Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam perkara dugaan korupsipengadaan perangkat keras IT di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) beserta grupnya 2017-2018, Kamis (8/8/2024).

Dua orang saksi itu yakni DEVP Divisi Enterprise Telkom Suhartono, serta Direktur PT Asiatel Globalindo Victor Antonio Kohar.

Keduanya dikonfirmasi hadir dan didalami keterangannya soal pengadaan barang dan jasa dimaksud di lingkungan perseroan.

"Penyidik mendalami terkait dengan proses pengadaan barang dan pembayarannya," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan panggilan pemeriksaan yang pertama bagi Victor. Pada Juli 2024, dia juga telah memenuhi panggilan penyidik KPK bersama dengan sejumlah saksi lain, Selasa (23/7/2024).

Pada saat itu, Victor diperiksa oleh penyidik sebagai saksi bersama dengan Direktur PT Erakomp Infonusa Fery Tan, Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok serta Direktur PT Telering Onyx Pratama Somad Tjuar.

"Penyidik menghadirkan saksi-saksi tersebut untuk dimintakan keterangannya oleh Auditor Negara untuk proses perhitungan kerugian negara," kata Tessa pada keterangan terpisah.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan sebanyak enam orang tersangka dengan inisial SC, PNS, THL, NG, VAK dan FT. Seluruhnya telah ditetapkan tersangka sejak 30 Januari 2024.

Adapun belum lama ini, KPK juga telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk enam orang WNI. Upaya cegah ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.1001/2024 yang diterbitkan KPK pada 6 Agustus 2024.

Lembaga antirasuah mengemukakan bahwa kasus itu berkaitan dengan pengadaan sejumlah perangkat IT di lingkungan PT Telkom dan Telkom Grup, untuk tahun anggaran (TA) 2017-2018.

Beberapa pengadaan perangkat IT yang diduga dikorupsi yakni pengadaan Tablet Samsung Tab S3, Pengadaan PC All in One, dan Pengadaan Perangkat Keras IT.

Adapun KPK kini menangani lebih dari satu perkara dugaan korupsi di lingkungan TLKM. Beberapa di antaranya merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Nilai kerugian keuangan negara pada kasus-kasus di Telkom Group itu ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, salah satu kasus Telkom yang ditangani lembaganya berkaitan dengan pembiayaan terhadap suatu proyek.

Dia menyebut deputi hingga pimpinan KPK memintanya untuk melakukan expose perkembangan penanganan perkara di BUMN tersebut.

"Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar" ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (27/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) lain dengan modus menyerupai kasus Harun Masiku. Waktu terjadinya perkara itu juga diduga dalam periode yang sama dengan kasus buron KPK itu.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka KPK yang diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW 2019-2024. Saat ini, mantan caleg PDIP dapil Sumatra Selatan 1 itu masih berstatus buron.

Sejalan dengan penyelesaian perkara Harun, KPK pada awal pekan ini memeriksa saksi bernama Alexius Akim, Senin (5/8/2024). Dia pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Kalimantan Barat 2019-2024.

Pria yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat itu diduga mengetahui soal modus serupa ihwal praktik suap PAW, yang terjadi di dapilnya.

"Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait modus yang menyerupai tersangka HM [Harun Masiku] yang terjadi di dapil Kalimantan Barat pada tempus yang sama," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Menurut Tessa, pihak KPK berpeluang untuk mengembangkan lagi kasus suap PAW yang menjerat Harun usai ditemukannya praktik dengan modus serupa di Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Tessa mengungkap bahwa pihaknya masih fokus untuk mendalami modus serupa yang terjadi di PDIP itu. Dia belum mengungkap apabila modus serupa juga terjadi di partai politik lain.

"Saat ini iya [modusnya masih hanya ditemukan di PDIP]. Saya belum mendapatkan info mengarah ke partai yang lain," ungkap pria yang juga bertugas sebagai penyidik KPK itu.

Adapun Alexius juga diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan keberadaan Harun. Meski demikian, mantan caleg PDIP itu mengaku tidak tahu menahu soal Harun, maupun mengenal sosok tersebut.

Alexius mengaku bahwa pada saat dia maju sebagai caleg PDIP di 2019, dia diberhentikan. Dia pun mengaku sampai saat ini tidak mengetahui apa alasan dirinya dicoret oleh partai.

"Ya jadi yang banyak [ditanya] berkaitan dengan masalah saya sendiri karena saya waktu itu ikut pemilu legislatif 2019. Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan. Alasannya enggak jelas," ungkapnya ke wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pria itu juga mengaku tidak pernah menerima surat pemecatan dari PDIP.

Sebagai informasi, penyidik KPK belum lama ini juga memeriksa sejumlah saksi dari internal PDIP berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Salah satunya yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada saat pemeriksaan Hasto, penyidik turut menyita ponsel dan buku catatan miliknya yang diklaim berisi informasi tentang strategi PDIP dalam Pilkada 2024.

Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya tengah memverifikasi laporan yang dilayangkan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizki alias Eky, 16. Ketujuh terpidana melaporkan dua saksi Aep dan Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu ke Bareskrim Polri.

"Ya nanti, kita masih dalam proses, proses pengumpulan bahan keterangan dulu, verifikasi," kata Wahyu di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Namun, Kabareskrim tak membeberkan siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan dalam pelaporan tersehut. Untuk diketahui, laporan tujuh terpidana itu terdaftar dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.
Pelaporan dilayangkan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Aep adalah salah satu saksi yang menyebut Pegi berada di lokasi pembunuhan Vina. Kini, Penetapan tersangka Pegi dicabut dan dibebaskan dari penjara.

Baca juga: Tak Ambil Alih Kasus Vina, Kabareskrim: Kita Beri Asistensi

Aep dan Dede juga disebut memberikan keterangan palsu atas keterlibatan tujuh terpidana. Maka itu, para terpidana melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan bisa bebas seperti Pegi.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ketujuhnya tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu, kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ABK)