Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bahwa penambahan atau pemecahan kementerian/lembaga (K/L) pada pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 membengkak.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, yang menjelaskan bahwa APBN 2025 telah didesain untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

"Sudah termasuk didalamnya, karena ada alokasi yang sudah diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan, pemecahan, pemisahan, pemekaran, ataupun pembentukan kementerian dan badan baru. Sudah ada alokasi di APBN 2025," ujar Kamrussamad kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Minggu (20/10).

Namun, kalangan ekonom mengkhawatirkan bahwa kabinet yang tengah disusun oleh presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi membebani keuangan negara.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai bahwa bertambahnya kementerian/lembaga dalam kabinet akan meningkatkan kebutuhan anggaran, mulai dari belanja pegawai hingga biaya operasional untuk mendukung program-program di setiap K/L.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," ujar Rizal dalam acara Webinar pada Rabu (16/10).

Dia menambahkan bahwa penambahan sebanyak 12 K/L dibandingkan dengan kabinet presiden sebelumnya akan menjadi beban baru bagi fiskal dan APBN. Rizal juga mencatat bahwa APBN 2025 belum memperhitungkan penambahan K/L dalam belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini," ujarnya.