Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 berada di level 52,1.

Angka ini anjlok 0,8 poin jika dibandingkan dengan capaian April 2024 yang berada di level 52,9.

Penurunan ini dipengaruhi oleh biaya inflasi input yang naik sehingga tekanan pasar membatasi kemampuan perusahaan menentukan harga dan beban biaya yang diteruskan kepada klien.

Panelis melaporkan bahwa permintaan pasar menunjukkan sinyal positif meski didominasi oleh domestik. Pesanan ekspor baru turun selama tiga bulan berturut-turut menyoroti perlambatan berkelanjutan pada permintaan manufaktur global.

Akibatnya, permintaan baru secara umum naik ke posisi terendah selama enam bulan.

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith mengatakan, indeks PMI Manufaktur tersebut menunjukkan kinerja solid sektor manufaktur yang didorong oleh perolehan output dan permintaan baru.

Permintaan pasar bertahan positi, meski sebagian besar didukung oleh klien domestik karena manufaktur global terus menunjukkan penurunan kinerja untuk permintaan ekspor baru.

Kendati begitu, Paul menyebut, meski pertumbuhan bertahan positif, terlihat tanda-tanda akan memburuk. Tingkat pertumbuhan secara umum rendah, sementara kepercayaan diri turun ke posisi terendah selama lebih dari empat tahun.

"Tekanan biaya juga naik. Dapat dipahami bahwa perusahaan berhati-hati terhadap jumlah tenaga kerja dengan menunggu dan melihat daripada mengganti staf yang berhenti," ujar Paul dalam keterangan resminya, Senin (3/6).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% secara bulanan month on month (MoM).

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,40 pada April 2024 menjadi 106,37 pada Mei 2024.

Amalia menyampaikan inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,84% pada Mei 2024 secara tahunan. Sedangkan, inflasi tahun kalender (Mei 2024 terhadap Desember 2023) tercatat sebesar 1,16%.

"Deflasi bulan Mei 2024 ini merupakan deflasi pertama setelah deflasi terakhir kali terjadi di bulan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun Ia menyampaikan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar pada Mei 2024 adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%.

"Adapun komoditas penyumbang utama deflasi adalah beras dengan andil deflasi 0,15%, daging ayam ras dan ikan segar dengan deflasi masing-masing 0,03%, serta tomat dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing 0,02%," ucapnya.

Komoditas lainnya yang juga memberikan andil deflasi ialah tarif angkutan antar kota sebesar 0,03%, tarif angkutan udara 0,02% dan tarif kereta api dengan andil deflasi 0,01%.

Selain itu, ada komoditas yang memberikan andil inflasi, antara lain, emas perhiasan, bawang merah dan cabai merah dengan andil masing-masing 0,05%.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala OIKN. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat pengunduran diri tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, presiden beberapa waktu lalu menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe kemduian diikuti oleh Kepala OIKN Bambang Susantono.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian dengan hormat bapak Bambang susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Pratikno menyampaikan, presiden menghaturkan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengertian keduanya. Berikutnya, presiden juga telah mengangkat Ketua dan Wakil OIKN yang baru.

“Presiden mengangkat Menteri PUPR, pak Basuki sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Raja Juli Antoni) sebagai Wakil Otorita IKN,” terang Pratikno.

Dikatakan Pratikno, hari ini presiden memanggil Menteri PUPR bersama Wakil Menteri ATR/BPN dalam rangka penyematan statusnya sebagai Plt OIKN, dan agar percepatan proyek IKN bisa terus dilakukan.

“Presiden berharap dari beliau-beliau dipanggil, pak Menteri dipanggil oleh bapak presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dan sebaik-baiknya dengan visi semula yaitu tentang konsisten pada rencana usaha rimba raya,” tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi XI DPR RI tengah melakukan uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) kepada calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), yaitu Destry Damayanti.

Destry Damayanti menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2024-2029.

Di hadapan Komisi XI DPR RI, Destry mengungkapkan topik yang ingin diangkat.

"Tema yang akan saya angkat dalam makalah saya kali ini adalah Bank Indonesia sinergi untuk mendukung Indonesia Maju," ujar Destry dihadapan Komisi XI DPR RI, Senin (3/6).

Destry bilang, meski kondisi perekonomian Indonesia masih relatif solid, namun dirinya mengingatkan masih ada tantangan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity (VUCA) yang harus dihadapi, baik dari sisi global maupun domestik.

"Meskipun pencapaian kita relatif solid, bahwa kita tidak boleh terlena dengan pencapaian ekonomi kita sejauh ini. Tantangan VUCA itu masih ada, baik dari global maupun domestik," katanya.

Menurutnya, semua tantangan tersebut akan menjadi konsideran bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakannya. Terlebih lagi adanya UU P2SK, Bank Indonesia memiliki tiga tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Destry saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan akan berakhir pada 7 Agustus 2024.

Destry sebelumnya diangkat dengan Keputusan Presiden No.74/P tahun 2019 pada 29 Juli 2019 dengan mengucapkan sumpah janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2019.

Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berangsur surut. Data terkini pada hari ini, Senin (3/6), lebih dari 5.700 rumah terdampak peristiwa tersebut.

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Katingan terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu lalu (25/5), pukul 03.00 WIB. Kondisi ini menyebabkan debit air empat sungai meluap pada hari itu. Keempat sungai tersebut antara lain Sungai Katingan, Senamang, Bemban dan Samba.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, ada 5.728 rumah terendam banjir. Saat banjir terjadi pantauan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan antara 60 – 100 cm. Sebanyak 87 desa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak bencana ini.

Kesembilan kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Marikit (17 desa), Katingan Tengah (13), Katingan hulu (10), Sanaman Mantikel (9), Pulau Malan (9), Tewang Sangalang Garing (9), Tasik Payawan (8), Petak Melai (6) dan Katingan Hilir (6).

“Banjir berdampak pada 12.123 KK atau 28.589 jiwa yang berada di kecamatan tersebut. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga berdampak pada fasilitas pendidikan 36 unit, fasilitas kesehatan 34, fasilitas ibadah 42 dan kantor 25,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Senin (3/5).

Menyikapi bencana di wilayah, Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan status siaga darurat. Sedangkan pada peningkatan status tanggap darurat diagendakan akan ditetapkan Bupati setempat selama 14 hari, terhitung dari 1 Juni sampai dengan 14 Juni 2024.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi banjir susulan. Prakiraan cuaca pada esok hari (3/6), wilayah Kalteng masih berpeluang pada hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau mencetak deflasi 0,03% di bulan Mei, ternyata mayoritas provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 38 provinsi, sebanyak 24 provinsi mengalami inflasi pada Mei 2024. Sedangkan, ada 14 provinsi yang mengalami deflasi.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan yang mencapai 2% di sepanjang Mei 2024.

"Sementara deflasi terdalam terjadi di Banten sebesar 0,52%," dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun jika dilihat berdasarkan wilayahnya, inflasi di wilayah Sumatra dengan inflasi tertinggi terjadi di Sumatra Barat sebesar 0,51%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Kepulauan Babel sebesar 0,32%.

Kemudian, di wilayah Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 0,22%, dan deflasi terdalam terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 0,01%.

Di wilayah Sulawesi inflasi tertinggi terjadi di Gorontalo sebesar 0,30%, dan deflasi terdalam terjadi di Sulawesi Selatan sebesar 0,10%.

Pada wilayah Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Yogyakarta sebesar 0,08%, dan deflasi terdalam terjadi di Banten sebesar 0,52%.

Wilayah Bali Nusa Tenggara, inflasi tertinggi terjadi di Bali sebesar 0,10%, dan deflasi terdalam terjadi di Nusa Tenggara Barat sebesar 0,41%.

Terakhir, di wilayah Maluku Papua inflasi tertinggi terjadi di Papua selatan 2%, dan inflasi terendah terjadi di Papua Barat Daya sebesar 0,09%.

Untuk diketahui, BPS mencatat, terjadi deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% secara bulanan month on month (MoM).

Kemudian, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,40 pada April 2024 menjadi 106,37 pada Mei 2024.

Amalia menyampaikan inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,84% pada Mei 2024 secara tahunan. Sedangkan, inflasi tahun kalender (Mei 2024 terhadap Desember 2023) tercatat sebesar 1,16%.

Reporter: Adi Wikanto, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Adi Wikanto

Gaji Kepala Otorita IKN -Jakarta. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ditinggal dua petingginya menjelang operasional calon ibu kota baru tersebut. Mereka adalah Bambang Susantono yang mundur dari Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe yang melepaskan jabatan Wakil Kepala Otorita IKN. Dua petinggi ini pun meninggalkan gaji ratusan juta per bulan.

Diberitakan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan, Bambang Susantono maupun Dhony Rahajoe sama-sama tidak menjelaskan alasan pengunduran diri mereka sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). "(Alasan pengunduran diri) Tidak disampaikan," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada Bambang Susantono perihal alasan pengunduran dirinya. Sebab dalam Pratikno tidak mencantumkan alasan pengunduran diri saat mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. "Tanya Pak Bambang. Tidak (tidak ada alasan dalam surat)," kata Pratikno.

Pratikno menuturkan, Dhony sudah lama berbicara dengan Jokowi terkait rencana mundur dari Otorita IKN. Setelah berbicara dengan Jokowi, Dhony lantas menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil Otorita IKN.

Bambang lantas menyusul Dhony untuk mengundurkan diri dari posisi kepala Otorita IKN. Hanya saja, surat keputusan pemberhentian Bambang dan Dhony tersebut baru terbit setelah pengunduran diri keduanya diproses. "Itu sudah lama kok itu pembicaraan. Tapi surat (Keppres) memang baru," kata Bambang.

Posisi yang ditinggalkan Bambang dan Dhony kini diisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai pelaksana tugas kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.

Gaji Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN dan wakilnya mendapat fasilitas gaji lumayan besar. Gaji kepala dan wakil kepala Otorita IKN mencapai ratusan juta per bulan. Selain itu, kepala dan wakil kepala Otorita IKN juga mendapat tunjangan operasional yang mencapai ratusan juta per bulan

Gaji serta tunjangan kepala dan wakil kepala Otorita IKN tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala IKN. Perpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Januari 2023.

Beleid tersebut menyatakan, sumber gaji dan semua fasilitas yang diberikan kepada Kepala Otorita IKN dan wakilnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lampiran aturan tersebut menetapkan sejumlah komponen dan besaran hak keuangan bagi Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Yakni, terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat (berupa tunjangan keluarga serta tunjangan beras), serta tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Total gaji berikut tunjangan yang diterima Kepala Otorita IKN adalah sebesar Rp 172.718.840 (Rp 172,71 juta) per bulan. Selain itu, Kepala Otorita IKN juga masih mendapatkan dana operasional sebesar Rp 178 juta per bulan.

Sementara gaji Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 155.180.670 (Rp 155,18 juta) per bulan. Sedangkan dana operasionalnya sebesar Rp 145 juta per bulan. Dana operasional diberikan 80% secara lump sum dan sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dirinya resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pada hari ini, Senin (3/6), Jokowi mengangkat Menteri PUPR sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Kepala OIKN.

“Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut (proyek IKN) sesuai dengan urban design sesuai dengan hasil sayembara lalu dengan konsep Negara Nusa Rimba," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5).

Basuki menjelaskan bahwa ada dua tugas utama yang diberikan presiden kepadanya dan wakil OIKN. Pertama, menangani masalah status tanah dan investasi dalam proyek IKN.

“Jadi kenapa beliau dipilih sebagai wakil kepala IKN (Raja Juli) karena ini menyangkut status tanah. Jadi berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tak ragu lagi melakukan investasinya,” jelasnya.

Tugas kedua yang juga penting, lanjut Basuki, adalah persiapan pelaksanaan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pelaksanaan Pemdasus ini diketahui akan dikerjakan bersama Satuan Tugas (Satgas) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"OIKN tak serta merta menjadi Pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri mungkin melalui satgas bersama dengan Kemendagri," pungkasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada April 2024 mencapai 1.066.958 kunjungan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,41% dibandingkan dengan Maret 2024, dan juga naik 23,23% dibandingkan dengan April 2023.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa dari total kunjungan tersebut, sebanyak 887.302 kunjungan melalui pintu utama, sedangkan 179.656 kunjungan lainnya masuk melalui pintu perbatasan.

“Dengan demikian, jumlah total kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebanyak 1.066.958 kunjungan,” ungkap Amalia dalam konferensi pers pada Senin (3/6).

Secara kumulatif, total kunjungan wisman dari Januari hingga April 2024 telah mencapai 4.098.714 kunjungan, atau meningkat 24,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Amalia menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisman hingga April 2024 ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, sejak 2020.

Lebih lanjut, pada April 2024, kunjungan wisman terbanyak berasal dari Malaysia, mencapai 170.500 kunjungan, diikuti oleh Australia dengan 128.000 kunjungan, dan China dengan 86.000 kunjungan.

“Kunjungan wisman dari Malaysia meningkat sebesar 6,47% secara bulanan, dan secara tahunan naik 15,88%,” ujarnya.

Sebagian besar wisman yang datang ke Indonesia masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali dengan proporsi sebesar 47,13%, dan wisman yang masuk melalui bandara ini paling banyak berasal dari Australia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan pada April 2024. Hal ini disebabkan adanya momentum Hari Raya Idul Fitri.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, secara bulanan peningkatan terjadi pada moda transportasi angkutan laut domestik yang meningkat sebesar 36,05%.

Sedangkan secara tahunan, peningkatan terbesar terjadi pada moda angkutan udara internasional, yang meningkat sebesar 35,75%.

“Meningkatnya moda transportasi angkutan udara disebabkan karena momentum libur lebaran serta adanya pembukaan rute penerbangan baru sebagai respon tingginya permintaan,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Adapun Ia menyampaikan, tingginya permintaan terhadap angkutan penumpang pada April 2024 ini karena bertepatan dengan momentum Lebaran dan juga tingginya inflasi kelompok transportasi yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi April 2024.

Lebih rinci, jumlah pengguna moda transportasi udara domestik pada April mencapai 5,86 ribu orang atau meningkat 30,63% dari bulan sebelumnya.

Kemudian, angkutan udara internasional mencapai 1,5 ribu orang atau meningkat 11,4% dari bulan sebelumnya.

Sementara itu, moda angkutan laut domestik mencapai 2,07 ribu orang atau meningkat 36,05% dari bulan sebelumnya, dan moda angkutan kereta tercatat paling banyak yakni mencapai 34,54 ribu orang, atau meningkat 6,31% dari bulan sebelumnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diperbolehkan mengelola tambang dalam negeri. Keputusan ini tercantum dalam beleid anyar PP No 25 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, anggot aKomisi VII DPR RI Mulyanto meragukan kemanfaatan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pada sejumlah ormas keagamaan.

Bahkan menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang politik pemberian izin ini terkesan ada motif untuk bagi-bagi kue ekonomi.

"Secara regulasi-administrasi, dibenarkan dan masih sesuai dengan UU Minerba. Namun dalam sudut pandang politik, upaya ini sangat kentara motif untuk bagi-bagi kue ekonominya," jelas Mulyanto dalam keterangannya, Senin (3/6).

Lebih dari itu, pihaknya khawatir pemberian prioritas IUPK kepada ormas keagamaan tersebut membuat tata kelola dunia pertambangan semakin amburadul.

Apalagi saat ini, pemerintah dianggap gagal mengatasi persoalan tambang ilegal, hingga dugaan adanya beking aparat tinggi yang membuat berbagai kasus jalan di tempat. Di lain sisi, pembentukan satgas terpadu tambang ilegal sampai hari ini juga tidak memperlihatkan kemajuan berarti.

Mulyanto bahkan menilai kebijakan bagi-bagi izin bagi ormas ini kurang tepat. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh presiden saat ini adalah penguatan instrumen pengawasan pengelolaan tambang.

"Saat ini saja dua orang mantan Dirjen Minerba jadi tersangka, bahkan terpidana. Dan sampai hari ini Dirjen Minerba belum ada yang definitif,” ungkap Mulyanto.

Artinya, kata Mulyanto, pemerintah tidak serius mengelola pertambangan nasional. Pemerintah masih menjadikan IUPK sebagai komoditas transaksi politik dengan kelompok-kelompok tertentu.

Mulyanto juga pesimistis, pemberian izin dapat dijalankan secara profesional dan bisa berkontribusi bagi peningkatan penerimaan keuangan negara (PNBP). Pihaknya justru khawatir izin ini menimbulkan permainan baru di industri tambang, di mana yang akan mengelola sebetulnya adalah pemain lama berkedok ormas keagamaan.

"Tapi kita lihat saja di lapangan, apakah benar-benar dikelola pemain baru atau pengusaha yang itu-itu saja, yakni pengusaha eks PKP2B atau afiliasinya," jelasnya.

"Termasuk juga jumlah saham sesungguhnya, berapa jumlah saham ormas tersebut secara riil. Apakah benar-benar menjadi saham pengendali atau sekedar nama saja,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo, Kamis, 30 Mei 2024 telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa beleid baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

WIUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang izin. Berdasarkan Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.

Meski demikian, berdasarkan Pasal 83A ayat (5), badan usaha ormas keagamaan yang memegang wilayah tersebut dilarang bekerja sama dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya.

Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas, yakni hanya lima tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. Dengan demikian, penawaran WIUPK terhadap badan usaha ormas keagamaan hanya berlaku sampai 30 Mei 2029.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi XI DPR RI telah menyetujui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir kepada awak media usai kegiatan uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test).

"Sudah (terpilih)," ujar Kahar di DPR RI, Senin (6/3).

Namun, Kahar mengatakan bahwa terpilihnya Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior BI akan disahkan secara resmi pada Sidang Paripurna yang dijadwalkan besok, Selasa (7/3).

"Sudah. Keputusan ke Paripurna. Tinggal di bawa Paripurna," katanya.

Kahar menjelaskan, keputusan tersebut dikarenakan Destry telah melakukan fit and proper test serta tidak ada komplen dari Komisi XI atas kinerja Destry selama ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior.

"Periode ke satu dia sudah cocok dan tidak ada komplen. Tadi dia sudah memaparkan menurut kawan-kawan (Komisi XI) cocok. Jadi kita putusin sepakat," terang Kahar.

Untuk diketahui, Destry Damayanti menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi.

Usulan Deputi Gubernur Senior BI tersebut tertuang dalam surat Presiden dengan nomor R-17/Pres/05/2024 kepada Ketua DPR RI, disampaikan bahwa usulan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (9) UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4/2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).