SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

SUBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapatkan keluhan dari petani padi yang tidak mendapat pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Keluhan itu diterima Zulhas saat meninjau lahan pertanian PT Sang Hyang Seri di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Keluhan disampaikan Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri, Ipin Mansur, saat berdialog dengan Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” kata Ipin kepada Zulhas.

“Berkaitan dengan swasembada pangan, saya mendukung program itu, Pak. Namun, kami sebagai para petani perlu diperhatikan dengan serius,” ujar Ipin.

Ipin mengatakan bahwa kelompok tani yang ia kelola tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” ucap Ipin.

Ipin berharap ada kesetaraan bagi kelompok tani lain seperti Kelompok Tani Sang Hyang Sri agar mendapat pupuk bersubsidi.

“Kami di sini tidak mendapatkan subsidi, Pak. Tidak ada, Pak, tidak ada,” kata Ipin.

Menanggapi itu, Zulhas berjanji segera memberi alokasi pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Sang Hyang Sri.

“Ya sudah, Pak Arief (Kepala Bapanas), nanti kita ngomong sama Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ya,” ucap Zulhas kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo yang mendampingi kunjungan.

Zulhas pun berjanji mengalokasikan pupuk sebanyak 1.300 ton.

sebagai informasi, alokasi kuota pupuk bersubsidi telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga ikut memanen padi menggunakan sabit maupun combine harvester di lahan pertanian PT Sang Hyang Seri.

Lahan seluas 3.200 hektar dikelola para petani PT Sang Hyang Seri yang bekerja sama dengan Tani Optima untuk penyediaan bibit dan teknologi.

“Harapan tahun depan panen (gabah) bisa mencapai dua digit, 10 ton per hektar,” kata Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak empat bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia menorehkan kinerja yang positif hingga kuartal III-2024.

Hal ini terefleksikan dengan pertumbuhan laba bersih perbankan pada periode Januari - September 2024.

Tercatat 4 bank besar yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih yang positif.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang dibukukan oleh perbankan.

Selain itu, perbankan juga masih fokus melakukan efisiensi untuk menekan biaya dana atau cost of fund.

Lantas, bank mana yang membukukan laba bersih paling tinggi?

1. BRI

Dari perolehan laba bersih, BRI mengungguli anggota the big four lainnya.

Tercatat, bank dengan kode saham BBRI itu membukukan laba Rp 45,36 triliun hingga kuartal III-2024, tumbuh 2,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan laba bersih itu selaras dengan pendapatan bunga bersih yang meningkat.

Tercatat, pendapatan bunga bersih bank yang berfokus pada segmen UMKM itu naik jadi Rp 105,75 triliun, dari sebelumnya Rp 101,19 triliun.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

2. Bank Mandiri

Bank dengan logo pita emas ini meraup laba bersih sebesar Rp 42 triliun hingga kuartal III-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak empat bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia menorehkan kinerja yang positif hingga kuartal III-2024.

Hal ini terefleksikan dengan pertumbuhan laba bersih perbankan pada periode Januari - September 2024.

Tercatat 4 bank besar yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih yang positif.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang dibukukan oleh perbankan.

Selain itu, perbankan juga masih fokus melakukan efisiensi untuk menekan biaya dana atau cost of fund.

Lantas, bank mana yang membukukan laba bersih paling tinggi?

1. BRI

Dari perolehan laba bersih, BRI mengungguli anggota the big four lainnya.

Tercatat, bank dengan kode saham BBRI itu membukukan laba Rp 45,36 triliun hingga kuartal III-2024, tumbuh 2,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan laba bersih itu selaras dengan pendapatan bunga bersih yang meningkat.

Tercatat, pendapatan bunga bersih bank yang berfokus pada segmen UMKM itu naik jadi Rp 105,75 triliun, dari sebelumnya Rp 101,19 triliun.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI menyalurkan kredit Rp 1.353,36 triliun, atau tumbuh 8,21 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

2. Bank Mandiri

Bank dengan logo pita emas ini meraup laba bersih sebesar Rp 42 triliun hingga kuartal III-2024.

Nilai ini naik 7,56 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

Pertumbuhan itu selaras dengan pendapatan bunga bersih perusahaan yang tumbuh sebesar 3,81 persen secara tahunan menjadi Rp 74,6 triliun.

Selain itu, pendapatan nonbunga naik 12,6 persen menjadi Rp 30,8 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi perbankan, bank dengan aset terbesar itu telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.590 triliun.

Angka ini meningkat 20,8 persen secara tahunan.

3. BCA

Bank swasta terbesar Tanah Air ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp 41,1 triliun.

Meskipun berada di peringkat ketiga, BCA membukukan pertumbuhan laba bersih paling tinggi, yakni 12,8 persen secara tahunan.

Pertumbuhan laba bersih itu selaras dengan pendapatan perusahaan yang juga tumbuh "double digit".

Tercatat, pendapatan perusahaan tumbuh 10,4 persen secara tahunan menjadi Rp 80,1 triliun.

Pendapatan itu dibentuk oleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp 61,1 triliun, tumbuh 9,5 persen secara tahunan.

Kemudian, pendapatan selain bunga sebesar Rp 19 triliun, tumbuh 13,5 persen secara tahunan.

Kinerja positif itu ditopang oleh penyaluran kredit BCA dan entitas anak yang mencapai Rp 877 triliun.

Nilai ini tumbuh 14,5 persen secara tahunan.

4. BNI

Bank dengan kode emiten BBNI ini mencatat laba sebesar Rp 16,3 triliun.

Nilai ini naik 3,5 persen secara tahunan dari Rp 15,8 triliun.

Pertumbuhan laba bersih dibukukan meskipun pendapatan bunga bersih perusahaan menyusut.

Tercatat, pendapatan bunga bersih perusahaan turun dari Rp 31,14 triliun menjadi Rp 29,44 triliun.

Laba bersih BNI utamanya didorong oleh pendapatan operasional lain.

Pada pos ini, BNI membukukan pendapatan sebesar Rp 15,62 triliun, naik dari tahun lalu Rp 13,45 triliun.

Pada saat bersamaan, pembentukan cadangan kerugian BNI menyusut, dari sebelumnya Rp 6,71 triliun menjadi Rp 5,39 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) membukukan laba Rp 4,06 miliar sampai kuartal III-2024.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono menjelaskan, laba bersih ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis BNC dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis selama sembilan bulan pertama tahun ini.

"Dengan menerapkan pengelolaan layanan operasional perbankan melalui optimalisasi layanan transaksi perbankan digital serta penerapan digitalisasi pada proses bisnis sehingga berhasil menurunkan beban operasional," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (31/10/2024).

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Ia menambahkan, hal tersebut tercermin dari Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi sebesar 99,88 persen di kuartal III-2024 atau turun dari 116,91 persen di kuartal III-2023.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyaluran kredit BNC tercatat sebesar Rp 9,26 triliun sampai September 2024.

Nilai tersebut turun 15,54 persen secara tahunan dari posisi September 2023 yang sebesar Rp 10,97 triliun.

“Meskipun terjadi koreksi, kami berhasil meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah korporasi dan juga penyaluran kredit secara langsung kepada nasabah melalui produk pinjaman milik BNC yang tersedia di aplikasi neobank, yaitu Neo Pinjam," imbuh dia.

Eri yakin, prospek penyaluran kredit melalui Neo Pinjam akan terus meningkat ke depannya.

“Tren pinjaman melalui Neo Pinjam menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, BNC juga memiliki database yang cukup lengkap yang memungkinkan kami untuk dapat meningkatkan jumlah peminjam dan jumlah pinjamannya, dengan terus memantau kualitasnya,” terang dia.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hingga akhir September 2024, rasion kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Net perseroan tercatat 0,99 persen dan NPL Gross sebesar 3,72 persen.

Eri menerangkan, BNC juga mencatatkan pertumbuhan yang baik di segmen nasabah korporasi.

Setelah sebelumnya dikenal sebagai bank dengan layanan digital dengan nasabah perorangan terbanyak di Indonesia, BNC juga semakin memperluas layanan perbankannya menjangkau segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi sejak pertengahan 2023.

Lebih lanjut, dilihat dari rasio kecukupan modal, BBYB juga mencatatkan pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 7,83 persen sepanjang tahun atau year to date menjadi 34,18 persen pada posisi September 2024 dari sebelumnya 26,35 persen di posisi September 2023.

CAR menunjukkan semakin baiknya kemampuan untuk menanggung risiko dari kredit yang diberikan dan menunjang kemampuan bank untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan kredit.

Terakhir, sampai dengan posisi September 2024, BNC mencatatkan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 14,14 triliun, atau koreksi 7,59 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 15,30 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) membukukan laba Rp 4,06 miliar sampai kuartal III-2024.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono menjelaskan, laba bersih ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis BNC dalam meningkatkan efisiensi operasional bisnis selama sembilan bulan pertama tahun ini.

"Dengan menerapkan pengelolaan layanan operasional perbankan melalui optimalisasi layanan transaksi perbankan digital serta penerapan digitalisasi pada proses bisnis sehingga berhasil menurunkan beban operasional," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (31/10/2024).

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Ia menambahkan, hal tersebut tercermin dari Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi sebesar 99,88 persen di kuartal III-2024 atau turun dari 116,91 persen di kuartal III-2023.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyaluran kredit BNC tercatat sebesar Rp 9,26 triliun sampai September 2024.

Nilai tersebut turun 15,54 persen secara tahunan dari posisi September 2023 yang sebesar Rp 10,97 triliun.

“Meskipun terjadi koreksi, kami berhasil meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah korporasi dan juga penyaluran kredit secara langsung kepada nasabah melalui produk pinjaman milik BNC yang tersedia di aplikasi neobank, yaitu Neo Pinjam," imbuh dia.

Eri yakin, prospek penyaluran kredit melalui Neo Pinjam akan terus meningkat ke depannya.

“Tren pinjaman melalui Neo Pinjam menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, BNC juga memiliki database yang cukup lengkap yang memungkinkan kami untuk dapat meningkatkan jumlah peminjam dan jumlah pinjamannya, dengan terus memantau kualitasnya,” terang dia.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Adapun, hingga akhir September 2024, rasion kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Net perseroan tercatat 0,99 persen dan NPL Gross sebesar 3,72 persen.

Eri menerangkan, BNC juga mencatatkan pertumbuhan yang baik di segmen nasabah korporasi.

Setelah sebelumnya dikenal sebagai bank dengan layanan digital dengan nasabah perorangan terbanyak di Indonesia, BNC juga semakin memperluas layanan perbankannya menjangkau segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi sejak pertengahan 2023.

Lebih lanjut, dilihat dari rasio kecukupan modal, BBYB juga mencatatkan pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 7,83 persen sepanjang tahun atau year to date menjadi 34,18 persen pada posisi September 2024 dari sebelumnya 26,35 persen di posisi September 2023.

CAR menunjukkan semakin baiknya kemampuan untuk menanggung risiko dari kredit yang diberikan dan menunjang kemampuan bank untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan kredit.

Terakhir, sampai dengan posisi September 2024, BNC mencatatkan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 14,14 triliun, atau koreksi 7,59 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 15,30 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi wajib memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar koperasi menghindari tiga hal dalam mengejar keuntungan.

Yakni melakukan kegiatan penipuan, melakukan kegiatan fiktif dan menerapkan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya (mark up).

"Koperasi itu harus untung dan wajib untung. Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasi rugi gimana? Iya kan?" ujar Budi di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Tetapi yang enggak boleh, saya bilang tiga. Nipu, fiktif, markup. Jangan nipu, jangan fiktif, jangan mark-up," tegasnya.

Budi menjelaskan, ada banyak oknum pengurus koperasi yang menyalahgunakan koprasi sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap koperasi.

Padahal dalam pelaksanaan usaha, yang paling penting menurutnya adalah kepercayaan.

Sehingga ia ingin agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kembali meningkat.

Terkait hal itu, dalam 100 hari pertama program kerjanya, Budi Arie ingin menerapkan digitalisasi untuk mengawasi koperasi.

Kemudian, ia juga ingin melakukan rebranding terhadap koperasi.

"Koperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi," ungkapnya.

"Yang ketiga adalah tata kelola dan peningkatan sumber daya manusia. Gitu. Makanya nanti sebulan lagi saya kasih moratorium nih. Saya enggak menerima tamu saya yang bukan anggota koperasi," tambah Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi wajib memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar koperasi menghindari tiga hal dalam mengejar keuntungan.

Yakni melakukan kegiatan penipuan, melakukan kegiatan fiktif dan menerapkan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya (mark up).

"Koperasi itu harus untung dan wajib untung. Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasi rugi gimana? Iya kan?" ujar Budi di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Tetapi yang enggak boleh, saya bilang tiga. Nipu, fiktif, markup. Jangan nipu, jangan fiktif, jangan mark-up," tegasnya.

Budi menjelaskan, ada banyak oknum pengurus koperasi yang menyalahgunakan koprasi sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap koperasi.

Padahal dalam pelaksanaan usaha, yang paling penting menurutnya adalah kepercayaan.

Sehingga ia ingin agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kembali meningkat.

Terkait hal itu, dalam 100 hari pertama program kerjanya, Budi Arie ingin menerapkan digitalisasi untuk mengawasi koperasi.

Kemudian, ia juga ingin melakukan rebranding terhadap koperasi.

"Koperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi," ungkapnya.

"Yang ketiga adalah tata kelola dan peningkatan sumber daya manusia. Gitu. Makanya nanti sebulan lagi saya kasih moratorium nih. Saya enggak menerima tamu saya yang bukan anggota koperasi," tambah Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi wajib memperoleh keuntungan dalam kegiatan usahanya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar koperasi menghindari tiga hal dalam mengejar keuntungan.

Yakni melakukan kegiatan penipuan, melakukan kegiatan fiktif dan menerapkan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya (mark up).

"Koperasi itu harus untung dan wajib untung. Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasi rugi gimana? Iya kan?" ujar Budi di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Tetapi yang enggak boleh, saya bilang tiga. Nipu, fiktif, markup. Jangan nipu, jangan fiktif, jangan mark-up," tegasnya.

Budi menjelaskan, ada banyak oknum pengurus koperasi yang menyalahgunakan koprasi sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap koperasi.

Padahal dalam pelaksanaan usaha, yang paling penting menurutnya adalah kepercayaan.

Sehingga ia ingin agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kembali meningkat.

Terkait hal itu, dalam 100 hari pertama program kerjanya, Budi Arie ingin menerapkan digitalisasi untuk mengawasi koperasi.

Kemudian, ia juga ingin melakukan rebranding terhadap koperasi.

"Koperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi," ungkapnya.

"Yang ketiga adalah tata kelola dan peningkatan sumber daya manusia. Gitu. Makanya nanti sebulan lagi saya kasih moratorium nih. Saya enggak menerima tamu saya yang bukan anggota koperasi," tambah Budi.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan komitmen lembaganya untuk terus mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Penugasan akan diberikan kepada Badan Usaha Penerima Penugasan (BUPP) untuk membangun penyalur BBM Satu Harga di lokasi yang telah ditentukan.

"Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan program ini melalui penugasan terhadap BUPP," jelas Erika dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku-Papua oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Sejak 2017 hingga September 2024, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang telah dibangun mencapai 552.

Pada 2024, ditargetkan 71 penyalur baru akan beroperasi, sehingga totalnya menjadi 583 penyalur hingga akhir tahun.

“Sejak 2017, BPH Migas konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Erika.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat menggunakan BBM secara bijak untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup.

Memberikan kesejahteraan merata

DOK. Humas BPH Migas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan dalam peresmian penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku-Papua, di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wamen ESDM Yuliot menegaskan bahwa peresmian penyalur BBM Satu Harga mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Peresmian ini, bersamaan dengan penyaluran untuk klaster Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dirut PPN Riva Siahaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena melibatkan pihaknya dalam upaya menyalurkan energi yang berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pemerintah Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih akan terus berupaya meningkatkan keadilan, khususnya di bidang energi di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Resmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga

Pada saat bersamaan, anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Saleh Abdurrahman, meresmikan tujuh penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Sumatera di Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara untuk klaster Kalimantan, peresmian dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga 6678305, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Peresmian dihadiri oleh anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Abdul Halim.