Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, meminta anggota hingga di tingkat Polsek agar mengenakan pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada bandar atau pengedar narkoba. Mereka harus dimiskinkan.

"Kami tidak akan pernah berhenti dengan menangkap pelaku dan pengedar narkoba. Kami akan kejar sampai aset-asetnya kami akan kenakan tindak pidana pencucian uang," kata dia melalui keterangan yang diterima pada Jumat (20/9).

Diharapkan, penerapan TPPU bakal membuat jera pihak yang terlibat dalam bisnis peredaran narkoba. Dengan begitu, peredaran narkoba di Indonesia dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

"Kami sudah sampaikan pada seluruh jajaran Polri sampai tingkat daerah bahwa setiap pengungkapan kasus narkoba kejar TPPU-nya," ucap dia.

"Hanya dengan memiskinkan mereka maka Insya Allah kita bisa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba," lanjut dia.

Sebelumnya, seorang narapidana bernama Hendra Sabarudin mengendalikan peredaran sabu dari balik lapas di Kalimantan Utara sejak tahun 2017.

Uang yang diperoleh dari mengedarkan sabu dibelikan aset seperti tanah hingga mobil mewah senilai Rp 221 miliar. Hal itu dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatannya.

Mobil mewah itu ditampilkan dalam pers rilis yang digelar oleh Bareskrim Polri di Lapangan Bhayangkara. Terlihat, ada mobil jenis Ford Mustang, Land Rover Defender hingga Jeep Rubicon. Selain itu, terlihat pula 1 unit speed boat.

Berikut ini daftar aset yang dibeli dari hasil peredaran narkotika jaringan Hendra Sabarudin:

- 44 bidang tanah dan bangunan;

- 21 unit kendaraan roda empat;

- 28 unit kendaraan roda dua;

- 6 unit kendaraan laut (4 kapal, 1 speed boat, dan 1 jet ski);

- 2 unit kendaraan jenis ATV;

- 2 buah jam tangan mewah;

- Uang tunai Rp 1,2 miliar;

- Deposito standard chartered senilai Rp 500 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Wahyu Widada menyentil Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang tidak bisa buktikan soal aktor bisnis judi online inisial T.

Sosok T sebelumnya diungkapkan pertama kali oleh Benny Ramdhani dalam sebuah acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024).

"Kalau [Benny] tidak tahu, jangan ngomong [soal sosok T]," ujar Wahyu di Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Adapun, Wahyu enggan bicara banyak soal penyelidikan sosok T akan dilanjutkan usai Benny tidak dapat membuktikan pernyataannya. Namun, Wahyu mempersilahkan apabila Benny akan meminta maaf kepada publik.

"Ya silahkan [jika mau minta maaf]," tuturnya.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Djuhandhani menegaskan saat ini kelanjutan penyelidikan terkait pengungkapan sosok T masih dianalisis.

Pasalnya, selain tidak bisa membuktikan sosok T, Benny juga mengaku sumber informasi inisial tersebut berasal dari mendiang Joko Purwanto selaku Kepala BP2MI Serang, Banten.

"Tidak ada bukti, bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan," kata Djuhandhani di Bareskrim, Senin (5/7/2024).

Terpisah, Benny mengaku sudah dicecar 64 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri dalam pemeriksaanya yang kedua pada Senin (5/7/2024). Namun, dia masih bungkam saat ditanya lebih detail soal sosok T.

"64 [pertanyaan], terkait materi nanti ke penyidik ya terkait materi ke penyidik ya," tutur Benny.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menyatakan bahwa masalah baju impor bekas atau balpres, tak hanya berdampak pada kerugian negara saja. Melainkan juga pada para pelaku UMKM kecil.

Hal ini disampaikan Wahyu dalam konferensi pers terkait pemusnahan barang impor ilegal di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8).

"Bisa dibayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran begini saja, nilai impor satu pieces saja sudah berapa ribu. Tetapi bisa dijual dengan nilai yang sangat-sangat murah," ujar Wahyu dalam konferensi pers di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8).

Menurutnya, hal tersebut menyebabkan banyaknya multiple effect, sehingga UMKM terkait tak dapat bersaing dengan barang impor tersebut.

"Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita," ucap Wahyu.

Wahyu mengatakan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk jadi negara dengan perekonomian yang sangat tinggi.

Namun jika barang impor ilegal masih terus masuk, maka peningkatan ekonomi akan sulit tercapai.

"Kalau ini masih masuk terus ya. Bagaimana bisa tercapai? Karena syarat menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan stabilitas keamanan dan ketertiban," tuturnya.

Lebih lanjut menurut Wahyu, jika barang impor ilegal terus masuk ke pasar Indonesia, maka produksi dan daya saing UMKM akan menurun.

Bahkan, bisa saja menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran di Indonesia.

"Kalau barang-barang ini masuk terus, UMKM dan industri kita turun, makin banyak pengangguran. Dampaknya juga kepada stabilitas keamanan juga. Karena masalahnya akan lari dengan perut," pungkasnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, disebut akan menyampaikan permintaan maafnya karena tak bisa mengungkapkan siapa sosok T, yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online.

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, mempersilakan Benny untuk melakukannya.

"Ya, silakan (minta maaf)," ujar Wahyu usai jumpa pers ballpress ilegal bersama Kemendag di kawasan Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8).

Benny sendiri sudah dua kali diperiksa Bareskrim terkait pernyataannya tersebut. Di pemeriksaan terakhir, Senin (5/8), Benny bungkam seribu bahasa terkait hasil pemeriksaannya tersebut. Selama 6 jam diperiksa, ia dicecar 64 pertanyaan.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan, setelah menjalani pemeriksaan, Benny tak bisa menjelaskan terkait sosok T yang pernah disebutnya.

Pertanyaan penyidik juga tak bisa dijawab Benny secara gamblang.

Benny disebut bakal menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke publik dalam waktu dekat. Tidak dijelaskan kapan Benny akan menyampaikan permintaan maafnya itu.

"Dan tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media tapi lebih lanjut silahkan tanyakan kepada beliau, itu saja," kata Djuhandani di Bareskrim.

Bareskrim Polri mengungkap hasil pemeriksaan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, terkait sosok T yang disebut sebagai aktor pengendali judi online.

Setelah dua kali diperiksa, Bareskrim menyimpulkan bahwa Benny tak bisa mengungkapkan siapa sebenarnya sosok T tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada mengingatkan Benny agar berhati-hati sebelum mengungkapkan sesuatu ke publik.

"Kalau enggak tahu kok ngomong. Enggak, kalau enggak tahu jangan ngomong," ujar Wahyu usai jumpa pers Ballpress ilegal bersama Kemendag di Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8).

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, Benny tak bisa menjelaskan terkait sosok T yang pernah disebutnya. Pertanyaan penyidik juga tak bisa dijawab Benny secara gamblang.

"Tidak ada bukti bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan," kata Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Senin (5/8).

"Kami pertanyakan terkait inisial T. yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr T," lanjut dia.

Benny tak berbicara banyak usai 8 jam rampung dimintai keterangan di Bareskrim kemarin. Benny hanya menyebut, dirinya dicecar 64 pertanyaan oleh penyidik.

Adapun terkait materi penyidikan, Benny mengarahkan awak media untuk bertanya ke penyidik.

"64 (Pertanyaan). Materi nanti ke penyidik. Terkait materi diserahkan kepada penyidik," kata dia sambil berjalan ke luar .

Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri disebut akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky. Pemeriksaan Saka dalam kapasitas sebagai saksi dugaan keterangan palsu oleh terlapor Aep dan Dede.

Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti mengatakan kliennya dipanggil menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 5 Agustus 2024. Namun, agenda pemeriksaan diundur pada Rabu, 7 Agustus 2024.

"Nggak jadi (Senin), hari Rabu penyidik yang datang ke Cirebon," kata Titin kepada Medcom.id, Minggu, 4 Agustus 2024.
Titin menjelaskan pihaknya telah menerima panggilan pemeriksaan Saka Tatal dari Bareskrim. Alasan pemeriksaan dilakukan di Cirebon karena penyidik bertandang ke Lapas Bandung, tempat tujuh terpidana mendekam pada Senin, 5 Agustus 2024.

"Karena, semua penyidik hari Senin itu ke lapas tujuh terpidana. Penyidik datang semua ke Bandung karena meminta keterangan ketujuh terpidana," ujar Titin.

Setelah selesai memeriksa ketujuh terpidana, kata dia, penyidik akan bertandang ke Cirebon. Pemeriksaan Saka akan dilakukan di Polres Cirebon Kota.

Menurut Titin, tak menutup kemungkinan polisi memeriksa saksi lain perihal pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede. Di samping itu, Titin belum memastikan waktu pemeriksaan. Dia hanya memastikan kliennya akan mengungkap yang sebenar-benarnya kepada penyidik Bareskrim Polri.

"Ya, kalau Saka sih kan karena dia merasa apa yang dia sampaikan benar dia juga mengalami peristiwa yang pahit ya, kayanya akan mengungkap sebenarnya. Kalau mengenai Aep dan Dede, Saka juga kan tidak mengenal dari mana," pungkas Titin.

Penyidik Dittipidum Barekrim Polri tengah menyelidiki kasus pemberian kesaksian palsu oleh Aep dan Dede. Polisi akan menaikkan kasus ke tahap penyidikan bila ditemukan unsur pidana.

Pelapor Aep dan Dede ialah enam terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Keenamnya ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Rivaldi Aditya Wardana. Satu terpidana lainnya, Sudirman tak ikut melaporkan karena dijadikan saksi.

Laporan terhadap kedua saksi kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon ini teregister dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 10 Juli 2024.
Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ADN)

Jakarta: Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky menyebut laporan terhadap Iptu Rudiana atas dugaan penganiayaan, telah naik ke tahap penyelidikan. Hal ini ditandai dengan gelar perkara awal kasus tersebut.

"Betul, kami nyatakan bahwa gelar untuk laporan kami terhadap Bapak Rudiana, dan kami sudah diberi tahukan bahwa untuk laporan polisi Bapak Rudiana sudah masuk ke tahap penyelidikan," kata kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso kepada wartawan dikutip Minggu, 4 Agustus 2024.

Tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky menghadiri undangan gelar perkara awal kasus Iptu Rudiana di Bareskrim Polri pada Selasa, 30 Juli 2024. Kehadiran mereka mewakili para terpidana. Selain itu, mereka juga hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor atas laporan dugaan memberikan keterangan palsu terhadap Aep dan Dede.

Jutek salah satu tim hukum yang hadir. Menurut Jutek, pihaknya tengah berupaya membuktikan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bahwa ada penyiksaan dan penganiayaan yang dialami para terpidana.
"Apakah semua itu ada, ya kami sudah serahkan semua bukti yang ada pada kami di awal, untuk kami berikan kepada teman-teman penyidik Bareskrim," ujar dia.

Begitu pula kasus Aep dan Dede telah naik ke tahap penyelidikan yang ditandai dengan gelar perkara awal pada Selasa, 24 Juli 2024. Jutek berterima kasih kepada Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro yang telah memproses laporannya.

Bahkan, dia menyebut Polri telah memproses laporan secara transparan. Maka itu, dia mengacungi jempol dan menekankan upaya hukum yang dilakukan bukan untuk menyalahkan institusi Kepolisian, melainkan menyangkut nasib tujuh terpidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup.

"Tentu kami sebagai penegak hukum, pengacara tentu akan sekuat tenaga untuk membuktikan peristiwa ini ada atau tidak," ungkapnya.

Namun, hingga kini dari pihak Bareskrim Polri belum membeberkan hasil gelar perkara awal kedua kasus tersebut. Baik dugaan penganiayaan oleh Iptu Rudiana maupun memberikan keterangan palsu oleh dua saksi Aep dan Dede.

Meski demikian, Polri sempat menegaskan bila ditemukan unsur pidana, polisi akan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Kemudian, mencari minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka.

(ADN)

Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Wahyu menyebut proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber ransomware tak mudah.

"Dalam proses penegakan hukum kan tidak terus ujug-ujug, semua melalui proses pendalaman, kan ransomeware itu bukan suatu hal yang mudah ditangani," kata Kabareskrim Wahyu di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024

Wahyu bertemu Kepolisian Australia beberapa waktu lalu untuk membahas peretasan ini. Menurutnya, butuh waktu bertahun-tahun memecahkan masalah peretasan via ransomware.
Meski demikian, Kabareskrim memastikan Polri terus mengevaluasi kasus peretasan yang terjadi. Wahyu berharap kasus ini dapat segera dituntaskan.

"Tetapi kita akan terus melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam waktu secepatnya," pungkas Wahyu.

Serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDN terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024. Gangguan itu mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta tata kelola pada PDNS 2, yang diserang ransomware LockBit 3.0 agar diaudit. Audit diminta dilakukan sembari melakukan pemulihan terhadap pusat data tersebut.

Pasalnya, dampak serangan sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi kementerian/lembaga lainnya. Akibat serangan ransomware, layanan keimigrasian di semua bandara internasional terganggu. Begitu pula pembuatan paspor.

Total ada 239 instansi pemerintah pusat dan daerah juga terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya. Hanya, 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri belum merencanakan untuk menarik penanganan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Widada mengatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam penyidikan lanjutan di Polda Jabar dengan mengevaluasi putusan praperadilan yang berujung pada pembebasan status tersangka Pegi Setiawan.

“Terkait kasus Vina ini, tentunya kita harus mengkaji tentang apa yang sudah terjadi. Kita saat ini hanya memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Ditarik atau tidak (penangannya oleh Bareskrim), kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti saat ini, masih dalam proses evaluasi,” begitu kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (15/7/2024).

Wahyu mengatakan, evaluasi bukan cuma terkait perkara pokok kasus tersebut. Tetapi, kata dia, evaluasi juga dilakukan terhadap para anggota yang menangani kasus tersebut. Wahyu juga meminta agar Polda Jabar turut mendengarkan aspirasi masyarakat perihal penyidikan lanjutan kasus tersebut.

Pun sebaliknya, kata dia, agar masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi yang benar perihal peristiwa kematian Vina dan Eky yang terjadi sewindu lalu itu dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Karena tentunya, kita ingin kasus ini dijalankan penyidikannya secara transparan dan profesional,” begitu kata Wahyu.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon saat ini belum dihentikan penyidikannya. Pada Senin (8/7/2024), Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung melalui hakim praperadilan Eman Sulaeman memutuskan untuk membebaskan status tersangka Pegi Setiawan.

Kuli bangunan 27 tahun itu bebas setelah hampir tiga bulan dalam penahanan di Polda Jabar lantaran dituduh menjadi satu dari tiga buronan pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

Namun, pembebasan status hukum tersebut belum berujung pada penghentian kasus. Karena Polda Jabar masih mengacu pada putusan pengadilan 2018, yang menyebutkan masih adanya tiga DPO terkait pembunuhan Vina dan Eky yang belum ditangkap.

Sementara tujuh terpidana saat ini menjalani pidana penjara seumur hidup. Dan satu terpidana yang sudah bebas dari hukuman penjara delapan tahun penjara, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah praperadilan PN Kota Bandung membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, pengacara kondang Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni. N lilis sri handayani

Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya tengah memverifikasi laporan yang dilayangkan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizki alias Eky, 16. Ketujuh terpidana melaporkan dua saksi Aep dan Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu ke Bareskrim Polri.

"Ya nanti, kita masih dalam proses, proses pengumpulan bahan keterangan dulu, verifikasi," kata Wahyu di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Namun, Kabareskrim tak membeberkan siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan dalam pelaporan tersehut. Untuk diketahui, laporan tujuh terpidana itu terdaftar dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.
Pelaporan dilayangkan usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Aep adalah salah satu saksi yang menyebut Pegi berada di lokasi pembunuhan Vina. Kini, Penetapan tersangka Pegi dicabut dan dibebaskan dari penjara.

Baca juga: Tak Ambil Alih Kasus Vina, Kabareskrim: Kita Beri Asistensi

Aep dan Dede juga disebut memberikan keterangan palsu atas keterlibatan tujuh terpidana. Maka itu, para terpidana melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan bisa bebas seperti Pegi.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ketujuhnya tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu, kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ABK)

Jakarta: Bareskrim Polri tidak mengambil alih penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizki alias Eky, 16, usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat (Jabar) tidak sah. Bareskrim hanya memberikan asistensi dalam penanganan kasus pembunuhan pada 2016 silam itu.

"Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat," kata Kabareskrim Komjen Wahyu Widada di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Wahyu mengatakan kasus itu tengah dievaluasi dan dikaji. Tak hanya Bareskrim, Propam Polri dan Itwasum Polri juga akan mengevaluasi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon itu.
"Setelah nanti ditarik atau tidak kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi," ujar jenderal bintang tiga itu.

Baca juga: Kabareskrim Masih Kaji Kasus Vina, Masyarakat Boleh Kasih Masukan

Untuk diketahui, kasus pembunuhan Vina semakin rumit. Pegi Setiawan, tersangka yang baru ditetapkan pada Mei 2024 dibebaskan. Pembebasan dilakukan Polda Jabar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah. Kasus yang menjerat Pegi pun dihentikan.

Menyusul itu, tujuh terpidana yang tengah mendekam di balik jeruji melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri. Kedua saksi bernama Aep dan Dede dilaporkan atas memberikan keterangan palsu.

Ketujuh terpidana ingin bebas seperti Pegi. Mereka menyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina,16 dan Eky, 16. Ketujuh terpidana itu ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Bahkan, ketujuh terpidana bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Polri didesak masyarakat mengusut kasus pembunuhan itu dengan profesional dan menangkap pelaku yang sesungguhnya.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada mengungkapkan kasus peretasan sistem pusat data nasional (PDN) bukan hal yang mudah untuk ditangani.

Komjen Wahyu menambahkan proses penegakan hukum dalam kasus peretasan ini juga membutuh proses.

"Dalam proses penegakan hukum kan tidak terus ujug-ujug, semua melalui proses pendalaman, kan ransomeware itu bukan suatu hal yang mudah ditangani," ujar Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, Kabareskrim mengungkapkan Polri akan terus mengevaluasi soal kasus peretasan.

Dia juga berharap kasus ini dapat segera dituntaskan.

"Beberapa waktu lalu, kemarin saya juga ketemu teman-teman dari Australia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengcrack memecahkan ini, masalahnya," kata dia.

"Tetapi kita akan terus melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam waktu secepatnya," imbuh Wahyu.

Diberitakan sebelumnya, serangan ransomware LockBit 3.0 ke DN pada Kamis (20/6/2024) mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta tata kelola pada PDNS 2, yang diserang ransomware LockBit 3.0, agar diaudit sembari melakukan pemulihan terhadap pusat data tersebut.

Dampak serangan Sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi kementerian/lembaga lainnya.

Berdasarkan laporan Harian Kompas, layanan keimigrasian di semua bandara internasional terganggu. Begitu pula dengan pembuatan paspor.

Sedikitnya, 239 instansi pemerintah pusat dan daerah, terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya.

Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam.