PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Pemerintah resmi mengubah besaran tarif pembuatan paspor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024 lalu atau tepat dua hari sebelum lengser. Dalam hal ini tarif pembuatan paspor baru tersebut akan berlaku 60 hari sejak diterbitkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Pada bagian lampiran PP itu disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 350.000 per permohonan

2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 950.000 per permohonan

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000 per permohonan

6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp 150.000 per permohonan

7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp 1.000.000 per permohonan

Sedangkan untuk biaya bebas paspor hilang masih dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per buku dan biaya beban paspor rusak juga masih Rp 500.000 per buku.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.136/2024 yang berkaitan dengan ketahanan rantai pasok Indo-Pasifik. Beleid ini diteken Jokowi dua hari sebelum lengser, tepatnya pada 18 Oktober 2024.

PP 136/2024 merupakan Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran Terkait Ketahanan Rantai Pasok. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional Indo-Pasifik.

Selain itu, pertimbangan lain hadirnya PP tersebut adalah untuk mewujudkan keberlanjutan rantai pasok yang lebih setara sebagai langkah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertimbangan selanjutnya terkait komitmen bersama antara pemerintah dengan negara mitra Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity terkait Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasilik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) yang ditandatangani pada 14 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM)

Pertimbangan berikutnya adalah untuk melaksanakan perjanjian (Agreement) sehingga perlu mengesahkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Clwin Resilience.

Lebih lanjut, PP ini hanya terdiri dari 2 pasal, dengan salah satu pasal berbunyi “Salinan naskah asli Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,”

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi beleid tersebut.

Adapun, PP ini mulai diundangkan di Jakarta pada 18 Oktober yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyesuaian itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 135 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Perpres itu ditetapkan oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi), dua hari sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden, tepatnya 18 Oktober 2024.

"Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia," tulis pasal 1 nomor 1, dikutip Selasa (22/10/2024).

Tunjangan kinerja itu diberikan setiap bulan dan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam pasal 2 nomor 1 dan 2.

"(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal tersebut.

Sebelumnya tukin pegawai DPR diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Kelas jabatan 1: Rp 2.575.000 sebelumnya Rp 1.968.000
Kelas jabatan 2 : Rp 3.154.000 sebelumnya Rp 2.089.000
Kelas jabatan 3: Rp 3.980.000 sebelumnya Rp 2.216.000
Kelas jabatan 4: Rp 4.179.000 sebelumnya Rp 2.350.000
Kelas jabatan 5: Rp 4.607.000 sebelumnya Rp 2.493.000
Kelas jabatan 6: Rp 4.837.000 sebelumnya Rp 2.702.000
Kelas jabatan 7: Rp 5.079.000 sebelumnya Rp 2.928.000
Kelas jabatan 8: Rp 6.349.000 sebelumnya Rp 3.319.000
Kelas jabatan 9: Rp 7.474.000 sebelumnya Rp 3.781.000
Kelas jabatan 10: Rp 8.458.000 sebelumnya Rp 4.551.000
Kelas jabatan 11: Rp 10.947.000 sebelumnya Rp 5.183.000
Kelas jabatan 12: Rp 12.370.000 sebelumnya Rp 7.271.000
Kelas jabatan 13: Rp 13.670.000 sebelumnya Rp 8.562.000
Kelas jabatan 14: Rp 21.330.000 sebelumnya Rp 11.670.000
Kelas jabatan 15: Rp 24.100.000 sebelumnya Rp 14.721.000
Kelas jabatan 16: Rp 32.540.000 sebelumnya Rp 20.695.000
Kelas jabatan 17: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000
Non grade: Rp 41.550.000 sebelumnya Rp 26.324.000

Simak Video: Bawaslu soal Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tukin Pegawai: Alhamdulillah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.