Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan siap untuk mengikuti 3 lelang frekuensi sekaligus yang rencananya akan digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada kuartal I/2025.

Frekuensi yang bakal dilelang tersebut antara frekuensi 700 MHz, 2600 MHz (2,6 GHz) dan 26 GHz.

Kemenkominfo memundurkan waktu lelang yang awalnya digelar tahun ini menjadi tahun depan karena beberapa pertimbangan. Salah satunya permohonan operator seluler yang ingin lelang digabung untuk menjaga arus kas perusahaan.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan perusahaan selalu untuk terlibat dalam spektrum frekuensi yang digelar oleh Kemenkominfo, termasuk lelang bundel 3 spektrum frekuensi sekaligus pada tahun depan.

“Kami selalu siap dengan rencana pemerintah dalam hal ini untuk lelang spektrum 700 MHz, 2,6 GHz atau 26 GHz. Kami siap,” kata Indra di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Indra mengaktakan bagi operator seluler kehadiran spektrum frekeunsi sangat penting karena berkaitan dengan layanan. Spektrum sebagai sumber daya terbatas menjadi komponen penting untuk memberikan layanan yang prima dan efisien.

“Dengan 700 MHz kita bisa melakukan penetrasi dan cakupan jaringan yang lebih baik. Tambahan spektrum juga dapat membantu dalam mengeksplorasi, yang dibahas pemerintah ada mekanismen insentif. Ini yang kami harapkan juga,” kata Indra.

Indra berharap lelang frekuensi ini dilihat secara lebih komprehensif lagi manfaatnya bagi industri dan Indonesia.

Mengenai beban yang akan dipikul operator seluler jika lelang digelar secara bersamaan, Indra mengatakan perusahaan masih akan mengkaji dan melakukan perhitungan.

“Tentunya mana yang lebih baik, apakah bertahap atau semua [sekaligus] akan kami hitung dengan perhitungan yang matang,” kata Indra.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tahun ini. Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz.

Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik.

“Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas.

Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler. 2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar.

Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

Ismail menambah saat lelang nanti pemerintah akan memberikan insentif yang saat ini masih terus dimatangkan bersama dengan Kementerian Keuangan dan operator seluler.

Berdasarkan pengakuan operator seluler, kata Ismail, lelang ketiga spektrum lebih baik digabungkan dalam waktu yang sama dibandingkan harus sedikit-sedikit atau digelar setiap tahun.

“Kalau di 700 MHz dahulu, terus tahun depan 2,6 GHz maka arus kas mereka akan terganggu kalau dilakukan secara terpisah-pisah,” kata Ismail.

Mengenai harga, Kemenkominfo akan menghitung sesuai dengan kalkulasi harga. Setelah itu akan dihadirkan kebijakan untuk membuat operator makin ringan dalam melakukan pembayaran spektrum.

“Kebijkan bukan untuk memurahkan harga spektrum tetapi memberikan sebuah kebijakan yang bisa menginsentif sehingga pengeluaran operator tidak besar di awal. Bisa dicicil dan diatur-atur waktu pembayarannya dan lain sebagainya, sehingga cashflow tetap dapat terjaga untuk pembangunannya. Jadi kita jangan berharap hanya terima uang cash di depan tetapi pembangunan lambat,” kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memundurkan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz menjadi awal tahun 2025. Sempat digadang-gadang tahun ini digelar, lelang diundur sesuai permintaan operator seluler.

Spektrum frekuensi 700 MHz digadang-gadang sebagai spekturm untuk pengembangan 5G di lapisan bawah dengan cakupan luas.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tahun ini. Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz.

Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik.

“Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas.

Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler. 2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar.

Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

Ismail menambah saat lelang nanti pemerintah akan memberikan insentif yang saat ini masih terus dimatangkan bersama dengan Kementerian Keuangan dan operator seluler.

Berdasarkan pengakuan operator seluler, kata Ismail, lelang ketiga spektrum lebih baik digabungkan dalam waktu yang sama dibandingkan harus sedikit-sedikit atau digelar setiap tahun.

“Kalau di 700 MHz dahulu, terus tahun depan 2,6 GHz maka arus kas mereka akan terganggu kalau dilakukan secara terpisah-pisah,” kata Ismail.

Mengenai harga, Kemenkominfo akan menghitung sesuai dengan kalkulasi harga. Setelah itu akan dihadirkan kebijakan untuk membuat operator makin ringan dalam melakukan pembayaran spektrum.

“Kebijakan bukan untuk memurahkan harga spektrum tetapi memberikan sebuah kebijakan yang bisa menginsentif sehingga pengeluaran operator tidak besar di awal. Bisa dicicil dan diatur-atur waktu pembayarannya dan lain sebagainya, sehingga cashflow tetap dapat terjaga untuk pembangunannya. Jadi kita jangan berharap hanya terima uang cash di depan tetapi pembangunan lambat,” kata Ismail.

Ismail juga menuturkan bahwa komitmen operator dalam menggelar 5G juga menjadi perhitungan pertimbangan Kemenkominfo dalam menghadirkan spektrum baru. Pemerintah berharap ke depan penetrasi 5G di Tanah Air makin merata.

“Kalau kita bicara insentif pasti dibelakangnya ada komitmen. Salah satunya adalah percepatan penggelaran infrastruktur 5G,” kata Ismail

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mengebut persiapan seleksi frekuensi 700 MHz pada tahun ini di tengah permintaan penundaan lelang oleh operator seluler.

Diketahui pengusaha telekomunikasi seluler berharap lelang dapat diundur tahun depan mengingat rasio ongkos regulator terhadap pendapatan yang dibukukan saat ini sudah terlalu besar mencapai 12,2% secara industri. Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata negara-negara di Asia Pasifik dan global yang rasionya masing-masing sebesar 8,7% dan 7,0%.

Tambahan spektrum frekuensi tanpa diiringi insentif akan membuat beban makin membengkak. Proyeksi GSMA, pada 2030 rasio ongkos frekuensi terhadap pendapatan menyentuh 20% pada 2030 jika tidak diiringi dengan insentif.

Mengenai nasib lelang spektrum 700 MHz tahun ini, Direktur Penataan Ditjen SDPPI Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan Kemenkominfo tetap melakukan persiapan lelang 700 MHz meskipun para penyelenggara seluler menyampaikan permintaan penundaan pelaksanaan lelang.

“Adapun kepastian pelaksanaannya masih menunggu kebijakan dari Menkominfo,” kata Denny kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Bisnis mencoba menghubungi Menkominfo Budi Arie Setiadi mengenai hal tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak menjawab.

Denny menambahkan Kemenkominfo juga tengah mengantisipasi mengenai mekanisme yang akan diambil apabila pada akhirnya hanya terdapat sedikit penyelenggara seluler, 1-2 operator seluler, yang lanjut berminat mengikuti lelang 700 MHz.

Dia menuturkan pada prinsipnya lelang dilaksanakan bila jumlah permintaan terhadap frekuensi radio melebihi dari jumlah frekuensi radio yang tersedia.

“Jumlah permintaan frekuensi radio ini berkaitan dengan minat dari masing-masing peserta seleksi pada saat menyampaikan penawarannya nanti,” kata Denny.

Sekadar informasi, frekuensi 700 MHz telah kosong sejak November 2023 atau saat lembaga penyiaran televisi memadamkan siaran analog dan beralih ke digital. Frekuensi tersebut rencananya akan dilelang pada awal 2024, mundur menjadi pertengahan 2024 dan hingga saat ini belum terealisasi.

Butuh Dana

Dalam perkembangan lain, pemerintahan Prabowo Subianto berencana untuk mengoptimalkan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang frekuensi 700 MHz guna mendukung sejumlah program prioritas yang telah disiapkan.

Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan Prabowo memiliki target untuk menaikan penerimaan negara sebesar 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perbesar

Jika PDB Indonesia saat ini sebesar Rp22.500 triliun, lanjut Dirgayuza, maka 20% dari jumlah tersebut saja sudah sebesar Rp4.400 triliunan. Melebihi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang sebesar Rp3.300 triliun.

“Dengan peningkatan jumlah penerimaan banyak sekali hal yang harus dibiaya oleh pemerintah. Misal, banyak daerah yang infrastrukturnya kurang baik, jalan-jalan belum ada, sekolah rusak masih banyak,” kata Dirgayuza disela-sela acara Unlocking Digital Economy for Growth 8%, Selasa (3/9/2024).

Dia menambahkan selain sekolah, puskesmas-puskesmas yang ada saat ini juga terlalu padat (overload) sehingga membutuhkan dukungan pendanaan.

Berdasarkan data yang diperolehnya diperkirakan 500.000 orang akan meninggal karena jantung dan 300.000 orang meninggal karena diabetes pada tahun ini. Sementara itu Indonesia kekurangan rumah sakit yang memiliki peralatan dan dokter spesialis untuk menangani pasien yang mengidap penyakit tersebut,.

“Investasi yang harus dikeluarkan pemerintah sangat banyak oleh karena itu penerimaan negara harus menjadi prioritas, jika tidak maka taraf hidup kita tidak mungkin naik jika infrastruktur dasar untuk kesehatan tidak ada. Jadi itu alasan kenapa kita ingin meningkatkan karena banyak yang tidak bisa kita biaya akibat keterbatasan APBN dan keterbatasan untuk meminjam,” kata Dirgayuza.

PNBP

Dia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan PNBP. Selain itu, berbagai sumber daya alam (SDA) Indonesia ditarik PNBP-nya secara digital agar kemungkinan untuk bocor lebih sedikit.

Diketahui dalam RAPBN 2025, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 triliun. Dari jumlah tersebut, PNBP dari Kemenkominfo diproyeksikan sekitar Rp21,1 triliun atau turun Rp1 triliun dari proyeksi PNBP tahun 2024 yang sebesar Rp22,1 triliun.

Adapun sebagian besar dari pendapatan PNBP Kemenkominfo berasal dari spektrum frekuensi yang digunakan oleh berbagai lembaga atau perusahaan termasuk operator telekomunikasi.

Sebelumnya Kemenkominfo menerima surat dari operator yang meminta agar lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz diundur. Adapun Kemenkominfo sudah hampir berada di babak persiapan melakukan lelang frekuensi.

Adapun harga dasar lelang frekuensi sudah dibahas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemenkominfo juga berencana merilis tiga spektrum frekuensi 2,6 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz pada 2025.

Ada dua opsi kemungkinan yang akan dipakai pemerintah jika ingin mengakomodir permintaan tersebut.

Opsi pertama, Kemenkominfo berpeluang merilis frekuensi gabungan untuk periode 2024 dan 2025. Serta opsi kedua, lelang frekuensi dilakukan secara terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerima masukan dari operator seluler agar lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz diundur.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan bahwa lelang frekuensi masih menunggu kesiapan dari pemain operator seluler. Sebab, Ismail menyebut para operator seluler meminta agar lelang untuk ditunda.

“Mereka kirim surat semua untuk minta diundurkan lelangnya. Secara resmi, kami menerima surat dari semua operator seluler, operator seluler itu meminta supaya tidak dilakukan segera lelang, kita juga bingung kalau melakukan lelang, pesertanya nggak ada yang berminat,” kata Ismail saat ditemui seusai diskusi forum Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Sektor Telekomunikasi Dikepung Masalah, Bagaimana Arah Industri ke Depan’ di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Di sisi lain, Ismail menuturkan bahwa Kemenkominfo sudah hampir berada di babak persiapan melakukan lelang frekuensi. Namun, pihaknya menerima surat penundaan lelang dari operator seluler. Alhasil, Kemenkominfo menunda lelang frekuensi.

“Suratnya menyatakan jangan sekarang [dilakukan lelang frekuensi],” jelasnya.

Ismail menyampaikan bahwa lelang frekuensi merupakan masalah waktu yang tepat. Kendati demikian, dia menyatakan bahwa diskusi dengan pemain operator seluler juga masih terus bergulir.

Adapun harga dasar lelang frekuensi sudah dibahas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemenkominfo juga berencana merilis tiga spektrum frekuensi 2,6 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz pada 2025. Terkait hal itu, Ismail menyampaikan bahwa ada dua opsi kemungkinan yang akan dipakai pemerintah.

Opsi pertama, Kemenkominfo berpeluang merilis frekuensi gabungan untuk periode 2024 dan 2025. Serta opsi kedua, lelang frekuensi dilakukan secara terpisah.

Bersamaan dengan diundurnya lelang frekuensi, Ismail juga menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan memundurkan jadwal insentif.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah memundurkan waktu lelang yang awalnya ditargetkan berjalan pada Juli 2024. Namun hingga saat ini, lelang tak kunjung terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) buka suara terkait penundaan jadwal lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengaku pasrah dan mematuhi keputusan yang diambil pemerintah terkait penundaan jadwal lelang spektrum ini.

Meski demikian, Saki menuturkan bahwa penundaan jadwal lelang spektrum ini memberikan kesempatan bagi Telkomsel untuk kembali memastikan kesiapan teknis dan operasional pendukung lainnya.

“Sehingga dapat secara matang dan dengan baik mengikuti seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 26 GHz untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia,” kata Saki kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Saki menuturkan bahwa Telkomsel juga akan mengikuti jadwal yang akan ditetapkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan seleksi beserta seluruh tahapan prosesnya.

Lebih lanjut, Saki menyampaikan bahwa Telkomsel akan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus mengembangkan cakupan jaringan dan pemanfaatan layanan 5G di Indonesia secara terarah, terukur, dan bertahap dengan memanfaatkan spektrum yang ada.

“Telkomsel akan terus melakukan persiapan implementasi teknologi terbaru agar dapat memastikan bahwa ketika spektrum baru tersedia,” katanya.

Dengan demikian, perusahaan dapat segera memanfaatkannya untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan dan mendukung penguatan ekosistem digital secara menyeluruh di berbagai sektor industri dan ekonomi.

Tercatat, hingga kuartal I/2024, Telkomsel memiliki 159,7 juta pelanggan mobile dan lebih dari 8,9 juta pelanggan fixed broadband (IndiHome-B2C) yang tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri dengan menggelar lebih dari 257.300 BTS, termasuk BTS berteknologi terkini 4G/LTE dan 5G dengan spektrum frekuensi yang tersedia saat ini.

Ke depan, Saki menuturkan bahwa seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 26 GHz yang direncanakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jaringan broadband bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Serta, lanjut Saki, lelang frekuensi ini juga dapat mendukung perbaikan kesehatan industri secara menyeluruh sehingga dapat secara bersama menjalankan program transformasi dan ekonomi digital yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Telkomsel berharap keseluruhan proses seleksi dapat terlaksana pada waktu yang tepat dan dapat mendukung penguatan industri telekomunikasi sehingga seluruh target yang dicanangkan oleh pihak-pihak terkait dapat tercapai dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. menyerahkan sepenuhnya waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Lelang yang dikabarkan sempat direncanakan pada awal Juni 2024 berisiko ngaret hingga akhir tahun.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang menyatakan bahwa emiten bersandi saham ISAT itu akan mengikuti arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), termasuk penundaan lelang frekuensi.

“Terkait penundaan lelang spektrum, Indosat menghormati dan mematuhi arahan Kementerian Kominfo,” kata Steve kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Namun, Indosat menekankan pentingnya proses lelang yang transparan, adil, dan efisien dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis industri seluler di Indonesia.

“Kami akan memaksimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi yang dimiliki Indosat saat ini untuk memberikan pengalaman mengesankan kepada pelanggan, ditunjang semakin luasnya jaringan distribusi dan pelayanan kami ke pelosok perdesaan di Tanah Air,” ujarnya.

Steve menuturkan bahwa Indosat berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digitalisasi di Indonesia dan menyediakan layanan telekomunikasi kelas dunia, khususnya di kota sekunder di luar metropolitan.

Terpisah, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) atau XL Axiata juga mengaku pasrah dengan keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait lelang frekuensi.

Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata Alvin I Aslam mengatakan bahwa EXCL akan mengikuti keputusan dan arahan terkait mundurnya pelaksanaan jadwal lelang frekuensi.

“Kami mengikuti keputusan dan arahan pemerintah terkait mundurnya pelaksanaan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz karena penyelenggaraan lelang frekuensi merupakan ranahnya pemerintah,” kata Alvin kepada Bisnis.

Sebagaimana diketahui, Kemenkominfo tengah mempertimbangkan masukan dari pemain operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang dilakukan pada akhir 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang direncanakan.

Mulanya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuturkan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024.

Namun nyatanya, lelang frekuensi kembali diundur paling lambat awal Juli tahun ini dan disebut-sebut tengah mempertimbangkan permintaan dari industri untuk mengatur ulang jadwal lelang pada akhir tahun.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XL Axiata Tbk. (EXCL) atau XL Axiata buka suara terkait lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang disebut tengah dipertimbangkan untuk ditunda.

Group Head Regulatory & Government Relations XL Axiata Alvin I Aslam mengatakan bahwa EXCL akan mengikuti keputusan dan arahan terkait mundurnya pelaksanaan jadwal lelang frekuensi.

“Kami mengikuti keputusan dan arahan pemerintah terkait mundurnya pelaksanaan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz karena penyelenggaraan lelang frekuensi merupakan ranahnya pemerintah,” kata Alvin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan masukan dari pemain operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada akhir 2024.

Lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang direncanakan. Mulanya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024.

Nyatanya, lelang frekuensi kembali diundur paling lambat awal Juli tahun ini. Namun teranyar, Kemenkominfo tengah mempertimbangkan permintaan dari operator seluler untuk mengatur ulang jadwal lelang pada akhir tahun.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Di sisi lain, Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” jelasnya.

Alhasil, insentif untuk lelang frekuensi akan mundur. “Karena kan [insentif] melekat di proses itu [lelang frekuensi],” jelasnya.