Schneider Electric merilis Green Impact Gap Survey 2024, yang menunjukkan bahwa dari 98% target keberlanjutan yang ditetapkan, perusahaan di Indonesia telah mencapai 47% dari total target tersebut.

Cluster President Schneider Electric Indonesia & Timor Leste, Martin Setiawan, menyampaikan kepada Warta Ekonomi bahwa dari sembilan negara di Asia yang disurvei dengan melibatkan 4.500 pemimpin bisnis, hanya setengahnya atau setara yang memiliki rencana aksi yang jelas terkait sustainability.

"Kalau Indonesia tadi, itu 47% impact gap-nya jadi yang punya goal 98%, yang punya comprehensive strategy itu 51%.Jadi gap-nya selisihnya itu 47%. Nah dibandingin tahun lalu 49% artinya kalau angkanya semakin kecil semakin bagus gitu,"ucap Martin di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Kamis( 07/11/2024).

Di Indonesia, lanjut Martin sebanyak 98% pemimpin bisnis telah menetapkan target keberlanjutan, dengan 71% menyatakan bahwa keberlanjutan merupakan prioritas utama. Selain itu, 48% pemimpin bisnis menganggap peningkatan peluang bisnis sebagai pendorong utama inisiatif keberlanjutan mereka.

Sebanyak 38% perusahaan di Indonesia berencana menginvestasikan lebih dari USD 1 juta dalam dua tahun ke depan untuk meningkatkan keberlanjutan operasional mereka, dengan fokus utama pada digitalisasi (44%) dan keberlanjutan rantai pasokan (43%).

"Tujuannya bukan untuk mendapatkan peringkat, melainkan untuk mengukur impact gap—perbedaan antara perusahaan yang memiliki target keberlanjutan dan perusahaan yang memiliki strategi dan aksi nyata untuk mencapainya," lanjut Martin.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan keberlanjutan. Setengah dari perusahaan yang disurvei menyebutkan bahwa anggaran merupakan kendala utama, karena investasi keberlanjutan memerlukan alokasi OPEX atau CAPEX. Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga menjadi faktor penghambat utama.

Tantangan lain termasuk alokasi sumber daya yang belum didukung manajemen, tuduhan greenwashing, dan kekhawatiran mengenai keamanan sumber daya energi.

Atap berbahan asbes telah lama diproduksi dan menjadi material bangunan yang populer bagi masyarakat Indonesia. Sampai tahun 2023, Statistik Kesejahteraan Rakyat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya ada 12,85 % atap rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan asbes.

Fakta tersebut seolah mengabaikan peringatan Badan Riset Dunia untuk Kanker (IARC) di bawah Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahwa semua jenis asbes bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker.

Di sisi lain, Asosiasi Manufaktur Fiber Cement (FICMA) menjelaskan bahwa bahan yang mereka gunakan tidak berbahaya. Atap yang mereka produksi adalah atap berbahan krisotil, yang tidak tercantum di dalam Ratifikasi Konvensi Rotterdam, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2013.

Menurut FICMA, krisotil berbeda dengan jenis asbes lainnya seperti; actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, dan tremolite yang telah lebih dulu ditetapkan karsinogenik.

Atas dasar itulah para pengusaha atap asbes menggugat keputusan Mahkamah Agung mengenai pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021, yang dianggap abai menetapkan kewajiban label cara penggunaan dan peringatan bahaya pada produk atap asbes.

Tidak tanggung-tanggung, FICMA juga menggugat para pengurus Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mengajukan judicial review atas Peraturan Menteri Perdagangan. FICMA menuntut pihak-pihak tersebut untuk membayar ganti rugi senilai 7,9 miliar per bulan dengan uang paksa Rp5 juta per hari.

FICMA mendalilkan bahwa akibat pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, para pengusaha mengalami kerugian opportunity lost senilai Rp7,98 triliun.

Menghadapi gugatan dari asosiasi pengusaha, para pengurus LPKSM Yasa Nata Budi sebagai tergugat optimis akan memenangkan perkara. Menurut salah seorang tergugat pengurus LPKSM, Leo Yoga Pranata, gugatan FICMA menyoal putusan Mahkamah Agung atas gugatan yang sebelumnya dilayangkan LPKSM Yasa Nata Budi.

“Waktu gugat ke MA, kami menggunakan hak sebagai lembaga pelindungan konsumen untuk membela kepentingan konsumen terhadap informasi yang jelas, jujur dan terang terhadap produk atap asbes yang beredar di pasaran,” jelasnya.

Leo menjelaskan, kemenangan LPKSM Yasa Nata Budi dalam perkara di Mahkamah Agung memberi angin segar dalam pelindungan konsumen dari bahaya penyakit akibat asbes. Dia mengatakan justru terkejut dengan reaksi dari industri asbes yang menggugat balik.

“Kami hargai hak konstitusional FICMA walaupun menurut kami gugatan mereka salah sasaran. Sebaiknya FICMA berpikir ulang menggugat hak konsumen memperoleh informasi yang benar atas produk yang akan di konsumsinya,” ucap Leo.

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Ban Asbestos, Muchammad Darisman menjelaskan, langkah hukum yang ditempuh FICMA dengan menggugat kepentingan konsumen adalah preseden buruk bagi kepastian hukum pelindungan konsumen di Indonesia. Menurutnya konsumen yang semakin cerdas memutuskan konsumsinya adalah amanat konstitusi yang justru harus dipenuhi negara.

“Ini ada lembaga perlindungan konsumen yang ingin mencerdaskan masyarakat dengan meminta pemberian label bahaya dan tata cara penggunaan atap asbes, kok malah di bungkam balik dengan gugatan hukum,” gugatnya.

Darisman menegaskan jaringan kerja advokasi penyakit akibat asbes yang dipimpinnya akan terus mendukung upaya LPKSM melawan upaya perusahaan atap asbes menutupi fakta bahaya asbes.

“Kita tidak akan tinggal diam, bersama-sama kita akan hadapi upaya pembatasan hak konsumen untuk menjadi lebih cerdas,” katanya.

Ditemui pada kesempatan yang berbeda, LION Indonesia yang telah bekerja mengadvokasi bahaya asbes sejak tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung agar produsen wajib mencantumkan label bahaya dan tata cara penggunaan yang tepat adalah hak konsumen.

Hak memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan terbuka atas produk konsumsi dilindungi oleh UU Konsumen No.8 tahun 1999.

“Indonesia sudah mendaftarkan 6 orang pekerja dengan penyakit akibat paparan asbes di tempat kerja. Pelajaran penting dari hal ini adalah tidak adanya informasi kebahayaan dan tata cara penggunaan bagi pekerja ternyata telah memakan korban. Kita berkepentingan agar tidak makin luas korban dari kalangan konsumen atap asbes,” jelas Surya Ferdian, Direktur LION Indonesia.

Surya menjelaskan sudah banyak ditemukan bahan-bahan pengganti asbes yang dapat dipakai industri saat ini. Namun sampai gugatan dilayangkan ternyata bahan-bahan pengganti tersebut tidak cukup masif dipakai.

“Kalau industri tidak mau pakai bahan pengganti, lalu usaha konsumen melindungi diri juga mau di berangus, maka menjadi tugas bersama melindungi benteng hukum konsumen ini berhadapan dengan modal besar. Publik punya hak melawan secara legal,” ujar Surya.

LION Indonesia mendukung dan akan ikut serta dalam pembelaan kepada LPKSM Yasa Nata Budi menghadapi gugatan FICMA yang menurutnya tidak masuk akal. Tindakan LPKSM yang menuntut pembatalan peraturan menteri perdagangan yang mengabaikan kebahayaan asbes menurutnya adalah upaya yang justru untuk menyelamatkan FICMA. Kompensasi bagi masyarakat yang menderita penyakit akibat asbes di masa depan tentu bukan harga yang ringan. “Kami tidak menginginkan industri membayar mahal atas penyakit akibat asbes di masa depan,” jelasnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2014 mengeluarkan rekomendasi mengenai “Penghapusan Penyakit Terkait Asbes” menurut WHO pada tahun 2014 diperkirakan sekitar 125 juta orang di dunia terpapar asbes di tempat kerja.

Menurut perkiraan WHO, lebih dari 90.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat kanker paru-paru yang berhubungan dengan asbes, mesothelioma, dan asbestosis akibat paparan di tempat kerja. Satu dari setiap tiga kematian akibat kanker akibat kerja diperkirakan disebabkan oleh asbes.

Di Indonesia sendiri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mencantumkan asbes/asbestos sinonim dengan nama dagang Amianthus dan Chrysolite (krisotil) merupakan bahan berbahaya dan beracun.

Demikian juga disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan, yang mencantumkan asbestos sebagai bahan berbahaya yang mempunyai sifat racun dan karsinogenik.

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan naik 6% year-on-year (YoY) menjadi Rp25,37 triliun pada kuartal III 2024.

Meningkatnya pendapatan membuat laba bersih ikut tumbuh dari Rp999 miliar pada kuartal III 2023 menjadi Rp 1,33 triliun. Selain itu, EBITDA tercatat tumbuh 13% YoY menjadi Rp 13,3 triliun, dengan margin EBITDA mencapai 52,4%.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan XL Axiata berasal dari layanan data dan digital yang menyumbang Rp 23,38 triliun, atau 92% dari total pendapatan.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengakui bahwa persaingan di industri telekomunikasi semakin ketat, terlebih dengan daya beli masyarakat yang melemah.

"Namun, kami berhasil mencatatkan kinerja positif dan akan terus bekerja keras mempertahankan pertumbuhan di masa mendatang," ujar Dian, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

XL Axiata juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam bisnis Fixed Broad Band (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC), dengan mengakuisisi 750 ribu pelanggan First Media. Hal ini menjadikan XL Axiata sebagai penyedia layanan internet kedua terbesar di Indonesia, dengan total pelanggan FBB lebih dari satu juta.

Pengguna aplikasi MyXL dan AXISNet pun tumbuh pesat, mencapai lebih dari 32 juta pengguna aktif, yang berkontribusi pada monetisasi dan pemahaman kebutuhan pelanggan.

Dari sisi keuangan, XL Axiata memiliki posisi sehat dengan utang bersih sebesar Rp 10,9 triliun dan gearing ratio net debt to EBITDA sebesar 2,5 kali.

Perusahaan terus meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan pemanfaatan artificial intelligence (AI), yang mendukung peningkatan pengalaman pelanggan serta penghematan biaya operasional.

Pada periode ini, XL Axiata mengalokasikan capex sebesar Rp 7 triliun, sebagian besar untuk memperkuat jaringan. Perusahaan telah memasang 165.094 BTS, termasuk 110.280 BTS 4G, dengan tingkat fiberisasi mencapai 62%, guna meningkatkan kualitas jaringan dan persiapan implementasi 5G di masa depan.

Unilever Food Solutions memperkenalkan Future Menu 2024 di Indonesia, yakni sebuah panduan tren kuliner yang berkembang sepanjang tahun. Future Menu 2024 menawarkan wawasan penting bagi pelaku bisnis di industri makanan dan minuman, terutama sektor hotel, restoran, dan kafe (HORECA).

Secara global, Unilever Food Solutions menghadirkan delapan tren yang kelima di antaranya diidentifikasi sebagai tren yang relevan dengan budaya kuliner di Indonesia, yaitu Flavor Shock, Low-Waste Menu, Modernized Comfort Food, The New Sharing dan Feel-Good Food. Diantara kelima tren tersebut, terdapat dua tren yang menjadi warna baru tahun ini.

Managing Director Unilever Food Solutions Indonesia, Gemita Pasaribu mengungkapkan bahwa Future Menu 2024 hadir sebagai solusi dari Unilever Food Solutions untuk menyediakan report yang menyeluruh bagi para pelaku bisnis kuliner di Indonesia dengan akses yang mudah.

Future Menu 2024 ini melibatkan lebih dari 1.600 chef profesional dan didukung oleh sumber-sumber terkemuka seperti Kantar dan Firmenich. Laporan ini juga memperkaya analisis media sosial, yang mencakup lebih dari 56 ribu kata kunci dan dua miliar pencarian di 21 negara, memberikan gambaran jelas mengenai preferensi konsumen di berbagai pasar global.

“Kami telah menyesuaikan tren ini dengan pendekatan lokal agar pelaku bisnis di Indonesia dapat lebih relevan dalam berinovasi. Dengan tetap mempertahankan kekayaan cita rasa dan budaya kuliner, kami mendorong para chef dan para pemilik usaha untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia yang kaya akan keberagaman, dan mengeksplorasi teknik memasak yang lebih kreatif,” ucap dia.

Saat ini, industri kuliner berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia dengan perkiraan peningkatan sebanyak 10% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti inovasi teknologi yang semakin canggih sampai tren kuliner baru yang terus bermunculan.

Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk selalu beradaptasi dan berinovasi guna menghadapi persaingan yang ketat. Dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap variasi menu, bahan, dan pengalaman bersantap yang lebih unik, industri kuliner di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menciptakan peluang baru.

“Kami berharap, Future Menu 2024 dapat semakin membantu pemilik usaha dan chef menciptakan menu kreatif yang menarik minat konsumen, memperkenalkan kuliner Indonesia di dalam dan luar negeri, serta menjadi kontribusi nyata dari UFS untuk mengembangkan industri kuliner di Indonesia,” tutup Gemita.

Para chef dan pelaku bisnis di Indonesia dapat mengakses laporan lengkap Future Menu 2024 melalui situs resmi Unilever Food Solutions. Gemita menambahkan Future menu 2024 mencakup lima tren yang cocok dengan budaya lokal, dimana dua di antaranya, “Flavor Shock” dan “Low-Waste Menu”, menjadi tren terbaru tahun ini.

Flavor Shock mengeksplorasi rasa yang mengejutkan melalui kombinasi bahan yang tak terduga. Sedangkan Low-Waste Menu menitikberatkan pada pemanfaatan bahan makanan secara maksimal untuk menciptakan menu yang lezat sekaligus mendukung keberlanjutan.

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi unggulan di Asia Tenggara dengan mempromosikan peluang emas investasi di Indonesia pada Indonesia-Malaysia Investment Forum di Swiss Avenue Hotel, Malaysia, Selasa (5/11/2024). Forum ini mempertemukan investor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari kedua negara dalam upaya memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dan membuka lebih banyak peluang investasi strategis.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan KITB, Indri Septa Respati, memaparkan berbagai keunggulan dan potensi yang ditawarkan KITB sebagai kawasan industri terpadu yang strategis dan ramah lingkungan.

"Grand Batang City atau KITB adalah solusi ideal bagi investor yang mencari kawasan industri siap guna dengan dukungan infrastruktur kelas dunia dan kebijakan pro-bisnis," kata Indri, saat menjadi pembicara utama dalam forum tersebut.

Indri menjelaskan bahwa KITB memiliki akses strategis ke jalur distribusi domestik dan internasional, didukung infrastruktur modern, fasilitas logistik lengkap, serta efisiensi transportasi. Hal ini menjadikan KITB sebagai pilihan utama bagi sektor manufaktur, teknologi, dan industri lainnya yang ingin berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Indri, investasi di Grand Batang City semakin dipermudah dengan dukungan insentif dari pemerintah serta konsep One-Stop Service yang memudahkan proses bisnis bagi para investor.

Selain itu, KITB berkomitmen untuk membangun kawasan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menjadikannya ideal bagi perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Indri juga mengajak para investor Malaysia untuk memanfaatkan peluang investasi di Grand Batang City, kawasan industri terpadu yang siap mendukung berbagai sektor industri dengan konsep industrial estateyang inovatif.

“Kami yakin, Grand Batang City adalah kawasan industri masa depan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara,” tambah Indri.

Melalui ajang ini, KITB berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing, yang tidak hanya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai hub industri utama di kawasan.

Indonesia-Malaysia Investment Forum memberikan peluang bagi KITB untuk memperluas jangkauan pasar internasional sekaligus mempererat hubungan bisnis dengan pelaku industri dari Malaysia.

Linde mengumumkan telah dimulainya proses pemasokan gas industri kepada PT Freeport Indonesia (PTFI), sebuah perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia.

Linde telah menginvestasikan senilai 120 juta dollar Amerika Serikat untuk mencakupi pembangunan, pengelolaan kepemilikan, dan pengoperasian unit pemisahan udara (Air Separation Unit/ASU) baru yang merupakan fasilitas terbesar di Indonesia dan juga fasilitas ASU milik Linde yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas yang telah dikembangkan Linde kini menjalankan telah menjalankan fungsi pasokan gas industri oksigen dan nitrogen untuk PT Freeport Indonesia dalam menjalankan fungsi pemurnian tembaga dan fasilitas refining di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Fasilitas proses pemurnian tembaga tersebut merupakan salah satu yang terbesar di tingkat dunia.

Unit ASU milik Linde ini juga akan memberikan pasokan gas industri yang dicairkan kepada customer baru dan existing di Jawa Timur yang turut meningkatkan kerapatan jejaring bisnis Perusahaan di wilayah tersebut.

“Dengan permintaan komoditas tembaga yang terus meningkat di tingkat global, dengan bangga kami mendukung upaya ekspansi PT Freeport Indonesia,” ujar Moloy Banerjee, President, ASEAN & South Asia, Linde.

“Gas industri membantu meningkatkan efisiensi pemurnian tembaga melalui dorongan kapasitas produksi yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan emisi bahan bakar. Fasilitas baru di lapangan yang dikembangkan Linde menggunakan teknologi terbaru untuk memasok gas industry yang esensial secara aman dan dapat diandalkan kepada seluruh customer kami pada pasar industri yang penting,” tambah Moloy Banerjee.

Bank Mega Syariah salurkan pembiayaan Senilai Rp 221 Miliar pada sesi Business Deals, di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, 31 Oktober 2024. Pembiayaan dilakukan kepada dua nasabah besar, yaitu PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

“Kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku bisnis lainnya dalam mengakses pembiayaan syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam,” kata Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (7/11/2024).

Kinerja pembiayaan Bank Mega Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal ketiga 2024, Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2023 (year to date) atau menjadi lebih dari Rp 7 triliun.

Pada gelaran ISEF 2024, sesi Business Deals dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, guna memperluas akses pembiayaan syariah.

Bank Mega Syariah juga membuka stan pameran di ISEF 2024, untuk memperkenalkan berbagai layanan keuangan syariah yang inovatif. Dengan menyediakan akses ke produk pembiayaan dan investasi syariah, Bank Mega Syariah berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan produk keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

“Sesuai tema ISEF tahun ini yaitu Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth, Bank Mega Syariah berharap dapat menginspirasi lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat luas dalam memanfaatkan ekonomi syariah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuhnya.

ISEF sendiri merupakan puncak dari serangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah yang diprakarsai oleh Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). ISEF 2024 juga menghadirkan pameran produk halal dari sektor kuliner dan fashion, menampilkan potensi produk halal Indonesia untuk pasar global.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke ini, PNM siap memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya.

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas. PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

“Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,” tambah Arief.

PNM berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersinergi dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," kata Amam dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI, Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ujar Amam.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," kata Margaret.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia terus meningkat, mengakibatkan kerugian penerimaan negara mencapai Rp5,76 triliun setiap tahunnya. Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB), kenaikan tarif cukai rokok tanpa diimbangi kemampuan daya beli masyarakat mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

"Setiap kenaikan tarif cukai yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat akan meningkatkan peredaran rokok ilegal," ujar Prof. Candra Fajri Ananda, Direktur PPKE-FEB UB, dalam paparan hasil kajian bertajuk Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional, Selasa (5/11/2024).

Prof. Candra menjelaskan, meski kenaikan tarif cukai bertujuan menekan konsumsi rokok, sebagian besar konsumen justru mencari alternatif rokok ilegal yang lebih murah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan cukai negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Eko Harjanto, menyebutkan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal perlu dilanjutkan dengan kolaborasi yang kuat antar-lembaga. “Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kontribusi penegak hukum lainnya untuk memberantas rokok ilegal hingga tuntas,” katanya.

Dari perspektif Kementerian Ketenagakerjaan, Koordinator Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Feryando Agung Santoso menyoroti dampak ekonomi rokok ilegal, khususnya pada pekerja di sektor tembakau. Menurutnya, keberlanjutan industri hasil tembakau harus dijaga, mengingat banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan salah satu tantangan terbesar dalam optimalisasi penerimaan cukai. “Tingginya selisih harga antara rokok legal dan ilegal mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal,” ujarnya.

Bea Cukai juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim Polri dalam memantau peredaran rokok ilegal di pasar online. Nirwala menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif semua pihak dalam pemberantasan rokok ilegal yang berkelanjutan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, turut mengapresiasi hasil kajian PPKE-FEB UB tersebut. Menurutnya, fenomena downtrading atau penurunan kelas konsumen akibat tingginya tarif cukai tembakau menjadi perhatian khusus di Komisi XI DPR. Andreas menekankan pentingnya mempertimbangkan rencana kenaikan harga jual eceran (HJE) tembakau yang dapat memicu dampak ekonomi lebih luas.

"Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi bahan masukan terkait rencana kenaikan HJE tembakau, karena akan mempengaruhi ekonomi dan penerimaan pajak," ujar Andreas.

Studi ini memperlihatkan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi yang kuat antara bea cukai, penegak hukum, serta kementerian terkait untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara di tengah tantangan kebijakan cukai yang terus meningkat.

Upaya untuk mengurangi emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam rangka mencapai target penurunan emisi, Indonesia telah menetapkan komitmennya mencapai net zero emission pada taun 2060.

PERURI sebagai BUMN yang memiliki komitmen untuk membantu program pemerintah dalam penurunan emisi tersebut, telah melaksanakan penanaman 1.200 pohon di Kebun Bela Negara milik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur yang berlokasi di Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu (6/11).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi tahun kedua antara PERURI, Anak Perusahaan Peruri Security Printing, UPN Veteran Jawa Timur, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi; Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Prof. Akhmad Fauzi beserta jajaran wakilnya; Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dr. Elmi Sumiyarsono. S.T., M.T.; dan Direktur Utama Peruri Security Printing, Ahmad Hidayat.

Mengusung tema “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata PERURI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim dan Nomor 15 yaitu Menjaga Ekosistem Daratan.

Melalui kegiatan ini PERURI telah menunjukkan komitmennya sebagai agen perubahan yang aktif dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai bidang, termasuk lingkungan.

“Penanaman pohon ini tidak hanya menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk mengurangi dampak global warming dan emisi karbon yang berdampak pada kehidupan kita semua,” ujar Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary dalam sambutannya.

PERURI menyadari bahwa penurunan emisi adalah langkah penting untuk melindungi bumi dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, PERURI terus berupaya mengurangi jejak emisi karbon, di antaranya secara aktif bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan untuk memperluas dampak positif dari upaya yang dilakukan.

Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Prof. Akhmad Fauzi, menegaskan pentingnya kolaborasi ini bagi masa depan Indonesia.

“Kolaborasi ini bukan hanya soal menanam pohon, tetapi tentang menanam harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui kerja sama yang terus berlanjut, PERURI dan UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan memperbanyak ruang terbuka hijau di kawasan yang membutuhkan, guna mendukung Indonesia yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, semakin menguat seiring komitmennya yang konsisten dalam mendukung sektor UMKM.

Langkah konkret Arinal dalam memperhatikan perkembangan UMKM lokal, seperti rencana pembangunan pusat UMKM di Pelabuhan Bakauheni, dinilai sebagai upaya nyata untuk memajukan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Penasihat Komunitas UMKM sekaligus pelaku usaha UMKM Female, Dian Pustika Syarifuddin, SE., menyatakan bahwa perhatian Arinal terhadap UMKM menunjukkan komitmen kuatnya terhadap ekonomi rakyat.

“Dari sisi politik, langkah konkret Pak Arinal dalam pengembangan UMKM ini menunjukkan kepeduliannya terhadap ekonomi rakyat, yang menjadi isu utama bagi banyak pemilih,” kata Dian saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).

Dian menambahkan bahwa komitmen Arinal dalam mendukung UMKM dapat memperkuat dukungan politiknya di kalangan masyarakat.

“Masyarakat yang bergantung pada sektor UMKM akan merasakan dampak nyata dari kebijakan pro-rakyat seperti ini. Hal ini tentu akan berdampak pada dukungan politik di Pilgub Lampung,” ucapnya.

Namun, Dian juga mengingatkan bahwa kesuksesan program ini memerlukan penanganan terhadap tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih luas di Pelabuhan Bakauheni.

“Meski Bakauheni adalah penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatra, masih ada infrastruktur lain yang harus diperhatikan. Area parkir, taman, dan fasilitas umum yang memadai harus diperbaiki agar semakin banyak pengunjung yang datang,” jelasnya.

Dian juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal.

“SDM lokal juga perlu mendapatkan pelatihan di bidang manajemen dan pemasaran. Tanpa peningkatan kapasitas ini, perkembangan UMKM tidak akan optimal. Ini harus didukung oleh pemerintah lokal,” tegasnya.

Menurut Dian, untuk menangani tantangan-tantangan tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah, UMKM lokal, dan pihak swasta.

“Kolaborasi dengan lembaga pendukung UMKM seperti BPEK dan komunitas seperti ‘Genggam Tangan’ yang fokus pada pengembangan UMKM akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan ini,” paparnya.

Dian, mewakili para pelaku UMKM Lampung, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Arinal atas dukungan yang telah diberikan.

“Atas nama UMKM Lampung, kami berterima kasih kepada Pak Arinal atas berbagai dukungan, mulai dari kemudahan perizinan, bantuan alat produksi, hingga fasilitas pameran produk melalui kurasi yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Kami sangat mengapresiasi kepedulian beliau terhadap UMKM Lampung,” tutupnya.

Dengan komitmen yang kuat terhadap UMKM, Arinal Djunaidi diharapkan mampu memperoleh dukungan luas dalam Pilgub Lampung sebagai pemimpin yang peduli dan berkomitmen pada kemajuan ekonomi kerakyatan di provinsi ini.