TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno, menyatakan, bisnis waralaba atau franchise menjadi solusi bagi pengusaha pemula agar bisa berbisnis dengan aman.

Hal itu disampaikan Septo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Nasional Roadshow Info Franchise & Business Concept 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (8/11/2024).

Septo menjelaskan, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dukungan terhadap pertumbuhan kewirausahaan perlu ditingkatkan.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional mencapai 4 persen pada tahun 2024.

"Di mana pada saat ini baru mencapai 3,4 persen. Membangun kemitraan usaha lokal melalui waralaba adalah salah satu strategi penting dalam mencapai target tersebut," ujar Septo.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen dan rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,04 juta per bulan.

Di sisi lain, korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas dalam melaksanakan usaha.

"Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dan mengawali bisnis dengan aman," tegasnya.

Septo menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotik, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti pewaralaba lokal.

"Kami juga mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional. Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, Roti Roti, dan Air Minum Biru telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini, insya Allah, akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki STPW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya STPW dari dalam negeri, untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

KOMPAS.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip pada Sabtu (9/11/2024).

Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama.

Defisit pada anggaran negara ini terjadi karena penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Untuk menutupnya, biasanya dilakukan dengan penerbitan utang baru.

Untuk diketahui, defisit APBN pada 2024 ini bahkan dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada Agustus lalu, yang mana defisitnya sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

Meski melebar, Sri Mulyani menyebut, realisasi defisit APBN bulan lalu masih lebih kecil dibandingkan postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

Target defisit APBN Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menargetkan defisit APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari PDB pada akhir tahun ini.

Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara tersebut baru 0,68 persen dari PDB atau senilai Rp 153,7 triliun.

"Outlook 2,7 persen dari PDB seperti yang di Banggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi sebelumnya.

Asal tahu saja, target defisit dalam APBN 2024 mulanya sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun, lalu melebar menjadi 2,7 persen terhadap PDB.

Adapun salah satu belanja yang akan mengalami peningkatan menjelang akhir tahun ini ialah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Per akhir Agustus 2024, realisasi anggaran IKN sudah sebanyak Rp 18,9 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 44 triliun.

Realisasi ini akan meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen pada kuartal III dan IV mendatang.

Bila dirincikan, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster infrastruktur sudah mencapai Rp 16,2 triliun dari pagu anggaran Rp 40,7 triliun.

Anggaran ini di antaranya untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta Gedung Otorita IKN; pembangunan tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, Rumah Sakit IKN; pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan, serta Bandara IKN; dan penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.

Kemudian, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster non-infrastruktur telah mencapai Rp 2,7 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.

Anggaran non-infrastruktur itu di antaranya untuk operasional Otorita IKN; perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, atau sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L; kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dan dukungan pengamanan Polri.

(Penulis: Yohanna Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Sakina Rakhma Setiawan, Aprillia Ika)

KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas resmi mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya yang disalurkan PT Taspen (Persero) melalui rekening bank mulai November 2024.

Jokowi sendiri menegaskan, dirinya akan menjadi rakyat biasa dan menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah.

Sebagaimana pejabat tinggi negara lainnya, presiden dan wakil presiden juga akan menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya guna menunjang kehidupan di hari tua.

Penyaluran uang pensiun itu diserahkan Taspen secara simbolis di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi

Uang pensiunan dan gaji Presiden RI diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Payung hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami revisi.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebut, Presiden dan Wakil Presiden RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Masih dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara untuk gaji wakil presiden yakni sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi saja, gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan yang merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya untuk gaji presiden yakni sebesar Rp 30.240.000 atau sebesar 6 x Rp 5.040.000 per bulan. Sementara untuk gaji wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 atau 4 x 5.040.000 per bulan.

Sejauh ini belum ada revisi aturan tersebut. Dengan kata lain, belum ada kenaikan gaji presiden dan gaji wakil presiden sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Yang membedakan dengan haknya setelah dan sebelum pensiun, Presiden RI dan wakilnya tidak akan mendapatkan tunjangan.

Di mana saat masih menjadi Presiden RI, Jokowi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 32.500.000 per bulan. Sementara Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22.000.000 per bulan.

Dengan demikian, uang pensiun Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 30.240.000. Belum termasuk sejumlah tunjangan dari negara.

KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas resmi mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya yang disalurkan PT Taspen (Persero) melalui rekening bank mulai November 2024.

Jokowi sendiri menegaskan, dirinya akan menjadi rakyat biasa dan menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah.

Sebagaimana pejabat tinggi negara lainnya, presiden dan wakil presiden juga akan menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya guna menunjang kehidupan di hari tua.

Penyaluran uang pensiun itu diserahkan Taspen secara simbolis di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi

Uang pensiunan dan gaji Presiden RI diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Payung hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami revisi.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebut, Presiden dan Wakil Presiden RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Masih dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara untuk gaji wakil presiden yakni sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi saja, gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan yang merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya untuk gaji presiden yakni sebesar Rp 30.240.000 atau sebesar 6 x Rp 5.040.000 per bulan. Sementara untuk gaji wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 atau 4 x 5.040.000 per bulan.

Sejauh ini belum ada revisi aturan tersebut. Dengan kata lain, belum ada kenaikan gaji presiden dan gaji wakil presiden sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Yang membedakan dengan haknya setelah dan sebelum pensiun, Presiden RI dan wakilnya tidak akan mendapatkan tunjangan.

Di mana saat masih menjadi Presiden RI, Jokowi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 32.500.000 per bulan. Sementara Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22.000.000 per bulan.

Dengan demikian, uang pensiun Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 30.240.000. Belum termasuk sejumlah tunjangan dari negara.

Tunjangan mantan Presiden

Setelah pensiun dari jabatannya, presiden juga akan mendapatkan tunjangan berupa rumah yang disediakan negara untuk tempat tinggalnya di masa pensiun.

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima rumah dari negara yang terletak di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Jokowi lebih memilih rumah pemberian negara dibangun di Colomadu, Karanganyar.

Berikut ini seluruh hak-hak yang akan diterima mantan Presiden dan Wakil Presiden RI setelah tak lagi menjabat berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978:

Hak mantan Presiden RI:

• Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 30.240.000
• Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
• Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
• Mobil dinas
• Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

Hak mantan Wakil Presiden RI:

• Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 20.160.000
• Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
• Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
• Mobil dinas
• Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (SKD CPNS) memiliki sistem penilaian yang berbeda untuk setiap jenis tesnya. Artikel ini akan membahas terkait sistem penilaian SKD CPNS 2024.

Seperti diketahui, SKD CPNS terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).

Adapun sistem penilaian SKD CPNS 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenpanRB) Nomor 321 Tahun 2024.

Lebih lanjut, bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024?

Sistem penilaian SKD CPNS 2024

Dilansir dari laman resmi KemenpanRB, sistem penilaian SKD CPNS 2024 sebagai berikut:

- Tes wawasan kebangsaan (TWK)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes intelegensia umum (TIU)

• Benar: 5
• Salah: 0
• Tidak menjawab: 0.

- Tes karakteristik pribadi (TKP)

• Paling tinggi: 5
• Paling rendah: 1
• Tidak menjawab: 0.

Sebagai informasi, nilai kumulatif maksimal SKD CPNS bagi pelamar kebutuhan umum sebesar 550, yang terdiri dari TWK sebesar 150, TIU sebesar 175, dan TKP sebesar 225.

Peserta SKD CPNS yang masuk perangkingan sebanyak tiga kali jumlah formasi yang dibuka, berhak mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB).

Adapun dalam integrasi hasil akhir, tes SKD memiliki bobot sebesar 40 persen dan SKB memiliki bobot 60 persen.

Demikian informasi terkait bagaimana sistem penilaian SKD CPNS 2024 yang perlu diketahui peserta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

SHUTTERSTOCK/WULANDARI WULANDARI Ilustrasi Kementerian Keuangan RI.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah dua direktorat jenderal (ditjen) di struktur organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menuturkan, BKF kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Perubahan itu untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) bahwa badan tidak seharusnya membuat regulasi atau kebijakan.

SHUTTERSTOCK/WULANDARI WULANDARI Ilustrasi Kementerian Keuangan RI.

"Diubah dari badan menjadi ditjen karena nomenklatur menurut MenPAN RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF Febrio Kacaribu) itu bikin kebijakan banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi ditjen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Di sisi lain, dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara itu mengatakan, keberadaan ditjen ini untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik dari sisi sektor keuangan maupun internasional.

"Kami sering menjadi counter part-nya BI, OJK, LPS dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kami menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi ditjen yang selama ini dipegang staf ahli yang biasanya tidak memiliki struktur," jelas Sri Mulyani.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Ina Perdana Tbk menyepakati kerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) sebagai Bank Penyimpan Dana Margin (BPDM).

Bank Ina telah resmi menjadi BPDM setelah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang memungkinkan perseroan untuk memberikan layanan penyimpanan dana margin dan dana jaminan kepada nasabah dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, PT KBI yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa berperan sebagai lembaga kliring dan penjaminan dalam Perdagangan Komoditi.

SHUTTERSTOCK/ESB PROFESSIONAL Ilustrasi bank digital

PT KBI memiliki tiga lini bisnis, yaitu perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) dengan tujuan untuk menjadi perusahaan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas dan keuangan terbaik di indonesia.

Kerja sama ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi PT KBI dalam membangun integrasi pasar komoditi, menjaga integritas dan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

Direktur Utama Bank Ina Henry Koenaifi, menyatakan, dengan adanya kemitraan ini, pihaknya berharap dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan pasar kepada nasabah.

"Kolaborasi dengan PT KBI mempertegas komitmen Bank Ina dalam menghadirkan solusi finansial yang mendukung keamanan dan kenyamanan transaksi komoditi berjangka bagi para nasabah," jelas Henry dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sementara itu, Budi Susanto, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia menambahkan, dengan kerja sama ini, ekosistem perdagangan komoditi berjangka menjadi lengkap dan akan memberikan lebih banyak opsi layanan transaksi bagi masyarakat.

"Bagian kami sebagai lembaga kliring akan memastikan bahwa transaksi tersebut telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada," tutur dia.

Henry menjelaskan, Bank Ina kini memiliki produk perbankan yang semakin lengkap dan memberikan kemudahan untuk nasabahnya memiliki produk finansial sesuai kebutuhan.

Bank Ina memiliki produk tabungan, deposito, dan giro, serta kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Multi Guna (KMG). Layanan-layanan ini didukung oleh suku bunga yang kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Bank Ina juga menghadirkan layanan perbankan digital melalui BINA Digital, yang menawarkan produk tabungan dan pinjaman dengan suku bunga menarik.