tidak pernah surut. Akan tetapi karena keterbatasan kuota yang diberikan Arab Saudi selaku negara tuan rumah mereka yang mendaftar tidak bisa langsung berangkat, harus menunggu (waiting list).

Mustolih mengatakan, lamanya antrian di masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun hingga 48 tahun baru bisa ke tanah suci. Saat ini kurang lebih ada 5,2 juta pendaftar haji.

"Calon jamaah haji reguler harus membayar uang muka (porsi) Rp 25 juta per orang, bagi jamaah haji khusus minimal 4.000 Dolar AS," kata Mustolih kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Ia menjelaskan, setoran tersebut menimbulkan pengendapan dana kurang lebih Rp 170 triliun yang ditampung di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kemudian diinvestasikan melalui berbagai instrumen, dimana hasil kelolanya berkisar antara Rp 6 triliun sampai Rp 10 triliun per tahun.

Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran awal haji yang telah dibayarkan calon jamaah ke rekening BPKH. Termasuk dari hasil investasi dan bagaimana hak jamaah haji tunggu yang kelak baru akan berangkat haji puluhan tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah merancang skema biaya haji agar tidak lagi bergantung pada imbal hasil manfaat pengelolaan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaki di kantornya pada pekan lalu (1/8/2024).

Menurut Zaki, sejak 2017 terdapat tren kenaikan penggunaan nilai manfaat dana haji untuk mensubsidi sebagian biaya perjalanan haji. "BPKH sebenarnya juga mendesain agar jamaah bisa mandiri secara finansial," ujar Zaki.

Pada tahun ini, pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta. Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah adalah Rp56,04 juta atau sekitar 60% dari total BPIH. Sisanya, sebesar 40% atau Rp37,46 juta, ditanggung dari nilai manfaat pengelolaan setoran awal dana haji.

Namun, permasalahan muncul ketika nilai manfaat yang digunakan sebagai subsidi bagi pemberangkatan 201.063 jamaah pada 2023 itu ditetapkan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasalnya, nilai manfaat berasal dari dana haji yang terkumpul dari 5,2 juta jamaah yang telah mendaftar di BPKH. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan penggunaan hasil investasi setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah haram.

Ke depan, BPKH berencana meningkatkan saldo virtual akun jamaah haji dengan cara mentransfer nilai manfaat dari pengelolaan dana haji ke masing-masing akun. "Begitu kita dapat Rp10 triliun nilai manfaat, langsung dibagikan ke setiap 5,2 juta jamaah itu. Harapan kita adalah saldo tersebut terus bertambah. Dengan demikian, jika ada subsidi, jumlahnya sangat kecil. Kita mengarah pada sistem pembiayaan mandiri," pungkasnya.

Dia menjelaskan skema nasabah memupuk sendiri biaya hajinya di rekening virtual yang disiapkan belum dapat dilakukan karena menunggu ketetapan dari pemerintah atas fatwa MUI tersebut.