Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai, pailitnya Sritex merupakan sinyal tumbangnya industri tekstil Indonesia.

"Secara umum, kondisi tekstil memang mengalami kemerosotan yang sangat signifikan," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Awalil melihat anjloknya industri tekstil itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan paling tampak nyata selama 5 tahun ini.

Ia mengatakan, pada pertengahan tahun 1980-an sampai dengan masa reformasi, peran industri tekstil sangat besar dan kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun kini, kontribusi industri tekstil makin mengecil. "Kontribusinya ke produk domestik bruto (PDB) tahun 2000-an masih sekitar 4%-5%, pada era 2010-an turun menjadi hanya 3%-4%. Selama beberapa tahun terakhir hanya kisaran 1%," jelas Awalil.

Menurut Awalil, kemerosotan industri tekstil akan berdampak signifikan terhadap aspek ketenagakerjaan, mengingat industri ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Awalil mengingatkan buruh tekstil kebanyakan termasuk pekerja formal. Jadi, setiap pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menambah angka pengangguran atau menambah angka pekerja informal.

"Artinya berdampak cukup besar pada aspek ketenagakerjaan," urainya.

Dampak lain adalah pengurangan kontribusinya pada ekspor atau penambahan devisa. Padahal sektor ini menjadi sektor unggulan yang berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara.

Tumbangnya Sritex mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo pun memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi terkait isu ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah akan berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh Sritex. Ia sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

"Terkait Sritex, seperti arahan Presiden yang mana pertama akan menyelamatkan pekerja. Kedua, empat kementerian diminta menyiapkan langkah strategis, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi, Minggu (27/10).

Hanya saja, Yassierli tidak merinci bentuk penyelamatan para pekerja Sritex, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh empat kementerian tersebut, yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo.

Yang terang, pemerintah bakal melakukan beberapa tindakan untuk menyelamakan sektor padat karya yang kembali diguncang badai PHK.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap langkah lanjutan terkait skema penyelamatanperusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias SRITEX.
Sebelumnya, perseroantelah dinyatakan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah, pada 21 Oktober lalu.
Adapun, Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita telah melakukan pertemuan denganKomisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto di Kantor Kemenperin, Senin (28/10) pagi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan Kemenperin akan melakukan pengamanan terhadap para tenaga kerja Sritex, apalagi perusahaan sampai saat ini masih melakukan produksi seperti biasa.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menyoroti maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah industri di Tanah Air.

Berdasarkan catatan KONTAN, setidaknya ada dua kabar yang memprihatinkan datang dari industri tekstil dalam negeri. Pertama, PT Primissima (Persero) salah satu perusahaan tekstil BUMN melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Kedua, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Sebelumnya, PN Semarang juga memutus pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), di mana nasib 510 pekerja terancam PHK.

“Terkait potensi PHK di sektor tekstil, pemerintah harus mengurai akar masalahanya. Misalnya kebijakan impor tekstil dan lain-lain,” kata Hadi kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Hadi mengungkapkan, pemerintah juga perlu mengatasi persoalan terkait pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dia mencontohkan, sejumlah sektor yang bisa dimanfaatkan untuk pembukaan lapangan kerja tersebut.

“(Pemeritnah perlu membuat program) industrialisasi yang padat karya dan sektor riil,” ungkap Hadi.

Di sisi lain, Hadi menambahkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2025, diprediksi bakalan minim. Hal tersebut, terlihat dari rumusan yang menjadi acuan untuk kenaikan UMP tersebut.

“Kenaikan upah 2025 diprediksi sangat minim, karena sudah ada rumus formulanya. Hal ini karena angka inflasi yang sangat rendah, dan indeks tertentu yang kurang dari angka 1,” tandasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyikapi serius terkait potensi pemututusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki

Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pemerintah akan berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh Sritex, yang mana dirinya sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait Sritex, seperti arahan Presiden yang mana pertama akan menyelamatkan pekerja. Kedua, empat kementerian diminta menyiapkan langkah strategis, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi KONTAN, Minggu (27/10/2024).

Hanya saja, Yassierli tidak merinci bentuk penyelamatan para pekerja Sritex, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh empat kementerian tersebut, yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo.

Yang terang, Menaker menekankan untuk industri textil secara umum. berada di bawah koordinasi Menkoperekomian bakal melakukan beberapa tindakan untuk menyelamakan sektor padat karya yang kembali diguncang badai PHK.

"Kita akan minta pencegahan illegal import ke Kepolisian dan Bea Cukai," tandasnya. Selain itu, Kemnaker bakal segera koordinasi lintas kementerian untuk meningkatkan daya saing sektor industri tekstil.

Seperti diketahui, banjir produk TPT salah satunya akibat disparitas harga produk impor yang harganya sangat murah dibandinglan dengan produk dalam negeri. Di sisi lain, impor ilegal juga belum bisa dikendalikan, sehingga produknya merembes di pasar domestik.

Sejatinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil nasional masih berlanjut. Kabar terbaru datang dari PT Primissima (Persero), salah satu perusahaan BUMN tekstil terkemuka di Indonesia, terpaksa melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal bertambah. Ikhwalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang dikenal sebagai Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Panamtex adalah perusahaan tekstile di Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1994 dengan produksi utama Sarung Tenun BINSALEH, Sarung GOYOR dan Surban.

Namun hingga kini, pabrik Panamtex masih beroperasi meskipun terbatas. Sementara itu, nasib 510 pekerja Panamtex terancam karena status pailit perusahaan. Perusahaan sudah mengajukan kasasi untuk tetap beroperasi.

PHK masal di awal pemerintahan Prabowo menjadi tantangan berat bagi Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan lapangan kerja. Sebab, salah satu janji yang kerap digaungkan Prabowo-Gibran adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru.

Untuk merealisasikannya, keduanya telah merumuskan strategi yang tercantum dalam dokumen yang berisikan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, upaya pemerintahan baru mewujudkan 19 juta lapangan kerja baru menemui sejumlah tantangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Januari hingga 26 September 2024 ada 52.993 pekerja yang kena PHK.

Angka itu naik lebih dari 10.000 pekerja dari periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 42.277 pekerja.

Berdasarkan sektornya, pekerja di sektor manufaktur atau pengolahan jadi yang paling terdampak PHK.

Ada 24.014 kasus PHK di sektor pengolahan, lalu sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian-kehutanan-perikanan sebanyak 3.997 kasus PHK.