TANGERANG, KOMPAS.com - Electrum H3i dibanderol mulai Rp 19,9 juta. Sepeda motor listrik yang sudah diuji sebagai ojek online ini kini bisa dibeli masyarakat umum.

Buat yang Rp 19,9 juta, ditawarkan dalam bentuk sewa baterai dan dapat gratis sewa sampai 18 bulan. Sedangkan kalau mau beli dengan baterainya, dibanderol Rp 23,9 juta.

Kompas.com/Fathan Electrum H3i

Penasaran seperti apa, penguji coba motornya langsung di area test ride Imos 2024. Secara dimensi, H3i seperti Honda BeAT tapi lebih besar sedikit.

Saat duduk, rasa bangkunya relatif empuk. Postur penguji yang punya tinggi 178cm dan berat 78 Kg, posisi berkendaranya relatif santai tapi badan cukup tegak.

KOMPAS.com/FATHAN Electrum H3i resmi meluncur di Indonesia, harganya mulai Rp 19,9 juta

Kaki tidak mentok ke bodi depan, berkat tidak banyak kompartemen, cuma ada satu yang terbuka. Setangnya juga model telanjang, dengan berbagai tombol yang mudah dipencet.

Uniknya, H3i dilengkapi dengan Cruise control. Jadi tinggal putar gas dan tekan tombolnya, maka motor berjalan di kecepatan tersebut.

Kompas.com/Fathan Electrum H3i

Penguji mulai jalan, tarikan gasnya tidak hampa atau terlalu enteng. Jadi rasanya seperti memutar gas motor dengan mesin bensin, masih mudah diperkirakan lonjakan tenaganya.

Padahal H3i dilengkapi dengan dinamo dengan tenaga 2,7 kW dan torsi 150 Nm. Cuma rasa putaran gasnya padat, tersedia mode sport kalau mau lebih agresif.

Buat manuver, berkat posisi berkendara yang santai, jadi cukup mudah. Apalagi di area tes, banyak putar balik dan jalanan tidak rata, H3i bisa melewatinya dengan relatif nyaman.

Kompas.com/Fathan Electrum H3i

Kemudian buat parkir, terdapat tombol mundur yang letaknya di sisi kiri, bisa ditekan pakai telunjuk. Uniknya saat mundur tak perlu putar gas, tapi tekan saja tombolnya, praktis.

Kompas.com/Fathan Electrum H3i

Kepraktisan lain dari H3i ada di bagasinya yang lega. Walau ada baterai, bagasi di bawah jok cukup dalam, bisa muat banyak barang dan helm half face Electrum.

KOMPAS.com - Apakah tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil? Jawabannya bisa. Peserta BPJS yang akan melunasi iuran tertunggak dapat membayarnya dengan cicilan maksimal selama 12 bulan.

Tunggakan iuran BPJS bisa dicicil melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) BPJS Kesehatan.

Program pembayaran tunggakan iuran BPJS secara bertahap ini berlaku bagi peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah/PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP).

Dilansir dari informasi resmi, program pembayaran cicilan tunggakan iuran bisa dilakukan oleh peserta PBPU yang menunggak selama 4 hingga 24 bulan.

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil maksimal selama 12 tahapan atau 12 kali, di mana jumlah yang harus dibayarkan sesuai total iuran tertunggak dibagi waktu yang dipilih oleh peserta.

Lantas, bagaimana cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan?

Cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan

Pendaftaran program pembayaran cicilan tunggakan iuran BPJS dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau call center BPJS Kesehatan 166.

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan sebagai berikut:

• Buka aplikasi Mobile JKN, login dengan akun yang terdaftar
• Pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap
• Akan muncul informasi program Rehab, termasuk total tunggakan peserta dan simulasi tagihan yang bisa dipilih oleh peserta
• Setelah pendaftaran selesai, peserta bisa melakukan pembayaran cicilan tagihan iuran melalui mitra pembayaran yang tersedia.

Seperti diketahui, tunggakan iuran BPJS membuat status kepesertaan non aktif. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah tunggakan iuran dibayar lunas.

Meski begitu, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta yang mendapatkan layanan kesehatan yang membutuhkan rawat inap, wajib membayar denda sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Demikian ulasan informasi mengenai pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cicilan. Selamat mencoba!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengembangkan rumput laut menjadi produk bioavtur.

Rosan bilang pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) untuk menggodok rencana tersebut.

“Kita juga koordinasi dengan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) untuk hal itu dan kita sudah ada gambaran awalnya jadi kita sudah sampaikan dan kita memastikan potensi prioritasnya apa,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut Rosan mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset mengenai rencana tersebut sehingga diharapkan tahun depan pemanfaatan rumput laut menjadi bioavtur bisa dieksekusi tahun depan.

Wilayah-wilayah yang akan difokuskan untuk pengolahan rumput laut itu adalah wilayah-wilayah yang kaya akan rumput laut seperti Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Rumput laut ini kita nomor 2 penghasil rumput laut terbesar dan Insha Allah kita akan sesegera mungkin mengeksekusi tapi kita masih komunikasi terus dengan KKP,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proyek hilirisasi bukan hanya sebatas mineral namun juga rumput laut. Hal itu lantaran potensi besar dari rumput laut belum dikelola dengan baik di Indonesia. Indonesia memiliki pesisir terpanjang ke-2 di dunia, dengan panjang 81.000 kilometer (km).

Dari rumput laut, Jokowi bilang, komoditas ini bisa diolah jadi jadi pupuk organik, kosmetik, tepung, bahkan bahan bakar. Tak tanggung-tanggung, rumput laut bisa diolah menjadi bahan bakar pesawat.

"Turunannya itu ke pupuk organik, agar, kosmetik, untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut," ungkap Jokowi dalam Kongres ISEI yang disiarkan virtual, Kamis (19/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Munaslub 2024, Anindya Bakrie, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian dan advokasi untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

Anindya menyebutkan, Kadin Indonesia akan memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah.

“Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Kemudian, Kadin akan mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Secara rinci, langkah yang akan dilakukan Kadin Indonesia meliputi empat hal.

Pertama, Kadin melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan.

“Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja,” ujar Anindya.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

“Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk tekstil dalam negeri,” tutur Anindya.

Anindya juga mengatakan bahwa Kadin Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Ia menyebutkan, penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil agar persoalan serupa tidak terulang.

KOMPAS.com -PT KAI Wisata kembali menghadirkan perjalanan kereta api priority yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kereta api priority adalah salah satu tipe kereta wisata dengan kapasitas sebanyak 30 tempat duduk.

Tempat duduk kereta priority dilengkapi dengan LCD TV layar sentuh pada setiap kursi, sehingga selama perjalanan penumpang bisa menikmati hiburan audio dan video, seperti menonton film maupun mendengarkan musik.

Selain itu, setiap kursi dilengkapi meja portable dan power socket untuk mengisi daya handphone, laptop, maupun tablet.

Lantas, bagaimana jadwal perjalanan kereta api priority periode November 2024?

Jadwal KA priority periode September 2024

Dilansir dari informasi resmi yang dirilis oleh KAI Wisata, jadwal kereta api (KA) priority selama bulan November 2024 sebagai berikut:

• KA Manahan Priority

- Rute Gambir-Solo Balapan (beroperasi pada 1, 8, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 10.30 WIB dan tiba pukul 18.30 WIB.

- Rute Solo Balapan-Gambir (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 22.35 WIB dan tiba pukul 06.36 WIB.

- Rute Gambir-Solo Balapan (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 22.50 WIB dan tiba pukul 06.55 WIB.

- Rute Solo Balapan-Gambir (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 09.45 WIB dan tiba pukul 18.03 WIB.

• KA Brawijaya Priority

- Rute Malang-Gambir (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 16.00 WIB dan tiba pukul 04.59 WIB.

- Rute Gambir-Malang (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 15.40 WIB dan tiba pukul 04.31 WIB.

• KA Fajar Utama YK Priority

- Rute Pasar Senen-Yogyakarta (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 06.40 WIB dan tiba pukul 14.37 WIB

- Rute Yogyakarta-Pasar Senen (beroperasi pada 3, 10, 17 dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 07.00 WIB dan tiba pukul 14.42 WIB.

• KA Senja Utama YK Priority

- Rute Pasar Senen-Yogyakarta (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 19.00 WIB dan tiba pukul 02.35 WIB.

- Rute Yogyakarta-Pasar Senen (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 17.30 WIB dan tiba pukul 01.03 WIB.

• KA Bogowonto Priority

- Rute Pasar Senen-Lempuyangan (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 21.40 WIB dan tiba pukul 05.48 WIB.

- Rute Lempuyangan-Pasar Senen (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 10.00 WIB dan tiba pukul 18.12 WIB.

• KA Gajahwong Priority

- Rute Pasar Senen-Lempuyangan (beroperasi pada 1, 8, 15, 22, dan 29 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 07.35 WIB dan tiba pukul 15.33 WIB.

- Rute Lempuyangan-Pasar Senen (beroperasi pada 3, 10, 17, dan 24 November 2024), dengan jadwal keberangkatan pukul 21.00 WIB dan tiba pukul 05.13 WIB.

Itulah rangkuman jadwal perjalanan kereta api (KA) priority selama bulan November 2024 dan rutenya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditugasi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil, dari total anggaran subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024, sekitar Rp 100 triliun berpotensi salah sasaran.

“Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

“Kalian kan enggak pengin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” ujarnya.

Presiden Prabowo telah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi terkait penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

“Apakah subsidi itu akan diberikan dalam bentuk BLT kepada masyarakat, atau mungkin opsi lain, atau kita blend,” kata Bahlil.

Selain ditunjuk sebagai Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil mengungkapkan bahwa tim ini akan menggelar rapat perdana pada Senin, 4 November 2024, untuk merumuskan formula yang lebih tepat.

Sebelumnya, Bahlil dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas sejumlah langkah optimalisasi subsidi, didampingi beberapa pejabat penting.

Menurut Bahlil, data penerima subsidi perlu diverifikasi agar penyalurannya lebih tepat.

"Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan sampai subsidi kita salah arah. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden setelah tim selesai bekerja," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang periode libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

“Kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3 persen dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar,” kata Plt Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan

Menurut Djunia, meskipun arus penyeberangan diprediksi tetap lancar, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

“Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit, dan antrean kendaraan.

“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V, maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak,” ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat Nataru maupun angkutan lebaran dengan matang. Namun, kendala antrean kendaraan menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang periode libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

“Kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3 persen dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar,” kata Plt Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan

Menurut Djunia, meskipun arus penyeberangan diprediksi tetap lancar, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

“Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit, dan antrean kendaraan.

“Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V, maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak,” ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat Nataru maupun angkutan lebaran dengan matang. Namun, kendala antrean kendaraan menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali membuka lowongan kerja besar-besaran pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari situs resmi penerimaan DPR RI, rekrutmen ini adalah untuk posisi Penerimaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR RI untuk tahun anggaran 2024.

Terdapat total 205 posisi yang tersedia, yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai komisi dan badan di DPR RI sesuai kebutuhan.

Berikut ini persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar untuk posisi tersebut.

Persyaratan Umum Lowongan Kerja DPR RI

Bagi pelamar yang berminat untuk mengisi posisi yang tersedia di DPR RI, berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berkelakuan baik.
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika.
• Pendidikan minimal S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
• Usia maksimal 62 tahun.
• TOEFL minimal 500, khusus untuk keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen TOEFL minimal 550.
• Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja DPR RI

Selain persyaratan umum, DPR RI juga menetapkan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan bidang studi tertentu untuk masing-masing komisi dan badan yang ada.

Berikut adalah rincian persyaratan khusus untuk setiap komisi:

• Komisi I: Membutuhkan kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pertahanan, Ilmu Intelijen, Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Nano, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Telekomunikasi.
• Komisi II: Kandidat yang dicari memiliki kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, serta Ilmu Kearsipan.
• Komisi III: Mencari pelamar dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Terorisme, serta Ilmu Komunikasi.
• Komisi IV: Memprioritaskan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Kelautan, Ilmu Lingkungan Hidup, Ilmu Manajemen, Ilmu Industri Pangan, dan Ilmu Peternakan.
• Komisi V: Membutuhkan kandidat dengan kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (Manajemen Transportasi), Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Ilmu Arsitektur, Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik, Ilmu Geofisika, Ilmu Penerbangan dan Keantariksaan, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, serta Ilmu Astronomi.
• Komisi VI: Mencari pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, dan Ilmu Pasar Modal.
• Komisi VII: Membuka peluang bagi kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, Teknik Nuklir, Teknologi Nano, Teknik Industri, serta Ilmu Industri Makanan dan Minuman.
• Komisi VIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Agama, Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Kajian Perempuan dan Anak, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Astronomi, Ilmu Statistik, dan Ilmu Ekonomi.
• Komisi IX: Mencari kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Ketenagakerjaan, Ilmu Kependudukan, Ilmu Hukum, Gizi, Farmasi, Ilmu Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan dan Kebidanan, serta Ilmu Statistik.
• Komisi X: Membuka peluang bagi kandidat dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pendidikan, Ilmu Pariwisata, Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, Antropologi, Olahraga, Kearsipan, Ilmu Sejarah, Ilmu Sinematografi, Ilmu Seni Budaya, Statistik, dan Ilmu Bahasa.
• Komisi XI: Membutuhkan pelamar dengan kualifikasi S2 di bidang Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Ilmu Perasuransian, Perencanaan, Pembangunan, Manajemen, Ilmu Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, serta Ilmu Pasar Modal.
• Komisi XII: Mencari kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Teknik Pertambangan, Teknologi Nuklir, Ilmu Ekonomi, Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, dan Teknik Nuklir.
• Komisi XIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Selain komisi-komisi tersebut, terdapat juga persyaratan khusus untuk berbagai badan di DPR RI, antara lain:

• Badan Anggaran: S2 Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Manajemen, Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, Pasar Modal, Ekonomi Kreatif, serta Kemaritiman.
• Badan Urusan Rumah Tangga: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknologi Informasi, Arsitektur dan Desain Interior, Ilmu Gizi, serta Ilmu Kesehatan dan Olahraga.
• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen: Diutamakan S2 dalam bidang Hubungan Internasional, Bahasa dan Sastra Asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol), Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi Internasional, Manajemen Marketing, Ilmu Penanaman Modal, Ilmu Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi.
• Badan Legislasi: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Ilmu Filsafat, Ilmu Bahasa/Linguistik, Ilmu Agama, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Kriminologi, Ilmu Komunikasi, Ketahanan Nasional, Teknologi, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, serta Sumber Daya Alam.
• Mahkamah Kehormatan Dewan: S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Agama Filsafat, dan Ilmu Kriminologi.
• Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara: Mencari kandidat S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Statistik, serta Pasar Modal.
• Badan Aspirasi Masyarakat: Membuka lowongan bagi pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kearsipan, Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia, serta Ilmu Sosiologi.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi https://ssctaakd.dpr.go.id/.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 4 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali membuka lowongan kerja besar-besaran pada tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari situs resmi penerimaan DPR RI, rekrutmen ini adalah untuk posisi Penerimaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) DPR RI untuk tahun anggaran 2024.

Terdapat total 205 posisi yang tersedia, yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai komisi dan badan di DPR RI sesuai kebutuhan.

Berikut ini persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar untuk posisi tersebut.

Persyaratan Umum Lowongan Kerja DPR RI

Bagi pelamar yang berminat untuk mengisi posisi yang tersedia di DPR RI, berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berkelakuan baik.
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika.
• Pendidikan minimal S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00.
• Usia maksimal 62 tahun.
• TOEFL minimal 500, khusus untuk keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen TOEFL minimal 550.
• Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain.

Persyaratan Khusus Lowongan Kerja DPR RI

Selain persyaratan umum, DPR RI juga menetapkan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan bidang studi tertentu untuk masing-masing komisi dan badan yang ada.

Berikut adalah rincian persyaratan khusus untuk setiap komisi:

• Komisi I: Membutuhkan kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pertahanan, Ilmu Intelijen, Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Nano, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Telekomunikasi.
• Komisi II: Kandidat yang dicari memiliki kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, serta Ilmu Kearsipan.
• Komisi III: Mencari pelamar dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Terorisme, serta Ilmu Komunikasi.
• Komisi IV: Memprioritaskan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Kelautan, Ilmu Lingkungan Hidup, Ilmu Manajemen, Ilmu Industri Pangan, dan Ilmu Peternakan.
• Komisi V: Membutuhkan kandidat dengan kualifikasi S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (Manajemen Transportasi), Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Ilmu Arsitektur, Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik, Ilmu Geofisika, Ilmu Penerbangan dan Keantariksaan, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, serta Ilmu Astronomi.
• Komisi VI: Mencari pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, dan Ilmu Pasar Modal.
• Komisi VII: Membuka peluang bagi kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, Teknik Nuklir, Teknologi Nano, Teknik Industri, serta Ilmu Industri Makanan dan Minuman.
• Komisi VIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Agama, Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Kajian Perempuan dan Anak, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Astronomi, Ilmu Statistik, dan Ilmu Ekonomi.
• Komisi IX: Mencari kandidat dengan pendidikan S2 di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Ketenagakerjaan, Ilmu Kependudukan, Ilmu Hukum, Gizi, Farmasi, Ilmu Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan dan Kebidanan, serta Ilmu Statistik.
• Komisi X: Membuka peluang bagi kandidat dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Pendidikan, Ilmu Pariwisata, Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, Antropologi, Olahraga, Kearsipan, Ilmu Sejarah, Ilmu Sinematografi, Ilmu Seni Budaya, Statistik, dan Ilmu Bahasa.
• Komisi XI: Membutuhkan pelamar dengan kualifikasi S2 di bidang Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Ilmu Perasuransian, Perencanaan, Pembangunan, Manajemen, Ilmu Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, serta Ilmu Pasar Modal.
• Komisi XII: Mencari kandidat dengan latar belakang S2 dalam bidang Teknik Pertambangan, Teknologi Nuklir, Ilmu Ekonomi, Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu Energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, dan Teknik Nuklir.
• Komisi XIII: Membutuhkan pelamar dengan latar belakang S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.

Selain komisi-komisi tersebut, terdapat juga persyaratan khusus untuk berbagai badan di DPR RI, antara lain:

• Badan Anggaran: S2 Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Manajemen, Statistik, Kebijakan Publik, Ilmu Hukum, Pasar Modal, Ekonomi Kreatif, serta Kemaritiman.
• Badan Urusan Rumah Tangga: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknologi Informasi, Arsitektur dan Desain Interior, Ilmu Gizi, serta Ilmu Kesehatan dan Olahraga.
• Badan Kerja Sama Antar-Parlemen: Diutamakan S2 dalam bidang Hubungan Internasional, Bahasa dan Sastra Asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol), Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi Internasional, Manajemen Marketing, Ilmu Penanaman Modal, Ilmu Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi.
• Badan Legislasi: Diutamakan S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Ilmu Filsafat, Ilmu Bahasa/Linguistik, Ilmu Agama, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Kriminologi, Ilmu Komunikasi, Ketahanan Nasional, Teknologi, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, serta Sumber Daya Alam.
• Mahkamah Kehormatan Dewan: S2 dalam bidang Ilmu Hukum, Agama Filsafat, dan Ilmu Kriminologi.
• Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara: Mencari kandidat S2 dalam bidang Ilmu Ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi, dan kebijakan publik), Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Ilmu Moneter, Perpajakan, Perbankan, Perencanaan Pembangunan, Statistik, serta Pasar Modal.
• Badan Aspirasi Masyarakat: Membuka lowongan bagi pelamar dengan latar belakang S2 di bidang Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Sosial Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kearsipan, Ilmu Hukum, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia, serta Ilmu Sosiologi.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman resmi https://ssctaakd.dpr.go.id/.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 4 November 2024.

Mendag Klaim Permendag 8/2024 Lindungi Industri Tekstil, Sritex Justru Terpukul

Isi Artikel:

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dibuat untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Pernyataan ini disampaikan Budi sebagai respons atas keluhan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Lukminto, yang menyebut regulasi tersebut membuat Sritex dinyatakan pailit.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil,” ujar Budi usai konferensi pers di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan, Permendag 8/2024 mengatur impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) melalui pertimbangan teknis yang ketat. Selain itu, kuota impor pakaian jadi juga diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

“Untuk TPT dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Begitu juga dengan pakaian jadi,” jelas Budi.

Polemik mengenai Permendag 8/2024 muncul ketika Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyarankan agar beleid tersebut dikembalikan ke aturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Agus Gumiwang menganggap perubahan aturan justru berdampak negatif pada industri tekstil lokal, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Budi Santoso memastikan tidak ada masalah serius antara kedua kementerian terkait kebijakan tersebut. “Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa pertemuan telah dilakukan antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas Permendag 8/2024.

Dialog ini diharapkan bisa menemukan jalan tengah yang tidak hanya melindungi industri, tetapi juga mendukung keberlangsungan bisnis tekstil di Indonesia.

Sebelumnya, Iwan Lukminto mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan impor dalam Permendag 8/2024 telah memukul banyak perusahaan tekstil, termasuk Sritex yang akhirnya terpaksa mengajukan status pailit.

Menurutnya, banyak perusahaan tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat regulasi baru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuota subsidi sepeda motor listrik untuk tahun 2024 sudah habis, dan pemerintah belum memutuskan apakah program tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Purbaja Pantja, Chief Executive Officer PT Ilectra Motor Group, produsen motor listrik Alva, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu keputusan mengenai kelanjutan insentif untuk motor listrik.

"Dari kami, Alva percaya bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk kendaraan listrik secara keseluruhan, termasuk kendaraan listrik roda dua," ujar Purbaja kepada Kompas.com di Iajang IMOS 2024, ICE BSD, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Test ride motor listrik Alva Cervo Q-ABS

"Intinya, kami akan terus mendapatkan umpan balik mengenai perkembangan di tahun 2025. Jadi, saat ini kami hanya menunggu proses lebih lanjut," tambahnya.

Meskipun demikian, Purbaja menekankan bahwa bisnis harus tetap berjalan, baik ada atau tidaknya subsidi motor listrik tahun depan.

Hal yang bisa dilakukan oleh Alva ialah melakukan terobosan untuk memastikan penetrasi motor listrik dapat menjangkau masyarakat dengan baik.

"Dari segi bisnis, bagi kami, apakah ada subsidi atau tidak, kami akan terus berjalan. Kami tidak lagi membicarakan subsidi dan sejenisnya," ujarnya.

Dok. Alva Varian baru dari Alva Cervo, yaitu Cervo Boost Charge dan Cervo Q meluncur di GIIAS 2024.

"Mungkin lebih kepada apa yang telah kami lakukan selama ini, yaitu menciptakan produk yang cocok dan relevan untuk masyarakat Indonesia, yang lebih cepat, lebih jauh, dan lebih mudah," tambahnya.

Untuk diketahui, kuota subsidi sepeda motor listrik untuk tahun 2024 telah habis. Total unit motor listrik yang telah tersalurkan sejak 2023 adalah 72.293 unit.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa belum ada anggaran yang tersedia untuk melanjutkan program subsidi motor listrik.