Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) meraup laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp29,92 triliun pada kuartal II/2024. Terdapat sejumlah faktor pendorong raupan laba bank pada paruh pertama 2024 tersebut.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kinerja laba bank tidak lepas dari penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dobel digit.

BRI telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun pada kuartal II/2024 tumbuh 11,2% secara tahunan (year on year/yoy). "Ini salah satu bentuk dukungan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, khususnya di segmen UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah]," ujar Sunarso dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Penyaluran kredit BRI memang mayoritas menyasar segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,96%. Kemudian, pertumbuhannya laba ditopang oleh DPK yang bertumbuh 11,6% yoy menjadi Rp1.389,66 triliun.

Adapun, pendanaan bank didominasi oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp877,89 triliun, tumbuh 7,7% yoy. Porsi dana murah bank mencapai 63,17% per Juni 2024.

"Yang mendukung pencapaian dana murah adalah kami memiliki implementasi hybrid bank yang disalurkan lewat Agen BRIlink dan ada superapp BRImo," kata Sunarso.

Adapun, capaian laba bank pun ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp33,97 triliun pada kuartal II/2024, naik 3,7% yoy.

Selain itu, bank mencatatkan pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang mencapai Rp11,26 triliun, naik 10,15% yoy.