Bisnis.com, JAKARTA – Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan rapor dividen dan PMN BUMN pada 5 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini PMN dibiayai dari utang luar negeri, tetapi ke depan dividen dapat membiayai kebutuhan PMN BUMN.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Damri bakal mendapatkan suntikan PMN Rp1 triliun dari Pemerintah untuk mengganti armada bus konvensional menjadi listrik.

Perusahaan Umum (Perum) Damri menyatakan komitmenya untuk melakukan peremajaan bus di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) hingga pengadaan bus listrik dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui Komisi VI DPR RI senilai Rp1 triliun.

"Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik," kata Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun akan dialokasikan untuk membeli alat produksi di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta. Dia merinci, peremajaan bus angkutan perintis akan menggunakan dana PMN sebesar Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan.

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukkan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur Pohan.

Menurutnya, alokasi itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," ucap Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini, lanjut Pohan, dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

"Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap kami dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri," kata Pohan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepastian aliran Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 untuk empat BUMN Karya perlu dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola. Hal ini bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya. Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Hutama Karya merupakan penerima PMN terbesar pada 2025, yakni Rp13,86 triliun. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Fase 2 dan 3.

Sementara itu Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja, lalu WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Adapun PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa sudah sepatutnya BUMN Karya mendapatkan PMN untuk kebutuhan modal kerja terkait pembangunan infrastruktur.

“Semisal Hutama Karya yang mendapatkan PMN terbesar. Itu berkaitan dengan penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatra, tanpa PMN tidak mungkin Hutama Karya mampu melaksanakan tugas tersebut,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Toto menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan BUMN Karya. Dia menuturkan bahwa berdasarkan kontrak PMN versi terbaru, perusahaan pelat merah penerima injeksi modal harus menyampaikan proposal bisnis secara lebih terstruktur.

Hal tersebut mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat dan penalti bagi manajemen BUMN yang tidak mampu mencapai target PMN. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan perlu menjadi perhatian utama dari BUMN Karya ke depan.

“Aspek good corporate governance terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, sebaiknya penegakan hukum perlu ditingkatkan, sekaligus membangun budaya korporasi yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Toto juga menyatakan BUMN Karya harus membuktikan kinerjanya secara baik dalam mengeksekusi penugasan sesuai dengan alasan PMN dikucurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat kembali bertumbuh.

“Jadi, momentum ini yang harus ditunjukan BUMN Karya untuk memperbaiki reputasi mereka yang tercoreng dengan aksi fraud ataupun korupsi dari manajemennya,” kata Toto.

Sementara itu, Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan menyatakan BUMN Karya juga harus memperbaiki kinerja fundamental keuangan. Menurutnya, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan agar keuangan perusahaan sehat di tengah penugasan pemerintah.

Dia menambahkan bahwa pemerintah selaku pemegang saham juga memiliki peran penting untuk mengaudit pengelolaan perusahaan di BUMN penerima suntikan modal negara. Dengan demikian, penggunaan PMN diharapkan dapat berjalan optimal.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR memberikan lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada tiga emiten BUMN karya ADHI, PTPP, dan WIKA total senilai Rp5,65 triliun.

Kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan demikian, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Keputusan ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN 2025 Rp44,24 triliun disetujui.

Dari total dana tersebut, senilai Rp5,65 triliun akan mengalir ke tiga emiten BUMN karya atau konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Adhi Karya akan memperoleh PMN 2024 Rp2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

Selanjutnya, Wijaya Karya senilai Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kemudian, PTPP Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Sarmuji dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perseroan yang sakit untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.

Dia ingin meluruskan persepsi negatif akibat menggembungnya jumlah perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024. PMN diperlukan, lanjutnya, lantaran BUMN terjerat masalah keuangan.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).

Erick mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN.

Pasalnya, tidak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick memaklumi bila setiap perusahaan plat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Menurut Erick, ini menjadi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ucapnya.

Dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.

Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.