Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Damri bakal mendapatkan suntikan PMN Rp1 triliun dari Pemerintah untuk mengganti armada bus konvensional menjadi listrik.

Perusahaan Umum (Perum) Damri menyatakan komitmenya untuk melakukan peremajaan bus di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) hingga pengadaan bus listrik dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui Komisi VI DPR RI senilai Rp1 triliun.

"Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik," kata Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun akan dialokasikan untuk membeli alat produksi di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta. Dia merinci, peremajaan bus angkutan perintis akan menggunakan dana PMN sebesar Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan.

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukkan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur Pohan.

Menurutnya, alokasi itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," ucap Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini, lanjut Pohan, dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

"Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap kami dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri," kata Pohan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perseroan yang sakit untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.

Dia ingin meluruskan persepsi negatif akibat menggembungnya jumlah perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024. PMN diperlukan, lanjutnya, lantaran BUMN terjerat masalah keuangan.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Erick mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN.

Pasalnya, tidak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick memaklumi bila setiap perusahaan plat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Menurut Erick, ini menjadi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ucapnya.

Dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.

Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.