Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO. JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan aset negara untuk membangun 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Prabowo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun rumah sebanyak 3 juta, yang terdiri 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Suyus menuturkan, pihaknya saat ini sedang mendata wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk digarap pembangunan unit rumahnya.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan nanti kita cek status tanahnya, apabila tanah-tanah itu memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya usai menghadiri FGD di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Suyus bilang 1 juta unit rumah yang akan dibangun lewat program itu kemungkinan akan dibangun dalam bentuk apartemen.

Pemerintah pun juga nantinya akan memanfaatkan aset-aset milik BUMN yang sudah tidak terpakai.

“Pokoknya kita akan mulai di perkotaan di Jakarta nanti akan kita lihat semua aset-aset pemerintah yang ideal untuk dipakai,” jelas dia.

Untuk diketahui, pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian ATR/BPN Bakal Pakai Aset Negara untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/24/153909326/kementerian-atr-bpn-bakal-pakai-aset-negara-untuk-program-3-juta-rumah-prabowo?page=all#page2.

IDXChannel - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut lima kementerian teknis yang berada dibawah koordinasinya.

Lima kementerian teknis tersebut, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ada lima kementerian teknis yang ada di bawah koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Agus saat saat serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian ATR/BPN, Senin (21/10/2024).

AHY resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi tadi.

Pasca pelantikan, AHY bakal tancap gas untuk menyambangi kelima kementerian teknis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat, sekaligus mempelajari masalah yang ada di masing-masing wilayah koordinasinya.

“Kami ingin memulai langkah baru ini dengan berupaya untuk mempelajari tugas-tugas, belajar masalah, sekaligus semakin mengenal lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur ini,” kata dia.

AHY juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air merupakan hal paling esensial.

Karena itu, infrastruktur ke depan dibangun bukan hanya tepat sasaran, tapi juga bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat.

"Kita kurangi ketimpangan dan kita fokus pada penguatan infrastruktur pendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan lebih dari sejuta Sertipikat Tanah Elektronik. Ini merupakan pelaksanaan atas amanat Presiden Joko Widodo untuk terus memperluas penerapan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, 95,6% kantor pertanahan telah mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik.

“Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertifikat tanah elektronik, yang diterbitkan oleh 465 kantor pertanahan dari total 486 kantor pertanahan di Indonesia," ujar AHY dalam keterangan pers, Kamis (26/9).

AHY menambahkan, penerbitan sertifikat tanah elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat. Termasuk implementasi sertipikat tanah elektronik.

Program sertifikat tanah elektronik ini juga sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas.

“Penerapan SPBE yang baik akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia,” tutur AHY.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 5,7 triliun dari mafia tanah hingga pertengahan tahun 2024.

AHY menjelaskan, sejak awal tahun Kementerian ATR telah menangani lebih dari 80 target operasi (TO) mafia tanah. Tak sendirian, Kementerian ATR/BPN turut menggandeng pihak terkait untuk mengungkap para tersangka.

“Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun bahkan lebih, ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Polri, di Jakarta, Senin (5/8).

AHY menyebutkan, sejak awal tahun pihaknya berhasil menindak persoalan pertanahan sedikitnya di empat provinsi di Tanah Air, di antaranya Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Jawa Tengah.

Dia tak menampik bahwa kasus hukum di Indonesia didominasi dengan isu-isu pertanahan, baik sengketa warga antar warga, korporasi, pemerintah atau kombinasi di antaranya. Menurutnya, persoalan ini begitu rumit.

“Aset pemerintah juga seringkali menjadi objek sengketa, tumpang tindih dan bahkan banyak yang menjadi korban mafia tanah belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated,” ungkap dia.

Lebih lanjut, AHY menambahkan, lewat sinergi dengan Polri, pihaknya meyakini mampu meningkatkan kerja untuk mengusut tuntas mafia tanah di Indonesia hingga ke akarnya.

“Ini bukan hanya menjadi jargon semata, karena ini juga menjadi atensi dari bapak Presiden Joko Widodo. Jangan sampai ada warga negara yang diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri, apalagi justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang nyaman bermewah-mewahan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp 4,78 miliar.

Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto pada Selasa (23/07/2024).

"Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang ke-6 kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp 4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu," kata Suyus dalam keterangan tertulis, Selasa.

Suyus mengatakan telah menginstruksikan kepada jajaranya untuk mengelola aset BMN secara transparan. Selain itu, ia meminta aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

"Saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat, jangan sampai ada misused penggunaan aset yang sudah kita berikan, baik yg sudah diberikan oleh KPK, BLBI,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto dalam mengatakan, peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

Terakhir, ia mengatakan, aset yang diserahterimakan adalah aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan," kata Mungki.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 masyarakat hukum adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui pendaftaran tanah ulayat merupakan masalah yang tidak sederhana karena tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar masyarakat hukum adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya," kata AHY dalam keterangan resmi, Rabu (24/7).

Untuk diketahui, 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi Kementerian ATR/BPN meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Menurut AHY, eksistensi masyarakat hukum adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan. Hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial.

Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah ulayat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau sudah jelas, clean and clear, setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat dan tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka," ujar AHY.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat.

Mulai dari koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan masyarakat hukum adat.

Diperlukan juga langkah memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot project bersama.

"Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi. Setelah itu semua dilakukan, Kementerian ATR/BPN akan lakukan pendaftaran tanah-tanah ulayatnya," jelas Hadi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh kantor pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan dinas pertanian setempat terkait kepemilikan izin usaha perkebunannya,” ujar Suyus dalam keterangan pers, Selasa (23/7).

Suyus menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 juta hektare-8 juta hektare dengan total 11.000 bidang tanah.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Saksikan Live DetikPagi: