JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas penurunan harga tiket pesawat tetap akan berjalan meski tak ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Untuk diketahui sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat yang di dalamnya adalah Kemenkomarves.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Dan ini akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam Satgas,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut sebelumnya terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Namun karena Kemenkomarves sudah tidak ada lagi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai kementerian yang baru dalam Kabinet Merah Putih, ikut dilibatkan dalam Satgas itu.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas penurunan harga tiket pesawat tetap akan berjalan meski tak ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Untuk diketahui sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat yang di dalamnya adalah Kemenkomarves.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Dan ini akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam Satgas,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut sebelumnya terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Namun karena Kemenkomarves sudah tidak ada lagi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai kementerian yang baru dalam Kabinet Merah Putih, ikut dilibatkan dalam Satgas itu.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Chery akan resmi menjual Chery J6 pada akhir tahun 2024. Mobil ini menarik perhatian karena dapat disebut sebagai SUV listrik perdana yang hadir di Indonesia.

Chery J6 pertama kali diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada bulan Juli lalu. Namun, saat itu namanya adalah iCar 03, bukan Chery J6.

Sebelum resmi diluncurkan, Chery Indonesia mengajak sejumlah media untuk merasakan ketangguhan Chery J6 di JSI Resort Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Area yang dipilih untuk test drive ini sangat menantang, mulai dari jalan tanah berbatu, tanjakan dan turunan curam, hingga kemampuan terabas genangan air tinggi.

Ditemani oleh dua rekan dari media lain, Kompas.com mencoba unit Chery J6 tipe All Wheel Drive (AWD) alias penggerak semua roda, yang merupakan model tertinggi dengan fitur paling lengkap.

Kabin

Saat pertama kali memasuki kabin, ada beberapa elemen yang langsung mencuri perhatian. Pertama, terdapat layar besar di tengah dashboard yang mengendalikan mayoritas fungsi mobil.

Kemudian kedua panoramic sunroof juga menjadi sorotan utama, ditambah dengan beberapa elemen soft touch dan kulit yang memberikan kesan elegan.

KOMPAS.com/Gregy Interior Chery J6

Setelah duduk di Chery J6, terlihat bahwa produsen asal China ini berusaha memanjakan pengemudi. Pengaturan kursi sudah elektrik, pegangan setirnya empuk dengan bentuk bagian atas dan bawah yang rata.

Dengan dimensi panjang 4.406 mm, lebar 1.910 mm, dan tinggi 1.715 mm, kabin mobil yang dirakit di Bekasi, Jawa Barat, ini terasa lapang. Jarak pundak pengemudi dan penumpang depan juga cukup jauh.

Nyatanya dimensi Chery J6 memang lebih lebar dibandingkan Suzuki Jimny 5-pintu yang memiliki lebar 1.645 mm atau lebih ramping hampir 3 cm.

Rasa Berkendara

Ini adalah kali pertama redaksi Kompas.com melakukan off-road dengan tenang. Tenang yang dimaksud adalah karena Chery J6 merupakan mobil listrik yang minim suara. Suara yang terdengar hanya berasal dari ban yang beradu dengan batu dan tanah.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Catatan Kompas.com setirnya terasa ringan dan memberikan umpan balik yang nyaman dan mendukung pengalaman berkendara.

Chery J6 memiliki ground clearance 190 mm, yang akan berkurang menjadi 170 mm saat mobil terisi penuh. Di atas kertas memang lebih pendek dibandingkan Jimny 5-pintu yang memiliki ground clearance 210 mm.

Meskipun begitu, Chery membekali J6 AWD dengan delapan mode berkendara yang dapat dipilih sesuai kondisi jalan. Untuk tes kali ini, redaksi Kompas.com menggunakan mode "bumpy" atau bergelombang.

Mode berkendara ini mengatur sistem secara elektronik, mulai dari bukaan gas, tenaga yang disalurkan, hingga kontrol traksi.

Foto: Chery Chery J6

Sistem elektronik Chery J6 AWD pintar dalam membagi distribusi tenaga ke setiap roda, berkat dua motor listrik di depan dan belakang yang masing-masing menggerakkan dua roda.

Ditunjang pelek ring 19 profil ban 255/55, mobil mampu melewati jalan tanah dengan berbagai batu cadas dengan mudah. Dua motor listrik di depan dan belakang mampu membagi torsi secara efektif ke roda yang membutuhkan.

Saat melewati tanjakan dengan kecepatan rendah, bahkan ketika berhenti di tengah tanjakan licin, mobil ini dapat merayap dengan lancar tanpa khawatir mundur.

Spesifikasi di atas kertas, Chey J6 dibekali dua motor yang dipasang di depan dan belakang. Motor listriknya menghasilkan tenaga 275 Tk namun torsinya belum diungkap Chery Indonesia.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Ketika menuruni tanjakan curam, mobil terasa stabil, memudahkan pengemudi untuk mengatur rem dan berjalan santai. Namun, saat melewati tanggul atau polisi tidur yang tinggi, mobil sempat mentok.

Ini mengisyaratkan bahwa ayunan suspensi dengan peredam depan tipe Macpherson Strut dan belakang model Multi-link mungkin terlalu empuk.

Bisa disebut supensi Chery J6 memang punya bantingan yang lembut. Hal ini bisa jadi keunggulan buat berkendara harian di jalan raya atau melibas trek off road ringan hingga medium.

Terabas Air

Salah satu kekhawatiran umum mengenai mobil listrik adalah ketahanan baterai terhadap debu dan air. Chery memastikan bahwa mobil ini telah lulus sejumlah sertifikasi IP yang menjamin ketahanan kabel dan baterai terhadap air.

Foto: KOMPAS.com/Gregy Chery J6

Kompas.com membuktikannya dengan melewati genangan air setinggi 60 cm, dan tidak mengalami kendala sama sekali.

Sebagai catatan, saat terabas air dengan kecepatan tinggi, pelindung air atau "kepet" di ban depan sempat terdorong ke belakang, tetapi hal ini tidak mempengaruhi performa mobil.

Yusuf, Product Team of Chery Sales Indonesia (CSI), memastikan bahwa spesifikasi dan fitur yang ada saat ini bisa mengalami revisi atau penambahan sesuai kebutuhan konsumen.

"Kami masih dalam tahap finalisasi. Artinya, jika ada informasi yang perlu diperbarui, kami akan menyampaikannya," kata Yusuf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan buku dan tagihan untuk kredit bermasalah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan ini bertujuan agar petani dan nelayan yang memiliki catatan kredit bermasalah tetap dapat mengakses bantuan dan fasilitas perbankan.

"Jika tidak ada kebijakan hapus buku dan hapus tagih, masyarakat, petani, dan nelayan dengan kredit bermasalah akan tercatat di database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas perbankan," kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Kebijakan ini, dalam tanda petik, semacam moratorium bagi mereka yang pernah mengalami masalah kredit," tambahnya.

Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang menyusun payung hukum untuk pelaksanaannya.

OJK sendiri menyatakan siap mendukung kebijakan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan akses perbankan bagi UMKM.

Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah masih merumuskan aturan hukum yang lebih rinci untuk kebijakan ini.

"Tujuannya murni untuk mendukung UMKM. Jumlah kasusnya cukup besar, sehingga penting bagi mereka mendapatkan penghapusan buku, namun tanpa menghapuskan tagihannya. Prosesnya masih berjalan dan diharapkan segera selesai," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK telah terlibat dalam serangkaian pembahasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan mengatur teknis kebijakan ini.

"OJK mendukung kebijakan ini karena akses pembiayaan bagi UMKM sangat penting untuk ketahanan ekonomi. Dengan adanya RPP, semoga rencana penghapusan buku dan tagih kredit ini bisa semakin jelas dan bermanfaat," ungkap Dian.

Kebijakan hapus buku dan hapus tagih diharapkan dapat membantu UMKM, petani, dan nelayan yang membutuhkan akses perbankan tanpa terkendala oleh riwayat kredit bermasalah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah bersama PT PGN Tbk, Subholding Gas Pertamina, tengah mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap impor energi serta mengurangi beban subsidi. Langkah ini dinilai dapat mendukung swasembada energi nasional dengan memaksimalkan penggunaan gas domestik.

“Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani,” kata Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Kementerian ESDM, dalam diskusi Investortrust FGD “Gotong Royong Membangun Jargas,” pada Minggu (29/10/2024) lalu.

Ia menjelaskan, melalui pemanfaatan jargas, subsidi energi bisa lebih tepat sasaran, memperbaiki cadangan devisa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menjembatani pengembangan jargas di tingkat daerah.

“Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan kekayaan alam domestik. Sinergi antar-stakeholder dan eksekusi bertanggung jawab menjadi penting,” ujar Gunawan Eko Movianto, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri.

PGN mengungkapkan bahwa pengembangan jargas yang eksis saat ini dapat mengurangi impor LPG hingga 84.000 ton per tahun dan menekan subsidi hingga Rp 468 miliar per tahun untuk setiap satu juta sambungan rumah tangga.

“Untuk optimalisasi jargas, perlu ada penyelarasan bauran energi di wilayah-wilayah jargas, terutama dengan bahan bakar substitusi seperti LPG bersubsidi, guna meningkatkan minat pelanggan,” ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menekankan pentingnya pembangunan jargas sebagai solusi ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik yang rentan.

“Ada komitmen untuk lingkungan yang bersih dan penghematan devisa melalui jargas. Ketika pasokan energi dari Timur Tengah terganggu, jargas bisa menjadi solusi bagi ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan urgensi pengurangan subsidi energi.

“Pertanyaannya, apakah kita siap untuk mengurangi subsidi energi? Ketergantungan pada impor sangat mengkhawatirkan dalam kondisi global saat ini. Kita perlu bergerak sekarang atau tidak sama sekali,” tegasnya.

Kolaborasi pemerintah dan berbagai pihak dalam pengembangan jargas diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung kemandirian energi di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah bersama PT PGN Tbk, Subholding Gas Pertamina, tengah mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap impor energi serta mengurangi beban subsidi. Langkah ini dinilai dapat mendukung swasembada energi nasional dengan memaksimalkan penggunaan gas domestik.

“Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani,” kata Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Kementerian ESDM, dalam diskusi Investortrust FGD “Gotong Royong Membangun Jargas,” pada Minggu (29/10/2024) lalu.

Ia menjelaskan, melalui pemanfaatan jargas, subsidi energi bisa lebih tepat sasaran, memperbaiki cadangan devisa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menjembatani pengembangan jargas di tingkat daerah.

“Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan kekayaan alam domestik. Sinergi antar-stakeholder dan eksekusi bertanggung jawab menjadi penting,” ujar Gunawan Eko Movianto, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri.

PGN mengungkapkan bahwa pengembangan jargas yang eksis saat ini dapat mengurangi impor LPG hingga 84.000 ton per tahun dan menekan subsidi hingga Rp 468 miliar per tahun untuk setiap satu juta sambungan rumah tangga.

“Untuk optimalisasi jargas, perlu ada penyelarasan bauran energi di wilayah-wilayah jargas, terutama dengan bahan bakar substitusi seperti LPG bersubsidi, guna meningkatkan minat pelanggan,” ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menekankan pentingnya pembangunan jargas sebagai solusi ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik yang rentan.

“Ada komitmen untuk lingkungan yang bersih dan penghematan devisa melalui jargas. Ketika pasokan energi dari Timur Tengah terganggu, jargas bisa menjadi solusi bagi ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan urgensi pengurangan subsidi energi.

“Pertanyaannya, apakah kita siap untuk mengurangi subsidi energi? Ketergantungan pada impor sangat mengkhawatirkan dalam kondisi global saat ini. Kita perlu bergerak sekarang atau tidak sama sekali,” tegasnya.

Kolaborasi pemerintah dan berbagai pihak dalam pengembangan jargas diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung kemandirian energi di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan apresiasi atas pencapaian terbaru dari PT Chery Motor Indonesia melalui ekspor Omoda 5, yang merupakan produk mobil dengan setir kiri, menuju pasar Vietnam.

“Ini adalah salah satu momen yang penting dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita di Bekasi (1/11/2024).

Kementerian Perindustri mencatat, sebanyak 60 unit Omoda 5 senilai Rp 11,46 miliar akan diekspor dalam batch pertama ini.

Rencananya masih ada sekitar sembilan batch yang akan diekspor juga ke Vietnam sampai akhir Desember 2024.

Dok. Chery Indonesia Menteri Perindustrian memberikan apresiasi atas pencapaian terbaru dari PT Chery Motor Indonesia melalui ekspor Omoda 5, yang merupakan produk mobil dengan setir kiri, menuju pasar Vietnam.

“Dengan hadirnya Chery Indonesia di pasar global, kita semakin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu memproduksi kendaraan berkualitas dengan teknologi yang maju,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Menperin berharap, ke depannya PT Chery Motor Indonesia dapat memperbanyak tipe, varian dan jumlah unit yang diekspor serta negara tujuan ekspor.

Tidak hanya ke pasar tradisional seperti ASEAN, tetapi juga mampu masuk ke pasar ekspor baru seperti Australia.

Volume ekspor tersebut dapat menjadi basis bagi Chery Motor Indonesia untuk berinvestasi guna membangun industrinya di Indonesia.

“Catatan untuk Chery, nilai TKDN-nya masih 40 persen. Angka tersebut masih bisa ditingkatkan lagi. Harus dicari kiatnya agar bisa meningkat ke angka 60 persen,” kata Agus.

Menperin menyampaikan harapannya, agar Chery bisa melibatkan sebanyak mungkin industri kecil dan menengah otomotif di Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari global supply chain.

Dok. Chery Indonesia Menteri Perindustrian memberikan apresiasi atas pencapaian terbaru dari PT Chery Motor Indonesia melalui ekspor Omoda 5, yang merupakan produk mobil dengan setir kiri, menuju pasar Vietnam.

Melalui kerja keras, inovasi, dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri, Menperin optimitis, ekspor perdana PT Chery Motor Indonesia ini akan menjadi awal dari langkah-langkah besar lainnya.

“Pemerintah akan terus mendukung seluruh inisiatif yang bertujuan untuk memajukan industri dalam negeri, termasuk pelatihan sumber daya manusia, investasi dalam inovasi dan teknologi yang berkelanjutan, serta kemudahan dalam regulasi pelaku usaha,” ucap Agus.

KOMPAS.com - WhatsApp terus meningkatkan pengalaman pengguna dengan berbagai kehadiran fitur barunya.

Beberapa fitur baru yang baru saja rilis, meliputi Like WA Status, Repost, Mention WhatsApp Status, Fitur Zoom, Simpan Kontak Langsung, hingga penggunaan Username pengganti nomor telepon.

WhatsApp terus meningkatkan pengalaman penggunanya dengan berbagai fitur baru. Beberapa fitur terbaru yang dirilis, seperti Like WA Status dan Repost, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan status teman atau membagikan status orang lain ke dalam status pribadi mereka.

Ada juga fitur Mention WhatsApp Status, yang memudahkan pengguna menandai teman dalam status mereka, membuat interaksi lebih personal dan interaktif.

Selain itu, ada peningkatan pada fungsi kamera dengan fitur Zoom, sehingga pengguna dapat memperbesar gambar atau video langsung dari WhatsApp tanpa aplikasi tambahan.

Kemudian, fitur Simpan Kontak Langsung di aplikasi yang memudahkan penyimpanan nomor baru tanpa keluar dari aplikasi, serta fitur Username Pengganti Nomor Telepon yang memungkinkan pengguna menjaga privasi mereka dengan menggunakan username alih-alih nomor telepon.

Lantas bagaimana gambaran keenam fitur ini? Selengkapnya KompasTekno merangkum enam fitur baru WhatsApp beserta cara menggunakannya.

Like WhatsApp Status

Kompas.com/Lely Maulida Cara melihat daftar orang yang melihat atau memberikan like WA Status

Fitur ini mirip dengan Instagram Stories. WhatsApp menyediakan ikon hati di pojok kanan bawah status WA pengguna. Apabila pengguna ingin menyukai status WhatsApp dari kontak tertentu, maka hanya perlu mengklik ikon hati tersebut.

Adapun fitur like WA status ini bersifat privat, artinya hanya pemilik status sajha yang akan mengetahui daftar orang yang membubuhkan likes. Sedangkan bagi pemilik status, mereka bisa mengetahui siapa saja yang membubuhkan like pada daftar orang yang melihat status lewat ikon mata.

Mention WhatsApp Status

Kompas.com/soffyaranti Ilustrasi cara mention di status WA

WhatsApp juga menggelontorkan fitur baru yaitu mention kontak di WA status pengguna. Dengan fitur ini, pengguna dapat menandai (mention) pengguna lain, mirip seperti yang kita temukan di Instagram Stories.

Menariknya, pengguna bisa melakukan mention dengan kontak WA yang belum tersimpan di ponsel mereka. Begini cara menggunakannya:

• Buka tab status WhatsApp Anda
• Klik “Buat Status” atau “Add Status”
• Mulai buat status Anda
• Selanjutnya mulai buat status Anda
• Cek sebelah kanan dan liat ikon @ mention
• Klik ikon @ dan Anda bisa menambahkan beberapa pengguna WhatsApp lainnya (maksimal lima kontak)
• Selanjutnya pengguna yang ditandai akan menerima notifikasi Pengguna yang ditandai bisa mengecek stories tersebut
• Perlu diperhartikan bahwa cara ini dilakukan di aplikasi WhatsApp iPhone versi 24.21.82

Kamera dengan fitur zoom

Kini pengguna bisa menggunakan kamera WhatsApp dengan fitur tambahan yaitu tersedia tombol zoom. Pengguna bisa memilih tombol zoom di sebelah pojok kanan bawah untuk mendekatkan objek.

Menurut keterangan WhatsApp, kamera dalam aplikasinya mendukung zoom dari 0,5x hingga 3x. Dengan begitu, pengguna bisa menyesuaikan tingkat zoom yang diinginkan secara lebih cepat dan presisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memandang penundaan penerapan Undang-Undang Antideforestasi oleh Uni Eropa sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia mempercepat langkah-langkah menuju pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Uni Eropa merancang aturan ini adalah untuk memastikan produk sawit yang masuk ke pasar Eropa bukan berasal dari kawasan hutan.

Saat ini, masih banyak petani sawit di Indonesia yang belum menerapkan prinsip keberlanjutan yang berorientasi pada sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki tata kelola sawit. Saat ini, kami sedang mempercepat penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Kelapa Sawit (STDB) untuk kebun rakyat. Sementara untuk perkebunan besar, sertifikasi ISPO atau standar keberlanjutan lainnya menjadi keharusan," jelas Heru kepada Kompas.com di Jakarta baru-baru ini.

Heru juga menekankan pentingnya membuktikan kepada Uni Eropa bahwa minyak sawit Indonesia yang diekspor berasal dari lahan yang tidak mengancam kawasan hutan.

Penundaan implementasi Undang-Undang Deforestasi (EUDR) Uni Eropa memberikan waktu bagi Indonesia untuk bersiap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Aturan ini, yang awalnya dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024, mengharuskan produk tertentu, termasuk minyak kelapa sawit, tidak terkait dengan penggundulan atau degradasi hutan dalam rantai pasoknya sejak 2020.

Selain itu, produk tersebut juga harus mematuhi hak asasi manusia (HAM) dan menghormati hak masyarakat adat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah menyiapkan kampanye hijau untuk minyak kelapa sawit Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Mardyana Listyowati, menyebutkan bahwa persiapan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Indonesia dalam menghadapi EUDR, meski Indonesia sempat menyatakan keberatan terhadap aturan tersebut.

"Dalam waktu setahun ini, kita harus bersiap diri. Meskipun kita menolak, bukan berarti tinggal diam. Kita mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan EUDR," ujar Mardyana saat menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (9/10/2024).

Penundaan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem dan tata kelola industri sawit agar dapat memenuhi standar internasional, sekaligus membuktikan komitmen terhadap keberlanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BTPN bekerja sama dengan Sribu, penyedia jasa "freelancer" untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam hal kapasitas nasabah UMKM.

Communications and Daya Head Bank BTPN, Andrie Darusman mengatakan, kerja sama ini menjadi bagian dari program DAYA.

"Tujuannya untuk membangun kapasitas nasabah kami secara berkelanjutan, khususnya UMKM," ujar Andrie dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (3/11/2024).

Bentuknya, sambung Andrie, berupa pelatihan. BTPN dan Sribu juga akan menggunakan kekuatan jaringan masing-masing untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan kolaboratif ini.

CEO Sribu, Ryan Gondokusumo mengatakan, ke depan mereka dan BTPN akan menghadirkan berbagai program pelatihan kewirausahaan, baik secara offline maupun online. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan bisnis UMKM.

"Lewat kolaborasi ini kami ingin terus mendorong transformasi digital bagi UMKM di Indonesia dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui inovasi, keterampilan, dan akses ke layanan keuangan yang relevan," tutur Ryan.

Selama ini, Sribu bergerak di penyedia jasa freelancer dan platform yang menawarkan layanan dari desain hingga pemasaran digital.

Pihaknya akan membantu UMKM menghadirkan identitas brand yang kuat dan relevan di pasar.